MANOKWARI, MMCIndonesia.id – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Manokwari meminta Pemda Manokwari mengaktifkan kembali Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006, tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan, serta memproduksi minuman beralkohol.

Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Manokwari Purwanto, S.H., M.Kn., di sekertariat KAHMI Manokwari, Jalan Drs. Esau Sesa Manokwari mengatakan, Perda yang diundangkan pada 01 Desember 2008 di Manokwari pada era kepemimpinan Bupati Drs. Dominggus Mandacan, hingga saat ini sepengetahun dirinya belum dicabut, dan masih berlaku di wilayah Hukum Manokwari, Selasa (23/03/2021).

Namun sayangnya, sejak sekitar tahun 2009 Perda itu kurang ditegakan, sehingga menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kasus kriminalitas di Manokwari.

“Kami mengikuti lahirnya Perda No 5 tahun 2006 ini atas desakan masyarakat, dan kesadaran para pejabat saat itu, Perda ini ditetapkan disepakati antara DPRD dan pemerintah, dan sempat eksis berjalan dengan sangat baik. Namun semenjak Pak Dominggus tidak lagi jadi Bupati Manokwari, Perda ini kurang ditegakan,” ujar Purwanto.

Pihaknya berharap, stakholder terkait sadar, dan MD KAHMI Manokwari akan melakukan kajian bersama untuk mengukur urgensi reaktivasi Perda ini sebagai langkah preventif menekan maraknya angka kriminilitas.

“Kami yakin benar, bahwa stakholder utamanya para tokoh agama akan sangat mendukung untuk mereaktivasi Perda ini,” pungkasnya.

Sementara anggota presidium lainnya, Hadi Sutrisno S.E., berpendapat, memang dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Manokwari telah kehilangan miliaran rupiah atas berlakunya Perda No. 5 tahun 2006 yang telah mencabut Perda No. 2 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, tetapi jika Perda ini bisa ditegakan, Pemda Manokwari akan mendapat keuntungan lebih besar dengan menurunnya angka kasus kriminalitas.

“Sayangnya, karena kurang diterapkan angka kriminilatis tetap tinggi, jadi sesungguhnya kita rugi dua kali,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, Pemda Manokwari sebaiknya konsisten menegakan Perda ini untuk menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh Minuman beralkohol. Iklim berusaha akan membaik, sehingga pada ujungnya perekonomian daerah juga akan meningkat.

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

KEPULAUAN MENTAWAI, MMCIndonesia.id – Saat ini, alumni SMA 2 Sipora, Tuapejat, Kepulauan Mentawai, sudah banyak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ada yang ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP), dan universitas lainnya.

Hal ini tentu membuat kita semua bangga, kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy bersama Bupati, dan Wakil Bupati saat meninjau SMA 2 Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Rabu (24/3/2021).

“SMA 2 Sipora Tuapejat ini tentu akan mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga nantinya dapat melahirkan sumber daya manusia Mentawai yang unggul dan mampu bersaing secara global,” ujar Wagub.

Persoalan yang ada saat ini, nanti akan disampaikan kepada Gubernur, dan dengan Dinas Pendidikan Sumbar, apa – apa kebijakan, dan program yang cocok dalam solusi pengelolaan sarana dan prasana sekolah SMA 2 ini. Tentunya perhatian keberadaan SMA 2 akan disamakan dengan sekolah – sekolah lainnya yang ada di Sumbar, tambahnya.

Soal sekolah unggul, Audy memaparkan pendapat para ahli pendidikan dan Kementerian Pendidikan saat ini tidak ada lagi kebijakan tentang program sekolah unggul. Karenanya, pengelolaan sistem pendidikan kemampuan siswa sama dan tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan lainnya.

“Kebijakan pengembangan sekolah ini tentu menjadi pemikiran kita bersama antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mentawai bagaimana semua siswa dapat berkermbang dengan baik tanpa membeda – bedakan satu siswa dengan siswa lain dan satu sekolah dengan sekolah lainnya,” papar Audy.

Sementara itu, Bupati Yudas Sabagalet menyampaikan, dahulu adanya sekolah unggul ini tujuannya bagaimana menciptakan sumber daya manusia Mentawai yang unggul mampu bersaing dengan tantangan global dan persaingan daerah.

“Kebijakan sekolah unggul diterapkan untuk memaksimalkan siswa yang memilki kemampuan lebih. Karena jika disamakan, dikawatirkan akan terpengaruh pada hal – hal yang membuat siswa unggul tersebut tidak maksimal,” ujar Yudas.

Kepala sekolah SMA 2 Sipora Tuapejat, Herimursida mengatakan, sekolah ini di bawah Pemkab Mentawai menjadikan sekolah unggul, dan dibantu berbagai fasilitas ada asrama dan fasilitas lainnya dari dana APBD Mentawai. Semenjak kewenangan pindah ke provinsi tidak ada lagi bantuan hingga saat ini.

“Dahulu ada perhatian terhadap sekolah ada asrama, dengan fasilitas makan, dan minum, ada satu komputer satu siswa, dan fasilitas pendukung lainnya. Saat karena belum ada bantuan terlihat, ada bangunan gedung sekolah yang sudah lama tidak terawat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi,” ujar Heri.

Di sela kunjungan Wagub Sumbar, Septri, guru biologi juga mengatakan, SMA 2 berdiri di kawasan seluas 3 ha, saat ini memiliki siswa lebih kurang 600 siswa dengan 47 orang guru pengajar. Tahun ini hanya ada 3 orang siswa kita lulus di Unand.

“Sekolah ini berdiri pada tahun 2005, dibangun dengan program sekolah unggul yang difasilitasi kementerian pendidikan dan di suport dengan anggaran APBD Pemkab Mentawai. Dan beberapa tahun sebelumnya ada lebIh 50 persen siswa tamatan sekolah ini yang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dan diantaranya lebih 30 persen di perguruan tinggi negeri,” pungkas Septri.