Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Teknis Pemanfaatan PKL Higienis Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Sesuai arahan Menteri PUPR untuk menyediakan area kuliner yang bersih dan sehat berdasarkan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan melaksanakan Pembangunan PKL Higienis Kementerian PUPR.

“Bapak Menteri PUPR ingin menyediakan tempat makan higienis bagi para karyawan Kementerian PUPR agar dapat mendapatkan makanan yang terjamin kebersihan dan kesehatannya. Di samping itu, sekaligus menata tempat PKL agar lebih rapi, lebih higienis dan dapat menjadi percontohan di Jakarta,” ujar Direktur Jenderal Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

Bangunan PKL Higienis Kementerian PUPR memiliki luas total 1.512,35 m2. Pembangunan ini dilaksanakan selama 240 hari kalender yang dimulai pada Oktober 2020 dan direncanakan selesai pada Juni 2021.

Penataan PKL Higienis ini dilakukan dengan membangun PKL di atas prasarana jalan agar fungsi jalur pejalan kaki dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Penataan diawali dengan penyelenggaraan Sayembara Gagasan Desain PKL Higienis pada tahun 2019 dalam rangka mendapatkan konsep gagasan yang dapat diterapkan di lokasi.

“Pembangunan PKL Higienis ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan ruang kulinari yang menyediakan fasilitas sanitasi untuk pedagang kaki lima, namun juga dibangun untuk mengembalikan fungsi pedestrian di lokasi terbangun agar mendukung rencana Provinsi DKI Jakarta dalam menata pedestrian yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum massal, serta menciptakan pusat kulinari di wilayah Kota Jakarta Selatan yang representatif”, terang Direktur Bina Penataan Bangunan Boby Ali Azhari.

Saat ini tedapat 63 pedagang yang terdata dari Dinas PPKUKM sebagai calon pedagang PKL Higienis Kementerian PUPR yang akan mengikuti kegiatan pendampingan teknis. Selama 3 hari, para calon pedagang PKL akan mengikuti kegiatan pengenalan dan pemberian materi yang disampaikan oleh PT ISS Indonesia dan narasumber terkait, Pretest, serta review dari setiap agenda yang telah dilaksanakan.

Para pedagang akan dievaluasi secara berkala di bawah pengawasan pengelola PKL Higienis PUPR untuk tetap menjaga kualitas jasaboga yang laik higienis. Melalui pendampingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang mengenai pentingnya laik higienis sanitasi jasaboga.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Direktur Bina Penataan Bangunan Boby Ali Azhari, Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah, Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Selatan Dedi serta para calon Pedagang Kaki Lima Higienis Kementerian PUPR. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No.7/2021. Instrumen tersebut untuk memastikan pencapaian target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja.

“Berdasarkan data digitalisasi saat ini baru 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau 19% total populasi UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Webinar KAGAMA Inkubasi (KIB) ke-21, UKM Go Digital: Peluang Ekspor Produk UKM di Pasar Dunia di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Teten mengatakan, Inkubasi Bisnis Universitas Gadjah Mada sangat strategis dalam memberikan akses informasi, pengetahuan, digitalisasi, maupun teknologi bagi mahasiswa/UMKM untuk menjadi wirausaha/start-up sukses.

KemenkopUKM, lanjut Teten, siap berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, Go-Digital, dan Go-Global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rektor UGM Panut Mulyono, Waret UGM Ika Dewi Ana, Guru Besar FEB UGM Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FT UGM Alva Edy Tantowi, Enterpreneur Amalia Prabowo, Cofounder Truck in aja Hutkeri Malau dan DPKM UGM Nanung Agus Fitriyanto.

Menurut Teten, digitalisasi juga dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ia menjelaskan, ekspor nasional terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilai ekspor naik US$ 4.286,5 atau naik 30,47 persen (y-on-y) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06% dari total ekspor dengan tiga negara tujuan ekspor utama Tiongkok (21,36%), Amerika Serikat (11,86%), dan Jepang (7,91%).

“Kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah yaitu 14% dibanding beberapa negara lainnya Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%,” katanya.

Pada tahun 2024, kata MenkopUKM, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

“Sayangnya, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran bukan sektor produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. Ada 2 pendekatan untuk mendorong UMKM Go-Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing). Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19% total populasi UMKM).

Menurut Teten, digitalisasi memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM Indonesia semakin kuat dan berdaya. Menurutnya, selama pandemi, terdapat 38% pengguna internet baru dengan rata-rata waktu online per harinya 4,3-4,7 jam/orang (Riset Google, Temasek, Bain, 2020). Bahkan, World Bank (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di mana 74,1% di antaranya mengandalkan e-commerce dengan profil usaha 51% adalah reseller dan produsen baru mencapai 11%.

“Kita dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital; sembari diperbanyak UMKM produsen. Asosiasi e-commerce Indonesia (IdEA) pun mencatat selama pandemi terjadi kenaikan penjualan pada platform e-commerce sebesar 25%. Artinya, masyarakat Indonesia terutama pelaku UMKM telah keluar dari zona nyaman dan beradaptasi untuk bertahan,” tambahnya.

Menurut MenkopUKM, empat strategi utama dalam mendorong ekspor UMKM yaitu penguatan database, peningkatan kualitas SDM dan produk, kemudahan pembiayaan, dan pemasaran.

“Target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55% dan sebesar 4% di tahun 2024,” tegasnya.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Proses penyederhanaan birokrasi sebagai transformasi pemerintah masih terus berjalan. Salah satu prosesnya, yakni penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) sebagai transformasi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) yang kini memiliki pedoman baru sebagaimana telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan terbitnya PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melanjutkan transformasi SDM. Kebijakan ini mengatur proses penyetaraan jabatan bagi instansi pusat yang belum mengajukan usulan dan bagi pemerintah daerah, serta memuat ketentuan bagi instansi pusat yang telah melakukan penyetaraan jabatan.

“Selain itu, dalam PermenPANRB ini juga memuat ketentuan batas waktu pengusulan penyetaraan jabatan di lingkungan instansi pusat dan daerah. Batas waktu terakhir adalah 30 Juni 2021,” jelas Atmaji saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF, di Jakarta, Jumat (04/06).

Atmaji melanjutkan bahwa bagi instansi pusat yang telah melakukan penyetaraan jabatan dengan PermenPANRB No. 28/2019, dapat dilakukan pengusulan kembali untuk penyesuaian JF yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata Kelola (SOTK) yang telah disederhanakan. Sedangkan bagi penyetaraan jabatan di pemerintah daerah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakselerasi percepatan penyetaraan jabatan di pemerintah daerah.

“Dengan demikian, kehadiran PermenPANRB No. 17/2021 diharapkan dapat membuat proses penyederhanaan birokrasi, khususnya dalam penyetaraan JA ke JF dalam berjalan dengan lebih baik dan cepat,” ungkap Atmaji.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan bahwa sesuai dengan PermenPANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF, terdapat tiga mekanisme penyetaraan jabatan. “Pertama, kesetaraan dan pengembangan karier. Kedua, tidak mengurangi penghasilan. Ketiga, terdapat fungsi dan peran dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan beban kerja,” lanjut Aba.

Dijelaskan, bagi instansi pemerintah pusat, landasan penyetaraan jabatan diawali dengan PermenPANRB No. 28/2019, yang kemudian disesuaikan dengan PermenPANRB No. 17/2021. Sedangkan, proses penyetaraan jabatan bagi instansi daerah yang baru dilakukan pada tahun ini hanya mengacu kepada PermenPANRB No. 17/2021.

PermenPANRB No. 17/2021 tersebut menjabarkan mengenai ketentuan penyetaraan jabatan. Pertama, kualifikasi pendidikan. Bagi pejabat yang dialihkan wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S-1, sehingga bagi lulusan SMA tidak dapat lagi disetarakan.

Aba mengungkapkan bahwa bagi pegawai yang memiliki kualifikasi S-1, tetapi JF-nya memiliki syarat S-2, maka tetap dapat bisa dialihkan dengan ketentuan dapat menyelesaikan pendidikan S-2 dalam waktu empat tahun. “Jika tidak selesai dalam empat tahun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari JF karena tidak memenuhi syarat jabatan dan akan mengisi jabatan pelaksana,” ujarnya.

Kedua, untuk menjamin kesesuaian kualifikasi terhadap JF yang disetarakan, maka akan ada uji kompetensi instansi dengan berkoordinasi kepada instansi pembina JF masing-masing. Kemudian, terkait batas usia pensiun, pegawai dapat disetarakan sebelum batas usia pensiun, tidak lagi terbatas pada waktu satu tahun sebelum pensiun.

Selanjutnya, terkait dengan proses. Bagi instansi pusat yang belum melakukan penyetaraan sebelumnya, hanya dapat dilakukan proses penyetaraan JA ke JF. Sedangkan bagi instansi pusat yang telah melakukan penyetaraan pada tahun 2020 serta instansi daerah, setelah dilakukan penyetaraan JA ke JF, juga dapat mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian JF ke JF yang sesuai dengan kebutuhan instansi dan kesesuaian organisasi dan tata kelola yang telah disederhanakan.

Terkait batas waktu, usulan penyetaraan dan penyesuaian maksimal disampaikan pada 30 Juni 2021. Sedangkan, proses administrasi untuk validasi, rekomendasi, hingga pengangkatan ke JF dilakukan hingga akhir Desember 2021. Untuk pemerintah daerah, hingga 30 Juni 2021 tersebut sudah termasuk dengan pengangkatan dan pelantikan.

Khusus untuk penyetaraan jabatan di pemerintah daerah, usulan penyetaraan jabatan disampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan ketentuan, dari pemerintah provinsi langsung disampaikan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang kemudian diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

Menteri PANRB juga telah mengeluarkan KepmenPANRB No. 895/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan Pengangkatan dalam JF melalui Penyetaraan JA ke dalam JF di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui keputusan ini, Menteri PANRB memberikan delegasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat memberikan rekomendasi penyetaraan jabatan di lingkungan instansi daerah. Namun, pendelegasian ini hanya berlaku hingga 30 Juni 2021.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan, jadi bagi instansi pemerintah daerah, silahkan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penyetaraan jabatan ini. Namun, jika ingin melakukan konsultasi ke Kementerian PANRB, kami tetap terbuka,” terangnya.

Aba melanjutkan bahwa terdapat beberapa tahapan untuk pemetaan penyetaraan jabatan ini. Diawali dengan pemetaan JA yang akan disetarakan, kemudian pemetaan tugas dan fungsi yang berkesesuaian dengan JF. “Tahapan awal ini akan lebih mudah apabila penyederhanaan SOTK sudah selesai, sehingga pengalihan jabatan bisa langsung disesuaikan dengan SOTK yang telah disederhanakan,” lanjutnya.

Selanjutnya, melihat rumpun jabatan dan klasifikasi JF, dimana ini untuk menentukan jenis JF yang berkesesuaian dengan JA yang disetarakan. Kemudian dilakukan penetapan jenis JF penyetaraan.

Jika tahapan tersebut sudah selesai, maka dilakukan pengusulan dan penetapan pejabat fungsional penyetaraan. Pengusulan bagi kementerian dan lembaga dilakukan ke Kementerian PANRB, sedangkan bagi pemerintah daerah langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

Setelah itu, kemudian dilakukan validasi atas usulan tersebut. Jika disetujui maka keluar rekomendasi penetapan penyetaraan jabatan dari Kementerian PANRB maupun Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, tahap terakhir adalah pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional.

“Jika proses penyetaraan jabatan dari JA ke JF sudah selesai dan sudah dilakukan pelantikan, mohon dari masing-masing instansi dapat menyampaikan perkembangannya ke Kementerian PANRB dan BKN guna inventarisasi progres penyetaraan jabatan untuk dapat kemudian dilaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden,” pungkas Aba. (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Usai melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Dompu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pengerjaan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi pembangunan berada di Desa Tambe Kecamatan Bolo dengan jumlah unit sebanyak 185 rumah.

Bantuan hunian tetap berupa rumah khusus (rusus) yang didesain dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) tipe 36. RISHA merupakan bangunan rumah menggunakan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat menggunakan 3 jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Ketua Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR untuk NTT dan NTB Widiarto menyampaikan pembangunan rumah khusus di Desa Tambe merupakan upaya kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Hunian tetap RISHA dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah seluas 3,5 hektar.

“Selain dibangun rumah khusus juga dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti sanitasi komunal, persampahan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle), air bersih, dan jalan lingkungan,” kata Widiarto saat memberikan sambutan pada acara groundbreaking pembangunan huntap di Kabupaten Bima, Jumat (4/6/2021).

Menurut Widiarto, rumah merupakan bagian dari kebutuhan utama masyarakat sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk itu, Widiarto meminta pembangunannya segera dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana.

Bupati Bima Indah Dhamayanti menyampaikan ucapan terimakasih atas terbangunnnya hunian tetap bagi masyarakat di Desa Tembe. Menurut Indah, bencana banjir bandang telah terjadi di desa setempat pada 2 April lalu akibat luapan Sungai Dam Pela Parado yang tidak mampu menampung debit air.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu bentuk perhatian langsung dari Bapak Presiden dan Menteri PUPR dalam menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Indah.

Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Bima melengkapi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di NTB. Sebelumnya Kementerian PUPR telah memulai pembangunan RISHA di Kabupaten Dompu sebanyak 107 unit. Baik di Bima dan Dompu ditargetkan selesai seluruhnya pada November 2021.

Turut hadir dalam kegiatan peletakan batu pertama, Direktur Rumah Khusus, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Sekretaris Ditjen Perumahan M. Hidayat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Rini Dyah Mawarty, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi NTB, Ika Sri Rejeki. (*)

MMCIndonesia.id – Hari Lingkungan Hidup (HLH) diperingati seluruh dunia pada tanggal 5 Juni. Tahun ini, puncak peringatannya dipusatkan di Pakistan. HLH ke-47 tahun ini mengambil tema Restorasi Ekosistem.

Tema ini berkaitan dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mendeklarasikan tahun 2021-2030 sebagai Dekade PBB Restorasi Ekosistem (UN Decade on Ecosystem Restoration). Berdasarkan literatur dan informasi dari berbagai ahli, dalam sepuluh tahun kedepan merupakan periode terpenting untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Dekade Restorasi Ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Peringatan HLH tahun ini merupakan saatnya untuk dapat melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak.

“Inilah momen kita. Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi kita bisa mengambalikan kondisi lingkungan, melalui berbagai aktivitas positif dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita adalah generasi yang berdamai dengan alam,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memberikan sambutan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2021 secara virtual, Sabtu (5/6).

Tema Restorasi Ekosistem juga sejalan dengan semangat dan langkah-langkah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Sejumlah langkah tersebut diantaranya restorasi dan rehabilitasi hutan dan kawasan guna mendukung upaya mengatasi krisis perubahan iklim. Kemudian, memastikan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Pemerintah juga menempuh upaya dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui kegiatan padat karya, penanaman serta rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut. Restorasi hutan pun dilakukan untuk mengatasi krisis lingkungan elemen udara, air dan tanah/tutupan lahan. Yang tidak kalah penting yaitu restorasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Secara praktis, restorasi ekosistem dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu 2015 hingga saat ini, berupa pemulihan lahan dengan total area tidak kurang dari 4,69 juta ha lahan dipulihkan, termasuk gambut dan mangrove. Tujuannya dengan untuk mengembalikan suatu ekosistem hutan terdegradasi menuju kondisi yang semaksimal mungkin mendekati keadaan semula, dalam hal komposisi dan kondisi biodiversitas.

Hal penting lainnya, Restorasi Ekosistem akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya menurunkan emisi GRK dan meningkatkan stok karbon. Dalam hal ini, lndonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengendalian laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer dan gambut, serta penurunan kebakaran hutan dan lahan, serta rehabilitasi hutan dan mangrove, ekonomi sirkuler, pengembangan energi baru dan terbarukan, proklim dll.

Hal yang tidak kalah penting dalam Restorasi Ekosistem dan ketahanan iklim yang berkelanjutan adalah kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh elemen masyarakat. Demikian pula kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang masif dan sistematis menjadi keniscayaan untuk dijalankan semua pihak.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021 menjadi momen penting untuk terus menggugah, menumbuhkan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal.

“Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menambah semangat kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri dalam berperilaku adil terhadap lingkungan,” ungkap Menteri Siti.

Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat lokal, sehingga masyarakat berdaya dalam mengatur dan mengelola lahan tempat mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan masyarakat berkontribusi memajukan solusi lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam restorasi ekosistem.

“Mari kita bekerja, bahu-membahu, dalam satu arah vektor, bagi kemajuan bangsa ini. Jangan kontraproduktif, dan jangan menegasikan. Karena kita harus maju tanpa pilihan. Di 2030 itu puncak, apakah kita menjadi seperti apa. Begitulah situasinya dan itulah tantangan kita bersama,” pesan Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyerahkan penghargaan kepada dua orang pemenang program Winner Climate Adaptation Challenge 2021, yang mendapatkan masing-masing EURO 5.000. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran alumni Belanda dari Indonesia terhadap isi dan potensi Agenda Aksi Adaptasi Global, melalui ide-ide kreatif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kampanye agenda tersebut.

Puncak Peringatan HLH 2021 juga diisi dengan dialog Menteri LHK Siti Nurbaya dengan siswa-siswi sekolah Adiwiyata, bertajuk “Ibu Menteri Menjawab”. Sejumlah publik figur turut hadir dan memeriahkan agenda hari ini diantaranya Tasya Kamila, Ridho Hafidz, Ramon Y Tungka, Nugie, Hamish Daud, Alshad Ahmad, Inez Amelia, dan Cinthia K Rani.(*)