Jakarta,MMCIndonesia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kondisi banjir Kota Bekasi khususnya di Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih pada Sabtu (20/2/2021). Menteri Basuki menyebutkan Kementerian PUPR telah menyiapkan penanganan banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi.

“Ada dua tindakan, pertama dalam satu tahun ini Kementerian PUPR tangani secara sistem Sungai/Kali Bekasi mulai dari pertemuan Sungai Cikeas dan Cileungsi sampai ke muara Sungai Bekasi. Salah satu paketnya sudah terkontrak dan mulai dilaksanakan akhir Februari 2021 ini, insyaAllah 2 tahun selesai,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut, utamanya terkait pembebasan lahan. “Total panjang yang akan ditangani 33 km. Kami sudah dari PUPR membuat rencana sistemik menjadi tujuh paket,” tuturnya.

Sementara dikatakan Menteri Basuki, khusus penanganan darurat banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kementerian PUPR akan menutup tanggul jebol sepanjang 60 meter dengan geobag yang diperkirakan sebanyak 700 buah.

“Saya minta 3 hari selesai pengisian geobag dan dipasang disini, jadi kalau nanti surut sedikit langsung masuk tidak menunggu kering,” ujar Menteri Basuki.

Banjir di Pondok Gede Permai terjadi lantaran jebolnya tanggul Kali Bekasi yang berada di dekat perumahan akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu dini hari. Tercatat setidaknya ada sekitar 700 keluarga yang terdampak banjir di perumahan tersebut dan saat ini tengah dilakukan evakuasi oleh Kepolisian bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain meninjau lokasi tersebut, Menteri Basuki didampingi Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR Bambang Heri Mulyono juga meninjau lokasi Bendung Bekasi. Tinjauan tersebut untuk memastikan kesiapan pembukaan pintu air bendung sebagai antisipasi kenaikan muka air Sungai Bekasi.

Selanjutnya Menteri Basuki bersama rombongan juga meninjau lokasi Polder Kalimati untuk memastikan pompa bekerja dalam membantu mengurangi dampak banjir akibat kenaikan tinggi muka air Kali Rawalumbu Kota Bekasi.

Hadir pula dalam tinjauan di Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih tersebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (*)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berkolaborasi dengan kalangan akademisi untuk menjadikan universitas dan perguruan tinggi di Indonesia sebagai inkubator bisnis.

Dalam acara “Gelar Produk dan Business Matching” yang diselenggarakan oleh Divisi Inkubator Bisnis dan KUMKM UNIKOM, Sabtu (20/2/2021), Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan pengembangan inkubator bisnis sangat penting guna mencetak wirausaha baru di Indonesia.

“Saya senang sekali berkolaborasi dengan universitas dalam mengembangkan kewirausahaan di kalangan anak muda. Mereka inilah yang nanti diharapkan akan menjadi pengusaha handal ke depan,” kata Teten Masduki.

Teten juga mengatakan saat ini rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di bawah Singapura yang sudah mencapai 8,76%, Malaysia sebesar 4,74%, dan Thailand sebesar 4,26%. Dirinya menegaskan, dukungan semua pihak dibutuhkan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan tersebut.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis dalam penciptaan wirausaha baru, dari kalangan mahasiswa maupun dari stakeholder lainnya,” katanya.

Teten menekankan bahwa pendekatan inkubasi sangat penting agar anak muda dapat diajak dari awal dan mendapatkan bimbingan serta wawasan untuk menjadi wirausaha termasuk merumuskan bisnis plan.

Mereka perlu disiapkan untuk menjadi pengusaha dan dibantu agar bisa dengan mudah mengakses skema pembiayaan, pasar, dan digitalisasi khususnya kredit perbankan yang terbilang masih cukup rendah.

Sampai saat ini, porsi kredit perbankan Indonesia untuk UMKM disebut Teten hanya sekitar 20 persen. Sementara di negara lain sudah cukup tinggi misalnya di Korea Selatan yang mencapai 80 persen, Singapura 39 persen, Thailand 50 persen, Malaysia 51 persen, dan Jepang 66 persen.

Melalui kampus, Teten yakin akan banyak wirausaha muda yang berbasis digital dan para kreator UKM yang lahir di masa depan. Indonesia sendiri adalah lumbung dari startup berbasis teknologi digital. Berdasarkan data Startup Ranking (2020) ada 2.206 startup teknologi membuat Indonesia bisa menempati posisi 2 negara dengan startup terbanyak di Asia.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi upaya Universitas Komputer Indonesia yang telah mendirikan Inkubator Bisnis dan KUMKM Universitas Komputer Indonesia (Inbiskom).

Teten berkomitmen pemerintah akan menjalin lebih banyak kolaborasi dengan pihak lain guna menduking kebijakan besar pembangunan UMKM nasional.

“Kami tengah menyusun program pengembangan wirausaha anak muda yang punya latar belakang pendidikan yang baik dan konsep bisnis inovatif dan produk unggul,” katanya.

Tren pasar global menunjukan produk-produk costumized atau produk kreatif yang diproduksi sesuai pesanan dan tidak secara massal akan terus berkembang.

“Kita kuat dalam hal ini dan ke depan ini bisa menjadi basis industri ekonomi baru,” kata Teten.

Melalui keterlibatan kampus, Teten berharap akan banyak solusi permasalahan bangsa termasuk masalah UMKM yang dapat diatasi.

“Kepada seluruh civitas akademika Universitas Komputer Indonesia, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan Gelar Produk dan Business Matching 2021. Semoga kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah serta akademisi mampu menggeliatkan UMKM untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi pada perekonomian nasional,” katanya.(hms)

TANGERANG, MMCIndonesia.id – Bencana banjir yang saat ini telah mengepung kawasan Jakarta dan sekitarnya, ternyata mendapat perhatian serius DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang. Meski oleh DPP IKM, kepengurusan ini telah dibekukan, tak membuat semangat mereka untuk berbagi dengan sesama pudar.

“Ini bukan masalah dibekukan atau tidak, ini masalah kemanusiaan. Kami DPD IKM Tangerang, jelas tak akan membiarkan saudara kita warga Minang di Kota Tangerang menjadi korban,” kata ketua DPD IKM Kota Tangerang, Indra Jaya ST.

Kepada mmcindonesia.id, Rang Kamang ini menyebutkan, dia telah menginstruksikan Satgas IKM untuk terlibat secara langsung dalam pendataan sekaligus pendistribusian bantuan bagi masyarakat Minang yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang.

“Satgas IKM harus jemput bola, tak ada ceritanya Satgas berleha-leha di rumah saat saudara kita menderita,” ucapnya dengan mimik serius.

Sekretariat DPD IKM Kota Tangerang, lanjut Indra dijadikan sebagai gudang logistik sebelum bantuan-bantuan yang terkumpul didistribusikan.

Tak hanya berpartisipasi dalam pendistribusian berupa logistik kebutuhan sehari-hari, DPD IKM Kota Tangerang kata Indra juga membagikan nasi bungkus.

“Kalau logistik berupa mie instan dan beras harus dimasak dulu, namun nasi bungkus bisa langsung dikonsumsi,” jelasnya.

Kepada seluruh warga Minang yang berdomisili di Kota Tangerang, melalui mmcindonesia.id dia mengimbau untuk tetap bersama, merapatkan barisan, apalagi di saat bencana seperti yang terjadi saat ini. (red)

MMCIndonesia.id – Karena perbedaan pendapat itu, akhirnya antara ketua tim perumus dalam hal ini M Fuad Basya dan sekretarisnya Nefri Hendri dilakukan pertemuan empat mata. Ketiadaan kesepakatan antara keduanya, membuat Nefri Hendri memutuskan keluar dari tim perumus.

Kepergian Nefri Hendri tak membuat perjalanan tim terganggu, justru tim ini mampu merampungkan AD/ART dan Struktur kepengurusan lebih cepat dari yang direncanakan.

“Musyawarah Besar DPP IKM akhirnya bisa dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 2016 di Hotel Balairung, Jakarta. Mubes dihadiri 27 perwakilan dari seluruh Indonesia. Dan dalam helat tersebut juga diputuskan, DPP IKM tak lagi merupakan sinonim dari Ikatan Keluarga Minang, namun berubah menjadi Induk Keluarga Minang,” katanya merinci.

Terpilihnya Bapak M Fuad Basya sebagai ketua umum DPP IKM mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bahkan, Fadli Zon yang saat ini didaulat sebagai ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang pun mengucapkan selamat.

Namun kehadiran DPP Induk Keluarga Minang tersebut, mendapat tandingan dengan hadirnya DPP Ikatan Keluarga Minang yang untuk pertama kalinya sesuai dengan yang didaftarkan ke Kemenkumham dipimpin oleh H Syahrudin, Sekretaris Nefri Hendri dan Bendahara, Saudara Yonoviar.

Yang mengherankan Hj Yemmelia adalah bagaimana caranya Nefri Hendri untuk meyakinkan Fadli Zon untuk mau menjadi ketua umum DPP IKM.

Selain heran dengan kepemimpinan Fadli Zon, Hj Yemmelia yang sudah puluhan tahun berupaya menghadirkan dan membesarkan IKM pun tak mampu menyembunyikan kekecewaannya.

“Saat di satu daerah ada IKM yang tak menginduk ke IKM kubu Fadli Zon, maka didaerah bersangkutan langsung dibentuk IKM baru. Hal inilah yang terjadi di Kota Tangerang. Kalau hal ini terus menerus dilakukan, orang Minang bukannya bersatu, tapi bisa berpecah belah,” ucapnya prihatin.

Secara pribadi, Hj Yemmelia mengaku pernah menghubungi Fadli Zon via whats app, kalau sudah ada di daerah itu IKM yg menginduk ke DPP Induk keluarga Minang atau di daerah itu ada organisasi Minang yang sudah jalan dan mereka tidak mau menginduk ke salah satu DPP IKM, harusnya janganlah dibentuk lagi organisasi baru di wilayah tersebut.

Harusnya Fadli Zon kata Hj Yemmelia peka dengan tawaran Nefri Hendri Cs, karena jabatan ketua umum harusnya datang melalui musyawarah besar atau musyawarah nasional, bukannya ditunjuk oleh orang perorang.

Diakhir pembicaraannya, Bundo Hj Yemmelia berpesan, kalau ingin orang Minang besar dan dihargai serta diakui, baliak lah katampuaknyo. Mungkin ada yang salah selama ini, sehingga yang muncul justru perseteruan bukan kebersamaan. Orang Minang diperantauan kata dia, tidak usah ribut-ribut, malu dengan masyarakat setempat. dikutip dari kabarsiana.com (red)

MMCIndonesia.id – Timbulnya persoalan yang berujung pelaporan dan hadirnya IKM tandingan di Kota Tangerang, membuat banyak pihak terhenyak. Sebab, selama ini, orang Minang sangat dikenal dengan kerukunan dan kekompakannya.

Namun yang terjadi, dengan dilantiknya pengurus DPD IKM Kota Tangerang oleh Andre Rosiade selaku ketua harian DPP IKM dan Nefri Hendri selaku Sekjend DPP IKM disaat kasus pembekuan pengurus DPC IKM versi Indra Jaya masih bergulir di Pengadilan, tentu pula bukan sebuah hal yang elok untuk dilakukan.

Hj Yemmelia atau akrab disapa Bundo Iim, saat dikonfirmasi terkait hal itu, hanya bisa mengurut dada. Sebab, menurutnya hal itu tak perlu terjadi karena hanya akan membuat nama besar orang Minang menjadi cela di tanah rantau.

“Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi di tubuh IKM. Karena, tujuannya dibuat organisasi kemasyarakat, entah itu namanya IKM atau nama lainnya adalah untuk wadah silaturahmi dan bukan untuk berpecah belah,” jelasnya.

Selaku orang yang telah malang melintang di organisasi kemasyarakatan, bahkan diangkat menjadi sesepuh masyarakat Baduy, Bundo Iim menyebutkan, semenjak IKM versi Fadli Zon hadir, yang terjadi di daerah, bukan bersatu padu. Tapi menghadirkan dualisme organisasi Minang di daerah bersangkutan.

Hj Yemmelia lantas menceritakan tentang sejarah berdirinya IKM. Sebelumnya kata dia, di masing-masing wilayah di Indonesia telah ada yang namanya persatuan masyarakat Minang.

“Mulai dari IKM, Minang Saiyo, Minang Sepayung, IKSB, IKAMRI dan lain sebagainya. Meskipun namanya berbeda, namun nafasnya tetap satu yaitu kebersamaan,” imbuhnya.

Saat pindah kerja ke Provinsi Banten pada 2001 silam, di daerah baru itu., Yemmelia berkisah, mencari orang tua dan organisasi Minang yang ada di daerah tersebut.

Dalam dua tahun pencariannya, Hj Yemmelia banyak bertemu dengan masyarakat Minang yang merantau di wilayah Banten. Di daerah tersebut, bermacam – macam pula nama perkumpulannya. Di Pandeglang nama organisasinya IKKM. Di Cilegon namanya IKAMI. Lebak dan Tangerang dengan nama yang sama yaitu IKM, sementara di Serang namanya PKM.

“Akhirnya tahun 2004, dari silaturahmi yang saya lakukan, tercetus dari beberapa orang tua di Banten yang ingin membentuk IKM Provinsi Banten. Tujuannya adalah untuk mangumpuaan “nan taserak”. Intinya, ada satu organisasi yang menaungi masyarakat Minang yang ada di rantau,” imbuhnya.

Akhirnya, diadakan pertemuan dari rumah ke rumah para tokoh Minang yang ada di Provinsi Banten. Dan di tahun itu pula, secara resmi diperkenalkan nama organisasi masyarakat Minang di Banten dengan nama IKM.

“IKM Banten, diresmikan pada 16 November 2007 di alun-alun Kota Serang. Acara itu dihadiri oleh sesepuh Minang, Bapak Azwar Anas dan sesepuh Banten, Bapak Suryadi Soedirja. Secara aklamasi, saya didaulat sebagai ketuanya,” jelas Hj Yemmelia panjang lebar.

Selaku pucuk pimpinan organisasi Minang, Hj Yemmelia pun turun ke bawah melakukan sosialisasi dan konsolidasi ke seluruh wilayah Banten. Dalam 5 tahun, berhasil dibentuk DPD IKM dan DPC IKM se-Provinsi Banten.

Di Banten dewasa ini, sudah terbentuk 8 kepengurusan DPD IKM baik di kabupaten/kota dan 56 DPC IKM.

“Dan selama ini, IKM di Provinsi Banten berjalan dengan baik serta saling berkordinasi. Karena memang, masing-masing IKM harus mandiri tidak ada iming-iming bantuan ini dan itu,” tuturnya.

Selaku pimpinan, DPD dan DPC IKM yang ada di wilayah Banten, diarahkan memiliki kegiatan rutin setiap bulannya. Selain itu, pengurus dan jajarannya harus bisa mengusahakan adanya pemakaman dan sekretariat serta mushola.

Terkait sejarah pembentukan DPP IKM, YHj Yemmelia menuturkan, awal tahun 2013 IKM dari sejumlah wilayah, diantaranya IKM Bali, IKM Banten dan IKM Bengkulu berkumpul di Hotel Balairung. Hadir juga sejumlah penggiat organisasi, wartawan senior dan sejumlah tokoh yang ada di Jakarta.

“Panitia dalam kesempatan itu mengundang Irman Gusman (saat itu ketua DPD -RI), Alm Muslim Kasim (saat itu Wakil gubernur Sumbar). Sejumlah Minang dengan pangkat Jenderal di bahunya juga turut serta,” lanjutnya(red)

MMCIndonesia.id – Pertemuan itu akhirnya merumuskan untuk dibentuk tim formatur yang pimpinannya langsung dipegang Hj Yemmelia. Perjalanan tim formatur tidaklah mulus, karena banyaknya masukan dan pendapat yang tentunya berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Nah, saat tim ini masih dalam pekerjaannya, di tengah jalan atau tahun 2015 digelar Pilkada di Sumbar. Pesta demokrasi itu membuat tim formatur menghentikan kegiatannya dahulu sampai pagelaran Pilkada Sumbar selesai.

Awal tahun 2016, Hj Yemmelia selaku ketua tim formatur, ditelpon oleh salah seorang anggota tim formatur yaitu Amir. Amir juga bertemu dengan Nefri Hendri yang juga punya niat yang sama untuk mendirikan DPP IKM.

“Saudara Amir yang awalnya adalah tim saya di formatur dan Nefri Hendri dari luar tim formatur pun bersilaturahmi ke rumah Bapak Mayjen TNI M.Fuad Basya dengan maksud ingin mendirikan DPP IKM,” lanjutnya.

Jenderal Fuad yang tak pernah berkecimpung di organisasi kemasyarakatan Minang, dalam kesempatan itu bertanya tentang IKM dan IKM mana saja yang sudah terstruktur.

Saudara Amir mengatakan, IKM yang sudah terstruktur adalah IKM Banten yang diketuai Bundo Yemmelia. Dalam kesempatan itu, Hj Yemmelia pun dihubungi.

Akhirnya, pertemuan pertama dilakukan di Restoran Natrabu di Jalan Sabang Jakarta. Pertemuan itu diantaranya dihadiri oleh Mayjend M.Fuad Basya, Mayjen Anas Alwi dan Marsekal Madar Soib. Nefri Hendri juga membawa sejumlah orangnya.

“Sebagai ketua tim formatur, dalam pertemuan itu saya juga mengajak perwakilan IKM Bali, Saudara Edi Tomato, sementara dari IKM Banten saya ajak Taufik Abas dan lainnya,” kata Hj Yemmelia melanjutkan.

Hasil dari pertemuan tersebut disepakatilah, kalau memang serius ingin membentuk DPP IKM tentu perlu persiapan dan tim yang akan menggodok serta untuk melakukan Musyawarah Besar (Mubes).

“Dari pertemuan itu, disepakatilah Bapak M.Fuad Basya sebagai ketua tim perumus. Dengan demikian posisi saya sebagai ketua tim formatur otomatis gugur. Untuk melaksanakan tugasnya, Pak Fuad didampingi oleh Nefri Hendri sebagai sekretaris dengan tugas pokok menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan para tokoh Minang dan IKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” katanya merinci.

Tim perumus pun selanjutnya bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh Minang, diantaranya Azwar Anas, Syahrul Ujud, Fadli Zon, Epyardi Asda, Osman Sapta Odang, Mulyadi dan lain sebagainya

Meskipun sebagain besar secara prinsip setuju dengan pembentukan DPP IKM, namun ada juga yang mengadakan perlawanan dengan alasan sudah ada Gebu Minang. Namun, tim perumus tetap berjalan dan merancang AD/ART dan persiapan Mubes.

Di setiap rapat pembahasan pembentukan DPP IKM, tentu ada riak silang pendapat tapi tujuannya adalah satu yaitu berdirinya DPP IKM. Dalam persiapan itu, Jenderal M.Fuad Basya menugaskan H Syahrudin yang waktu itu masuk dalam tim perumus karena dia seorang notaris untuk mengcroschek nama DPP Ikatan Keluarga Minang di Kemenkumham untuk didaftarkan.(red)