Jakarta,MMCIndonesia.id – Warga korban banjir dan longsor di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) mengaku senang dan surprise dengan pelayanan jemput bola penggantian dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah.

Warga mengakui pelayanan yang dilakukan berlangsung cepat dan tanggap, sehingga warga bisa segera mendapatkan berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, dan berbagai akta yang hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor.

Winarsih, warga Desa Karangjompo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jateng, yang datang mengurus pencetakan KTP-el yang rusak akibat banjir, mengaku senang dengan petugas pelayanan yang cepat melayani penggantian dokumen KK nya.

“Petugasnya gesit dan cepat. Pelayanannya juga bagus dan gratis,” ujar Winarsih kala ditemui wartawan di lapangan, Kabupaten Pekalongan, Selasa (23/02/2021).

Di tempat yang sama, warga lainnya yang bernama Mia mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbantu dengan pelayanan tersebut. Mia yang datang hendak mengurus KK mengucapkan terima kasih karena dapat dengan segera mendapatkan KK-nya kembali yang sebelumnya hiang karena banjir.

“Alhamdulillah saya terima kasih sekali dengan Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang sudah membuka pelayanan ini,” syukurnya.

Sementara itu, di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, Kepala Dusun Selopuro, Semi, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian pemerintah melalui Dinas Dukcapil yang telah tanpa lelah melakukan pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi warga setempat yang menjadi korban bencana alam longsor.

“Saya berterima kasih atas aksi cepat tanggap kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nganjuk, juga tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri yang sudah jauh-jauh datang kesini membantu kami warga korban longsor,” ucap Semi, Kabupaten Nganjuk, Selasa (23/02/2021).

Sebagai tambahan informasi saja, sejak terjadi longsor di beberapa titik di Jateng dan Jatim, “Tim Tanggap-Darurat” kolaborasi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil setempat telah dengan cepat turun ke lapangan sejak hari Jumat kemarin (16/02/2021).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan per hari Senin (22/02/2021), tim tersebut telah berhasil mengganti 23.064 dokumen kependudukan milik warga yang hilang atau rusak akibar banjir dan longsor.

“Jumlah tersebut terdiri dari 18.730 KK, 3.497 KTP-el, dan 1.197 Akta Kematian. Kami juga mencetakan 150 lembar Akta Kematian korban,” ujar Zudan.(red)

MMCIndonesia.id, – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (***)

Serang,MMCIndonesia.id – Timbulnya persoalan yang berujung pelaporan dan hadirnya IKM tandingan di Kota Tangerang, membuat banyak pihak terhenyak. Sebab, selama ini, orang Minang sangat dikenal dengan kerukunan dan kekompakannya.

Namun yang terjadi, dengan dilantiknya pengurus DPD IKM Kota Tangerang oleh Andre Rosiade selaku ketua harian DPP IKM dan Nefri Hendri selaku Sekjend DPP IKM disaat kasus pembekuan pengurus DPD IKM versi Indra Jaya masih bergulir di Pengadilan, tentu pula bukan sebuah hal yang elok untuk dilakukan.

Hj Yemmelia atau akrab disapa Bundo Iim, saat dikonfirmasi terkait hal itu, hanya bisa mengurut dada. Sebab, menurutnya hal itu tak perlu terjadi karena hanya akan membuat nama besar orang Minang menjadi cela di tanah rantau.

“Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi di tubuh IKM. Karena, tujuannya dibuat organisasi kemasyarakat, entah itu namanya IKM atau nama lainnya adalah untuk wadah silaturahmi dan bukan untuk berpecah belah,” jelasnya.

Selaku orang yang telah malang melintang di organisasi kemasyarakatan, bahkan diangkat menjadi sesepuh masyarakat Baduy, Bundo Iim menyebutkan, semenjak IKM versi Fadli Zon hadir, yang terjadi di daerah, bukan bersatu padu. Tapi menghadirkan dualisme organisasi Minang di daerah bersangkutan pungkas beliau (red)

Kupang,MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai WIlayah Sungai Nusa Tenggara II terus memacu penyelesaian pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo yang terletak di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi pertanian. Progres pekerjaan fisik bendungan saat ini telah mencapai 28 % dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2022.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat meninjau pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo mengatakan, ini merupakan bendungan ke lima dari rencana tujuh bendungan yang dibangun di Provinsi NTT mengingat NTT merupakan daerah sulit air, oleh karenanya kita perlu banyak bendungan sebagai tampungan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sepanjang musim,” kata Endra.

Endra menambahkan, dari tujuh bendungan tersebut, dua bendungan sudah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang selesai tahun 2018 dan Rotiklot di Kabupaten Belu selesai tahun 2019. Kemudian dalam waktu dekat akan diresmikan lagi Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka. “Sedangkan yang tahap konstruksi adalah Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Bendungan Manikin/Tefmo di Kabupaten Kupang,” ungkap Endra.

Sumber air bendungan berasal dari Sungai Manikin dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 49,31 Km2, bendungan di desain dengan Tipe Urugan Random Batu Gamping dengan Inti Tegak yang memiliki kapasitas tampung 28,20 juta m3 dan luas genangan normal 148,7 Ha.
Bendungan ini direncanakan dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 310 Hektar (Ha) di Kabupaten Kupang dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter/detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,125 MW dan pengendalian banjir 531,70 m3/detik.

Endra mengatakan, Bendungan Manikin/Tefmo selain dapat berfungsi sebagai pengendali banjir juga dapat di manfaatkan sebagai tempat pariwisata dimana telah direncanakan lansekap dengan arsitektur lokal khas NTT. ” Selain itu bendungan ini juga akan memiliki outlet pelimpah morning glory yang di Indonesia hanya bisa kita temui di Bendungan Jatiluhur saja ,” jelas Endra.

Menurut Endra, pada tahun 2021 di Bendungan Manikin/Tefmo terdapat kegiatan yang dilaksanakan dengan pola padat karya tunai untuk pekerjaan yang tidak memerlukan teknologi tinggi, alat berat dan tidak beresiko seperti pekerjaan saluran drainase, pasangan batu dan perkuatan lereng.

“Anggaran padat karya tunai berkisar Rp.14 miliar yang mempekerjakan 264 orang dengan upah harian Rp.100 ribu per orang dengan durasi tiga bulan,” jelas Endra.

Sementara Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Airlangga Marjono mengatakan, konstruksi Bendungan Manikin/Tefmo mulai dikerjakan pada 2019 melalui 2 paket pekerjaan senilai Rp 1,9 triliun. Paket I dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya (Persero) – Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk-PT. Jaya Konstruksi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 1,023 triliun.
Sementara untuk Paket II senilai Rp 905,2 miliar dilaksanakan oleh kontraktor PT. PP (Persero) Tbk-PT. Ashfri Putralora-PT. Minarta Dutahutama (KSO). Selain bendung utama, pekerjaan yang tengah dilaksanakan saat ini adalah penyelesaian pekerjaan jalan akses Tilong-Baumata sepanjang 7,4 Km dan akses menuju bangunan fasilitas sepanjang 1,2 Km, bangunan fasilitas dan pekerjaan terowongan outlet pelimpah morning glory.

Dalam kunjungan kerja tersebut, turut mendampingi Direktur Penataan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Wahyu Kusumosusanto, Kepala BWS NTT II Agus Sosiawan, dan Kepala BPPW NTT Herman Tobo. (*)