Jakarta, MMCIndonesia.id – Pada 2019 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, hari ini telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

“Melalui PKS ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Sinergi Untuk Penguatan Usaha Mikro Berdaya Saing, di Jakarta, Kamis (6/5).

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, dan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Selain penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ada juga penyerahan bantuan jaring pengaman sosial kepada pengusaha warung tegal dan pengusaha warung makan lainnya oleh BAZNAS serta penyerahan santunan kepada anak Yatim dan Dhuafa.

Menurut Teten, pedagang warteg dan warung makan lainnya merupakan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui program bantuan jaring pengaman sosial, BAZNAS akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial senilai Rp1 miliar kepada mereka.

“Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan ini akan kita dorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan,” jelas Teten.

Laman Bela Pengadaan menjadi pasar online yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman BekanPengadaan LKPP di platform online tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar,” papar MenkopUKM.

Lebih dari itu, Teten mengatakan, upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar online. “Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18% pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital,” tukas MenkopUKM.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro Kecil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Dyan Shinto E. Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya mencatat ada perubahan perilaku konsumen, di mana banyak orang belanja makanan pindah ke sistem online.

“Kami juga mencatat ada peningkatan jumlah layanan logistik dan juga transportasi online,” kata Shinto.

Bahkan, lanjut Shinto, selama pandemi ada sekitar 180 ribuan UMKM yang bergabung dengan GoFood dan Gojek, di mana 90% di antaranya merupakan usaha mikro.

“Kami juga melakukan langkah dengan menawarkan ekosistem bisnis dengan berbagai kemudahan dan fitur-fitur bagi UMKM. Di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan bagi UMKM seperti pelatihan manajemen dan packaging,” pungkas Shinto.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Dalam rangka memperingati Bulan Suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan berbagi kasih dengan tema Menggapai Berkah Ramadhan di Masa Pandemi dengan Berbagi.

“Kegiatan tersebut diperuntukan bagi Cleaning Service, Security Outsourcing, Pamdal, Pengemudi Jemputan, Pengemudi Pool di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang berjumlah sekitar 200 orang,” kata Ketua DWP Kementerian Koperasi dan UKM Dewi Arif Rahman Hakim, di Jakarta, Rabu (5/5).

Dewi berharap, kegiatan ini dapat memberikan semangat dan memotivasi seluruh karyawan dan karyawati untuk lebih peduli pada sesama. “Tidak hanya itu, saya juga berharap DWP Kementerian Koperasi dan UKM dapat terus berkontribusi positif dalam setiap aktivitas yang dijalankan baik bagi anggota, instansi kita dan juga masyarakat,” imbuh Dewi.

Menurut Dewi, Ramadan adalah bulan yang penuh nikmat dan berkah. “Di bulan yang suci ini Allah SWT memberikan kemurahan yang tidak terhingga kepada kita berupa ampunan serta pensucian diri dari dosa-dosa yang telah kita perbuat,” ujar Dewi.

Bahkan, lanjut Dewi, puasa mengajarkan kita untuk memahami akan banyak hal sebagai mahluk yang diciptakan Allah. Dengan berpuasa kita belajar bersabar serta menahan lapar dan haus. “Puasa juga memupuk rasa kepedulian kita kepada sekitar,” ucap Dewi.

Puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua Muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untukNya dan Allah langsung yang memberi balasan berlipat-lipat.

“Melalui kegiatan Berbagi Kasih di bulan Ramadan ini diharapkan bisa menjadi ladang berbagi untuk saudara-saudara kita. Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama serta membantu saudara-saudara kita untuk berbagi kebahagiaan,” jelas Dewi.

Di acara yang didukung Bulog dan Bank BNI tersebut, Dewi menegaskan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. “Hal itu dalam rangka mencegah penularan Covid-19,” pungkas Dewi.

Bogor, MMcindonesia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong pengembangan Ecotourism Park atau Taman Ekowisata kawasan Puncak Bogor pada pembangunan Bendungan Sukamahi. Konsep Taman Ekowisata dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam di sekitar Bendungan Sukamahi dengan mengedepankan perlindungan ekosistem pada kawasan konservasi.

“Bendungan Sukamahi nantinya tidak hanya sebagai pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta, tetapi juga pengembangan ekowisata kawasan Puncak Bogor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mengedepankan perlindungan ekosistem,” kata Menteri Basuki saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu (5/5/2021).

Turut hadir dalam kunjungan kerja Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ekowisata Bendungan Sukamahi dapat memanfaatkan kawasan terpadu pada bendungan itu sendiri, misalnya konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt dikembangkan menjadi forest conservation park atau hutan konservasi yang mempunyai fungsi utama untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan tumbuhan khas setempat, seperti pohon Suren dan Damar. Kemudian memanfaatkan badan air bendungan menjadi natural river valley basin, area genangan atau pasang surut bagian hulu sungai sebagai wisata river valley dan bagian hilir menjadi natural creek.

Bendungan Sukamahi sendiri memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir dengan menerapkan konsep bendungan kering/dry dam, sehingga pada saat awal musim hujan, elevasi muka air waduk diatur berada pada elevasi yang rendah/kosong dan saat terjadi hujan debit air dapat diteruskan langsung ke hilir. Bendungan Sukamahi memiliki volume tampung sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektar.

Bendungan ini dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp 447,39 miliar, ditandatangani oleh kontraktor PT Wijaya Karya-Basuki KSO, pada 20 Desember 2016. Saat ini pengerjaan progres fisik bendungan sudah mencapai 74,12% dan ditargetkan rampung pada Juli 2021.

Menko Luhut mengatakan, baik Bendungan Ciawi maupun Bendungan Sukamahi dibangun sebagai bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Ibu Kota Jakarta. “Tadi sudah kita lihat dua bendungan tersebut dan akan terus kita dorong agar selesai di bulan Juli tahun 2021”, kata Menko Luhut usai meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi.

Lebih lanjut, Menko Luhut mengatakan, penanganan banjir di ibu kota diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Saya melihat kerjasama sudah baik dalam menangani banjir Jakarta mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Menko Luhut. (*)