Rabu, September 24, 2025
Beranda blog Halaman 93

TP-PKK Kabupaten Banyuwangi Diimbau Bantu Maksimalkan Program Pemda

Penulis
Zulkarnaien
-
0

Banyuwangi, MMCIndonesia.id – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Banyuwangi diimbau untuk membantu mempercepat sekaligus memaksimalkan berbagai program yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten setempat.

Imbauan itu disampaikan Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian saat menggelar kegiatan ramah tamah dengan TP-PKK Kabupaten Banyuwangi di Ruang Tunggu Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jumat (4/6/2021).

“PKK membuat sendiri program-program, namun sudah jelas pemda pasti mempunyai program-program sendiri. Sehingga (tugas) PKK membantu program pemerintah untuk mempercepat itu,” ujar Tri Tito Karnavian.

Bantuan tersebut terutama berkaitan dengan berbagai upaya yang masih memerlukan dukungan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyusun berbagai upaya untuk mempercepat program.

Kabupaten Banyuwangi sendiri telah menerapkan berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya program penurunan angka stunting. Pemda, kata Tri, juga telah gencar berupaya memenuhi kebutuhan ibu hamil dan anak balita.

Selain itu, program lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu pelayanan untuk Dasawisma yang dilengkapi dengan aplikasi pengisian data. Dengan demikian, sambung Tri, TP-PKK cukup berperan dalam mendampingi jalannya program tersebut, dan tak perlu menyusunnya dari awal.

“Ibu-ibu bersyukur dengan pemerintahan daerah yang seperti ini. Sekarang yang penting adalah ibu-ibu bagaimana juga mengimbangi pemerintah daerah yang seperti ini, agar kerja pemerintah daerah bisa lebih maksimal lagi,” terang Tri.(*)

Mendes PDTT Letakan Batu Pertama Pembangunan NU Center Lamongan

Penulis
Zulkarnaien
-
0

LAMONGAN, MMCIndonesia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar meletakkan batu pertama pembangunan Nahdlatul Ulama Center (NU Center) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Lamongan, Sabtu (5/6).

Saat meletakan batu pertama, Mendes PDTT Halim Iskandar didampingi langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur beserta jajaran Forkopimda.

Dalam arahannya, Halim Iskandar mengingatkan, bahwa menjadi kader NU mempunyai kewajiban untuk berkhidmat untuk NU, negara dan masyarakat.

Menurutnya, hal itu sudah mutlak, tidak bisa didiskusikan dan tak bisa ditawar.

“Oleh karena itu, di mana pun kita berada, dengan siapa pun kita berinteraksi, kapan pun kita melakukan ikhtiar-ikhtiar ini, tetap kita harus dan wajib untuk berkhidmat total kepada jamiyah NU,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya

Halim Iskandar mengatakan, khidmat kepada NU itu sama dengan khidmat kepada bangsa dan negara. Sejarah dengan jelas mencatat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah lahir tanpa adanya jamiyah NU.

“Salah satunya adalah GP Ansor, Fatayat, Muslimat dan seterusnya. Oleh karena  itu  saya sangat mendukung dan mengapresiasi ikhtiar-ikhtiar untuk memperkuat jamiyah Nahdlatul Ulama di mana pun berada, apalagi di kabupaten Lamongan,” jelas Gus Menteri.

Dengan demikian, Halim Iskandar berharap GP Ansor bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan agar mampu mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lamongan.

“Dan semua sudah menyimak dan menyaksikan, Pak Bupati juga akan memberikan dukungan, tinggal bagaimana kemudian kita membangun sinergitas yang bagus dalam semua sendi kehidupan,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini

“Bahwa tanggung jawab kita terhadap warga masyarakat Lamongan sama dengan tanggung jawabnya Pak Bupati terhadap warga masyarakat Lamongan,” pungkas Halim Iskandar.(*)

Indra Jaya Ketua DPP FKMB Hadiri Grand Opening Kapulso Cafe Pandeglang

Penulis
Zulkarnaien
-
0

Pandeglang, MMCIndonesia.id – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Keluarga Minang Bersatu (FKMB) Indra Jaya. S.T berserta Pengurus dan Satgas, Penasehat hadiri Grand Opening Kapulso Cafe beralamat dalam lingkungan Hotel Horisan Altama Pandeglang Jalan Raya Pandeglang KM3 pertigaan Cigadung Pandeglang – Banten, Jumat (4/6/2021).

Walaupun situasi perekonomian sekarang dalam keadaan lesu diakibatkan Covid – 19, dan banyak usaha disegala bidang tutup, bapak Sahrudin justru dengan semangat tinggi membuka usaha Kapulso cafe dengan konsep di lahan terbuka mengunakan tenda tapi tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Sahrudin mengatakan masyarakat tidak boleh terlalu takut membuka usaha dalam suana Covid justru kita mencari inovasi dan konsep yang baik, sehingga membuka usaha bisa berkembang dan maju,” ucapnya.

Sahrudin selaku pemilik hotel horison dan cafe kapulso di Pandeglang juga Tokoh masyarakat Minangkabau di Banten, sangat mengapresiasi atas keberadaan FKMB yang dipimpin oleh bapak Indra Jaya, karena selama ini kita lihat dan kita dengar, kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga bisa mengangkat Marwah Minangkabau, karena Indra Jaya selalu berpegang teguh kepada Adat Basandi Sarak – Sarak Basandi kitabullah (ABS – SBK), jangan seperti organisasi lain, katanya adat basandi sarak- sarak basandi kitabullah tapi prakteknya beda, kalau benar-benar melaksanakan kitabullah tidak ada rumusnya main pecat mempecat, cabut mencabut atau tidak suka sama seseorang lantas diberhentikan jadi pengurus, kitabullah itu mempersatukan masyarakat bukan sebaliknya.

“masyarakat harus cerdas mencari organisasi, pilihlah organisasi yang bisa melindungi dan mengayomi baik suka maupun duka dan benar – benar berpegang teguh kepada adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah dan bisa mengangkat Marwah Minangkabau,” harap Sahrudin.

Ditempat yang sama Ketua DPP FKMB Indra Jaya. S.T “mengucapkan terimakasih kepada bapak Sahrudin sekeluarga, yang telah menyambut dengan baik serta memberikan berbagai macam hidangan makanan, mudah-mudahan usaha bapak Sahrudin selalu maju dan sukses,”ucapnya.(red)

Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi Di Indonesia

Penulis
Zulkarnaien
-
0

MMCIndonesia.id – Dalam rangka mendukung terwujudnya energi bersih, Indonesia sedang mempersiapkan akselerasi mobil listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pasca diterbitkannya Perpres no. 55 tahun 2019. Untuk mengetahui akselerasi dalam pengembangan mobil listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan sekaligus peluang dan tantangan yang dihadapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menyelenggarakan Diskusi Pojok Iklim pada Hari Rabu 2 Juni 2021 dengan mengangkat tema “Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi di Indonesia”.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Agus Justianto, dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa sektor energi memegang peran penting dalam pencapaian NDC Indonesia, sehingga kemandirian dan kedaulatan energi nasional yang termuat dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan tiga target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan non EBT atau energi fosil serta konservasi energi dan efisiensi energi perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh, menyeluruh dan terintegrasi.

Menurut Agus, pengembangan diversifikasi energi menjadi penting, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki mega diversitas keragaman hayati sebagai sumber EBT. “Ragam sumber energi terbarukan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai energi alternatif dan juga suplemen bagi energi fosil yang semakin berkurang ketersediaannya,” ujar Agus.

Selanjutnya, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya selaku Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito, menyampaikan bahwa Program KBLBB didesain untuk meningkatkan Ketahanan Energi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang nantinya akan berdampak positif pada pengurangan tekanan Neraca Pembayaran Indonesia akibat impor BBM.

Dalam rangka mendukung program KBLBB, Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Selain itu Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pengguna dan pengusaha KBLBB berupa keringanan biaya penyambungan, jaminan langganan tenaga listrik, pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama, serta diskon tarif tenaga listrik Pengisian Baterai pada pukul 22:00 s.d. 04:00.

“Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 67 ribu barel minyak per hari dari penggunaan 2 Juta unit mobil dan 13 Juta unit motor, yang dapat menghemat devisa sebesar USD1,6 milliar dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 6,66 juta ton CO2e sampai dengan tahun 2030.” Ujar Didit.

Kemudian, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen ILMATE, selaku Plt. Kasubdit Industri Alat Transportasi Darat, Kementerian Perindustrian, Dodiet Prasetyo menyampaikan bahwa untuk mendukung target penggunaan EBT sebesar >23% pada tahun 2025 dan >31% pada tahun 2050 dari total konsumsi energi nasional, serta mendukung pemenuhan komitmen pemerintah terkait penurunan emisi GRK, Indonesia telah mengimplementasikan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Skema LCEV kemudian akan beranjak pada teknologi kendaraan berbasis listrik.

“Tantangan pengembangan teknologi kendaraan berbasis listrik adalah harga baterai yang masih cukup tinggi. Kami memberikan alternatif pengembangan jenis kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV), namun kendaraan ini tidak mendapatkan insentif, sehingga pajaknya masih cukup tinggi. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk pengembangan industri baterai, perlu dukungan insentif dari pemerintah sehingga akhirnya industri kendaraan bermotor listrik menjadi lebih terjangkau,” jelas Dodiet.

Sementara itu, Direktur Tim Urusan Eksternal, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Tri Wahono Brotosanjoyo menyampaikan bahwa perlu adanya suatu industri kendaraan listrik yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan perlu dipersiapkan mekanisme daur ulang baterai dan komponen kendaraan.

“Untuk mengembangkan dan mendukung mobil listrik di Indonesia, kami mengusulkan penurunan biaya tol, lokalisasi baterai agar menjadi lebih murah, serta memberikan sosialisasi tentang keuntungan mobil listrik dari sisi penurunan emisi, operasi, dan perawatan,” Ujar Tri. Lebih lanjut Tri menegaskan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi leader pengembangan mobil listrik di ASEAN.

Disamping itu, Peneliti Pusat Penelitian Fisika, LIPI sekaligus Ketua Konsorsium Nasional Riset Baterai Lithium, Bambang Prihandoko menyampaikan bahwa pihaknya di bagian riset sedang memprioritaskan produksi baterai lithium di tahun 2024. Baterai lithium merah putih yang dikembangkan meliputi baterai power (merah) dan baterai stasioner (putih).

“Indonesia berpotensi menjadi produsen baterai. Harapannya baterai lithium merah putih segera bisa direalisasikan sebagai baterai tipe baru. Selain itu perlu dikembangkan baterai zero waste yang lebih dari sekedar tidak ada limbah. Kita menargetkan agar tidak ada zat sisa sama sekali,” Ujar Bambang.

Di akhir diskusi, Tenaga Ahli Menteri LHK, Sri Murniningtyas dalam sambutan penutupnya meyakini bahwa sebagai negara besar, Indonesia mampu mewujudkan mobil listrik sebagai moda transportasi andalan saat ini dan masa depan. Tentu saja dengan peran aktif dan komitmen para pemangku kepentingan terkait.

“Peluang yang ada harus kita manfaatkan dengan baik sambil berproses, lalu menjawab dan memberi solusi bagi tantangan dan kendala yang kita hadapi. Kita semua yakin, dengan teknologi yang sudah dimiliki dan political will, Indonesia mampu mewujudkan mobil listrik sebagai moda transportasi beserta infrrastrukturnya,” Ujar Sri.

Diskusi yang dipandu oleh Plt. Kepala Pusat Litbang Hasil Hutan, BLI KLHK, Wening Sri Wulandari ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, sektor privat dan individu.(*)

LPJK Memulai Layanan Akreditasi Lisensi LSBU dan Rekomendasi LSP

Penulis
Zulkarnaien
-
0

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tengah mematangkan Pedoman Proses Sertifikasi Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hal ini sebagai tindak lanjut dari pencanangan kedua layanan yang dilakukan pada masa transisi LPJK pada 28 Mei 2021 lalu.

Menteri Basuki mengatakan LPJK memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. LPJK diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa terobosan baru dalam kemudahan perijinan berusaha dan percepatan serta peningkatan kualitas tender/seleksi di bidang jasa konstruksi.

Ketua LPJK Taufik Widjoyono mengatakan, saat ini sedang menyelesaikan proses sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi selama masa transisi, dan mendorong pengakhiran masa transisi dengan mendorong asosiasi profesi dan badan usaha terakreditasi untuk segera membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Secara paralel, LPJK juga akan segera membuka pengajuan akreditasi bagi asosiasi yang belum terakreditasi.
“Kami sudah mulai masuk kepada substansi tugas pokok kami registrasi, untuk memberikan lisensi LSBU dan juga untuk rekomendasi lisensi LSP. Dengan terbentuknya LSP dan LSBU, harapannya proses sertifikasi dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” kata Taufik usai bertemu dengan Menteri Basuki, Kamis (3/6/2021).

Ditambahkan Taufik, dalam masa transisi ini LPJK juga telah melaksanakan akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi dan asosiasi rantai pasok. Tercatat hingga akhir Mei 2021 dari 72 Asosiasi Badan Usaha, 61 Asosiasi Profesi, dan 13 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi, sekitar 26% yang telah terakreditasi yakni 12 Asosiasi Badan Usaha, 25 Asosiasi Profesi, dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.

Dengan telah terakreditasinya asosiasi dapat menjadi penentu kelayakan asosiasi untuk sebuah asosiasi mendirikan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP).

Sesuai amanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan izin untuk melakukan usaha melalui layanan 1 (satu) pintu yakni OSS. Untuk itu lisensi yang diberikan kepada LSBU, menjadi titik utama untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha.

Menteri PUPR melalui LPJK akan memberikan rekomendasi lisensi kepada LSP, sehingga BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP. Dengan demikian LSP tersebut memiliki kewenangan penerbitan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

Menurut Taufik, selain tugas tersebut, LPJK juga ditugaskan Menteri Basuki untuk bisa mendukung proses pelelangan yang lebih baik, lebih cepat. “Untuk hal ini akan kami koordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP,)” tuturnya. (*)

Groundbreaking Kementerian PUPR Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di NTB

Penulis
Zulkarnaien
-
0

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan Kementerian PUPR dengan membangun hunian tetap dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) sebanyak 107 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan huntap RISHA beserta prasarana dasar permukiman di Kabupaten Dompu ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Ketua Satgas Penaggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto didampingi Bupati Dompu Kader Jaelani dan Direktur Rumah Khusus, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yusniewati, Kamis (3/6/2021).

“Pembangunan hunian tetap ini bentuk nyata dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten untuk hadir bersama bagi masyarakat. Hunian tetap yang akan dibangun sebanyak 107 rumah, dengan tipe 36 dan dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman, di tanah milik pemerintah daerah seluas 28,670 m2,” kata Ketua Satgas Penaggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto dalam sambutannya.

Percepatan pembangunan Huntap RISHA tidak lepas dari upaya pendampingan Kementerian PUPR melalui Tim Ditjen Perumahan dan Tim Ditjen Cipta Karya dalam penetapan lokasi beserta dengan kesiapan legalitas lahannya. Proses ini membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan terkait kelayakan teknis dan administrasi, proses dialog, penyepakatan, dan serah terima dengan pemilik lahan.

Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras pemerintah pusat yang sudah membantu teralisasinya hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana.

“Terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah berupaya keras dengan aksi cepatnya untuk menghadirkan rumah hunian tetap serta prasarana dasar permukiman untuk masyarakat Dompu pasca bencana banjir bandang, dan dengan adanya peletakan batu bertama ini diharapkan akan disusul pengerjaan lainnya agar masyarakat dapat segera pindah dari pengungsian,” ujar Kader Jaelani.

Selain di Kabupaten Dompu, pembangunan hunian tetap RISHA di Provinsi NTB yang juga mulai dikerjakan berada di Kabupaten Bima sebanyak 185 unit. Baik di Dompu maupun Bima pembangunan RISHA ditargetkan selesai November 2021.

Hadir dalam kegiatan groundbreaking,
Sekretaris Ditjen Perumahan M. Hidayat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Rini Dyah Mawarty, dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi NTB, Ika Sri Rejeki. (*)

Hingar Bingar Pilkades Serentak Tangerang

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Aditya Hidayatulloh Founder Teras Baca Aksara(foto/red)

MMCIndonesia.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilakukan secara serentak di Kabupaten Tangerang pada 4 Juli mendatang, hingar-bingarnya telah terngiang di sebagian masyarakat Kabupaten Tangerang.

Berbagai kontestan atau kandindat yang akan maju di Pilkades tersebut, telah hadir memberikan ‘tebar pesona’ kepada masyarakat baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan.

Walaupun suasana masih dalam masa pandemi Covid-19, tetapi untuk perhelatan Pilkades terus akan dilaksanakan pada waktunya. Dengan menerapkan prokotol kesehatan secara ketat. Hal ini, untuk menjaga klaster baru Covid-19 pada pelaksanaan pilkades nanti.

Pilkades secara serentak yang akan digelar tersebut, merupakan salah satu alat bagi masyarakat dipedesaan dalam mencari sosok pemimpin serta sarana komunikasi politik untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin.

Sementara para kandidat atau kontestan mereka akan mempersiapkan dirinya dalam perhelatan nanti, dengan berbagai ide dan gagasan ditawarkan. Agar bisa dapat meraih simpati dari masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.

Saat ini, masyarakat di pedesaan sebagian pola pikirnya telah maju kedepan. Artinya, para kandidat dan kontestan harus-lah pandai dalam memberikan ide dan gagasannya. Jangan sampai, hanya ‘slogan semata’.

Di dalam mencari pemimpin bagi masyarakat pedesaan, dewasa ini telah berpandangan maju kedepan. Tidak bersifat “tradisi” sebab ditunjang juga dengan perubahan zaman. Apalagi, teknologi informasi atau yang lebih dikenal masyarakat secara umum dengan sebutan medsos (media social) acapkali mampir tiap hari bahkan setiap waktu ada ditengah-tengah masyarakat pedesaan.

Artinya sang kandidat dan kontestan yang akan maju di perhelatan tersebut, mau dan tidak mau harus mengimbangi dalam perubahan cara pandang masyarakat saat ini.

Hal itu pun, perlu adanya kebersamaan serta ide dan gagasan dalam menyamakan persepsi cara pandang masyarakat saat ini. Para kandidat dan kontestan, sepertinya harus berfikir lebih maju ke depan agar tidak menjadi kesia-siaan ketika bertarung di perehelatan nanti.

Masyarakat sepertinya tidak membutuhkan sesaat, akan tetapi lebih membutuhkan yang “urgensi” untuk masyarakat banyak. Sebab, hal ini penunjang atau penopang bagi jangka panjang dalam kebersamaan mewujudkan masyarakat pedesaan yang “madani”.

Ketika mewujudkan masyarakat pedesaan yang “madani” hal ini dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dalam segala bidang. Sosok ini-lah yang akan dicari, diminta dan dihadirkan masyarakat dalam perhelatan nanti.

Maka dari itu, jadikanlah Pilkades ini sebagai alat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pedesaan sebagai ajang kebersamaan serta ajang adu gagasan. Agar kelak, di kemudian hari dapat mewariskan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi serta memiliki karakter jiwa kepemimpinan.

Tidak ada kata yang tidak ‘mungkin’ selama berusaha, berjuang dan berdo’a dalam setiap gerak serta langkah. Apalagi ini, sebagai ladang perjuangan bagi para kandidat dan kontestan yang akan mau maju di perehelatan nanti.

Jadikan-lah semua itu sebagai “episode” dan “bait” bagi para kandidat juga kontestan dalam meraih ‘singgasana’ sebagai ladang perjuangan. Jika hal ini dilakukan, niscaya kebaikan dan keberkahan kelak akan menunggu di ujung sana.

Selamat Berjuang dan Selamat Bertanding bagi para kandidat dan kontestan jadi-lah petarung yang “ksatria” walaupun kalah tetap akan “dikenang” dimasyarakat. Semoga apa yang dicita-citakan oleh para kandidat serta kontestan pada perehelatan nanti, terjawab ketika masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Semoga saja …(*)

Indonesia Sampaikan Catatan Penting dalam Bonn Climate Change Conference 2021

Penulis
Zulkarnaien
-
0

MMCIndonesia.id – Pada Bonn Climate Change Conference (BCCC) tahun 2021 yang berlangsung di Bonn secara virtual selama 3 minggu sejak 31 Mei hingga 17 Juni 2021, Indonesia menyampaikan pernyataan yang diharapkan menjadi perhatian semua negara pihak untuk kesuksesan perundingan di COP 26 UNFCCC yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Glasgow pada 1-12 November 2021.

Indonesia menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak, antara lain:
Mendorong finalisasi pembahasan agenda Article 6 Paris Agreement. Lalu mendorong pernyataan common time frame NDC dalam siklus 10 tahun dengan review pada tahun ke-5, dan juga mendorong agar pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menguraikan modalitas terkait Common Reporting Table (CRT) untuk Inventarisasi GRK dan Common Reporting Format (CRF) untuk kemajuan dan dukungan NDC dalam agenda kerangka transparansi.

Selanjutnya Indonesia juga menekankan agar komitmen negara maju dalam memobilisasi USD 100 miliar setiap tahun sampai dengan tahun 2020 secara akuntabel, memadai, dan transparan dan menjadi dua kali lipat pada tahun 2025.Kemudian menekankan pentingnya elemen adaptasi yang harus diperlakukan secara seimbang dengan mitigasi dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris, dan Mempercepat implementasi Koronivia Joint Work on Agriculture.

“Isu-isu krusial yang akan dibahas pada BCCC kali ini, antara lain penyelesaian Paris Rule Book, yakni pengaturan teknis Article 6 of the Paris Agreement (operasionalisasi pemenuhan sukarela NDC melalui mekanisme pasar dan non-pasar), Transparency (kerangka pelaporan aksi dan supports di bawah Paris Agreement), common time frames for NDC, global stocktake, dan pendanaan untuk Adaptasi,” ujar Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK selaku National Focal Point to the UNFCCC Indonesia dalam keterangan persnya.

BCCC atau dikenal dengan pertemuan SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) dan SBI (Subsidiary Body for Implementation) pada tahun 2021 ini dinamai 2021 May-June Climate Change Conference. Pertemuan ini akan bersifat informal dan tidak ada pengambilan keputusan formal hingga Para Negara Pihak bertemu /menghadiri pertemuan secara in-person kembali. Secara substansi, agenda pertemuan kali ini akan merefleksikan mandat yang harus dilaksanakan tahun 2020 dan 2021 dan menyiapkan modalitas untuk perundingan COP 26 UNFCCC di Glasgow.

May June Climate Conference 2021 telah dibuka secara resmi pada 31 Mei 2021 oleh Presiden COP25 dan Presiden COP26. Untuk mengatasi tantangan dan kendala pertemuan virtual, periode sesi telah diperpanjang dari biasanya dua minggu menjadi tiga minggu. Waktu setiap pertemuan akan dibuat sedemikian rupa guna mengakomodasi negara-negara dari zona waktu yang berbeda, misalnya minggu ke-1, Indonesia kebagian pukul 20.00 – 24.00, minggu ke-2 pada pukul 04.00 – 07.00, dan minggu ke-3 pada pukul 08.00 – 11.00.

Dalam pengantarnya, Presiden COP 25 Ms. Carolina Schmidt, mendesak para pihak untuk memaksimalkan kemajuan pada sesi ini, menyerukan tingkat solidaritas dan komitmen yang baru. Schmidt menyoroti isu transparansi, pasar, adaptasi, dan keuangan dalam perubahan iklim. Mr. Alok Sharma, Presiden COP 26 yang akan datang menyampaikan bahwa dunia sedang mengamati isu ini dan mendorong para pihak untuk menggunakan sesi ini untuk menghasilkan draft teks untuk dibawa ke COP 26 untuk finalisasi dan adopsi.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC Ms. Patricia Espinosa menyampaikan tahun ini telah menyaksikan beberapa momentum perubahan iklim, keadaan darurat iklim memburuk, rencana saat ini tidak sejalan dengan tujuan Paris, dan negosiasi terlambat dari jadwal. Selanjutnya Espinosa menyerukan kepemimpinan dan kepercayaan, dan menekankan pentingnya pendanaan dalam perubahan iklim.

Dalam momen pembukaan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK selaku National Focal Point to the UNFCCC Indonesia. Delegasi RI berjumlah 100 delegasi berasal dari lintas kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Indonesia Research Institute on Decarbonization (IRID), Universitas Indonesia, Mercy Corps, dan Komite Nasional Indonesia-World Energy Council.(*)

Twitter:
@kementerianlhk

*Tujuh Individu Orangutan Hasil Rehabilitasi Kembali ke Alam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

Penulis
Zulkarnaien
-
0

MMCIndonesia.id – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah bersama Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya bekerjasama dengan mitra Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) serta para pihak lainnya, melepasliarkan orangutan hasil rehabilitasi ke hutan alami di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) sebagai upaya perlindungan dan pelestarian orangutan di Kalimantan.

Tujuh individu orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng kembali dilepasliarkan ke kawasan TNBBBR di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Acara pelepasliaran dilakukan secara simbolis dari kantor Balai KSDA Kalimantan Tengah oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE pada Kamis (3/6/2021).

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelepasliaran orangutan ini, meskipun masih ditengah pandemi covid-19 namun kerja-kerja konservasi tetap berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Lebih lanjut Indra menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia melalui upaya konservasi yang sistematis yakni perlindungan sistem pendukung kehidupan, pelestarian keanekaragaman spesies dan ekosistemnya dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati diantaranya melalui kegiatan pelepasliaran satwa khususnya orangutan hasil rehabilitasi ke habitat aslinya.

“Kegiatan pelepasliaran merupakan proses panjang yang dimulai dari penyelamatan atau rescue satwa dilanjutkan dengan rehabilitasi, pelepasliaran dan monitoring untuk memastikan satwa dapat hidup dan berkembang biak dihabitatnya,” ungkap Indra.

Orangutan merupakan salah satu spesies kera besar yang keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Keberadaan orangutan yang berhasil berkembang biak menjadi salah satu indikator kondisi hutan yang masih baik, tidak hanya untuk orangutan tapi juga satwa-satwa lainnya. Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) merupakan satwa yang dilindungi dan berstatus Critically endangered/Kritis dalam daftar merah IUCN.

Sebagai satwa yang dilindungi dengan status kritis, upaya pelestarian orangutan tidak hanya menjadi perhatian kita bersama ditingkat nasional tapi juga internasional. Dukungan dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, LSM, swasta, masyarakat dan media termasuk keterlibatan generasi muda sangat penting agar upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian spesies ini dan habitatnya dapat berjalan optimal.

Kegiatan pelepasliaran hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Living in Harmony with Nature: Melestarikan Satwa Liar Milik Negara” yang dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Juga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni serta Road to Hari Konservasi Alam Nasional tanggal 10 Agustus.

Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Handi Nasoka menyampaikan bahwa tujuh individu orangutan yang akan dilepasliarkan ini terdiri dari 4 jantan (Barlian 10 Tahun, Darryl 12 Tahun, Randy 14 Tahun, dan Unggang 10 Tahun), dan 3 betina (Amber 16 Tahun, Reren 8 Tahun, dan Suayap 22 Tahun).

Dari tujuh individu ini, 5 individu merupakan hasil serahan dari warga, 1 individu orangutan hasil repatriasi dari Thailand atas nama Suayap, dan 1 individu atas nama Randy merupakan orangutan hasil rescue dari operasi gabungan tim wildlife rescue BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan BOS. Semua orangutan ini telah melewati masa rehabilitasi antara 7 hingga 16,5 tahun dan telah dinyatakan sehat serta hasil swab PCR negatif sehingga siap untuk dilepasliarkan di habitat alaminya.

Kepala Balai TNBBBR, Agung Nugroho menyampaikan bahwa orangutan yang dilepasliarkan kali ini akan menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya dapat menghuni rumah barunya di kawasan TNBBBR wilayah kerja Resort Tumbang Hiran, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kasongan, Balai TNBBBR.

Perjalanan menuju titik-titik pelepasliaran akan memakan waktu kurang lebih 15-20 jam (termasuk istirahat), melalui jalur darat dan jalur sungai. Pasca pelepasliaran akan dilakukan monitoring intensif selama 2 bulan oleh tim monitoring, untuk memastikan orangutan yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan habitat barunya.

Sampai saat ini Balai TNBBBR bersama BKSDA Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan mitra Yayasan BOS serta para pihak lainnya telah melepasliarkan 178 orangutan sejak tahun 2016 termasuk yang akan dilepasliarkan hari ini.

Sedangkan total pelepasliaran yang telah dilakukan sejak tahun 2016 diseluruh kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bersama mitra terkait lainnya adalah sebanyak 234 individu dan termonitor kelahiran baru di alam sebanyak 5 (lima) individu.(*)

Kunci Sukses Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Indramayu melalui Penerapan Prokes

Penulis
Zulkarnaien
-
0

Indramayu, MMCIndonesia.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Dukuh Kabupaten Indramayu pada Rabu, 2 Juni 2021 berjalan lancar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dibuktikan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, pembagian jam kedatangan pemilih, penyediaan bilik khusus bagi para pemilih dengan suhu tubuh diatas 37,3 C, pengaturan jarak kursi tunggu, pemberian sarung tangan sekali pakai kepada para pemilih hingga penjemputan suara bagi pemilih lansia dan pemilih yang sakit.

Hal itu berdasarkan hasil pemantauan langsung ke lapangan oleh tim Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yakni Aferi Syamsidar Fudail, Chandra Setiabudi, Audita Rizki Indraswari, dan Maulina Fahrini, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (3/06/2021).

Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu tersebut diikuti 61 calon kepala desa. Sementara itu, jumlah desa pelaksana sebanyak 171 desa di 31 kecamatan.

Adapun, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.807 TPS dengan total pemilih sebanyak 860.493 jiwa. Peserta pemilih telah di arahkan oleh panita untuk mengikuti kaidah pembatasan jumlah pemilih, yaitu satu TPS (500 orang). Hal itu sudah tertera dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ Tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Tak hanya itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang didampingi oleh Hj. Nina Agustina selaku Bupati Indramayu dan jajaran Forkopimda juga hadir secara langsung di Command Centre. Selain untuk melaporkan kesiapan pelakaaanaan pemilihan kuwu serentak, pemerintah daerah juga memastikan panitia pemilihan serta saksi di Kabupaten Indramayu mendapatkan fasilitas rapid test dan antigen sebelum hari pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pemilihan kuwu serentak dapat berjalan aman dan bebas Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga melakukan pemantauan secara virtual yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo di Lantai 2 Gedung C dengan dihadiri Pejabat Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang membidangi pilkades dan sembilan pemerintah daerah kabupaten pelaksana pilkades tahun 2021 di lingkup Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Garut, Purwakarta, Cirebon, Subang, Kuningan, Sumedang, Bandung, Bandung Barat dan Kota Banjar.

Pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu yang berjalan dengan aman dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik diharapkan dapat menjadi acuan bagi kabupaten lain dalam melaksanakan pilkades serentak yang lebih baik di wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, Dirjen Bina Pemdes tetap mengingatkan agar pemerintah desa di wilayah Kabupaten Indramayu tetap waspada terhadap pandemi Covid-19 dan terus melakukan pemantauan maupun pendataaan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui optimalisasi fungsi posko desa.(*)

1...929394...150Halaman 93 dari 150

Daerah

Otomotif

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

redaksi jateng -
0
MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...

Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi Di Indonesia

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

© Copyright 2020 - 2022 mmcindonesia.id. All Right Reserved