PALEMBANG, MMCIndonesia.id – Pelayanan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menuai beberapa aduan dan laporan dari masyarakat. Atas dasar itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengevaluasi pelayanan publik pada seluruh Kantor Wilayah BPN di 34 provinsi.

Dua tahun terakhir, evaluasi pelayanan publik di lingkup Kementerian ATR/BPN hanya dilakukan pada salah satu kantor pertanahan yang diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2019 lokus penilaian pelayanan publik adalah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dimana hasil evaluasinya adalah peringkat Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2020, diusulkan lokus penilaian yang berbeda, yaitu pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jawa Barat.

“Tahun ini cakupan evaluasi dan pemantauan akan diperluas pada Kantor Pertanahan di 34 Provinsi,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (07/06).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ada enam aspek yang akan dinilai dalam evaluasi tersebut. Aspek penilaian ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Masing-masing aspek tersebut memiliki indikator penilaian yang berbeda.

Rencana evaluasi ini juga disampaikan saat Diah kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang, Jumat (04/06) lalu. Pada periode 1 Januari 2020 hingga 3 Juni 2021, ada 33 aduan terkait layanan di Kanwil BPN Sumatra Selatan yang masuk dalam aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Pelaksanaan evaluasi ini sejalan dengan fokus dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyasar pada layanan-layanan yang rentan dengan permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya layanan pertanahan. Di lingkup Provinsi Sumatra Selatan secara khusus, masih didapati beberapa laporan permasalahan pelayanan pertanahan, diantaranya terkait pengurusan sertifikat tanah dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Melalui pelaksanaan evaluasi, diharapkan dapat mendorong kantor pertanahan untuk semakin meningkatkan kinerja pelayanan bukan hanya di Sumatra Selatan tapi di seluruh Indonesia, sehingga mampu mewujudkan visi birokrasi bersih melayani.

Diah menyampaikan beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, khususnya penyusunan standar pelayanan. Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat juga menjadi hal yang diperhatikan. Hal lainnya, adalah pemberian penghargaan kepada para pegawai untuk memberi apresiasi dalam memberikan pelayanan.

Sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pertanahan, terutama bagi kelompok rentan, harus juga dipenuhi. Pejabat dan seluruh pegawai Kantor Pertanahan harus memanfaatkan pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik, serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan. “Juga peningkatan inovasi pelayanan publik melalui modernisasi layanan,” ujar Diah.

Diah menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB juga melakukan pembinaan inovasi secara berkelanjutan. Pelayanan kantor pertanahan dinilai cukup banyak melakukan inovasi. “Dan diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi layanan pertanahan,” ungkap Diah. (*)

GROBOGAN, MMCIndonesia.id – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, bersama Kepala BNPB Ganip Warsito dan Gubenur Jateng Ganjar Pranowo, meninjau langsung vaksinasi di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Minggu siang (6/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, beberapa hari ini TNI Polri melakukan peninjauan di jawa tengah terkait Covid di Kudus. Karena efeknya bagi wilayah wilayah di perbatasaan dengan Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19 ini.

“Kami sudah meninjau di beberapa daerah Kabupaten yang ada di jawa tengah, diantaranya, Cilacap, Pati Kudus, Blora dan Grobogan. Untuk diwilayah kudus dengan melakukann langkah langkah dengan menambah personil PPKM Mikro dengan kekuatan TNI Polri,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Penambahan ini, Kata Sigit, Untuk melakukan Tracing dan juga yang sudah dilakukan Tracing, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan PCR. Karena saat ini angkanya sudah demikian tinggi, untuk itu yang melakukan isolasi mandiri di rumah, mulai hari ini akan dilakukan evakuasi di Asrama G Donyudan.

“Karena disana salah satu sentral rujukan isolasi mandiri yang sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan pengobatan. Kemudian secara bertahap, untuk tempat tempat rujukan yang ada diwilayah kudus, juga kita persiapkan, sehingga kemudian ada dua wilayah yang sudah kita persiapkan, yaitu wilayah Kudus dan Donoyudan,” ujar Sigit.

Selanjutnya, Sigit menambahkan, untuk wilayah perbatasan, saat ini angkanya masih cukup bagus, namun situasi kudus harus bisa dikendalikan, jangan sampai berkembang hingga kemana mana. Oleh karena itu, harus diperkuat lagi edukasi 3M, PPKM Mikro, kepatuhan terhadap penggunaan masker, hal itu harus diingatkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Panglima TNI MAserkal Hadi Tjahjanto, mengungkapkan, permasalahan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri saja. Tetapi hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam memutus mata rantai Covid-19.

Dikatakan Hadi, saat ini pemerintah, TNI dan Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Minimal, kata dia, semua saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan).

“Dengan cara pola berjalan sesuai dengan arah, pertama untuk menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, ketiga PPKM Mikro harus lebih maksimal dalam penangan Covid di Kudus dan Grobogan ini,” ujar Hadi.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro, mendampingi Panglima TNI dan Kapolri usai mengecek Kabupaten Kudus yang terdampak Covid 19.(*)

Padang, MMCIndonesia.id – Buku catatan kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024 secara resmi diluncurkan lansung oleh pasangan Mahyeldi bersama Audy Joinaldy dihadapan para tokoh masyarakat Sumatera Barat yang hadir di Auditorium Gubernuran, Minggu.06/06/2021.

Buku tersebut diberi judul “100 hari kerja” dan memuat pencapaian kinerja dan program yang sudah dilakukan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 100 hari kerja semenjak dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 25 februari 2021 yang lalu.

Kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, memiliki visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut disiapkanlah tujuh misi dan empat program unggulan, dimana empat program unggulan tersebut antara lain Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Berkeadilan, Sumbar Sejahtera.

Diantara keempat program unggulan tersebut secara fundamental banyak yang telah dikerjakan oleh pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy seperti merampungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu tiga bulan.

Sumbar berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik 1 tingkat nasional dalam pembangunan daerah tahun 2021. Selain itu Sumatera Barat juga ditetapkan sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi nomor tiga tertinggi se Sumatera pada triwulan 1 tahun 2021.

Dalam masa kepemimpinan Mahyeldi dan Audy Joinaldy Pemprov. Sumbar melakukan inovasi dalam penanggulangan dan penanganan Covid 19 melalui pencanangan nagari tangguh dan kendaraan swab keliling serta mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan pemerintah pusat hal itu ditandai dengan kunjungan Wapres dan 10 Menteri kabinet indonesia kerja.

Dalam segi perencanaan pembangunan pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy juga bersinergi dan berkolaborasi dengan para anggota DPR RI, DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat, para perantau minang serta segenab tokoh masyarakat Sumatera Barat.

Gubernur menyampaikan, salah satu janjinya setelah dilantik adalah percepatan penyusunan RPJMD Prov. Sumbar 2021-2026 Alhamdulillah dalam 3 bulan bisa dituntaskan, semoga ini menjadi awal yang baik dalam upaya mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat yang unggul dan berkelanjutan.

“Sesuai visi yang kami usung Pada saat pilkada serentak tahun 2020 yaitu terwujudnya masyarakat sumatera barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, kita harus bergerak lebih cepat, agresif dan responsif agar setiap peluang dapat dioptimalkan sehingga perekonomian meningkat dan masyarakat sumatera barat sejahtera”. Tuturnya usai peluncuran buku 100 hari kerja di Auditorium Gubernuran.

Wakil Gubernur Audy Joinaldy menambahkan, peluncuran buku 100 hari ini kita harapkan mampu menjadi pelecut semangat kami dan semua pihak agar terus berkontribusi nyata untuk sumatera barat.

“Pada masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh pesimis, mari berkolaborasi, saling bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Ungkap Audy Joynaldi saat memberikan sambutan.

Wakil Ketua Penanggungjawab Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Hefdi,SH.MSi dalam kesempat itu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi ikut serta dalam kegiatan pemerintah provinsi Sumbar dalam program 100 hari.

“Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi motivasi dan semangat memajukan pembangunan Sumatera Barat lebih baik kedepannya. Tentunya dalam mewujudkan pembangunan kedepan tidak terlepas dari singkronikasi program pemerintah pusat dan daerah serta kalaborasi pemerintah provinsi dan pemkab/ko se Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, inisiator penyusunan buku 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Reido Deskumar. ST menyampaikan buku adalah simbol dari sebuah intelektualitas yang mampu menjadi catatan sejarah dan pedoman dimasa yang akan datang.

“Buku adalah lambang dari intelektualitas yang bisa menjadi rujukan bagi generasi yang akan datang serta dapat berfungsi sebagai sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara membangun kolaborasi dalam kepemimpinan, hal itulah yang mendasari, kenapa momentum 100 hari kerja ini kami tuangkan dalam bentuk buku”. Tuturnya.

Reido juga menjelaskan, sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang telah dilakukan kepala daerahnya dalam upaya pemenuhan janji-janji yang pernah mereka sampaikan sekaligus guna membuktikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar bekerja. Saat ini buku menjadi salah satu sarana komunikasi yang cukup efektif disamping berbagai sarana komunikasi lainnya.(*)

Bogor, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan bahwa yang diperlukan saat ini dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia adalah membangun model bisnis yang modern dan masuk skala ekonomi dengan produk yang unggul.

“Dengan produk yang unggul, kita akan selalu menjadi trendsetter, bukan lagi follower,” tandas Teten, pada acara Temu Wicara Pengembangan Bisnis Tanaman Hias di Kebun Percobaan IPB University, di Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Minggu (6/6).

Oleh karena itu, Teten menganggap tanaman hias (daun) bisa lebih dikembangkan lagi. Tak terkecuali, membangun laboratorium riset varietas yang bisa dilakukan IPB University.

“Ini bisa menjadi satu kekuatan karena kita banyak memiliki komoditi yang unggul,” kata MenkopUKM.

Selain tanaman hias daun, lanjut Teten, buah-buahan tropis bisa juga menjadi produk unggulan untuk pasar ekspor, seperti durian, mangga, alpukat, manggis, lengkeng, dan sebagainya.

“Dalam rangkaian pengembangan ini, KemenkopUKM berada di posisi pengembangan kewirausahaan. Para pelaku usaha tanaman hias bisa kita scaling-up,” jelas Teten.

Teten pun mendorong para petani tanaman hias untuk tergabung dalam wadah koperasi sebagai badan hukumnya.

“Kalau petani langsung berhadapan dengan pasar, maka akan berat,” ungkap Teten.

Selain itu, lanjut Teten, petani dengan lahan kecil-kecil kesulitan membuat kontrak dengan market. Bahkan, produktivitas petani berlahan sempit itu rendah, sehingga suplai mereka ke industri juga kecil dan tidak stabil.

“Untuk itu, perlu konsolidasi petani ke dalam koperasi agar bisa masuk skala ekonomi,” imbuh Teten.

Menurut Teten, dengan berkoperasi maka hasil produk petani akan dibeli koperasi secara tunai.

“Di sini, kita bersama LPDB-KUMKM yang akan memperkuat keuangan koperasi sebagai offtaker. Bank BNI yang akan masuk di tahapan on farm-nya” tukas MenkopUKM.

Membina 202 Petani

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB University Profesor Arif Satria menyebutkan, kebun percobaan yang digagas IPB University di Desa Sukamantri, Jawa Barat berhasil memberdayakan sebanyak 202 petani tanaman hias.

“Ke depan, kebun percobaan itu diharapkan dapat dikembangkan menjadi pusat edukasi, penelitian, dan agroeduwisata yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Arif.

Ia menambahkan bahwa kebun tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia, juga Asia Tenggara. Sebanyak 202 petani tanaman hias di Desa Sukamantri tersebut mendapat bimbingan dari IPB University.

“Saat ini, mereka telah menyuplai tanaman hias ke sejumlah wilayah Indonesia dan ekspor ke luar negeri, dengan omzet yang luar biasa besar,” ujar Prof Arif.

Saat ini, lahan seluas 39,9 hektare di kebun percobaan Sukamantri sudah ditanami melon, nanas, pisang, dukuh, tanaman hias, dan varietas tanaman inovasi IPB University.

“Selama ini, kebun percobaan ini dijadikan tempat pembelajaran untuk para petani tanaman hias di lingkungan Sukamantri. Tidak hanya itu, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat uji coba varietas baru di IPB University, sekaligus tempat praktikum dan penelitian dosen,” papar Arif.

Selain pemberdayaan masyarakat, kebun percobaan yang ditanami aneka pohon buah tahunan dan non-tahunan ini diharapkan dapat menjadi pusat penelitian, praktikum, serta agroeduwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar.

Bahkan, kebun percobaan ini dianggap berpotensi dikembangkan sebagai model teaching industry.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Apik Wijayanto berharap ekspor tanaman hias dapat terus dikembangkan.

“KUR sektor pertanian di BNI memiliki tingkat NPL 0%. Ternyata, sektor pertanian sangat menjanjikan secara ekonomi dengan kredit yang baik,” pungkas Sis.(*)