Bagian 5

1. Sinergitas DIM dan NKRI

DIM harus menempatkan diri sebagai perpanjangan tangan NKRI di Minangkabau. Sebuah pemerintahan istimewa dalam kemasan kearifan lokal adalah pintu masuk bagi NKRI untuk menata daerah sesuai dengan kepentingan NKRI.

NKRI dan DIM harus bersinergi untuk mengembalikan kekuatan Minangkabau disegala bidang guna meningkatkan kembali peranan Minangkabau dalam pembangunan nasional. Alangkah indahnya NKRI, jika berhasil melakukan revitalisasi kekuatan Minangkabau. Minangkabau dapat kembali berkontribusi maksimal dan bahu-membahu dengan semua etnik di Indonesia dalam mengelola poleksosbud dan sumber daya nasional.

Keberpihakan NKRI kepada DIM dapat diwujudkan dalam political will dengan regulasi memberikan kewenangan yang luas kepada DIM dalam menata Minangkabau berdasarkan pada revitalisasi kearifan lokal.

Di sisi lain DIM harus melaksanakan program sesuai dengan target yang sudah disepakati dengan NKRI dengan disiplin dan kerja keras.

Pengembangan potensi Minangkabau dari perspektif  ekonomi politik dengan berbagai strategi antara lain affirmasi pada UMKM; membangun kembali linkage bisnis tradisional dengan provinsi tetangga, negara jiran, dan seluruh dunia; mehimpun sumber modal mandiri; revitalisasi Tanah Ulayat dengan prinsip Produktif dan Protektif; maka diharapkan dapat meningkatkan pendapat daerah sehingga dapat mengurangi beban anggaran pusat.

Sinergitas antara DIM dan NKRI adalah sebuah keniscayaan guna menuju khususnya kemakmuran Minangkabau dan umumnya kemakmuran bangsa.

1. Pendapat

Polemik tentang DIM yang berkembang telah memperkaya pemikiran kita. Itulah keunggulan Minangkabau, tajam, cerdas, dan mengedepankan intelektual.

Penulis mencoba menawarkan gambaran yang utuh. Tinggal pembaca “mengunyah” dengan hati nurani yang jernih. Penulis yakin, baik yang pro DIM maupun yang kontra DIM, pasti memikirkan masa depan anak cucu yang ditentukan oleh upaya keras hari ini.

Dari uraian di atas dapat disusun beberapa pendapat yang menarik untuk menjadi penegas titik pandang dalam konteks DIM, sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan kontribusi masyarakat Minangkabau secara gradual dalam segala bidang kepada NKRI. Dalam kontek hidup bernegara, telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di masyarakat Minangkabau dan NKRI. Dalam hal terjadi fenomena menurunnya kualitas SDM dalam segala bidang, kondisi ini sangat serius sehingga secara langsung dapat merugikan Minangkabau dan NKRI dalam berbagai aspek dan dimensi.
2. Dengan demikian upaya mengatasi masalah dimaksud tidak mungkin dilakukan secara parsial oleh daerah saja. Namun harus secara holistik dengan melibatkan kekuasaan politik Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, diperlukan political will kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi berupa UU yang dapat memberikan kekuatan legalitas bagi DIM dalam membenahi masalah secara holistik. Selain itu, dalam membangun sinergitas yang kuat antara DIM dan NKRI diperlukan pembagian tugas yang jelas dan rinci.
3. Penerapan ABS-SBK yang “spesialis” ini telah membangun idealisme masyarakat yang toleran, menghargai perbedaan, saling asah, asih, dan asuh dalam keberagaman.

Masyarakat Sumbar yang beragam mirip “Indonesia kecil” yang terdiri antara lain dari Suku Minangkabau, Mentawai, Jawa, Mandailing, dan keturunan Cina, telah hidup ratusan tahun dalam damai dan tenteram. Belum pernah terjadi konflik dan gesekan antar kelompok penduduk. Hal ini sebagai bukti bahwa ABS-SBK yang “spesialis” telah sukses dalam mendukung keberagaman dan menghargai perbedaan. Kondisi sukses Sumbar penting juga menjadi rujukan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

4. Orang Minangkabau perlu mewaspadai munculnya pemikiran “liberal” dan “sekuler” yang dipaksakan dalam masyarakat Minangkabau yang bersifat Kolektif-Komunitas sesuai dengan kearifan lokal ABS-SBK yang sudah berlaku turun temurun selama ratusan tahun. Dapat dipastikan tidak ada ruang bagi idealisme liberal dan sekuler di Minangkabau karena substrat-nya sangat tidak kompatibel.
5. Tanah Ulayat, Dalam berbagai diskursus sering Tanah Ulayat di Minangkabau dijadikan “kambing hitam” menjadi faktor penghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Padahal dari perspektif ekonomi politik, keberadaan Tanah Ulayat adalah sebuah kekuatan yang luar biasa bagi property right. Apabila dikemas sesuai dengan perspektif ekonomi politik dengan prinsip “produktif dan protektif” maka akan sangat menguntungkan bagi kaum pemilik Hak Ulayat dan Investor. Potensi yang terdapat pada Tanah Ulayat di Minangkabau sangat menguntungkan dan menarik bagi investor. Peluang bagi investor terbuka luas dari pihak manapun secara nasional maupun internasional guna memacu perkembangan ekonomi menuju the wealth of nation.

Bagian 4

1. Realitas Keistimewaan Minangkabau

Banyak sekali keistimewaan Minangkabau dari berbagai aspek; sejarah, PDRI, tokoh-tokoh hebat di segala bidang, partisipasi pada NKRI, intelektual dan karakter masyarakat, kuliner, dan kultural.

Dari berbagai bidang keistimewaan Minangkabau dipilih 4 Keistimewaan Utama yang spesifik di Minangkabau. Keempat Keistimewaan Utama ini berkelindan satu sama lain saling memperkuat secara kultural dalam kearifan lokal:

Keistimewaan Pertama,  Masyarakat Matrilineal Terbesar di Dunia. Masyarakat; Minangkabau dengan populasi lebih dari 5 juta orang merupakan masyarakat Matrilineal terbesar di dunia. Di seluruh dunia setidaknya terdapat 8 suku bangsa dan komunitas yang menganut matrilineal yang tersebar di berbagai negara dengan populasi masing-masing tidak lebih dari 1 juta. Sedangkan di Indonesia hanya terdapat satu-satunya di Minangkabau.

Dapat dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau bersifat matrilineal, bukan patrilineal, dan bukan pula matriarkal, sistem ini jarang ditemukan di dunia. Intinya adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kapada “Ibu” alias perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, seirama dengan  ajaran Islam yang juga menempatkan Ibu sebagai yang sangat dihormati dan dimuliakan.  Ketika ditanya, siapa yang paling patut untuk dihormati, maka jawabnya sampai tiga kali: “ibumu, ibumu, ibumu.” Peranan Ibu pula yang secara psikologis di Minangkabau yang telah sukses mendidik dan menanamkan karakter keminangan antara lain nilai-nilai kehidupan, karakter, kearifan, kecerdasan, semangat merantau, dan semangat berkompetisi sesuai dengan kearifan lokal Minangkabau.

Keistimewaan Kedua, Sistem Pemerintahan Nagari (SPN). Pada pemerintahan Orde Baru, kebijakan penyeragaman penerapan sistem “desa” di Jawa telah menimbulkan bencana besar secara sistemik terhadap Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau.

Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, bagi Minangkabau kebijakan pemerintah Orde Baru dimaksud telah meruntuhkan SPN sebuah kekuatan keunggulan sistem pemerintahan yang khas yang dimiliki dan sudah berlaku ratusan tahun. Tercatat 543 nagari lenyap dari tatanan pemerintahan Minangkabau, menjadi sistem pemerintahan desa.

Padahal, SPN baik dari sistem maupun strukturnya jauh berbeda dengan sistem Desa di Jawa. Perbedaan SPN dan sistem Desa sangat bertolak belakang. SPN bercirikan antara lain demokratis, egaliter, orientasi rakyat, sedangkan sistem Desa; birokratif, feodalistik, dan otoritarian.

SPN di Minangkabau adalah bagaikan “republik-republik kecil” (petites republiques) yang memiliki unsur eksekutif, legislatif  dan yudikatifnya ada di tingkat Nagari sendiri. Sistem kepemimpinannya pun juga terbagi tiga: Niniak-mamak, Alim-ulama dan Cadiak-pandai, yang masing-masing mewakili unsur Adat, Agama, dan Budaya. SPN ini mirip dengan Trias Politica yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1698-1755).

Keistimewaan Ketiga, Sistem Harta Pusaka (SHP). Masyarakat dan budaya Minangkabau memiliki sistem kepemilikan harta dalam empat bagian yaitu Harato Pusako Tinggi (HPT), Harato Pusako Rendah (HPR), Sako, dan Tanah Ulayat, dengan penjelasan:

Pertama, Harato Pusako Tinggi (HPT), adalah hak milik kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang. HPT berada di bawah pengelolahan mamak yang dituakan dalam kaum. Dalam pengelolaan HPT, merujuk pada ketentuan adat; “Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai.” Dengan demikian HPT dilarang diperjual beli dan pemindahan hak milik.

Kedua, Harato Pusako Randah (HPR), adalah warisan yang ditinggalkan pada generasi pertama. HPR tidak berasal dari pewarisan kerabatnya. HPR dapat dimanfaatkan atas dasar kesepakatan bersama. Dapat dipindahtangankan melalui jual beli atau dibagi-bagi antar pewaris.

Ketiga, Sako, adalah warisan yang menurut sistem matrilineal berupa gelar adat (goodwill) yang diwariskan kepada kemenakan (laki-laki) setelah mamak meninggal dunia atau dalam rangka pemindahan Sako “bakarilahan” kepada kemenakan meskipun Mamak masih hidup.

Keempat, Tanah Ulayat, menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat, Pasal 1, ayat 2: Tanah Ulayat bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 1: Hak Ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah Ulayat menurut kepemilikan dapat dibagi menjadi Tanah Ulayat Kaum, Tanah Ulayat Suku, dan Tanah Ulayat Nagari.

Keistimewaan Keempat, filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), adalah filosofi kehidupan yang dipakai di Minangkabau selama ini sebagai pandangan hidup atau way of life bagi masyarakat Minangkabau. Filosofi ini bersifat “spesialis” bukan “generalis,” dalam pengertian hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat Minangkabau.

Dengan demikian, filosofi ini tidak bertentangan dengan keberagaman (pluralistik) masyarakat Indonesia yang kaya antara lain dari;  adat budaya, agama, etnik, dan ras. Justeru keberadaan ABS-SBK memperkaya dan melengkapi nilai pluralistik bangsa Indonesia. ABS-SBK telah menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau secara konsisten dan sustain. Keistimewaan ABS-SBK perlu dilakukan revitalisasi secara holistik karena keterkaitannya dengan berbagai dimensi kehidupan masyarakat Minangkabau dalam kontribusi riil pada NKRI.

Minimal untuk keempat Keistimewaan Utama di atas berlaku hukum adat dan hukum faraidh sekaligus. Oleh karena itu, harus diistimewakan yang  difasilitasi secara konstitusional  oleh UUD 1945 pasal 18.