Jakarta,MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan PT. Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Ruas Cikampek – Palimanan (Cipali) untuk melakukan penanganan pasca longsornya jalan di Ruas Tol Cikampek – Palimanan (Cipali) KM 122 arah Jakarta yang terjadi pada Senin (8/2/2021). Ditargetkan pembangunan 2 lajur sementara (detour) di median jalan akan selesai besok, Sabtu dini hari (20/2/2021).

Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat meninjau lokasi penanganan longsor di tol Cipali Km 122, Jumat lalu (12/2/2021). Dalam tinjauan tersebut Menteri Basuki menargetkan pembangunan jalur sementara di median jalan tersebut akan selesai selambat-lambatnya dalam 10 hari.

“Untuk keamanan lalu lintas, kita akan pasang guardrail disisi median jalur A dan kita upayakan untuk dipercepat. Dengan median sementara ini, maka pengguna jalan dapat berkendara sesuai lajur masing-masing sehingga nantinya tidak ada lagi contraflow lagi seperti sekarang,” kata Menteri Basuki.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyatakan, pekerjaan jalur sementara (Detour Widening) sepanjang 400 m direncanakan selesai pada Jumat malam dan akan dibuka (open traffic) pada hari Sabtu (20/2/2021). “Progress pekerjaan hari ini tengah dilakukan pekerjaan pengaspalan sepanjang 150 m sebanyak 2 lapis, Asphalt Treated Base untuk lapisan dasar bahu jalan setebal 10 cm, dan binder course (lapisan aspal di atas ATB) 6 cm,” ujar Endra.

Lebih lanjut untuk pengaturan alur Contraflow dari KM 122+800 – KM 121+800 hingga saat ini terpantau lalu lintas ramai lancar. Mobile office, pagar proyek, papan informasi, kendaraan rescue, dan rambu rambu sudah lengkap di lapangan.

Bersamaan dengan itu, Endra menegaskan bahwa BUJT berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan permanen dalam 45 hari ke depan, dengan lingkup pekerjaan drainase memanjang sepanjang 400 m di bawah detour yang sudah selesai, cross drain menunggu selesai bored pile dan capping beam, serta cross drain dengan u ditch 40×60m sepanjang 100m di 3 titik.

Berdasarkan informasi dari pelaksana konstruksi PT. ACSET, untuk perkuatan lereng dengan sheet pile sudah terpasang 312 batang sesuai rencana dan terdapat penambahan 43 batang sementara untuk perkuatan lereng landasan alat berat. Sedangkan untuk pekerjaan soil investigation titik kedua masih on progress dari rencana 3 titik.

Jalan Tol Cipali sepanjang 116 km sebagai bagian dari sistem jalan tol Trans Jawa yang merupakan jalur logistik vital yang menghubungkan Merak hingga Surabaya. Tol Cipali berada diantara Jakarta – Cikampek dan jalan tol Palimanan – Kanci. Sejak diresmikan pada 13 Juni 2015 lalu, jalan tol Cipali mampu memangkas waktu tempuh yang signifikan, dimana lintasannya lebih pendek 40 km dibanding jalur jalan nasional Pantura. (*)

MMCIndonesia.id – Perkara perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan reklamasi area mangrove di Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh tersangka TI (49) telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung RI dan akan segera disidangkan. Dalam proses penyidikan, TI disangkakan terlibat dalam kasus reklamasi pantai tanpa izin yang menyebabkan rusaknya mangrove di Kelurahan Tanjungpendam dan Desa Air Saga, Kelurahan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka dan berkas penyidikan diserahkan oleh Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Firdaus Alim Damopolii dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Belitung. Kegiatan ini disaksikan oleh Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Agung RI. TI ditahan oleh Kejaksaan Negeri Belitung di Lapas Kelas II B Tanjung Pandan.

Firdaus saat penyerahan di Kejaksaan Negeri Belitung (18/02/2021) menyampaikan bahwa reklamasi yang diduga dilakukan oleh TI, selain merusak lingkungan juga menyebabkan hilangnya ekosistem mangrove yang menyediakan fungsi habitat bagi keanekaragaman flora dan fauna serta fungsi mangrove sebagai pencegah intrusi air laut.

“Perkara TI merupakan lanjutan dari perkara lain di Kabupaten Belitung yaitu perkara perusakan lingkungan dan reklamasi tanpa izin oleh korporasi dengan terdakwa PT. PAN dan PT. BMMI yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Belitung,” ungkap Firdaus.

Berdasarkan data perkara Mahkamah Agung, TI pernah dihukum atas kejahatan penambangan timah ilegal di Hutan Lindung tanpa izin pada tahun 2009. “Mengingat pentingnya upaya untuk mencegah perusakan lingkungan di wilayah pesisir guna melindungi kehidupan dan akses masyarakat terhadap pantai dan laut, kasus ini harus menjadi perhatian bagi kita semua”, terang Firdaus.

TI diduga telah melanggar tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa melakukan perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 109 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. TI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK, Yazid Nurhuda pada keterangan tertulisnya (19/02/2021) menyampaikan, pihaknya tidak akan berhenti untuk menindak kasus-kasus perusakan lingkungan seperti ini. Kami akan mengembangkan penanganan kasus ini, termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya.

Yazid menambahkan, KLHK berkomitmen untuk terus berupaya melawan kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. “Kami berharap Majelis Hakim PN Belitung dapat memberikan putusan yang seberat-beratnya terhadap pelaku perusakan lingkungan dan menjadi contoh di daerah lain bahwa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan serius”, tutup Yazid.(*)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki telah meminta penjelasan Shopee terkait fenomena Mr Hu yang sempat ramai di masyarakat. Pemerintah juga memastikan komitmen untuk mengembangkan UMKM dan mendorong produk lokal.

“Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen melindungi kepentingan nasional yaitu UMKM. Jika diperlukan, Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong diterbitkannya kebijakan Pemerintah untuk melindungi UMKM dari praktek perdagangan yang tidak adil,” kata Teten Masduki usai pertemuan di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Shopee Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 98,1 % dari 4 juta penjual aktif di Shopee adalah UMKM dan hanya 0,1 % penjual crossborder.

Penjualan produk UMKM di dalam ekosistem digital penyedia platform marketplace tersebut tercatat sebesar 71,4 %, sedangkan produk crossborder hanya 3 %, dan sisanya pedagang besar lokal.

“Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan sorotan khusus melalui inisiatif dan inovasi yang dihadirkan sejak awal Shopee berdiri. Kami telah menghadirkan rangkaian program edukasi dan pendampingan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan melalui Kampus Shopee, serta memasarkan produk UMKM melalui kanal khusus produk lokal Kreasi Nusantara,” kata Radityo Triatmojo, Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia.

Perlindungan UMKM

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, MenkopUKM akan mengambil langkah mitigasi terhadap aktivitas perdagangan crossborder yang menjadi ancaman bagi UMKM dan produk lokal. KemenkopUKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengecek kepatuhan seluruh penyedia marketplace terhadap ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berlaku.

Sebelumnya, perlindungan Pemerintah terhadap UMKM juga telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019 yang menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS. Barang impor di atas 3 dollar AS dikenai tarif pajak sebesar 17,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, dan PPh 0%.

KemenkopUKM juga memperkuat daya saing UMKM melalui program inkubasi, pelatihan, dan pendampingan. Antara lain melalui LLP-KUKM (Smesco Indonesia) bekerja sama dengan APINDO UMKM Akademi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan tenaga profesional kepada UMKM.

Berbagai program juga diselenggarakan untuk meningkatkan akses pasar UMKM antara lain Program Bangga Buatan Indonesia, pengalokasian 40% belanja barang dan jasa K/L dan pemerintah daerah kepada UMKM, serta alokasi pengadaan barang dan jasa BUMN kepada UMKM.

Upaya meningkatkan akses pasar dalam negeri juga dilakukan melalui program digitalisasi UMKM yang telah meningkatkan jumlah UMKM yang onboard ke digital dari 7 juta menjadi 11,4 juta UMKM selama tahun 2020. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai penyedia platform e-commerce.

“Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong transformasi UKM go global. Untuk mendorong ekspor Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama Kementerian Perdagangan dan berbagai asosiasi mencanangkan program 500.000 eksportir baru tahun 2030,” ujar Teten.

Komitmen keberpihakan yang sangat kuat terhadap UMKM tercermin dari berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lewat UU tersebut, UMKM diberikan kemudahan dari perizinan, akses pasar, rantai pasok, hingga akses pembiayaan.(hms)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

“Penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi, dan belum ditangani secara efektif. Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja.Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Webinar Nasional Dewan Sumber Daya Air (SDA) bertajuk “Kenapa Banjir?”, Kamis (18/2/2021).

Sebagai contoh, disebutkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. “Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa.Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Menurut Menteri Basuki, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu,namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. “Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal,” tuturnya.

Untuk itu, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu ‘Visi dan Tujuan Bersama’. “Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai,” ungkapnya.

Kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak, menjadi syarat utama bagi keberhasilan dalam pengelolaan risiko banjir. “Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung jawab Bersama’. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Terakhir dalam sambutannya Menteri Basuki berharap webinar ini akan mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat terkait penanganan banjir lewat pemikiran-pemikiran yang dihasilkan. “Pemilihan tema “Kenapa Banjir?” ini sudah tepat dan sangat penting. Sejak awal tahun 2021 ini, bencana banjir telah melanda berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Kabupaten Banyuasin, Kota Manado, Halmahera Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Semarang yang menimbulkan dampak kerusakan yang signifikan,” ujarnya.

Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan DAS juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia, yang mengancam kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS). “Sementara itu, kemampuan kita dalam pemulihan lahan kritis hanya sekitar 232.000 hektar/tahun,” tuturnya. (*)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus proaktif untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menindaklanjuti arahan Mendagri, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kembali menerjunkan 4 tim Dukcapil tanggap bencana. Tim tersebut bertugas mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan dan Kabupaten Nganjuk.

Tim tanggap bencana Dukcapil sebelumnya juga diturunkan sebulan penuh masing-masing 4 tim ke daerah bencana banjir di Kalimantan Selatan dan korban bencana gempa bumi di Majene Sulawesi Barat.

“Saya meminta rekan-rekan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri proaktif turun melakukan pelayanan jemput bola di daerah-daerah bencana, khususnya kali ini daerah bencana banjir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sesuai data BMKG puncak musim hujan 2020/2021 diprakirakan terjadi pada Februari 2021 ini, maka Dukcapil secara pro aktif menyiapkan tim dan peralatan untuk terjun langsung ke titik bencana mengganti dokumen kependudukan yang rusak,” ujar Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Zudan menuturkan, untuk tim tanggap bencana di Jawa Tengah dan Jawa Timur pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Jateng dan Disdukcapil Provinsi Jatim.

“Setelah berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota terdampak, mereka sudah meworo-woro warganya bisa mengurus dokumen yang rusak tersebut dan akan diganti dengan yang baru di posko yang tersedia,” ujarnya.(*)