Senin, September 22, 2025
Beranda blog Halaman 134

Tekan Pandemi Covid-19, Warga Adakan Swab Antigen Mandiri

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mendampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau Kampung Tangguh Jaya Polsek Pamulang, Rukun Warga (RW) 19 Perumahan Villa Inti Persada, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/3). Foto: Ist

PAMULANG, MMCIndonesia.id – Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mendampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meninjau Kampung Tangguh Jaya Polsek Pamulang, Rukun Warga (RW) 19 Perumahan Villa Inti Persada, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/3).

Benyamin Davnie pada kesempatan itu mengatakan, Kampung Tangguh berperan aktif dalam menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 karena menjadi tempat untuk pertemuan dan konsolidasi Satuan Gugus Tugas (Satgas) tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penanganan warga baik pencegahan maupun tindakan penanganan pasien Covid-19.

“Sejauh ini, tingkat penggunaan tempat tidur isolasi di 22 pelayanan fasilitas kesehatan 78 persen. Kemudian, Intensive Care Unit (ICU) 76 persen. Angkanya bagus-bagus. Kota Tangsel sudah zona kuning, mudah-mudahan bisa terus turun sehingga bisa menjadi zona hijau,” kata Benyamin.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengapresiasi Kampung Tangguh Jaya RW 19 Perumahan Villa Inti Persada karena mampu melakukan swab antigen mandiri kepada 1.500 kepala keluarga atau 3.000 jiwa warganya.

”Tindakan (Swab Antigen) mandiri, merupakan cara efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 berbasis komunitas. Dari masyarakat, oleh masyarakat, didukung pemerintah,” kata Kapolda.

Ia menambahkan keberhasilan penekanan kasus Covid-19 ini, kedepannya akan diperkuat lagi. Salah satunya, membentuk petugas dari warga yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang kesehatan untuk dilatih menjadi petugas test dan relawan tracing. Tujuannya, melakukan penanganan warga yang memiliki gejala maupun terpapar tanpa harus ke Puskesmas.

”Jadi, bisa deteksi lebih dini. Warga yang terpapar atau gejala Covid-19 sudah bisa ditangani oleh warganya sendiri. Jika ada yang sakit bisa disembuhkan sehingga mencegah resiko yang lebih berat lagi,” tuturnya.

Fadil menyatakan kehadiran kampung tangguh, selain berperan mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 juga membangun perekonomian, pendidikan, keagamaan dan lainnya. Seperti budidaya pertanian dan perikanan yakni tanaman obat-obatan, cabe, pisang, jahe sebagai kebutuhan rumah tangga.  Ada kerajinan yang dibuat oleh bu-ibu, ada perpustakaan keliling yang dilengkapi akses internet. Masjid juga menerapkan protokol kesehatan, ibadah jadi tetap bisa khusyuk.

Masyarakat Dukung Program Jumat Berkah DPD IKM Kota Tangerang

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Foto: Iskandar P Hadi

KOTA TANGERANG, MMCIndonesia.id – Masyarakat Minang di Kota Tangerang khususnya dan masyarakat Kota Tangerang umumnya mendukung program Jumat Berkah yang di gagas oleh DPD IKM Kota Tangerang bersama dengan  DPC-DPC IKM Tingkat Kecamatan di Kota Tangerang yang diselenggarakan secara bergiliran di tiap kecamatan.

Jumat Barokah oleh DPD IKM Kota Tangerang sudah berjalan secara intensif sejak Januari 2021. Program ini berjalan secara rutin tiap Jumat terutama di masjid-masjid secara bergiliran. Mengingat dalam satu bulan bisa ketemu 4 hingga 5 jumatan maka tiap DPC IKM bisa menyelenggarakan Jumat Berkah 3 hingga 5 kali, tergantung kesiapan masing-masing DPC.

“Jumat Berkah ini akan menjadi program tetap DPD IKM Kota Tangerang bersama dengan DPC IKM dari 13 kecamatan di Kota Tangerang,” kata Indra Jaya, Ketua DPD IKM Kota Tangerang saat Jumat Berkah di Masjid Darul Muttaqin Jalan Pembangunan III Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Jumat (5/3/2021).

Jumat Berkah tersebut, dihadiri oleh H. Taufik Abbas, Ketua Bidang Keagamaan DPP IKM, Ketua DPD IKM Kota Tangerang bersama jajarannya, Pengurus DPC IKM Kecamatan Neglasari dan masyarakat Minang Neglasari, serta jamaah Masjid Darul Muttaqin.

Pada kesempatan tersebut Indra Jaya mengatakan, program Jumat Berkah ini akan menjadi program rutin DPD IKM Kota Tangerang, tentu dilengkapi dengan kegiatan sosial lainnya, seperti terjun ke lokasi bencana.

“Ini sesuai dengan IKM sebagai organisasi pemersatu masyarakat Minang khususnya dan sebagai organisasi sosial. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak,” tambah Indra.

Di tempat yang sama, H. Taufik Abbas meminta kepada Indra Jaya bersama DPD IKM Kota Tangerang untuk tetap istiqomah terus berjuang. Teruslah berbuat baik  untuk masyarakat, Lakukan yang terbaik untuk organisasi, tidak ada kebaikan yang tertukar, Insya Allah semua akan kembali pada kebenaran, tambahnya.

Didukung 100 Pengacara, Lembaga Adat Sumatera Barat Gugat SKB 3 Menteri

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Berkas gugatan diterima oleh Kasubdid Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak, Supriyadi, S.H., M.H., atas perlawanan terhadap SKB3 Menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Foto: Ist

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Didukung 100 pengacara Lembaga Adat Sumatera Barat gugat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Melalui Kuasa Hukumnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Imra Leri Wahyuli, S.H., M.H.,  telah memasukkan surat gugatan ke Mahkamah Agung RI, pada Kamis (4/3/2021).

Berkas laporan diterima oleh  Kasubdid Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak, Supriyadi, S.H., M.H., atas  perlawanan terhadap SKB3 Menteri yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat tanda terima dari Mahkamah Agung disebutkan di dalam surat tersebut bahwa permohonan keberatan diajukan oleh  Ketua LKAAM Sumatera Barat Dr. Drs. M.Sayuti, M.Pd., Datuak Rajo Pangulu  dan pihak yang dilawan adalah Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Dalam Negri, dan Mentri Agama.

Sesuai informasi yang didapatkan langsung dari Ketua LKAAM bahwa dalam melalukan proses gugatan ini ada 100 pengacara yang siap mendampingi untuk usaha permintaan pencabutan SKB3MENTRI ini kepada Mahkamah Agung R.I

Himbauan kepada seluruh Masyarakat minangkabau baik di Ranah maupun di Rantau agar sama-sama memantau dan mendukung proses hukum ini. (Anton)

Tersedia 289 Jenis Layanan Dalam Satu Atap, MPP Kota Tangerang Selatan Segera Diresmikan

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Foto: Ist

CIPUTAT, MMCIndonesia.id – 17 instansi melakukan penandatanganan komitmen dan kesanggupan untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan. Penandatanganan disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA., Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bambang Noertjahjo di Lantai 4 Balaikota Tangsel, Kecamatan Ciputat, Jumat (5/3).

Targetnya, MPP akan diresmikan pada 12 April 2021 mendatang. 17 instansi tersebut yaitu Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, BPN/ATR RI, Polres Kota Tangsel, Kantor Imigrasi, Kanwil Kementerian Agama, Samsat, Kantor Pajak, BAPENDA, DISDUKCAPIL, DPMPTSP, Bank BJB, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, PT. PITS dan PT. Pos Indonesia.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, kehadiran MPP di Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu wujud implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo yakni mengubah model pelayanan birokrasi yang kaku. Melalui MPP ini, kini berbagai pelayanan yang dibutuhkan publik dapat dilakukan di satu tempat dengan mudah, cepat, dan terintegrasi.

”MPP Kota Tangerang Selatan memiliki total layanan sebanyak 289 jenis layanan dari 17 instansi pelayanan pusat, daerah, serta BUMN/BUMD digabung dalam satu atap, satu pintu, satu akses yang memudahkan masyarakat, ini adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang makin baik, serta visi indonesia maju,” kata Airin.

Implementasi reformasi birokrasi sebagaimana amanat Presiden Jokowi agar menyentuh jantung birokrasi itu yaitu adanya pelayanan publik yang dapat mempercepat investasi, baik dalam pengintegrasian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan pada satu tempat yang terintegrasi,” imbuhnya.

Airin menambahkan, secara khusus memberikan apresiasi kepada seluruh instansi yang menyatakan komitmen untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan MPP di Kota Tangerang Selatan.

Airin juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah melakukan pendampingan pihaknya secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mempercepat operasional MPP.

”Saya berharap, kehadiran MPP nantinya, akan dapat memberikan pelayanan yang lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga kualitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat terjaga dan semakin meningkatkan koordinasi dengan instansi lain agar semakin banyak jenis layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP Bambang Noertjahjo menjelaskan, pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan kejutan, terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi. ”Setelah penandatanganan komitmen dan kesanggupan mewujudkan penyelenggaraan MPP oleh 17 instansi ini, kami akan meresmikan gedung MPP pada 12 April mendatang di area Pusat Pelayanan Publik Cilenggang,” singkatnya.

Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan dibangun di area Pusat Pelayanan Publik Cilenggang, dengan luas tanah kurang lebih 1.985 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 5.208 meter persegi yang terdiri atas dua lantai.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB, Diah Natalisa menjelaskan, MPP merupakan upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sistem birokrasi di Indonesia. Melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, MPP ditujukan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, jelasnya saat memberikan sambutan.

Sampai saat ini, sambung Diah, Kementerian PAN-RB telah meresmikan sebanyak 35 MPP se-Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki. Pembentukan MPP tentu memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah sebagai kunci utama keberhasilan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menandakan bahwa adanya keseriusan Pemerintah dalam membangun daerah-daerah dalam hal pelayanan dan yang paling penting yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar efektivitas kebutuhan publik dapat dilakukan dalam satu lokasi dan satu gedung pelayanan, pungkasnya.

Jumat Berkah Jadi Agenda Rutin DPD IKM Kota Tangerang

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Kegiatan Jumat Berkah di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Jumat (26/2/2021). Foto: Iskandar P Hadi

TANGERANG, MMCIndonesia.id – Jumat Berkah telah menjadi kegiatan rutin Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Kota Tangerang. Kegiatan Jumat Berkah dilakukan setiap hari Jumat secara bergiliran di setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKM di 13 kecamatan di Kota Tangerang.

Ini sesuai dengan semangat temen-temen di DPD dan DPC IKM di Kota Tangerang, kata Indra Jaya, Ketua DPD IKM Kota Tangerang dalam beberapa kesempatan. Tidak hanya kegiatan Jumat Berkah saja tapi kegiatan sosial lainnya akan terus dilaksanakan, tambahnya.

“Meski ini hanya sumbangsih kecil kepada masyarakat, namun jika Jumat Berkah dilakukan secara ikhlas, rutin, dan sungguh-sungguh maka ini akan memeberi manfaat yang besar kepada masyarakat, baik itu kepada masyarakat Minang khususnya maupun masyarakat Kota Tangerang pada umumnya,” kata Indra Jaya.

Seolah tidak mempedulikan sikap DPP IKM terhadap DPD IKM Kota Tangerang, segenap pengurus DPD dan DPC IKM Kota Tangerang terus melakukan kegiatan organisasi sosial seperti biasa. Sepanjang proses hukum menyangkut DPP dan DPD IKM Kota Tangerang masih bergulir, maka kegiatan DPD akan berjalan seperti biasa, tambah Indra.

Seperti kegiatan Jumat Berkah minggu lalu (26/2/2021) dilaksanakan oleh DPC IKM Kecamatan Cibodas di Masjid Ar Royan Jalan Palem Raya Kelurahan Cibodasari. Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau kondisi masyarakat di Perumahan Taman Cibodas, Jalan Teratai 4 RT 01/05 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas.

Kegiatan Jumat Berkah Minggu ini (5/3/2021) akan dilaksanakan DPC IKM Neglasari, tepatnya di Masjid Darul Muttaqin Jalan Pembangunan III, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Kegiatan Jumat Berkah ini akan dihadiri oleh Ketua DPD IKM Kota Tangerang dan Ketua dan pengurus DPC IKM di 13 kecamatan di Kota Tangerang.

 

Kemendagri Dukung Implementasi SP4N-LAPOR di Lingkungan Pemda

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Foto: Ist

SURAKARTA, MMCIndonesia.id – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan menjabarkan peran Kemendagri dalam mendukung implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam paparannya, Benni menjelaskan urgensi pengelolaan pengaduan dari berbagai sudut pandang, antara lain sosiologis,  politis, hingga tata kelola pemerintahan.

Secara sosiologis, kata Benni, pengelolaan pengaduan merupakan kegiatan yang mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena secara naluriah manusia ingin didengar, ingin dimengerti, direspon, dan dihargai. Lalu, dari perspektif politis, pengelolaan pengaduan sangat terkait dengan tingkat atau kualitas kepercayaan (trust) publik. Itulah kenapa, ujar Benni, pengaduan penting untuk dikelola melalui kanal-kanal yang dipersiapkan dan ditata  dengan baik.

“Demikian pula halnya dalam  perspektif penyelenggaraan pemerintahan, tentunya hasil pengelolaan pengaduan ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan kualitas kebijakan,” kata Benni dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar di Hotel Alila Surakarta, Kamis (4/3/2021).

Pengelolaan pengaduan yang baik, selain mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas kebijakan, juga diharapkan dapat menggugah partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan.

Sebagai suatu bentuk pola komunikasi publik, Benni melihat bahwa pengelolaan pengaduan merupakan suatu siklus komunikasi. Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan akan melahirkan feedback atau respon dari masyarakat. “Bisa saja responnya itu rasa puas, bisa saja ketidakpuasan, bisa saja kritik yang disampaikan atau juga kekecewaan. Ini seperti suatu siklus yang harus kita hadapi, dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan pemenuhan pelayanan publik dengan dinamika tuntutan kebutuhan publik,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah membuka keran-keran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Terkait hal itu, mengingat tugas sebagai kementerian yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, Kemendagri terus menyosialisasikan dan meminta masyarakat agar pro aktif menyampaikan feedback melalui pengaduan, dan pemerintah daerah memperkuat  menajemen pengelolaan pengaduan di daerah, termasuk memanfaatkan data hasil pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kebijakan.

“Sebagai suatu kementerian, Kemendagri juga mempunyai tugas dalam pelayanan pengelolaan pengaduan ini, dan disisi lain sebagai amanat regulasi dan penugasan Bapak Presiden, Kemendagri juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang salah satunya adalah layanan pengaduan,” ujar Benni.

Dalam forum itu, Benni memaparkan berbagai bentuk dukungan Kemendagri dalam pengelolaan pengaduan, sebagai bentuk respon atas permasalahan yang ditemui di pemerintah daerah. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat untuk pro aktif menyampaikan pengaduan. Kedua, memperkuat sistem dan kapasitas pengelola pengaduan di Kemendagri dan Pemda melalui penyiapan Permendagri terkait Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, melakukan pendampingan untuk memetakan permasalahan, inovasi dan solusi dalam implementasi pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemda, serta menyelenggarakan bimbingan teknis dan bentuk-bentuk peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Ketiga, mendorong pemanfaatan data hasil pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kebijakan dan menilai kinerja Pemerintah Daerah.

Pegawai Diskominfo Kab.Tangerang Vaksinasi COVID -19 di RS Ciputra Hospital

Penulis
Zulkarnaien
-
0

TANGERANG, MMCIndonesia.id – Seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mengikuti vaksinasi COVID-19 di RS Ciputra Hospital, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Rabu (3/2/2020).

Vaksinasi COVID-19 Diskominfo Kabupaten Tangerang tersebut, bersama 21 perangkat daerah pelayanan publik yang masuk tahap II dan 2 lembaga vertikal, BUMD, Kantor Pajak Pratama Kelapa Dua, BPJS Tanaga kerja dan BPJS Kesehatan.

“Sesuai surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Diskominfo dan DLHK mendapatkan tempat vaksinasi di RS Ciputra Hospital sejak hari kemarin,” ujar Kabid IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang Abdul Munir.

Selain RS Ciputra Hospital, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tenaga pelayanan publik tahap II termin ke I dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 8 Maret 2021,dilaksanakan di beberapa rumah sakit yang ditunjuk Dinkes Kabupaten Tangerang.

Adapun Rumah Sakit sebagai tempat Vaksinasi Covid-19 tenaga pelayanan publik di Kabupaten Tangerang yaitu:

1). RS Harapan Mulia, 2). RS Qodar, 3). RS Siloam L V, 4). RS Murni Asih, 5). RS Mitra Keluarga, 6). RS ST.Carolius, 7). RS Bethasaida, 8). RS. Mentari, 9). RS. Ciputra, 10). RS. Herlina, 11). RS Keluarga Kita, 12). RSUD Balaraja, 13). RS Ilanur, 14). RSUD Pakuhaji, 15). RS Bun, 16). RS Tiara, 17). RS Permata Hati, 18). RS Metro, 19). RS Selaras Cikupa, 20). RS Selatan Mulia, 21). RS Bunda Sejatera, 22). RSUD Kabupaten Tangerang.

Walikota Tangsel Hadir dan Menandatangani Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2021

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Foto: Ist

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany hadir dalam penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2021 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3).

Dikatakan sebanyak 38 Kepala Daerah melakukan penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2021 sebagai bentuk penyerderhanaan sekaligus percepatan pelayanan publik.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyatakan serius dalam merealisasikan Mal Pelayanan Publik yang berkualitas, modern dan terintegrasi. Sekaligus, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

”Insyaallah, bulan April mendatang, kami akan meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan,” kata Airin.

Airin menambahkan berdirinya MPP akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi dari kelahiran hingga kematian, perijinan investasi, layanan hukum dan akses perbankan menjadi satu atap.

”MPP satu atap ini, bentuk reformasi birokrasi. Harapannya, mampu memberikan pelayanan yang cepat, hemat waktu, efisien dan efektif sehingga masyarakat merasa senang,” sambungnya.

Layanan MPP hadir untuk memberikan kemudahan dan mendorong penerbitan izin usaha yang akan berdampak positif menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian daerah, tambah Walikota dua periode ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan MPP bisa berperan memberikan daya saing global karena memberikan kemudahan. MPP menggunakan sistem digital yang terintegrasi.

”MPP merupakan revolusi digital urusan administrasi, perijinan, hingga pelayanan administrasi hukum umum (AHU),” kata Yasonna.

Ia menyatakan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mempercepat pelayanan publik. Dengan UU Cipta Kerja, mendorong perkembangan ekonomi mikro dan usaha kecil menengah (UKM) dalam membuat perseroan terbatas (PT).

”Pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah bisa membuat PT sehingga akan mempermudah akses perbankan dalam mendapatkan pinjaman modal. Dengan begitu, usaha akan berkembang dan berdampak pada ekonomi negara,” tandasnya.

Sementara Menpan RB Tjahjo Kumolo berharap kabupaten/kota bisa membuat MPP guna mempercepat pelayanan ke masyarakat dari instansi atau lembaga pemerintahan.

Sekarang baru 38 daerah yang melakukan komitmen, saya berharap tahun ini bisa mencapai 100 daerah dan tahun berikutnya bertambah sampai 514 Kabupaten/Kota mendirikan MPP,” pungkas Tjahyo Kumolo.

13 DPC IKM Kota Tangerang Setia Dukung Indra Jaya

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Ketua DPD IKM Kota Tangerang, Indra Jaya, ST., saat memimpin pertemuan antara DPD IKM Kota Tangerang dengan DPC IKM se-Kota Tangerang, dan Undangan lainnya, di Kantor DPD IKM Kota Tangerang, Jalan Teuku Umar Nomor 5A Karawaci, Kota Tangerang, Senin (1/3/2021). Foto: Iskandar P Hadi

KOTA TANGERANG, MMCIndonesia.id – 13 Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Minangkabau (DPC IKM) Kota Tangerang menyatakan sikap, tetap setia, bulat, mendukung Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKM Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Indra Jaya, ST.

“Dengan atau tanpa SK dari DPP IKM kami tetap setia mendukung Indra Jaya,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut dalam sebuah pertemuan antara Pengurus DPD IKM Kota Tangerang Pimpinan Indra Jaya dengan 13 DPC IKM Kota Tangerang bentukan Indra Jaya, di Sekretariat DPD IKM Kota Tangerang, Jalan Teuku Umar Nomor 5 A Karawaci, Kota Tangerang, Senin (1/3/2021).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Indra Jaya, ST., beserta jajaran pengurus DPD IKM Kota Tangerang, Penasihat DPD IKM Kota Tangerang, Ketua dan Pengurus DPC IKM se Kota Tangerang, Mak Datuk Banyangsani, dr. boby, penggagas Minang Medical Center (MMC), Arifin Tanjung, penggagas Minang Education Center (MEC), Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKM Propinsi Bengkulu, Afdel.

Ketua DPD IKM Kota Tangerang, Indra Jaya pada kesempatan itu mengatakan, pencabutan SK Kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang oleh DPP IKM bertentangan dengan AD/RT yang telah ditetapkan oleh organisasi.

“Terkait dengan apa yang kita lakukan dengan melaporkan DPP IKM ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat maupun ke Polda Metro Jaya, semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kekuasaan,” kata Indra.

Kita tidak sedang dalam konteks memperebutkan SK Kepengurusan DPD IKM Kota Tangerang. Namun karena prosesnya sedang bergulir di PN Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, maka mari kita tunggu, tambah Indra.

“Jika memang saya dianggap tidak mampu atau tidak disukai untuk memimpin DPD IKM Kota Tangerang maka saya tidak akan mempertahankan, tapi tentu, mari kita lakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kaidah organisasi, sesuai dengan marwah masyarakat Minang,” tambah Indra.

Selama proses ini masih bergulir dan belum ada putusan maka DPD IKM Kota Tangerang masih sah dan akan terus menjalankan organisasi seperti biasa, tegas Indra. Yang di DPC akan terus melakukan kegiatan organisasi seperti biasa, termasuk Jumat Berkah.

Di tempat yang sama dr. Boby, penggagas Minang Medical Center (MMC) menyatakan dukungannya kepada Indra Jaya. Bahkan dalam waktu dekat dirinya bersama DPD IKM Kota Tangerang dan DPC IKM Kota se-Tangerang akan segera merealisasikan pencanangan MMC, kata dr. Boby.

Dukungan kepada Indra Jaya juga disampaikan oleh Ir. Arifin Tanjung, penggagas Minang Education Center. Arifin juga berniat untuk segera merealisasikan pencanangan MInang Education Center.

Wakil Walikota, Pejabat TNI/Polri, dan ASN Jalani Vaksinasi Covid-19

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjalani pemeriksaan sebelum divaksin, di Plaza Rakyat, Puspemkot Tangsel, Selasa (2/3). Foto: Ist

CIPUTAT, MMCIndonesia.id – Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie didamping Pj. Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo bersama dengan Pejabat TNI/ Polri dan ASN, serta guru mulai menjalani vaksinasi Covid-19.

Pemberian vaksin ini dilakukan di beberapa titik terutama fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk Wakil Walikota, Pj. Sekda dan PNS lainnya vaksin dilakukan di Plaza Rakyat, Puspemkot Tangsel, Selasa (2/3).

Pelaksanaan vaksin di Puspemkot Tangsel melibatkan 70 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangsel.

Benyamin Davnie menjelaskan, dalam 10 hari ke depan, Pemkot menargetkan ada 25.155 orang menerima vaksin ini. Dimana penerimanya berasal dari kalangan ASN, TNI dan Polri kemudian guru, nakes dan pejabat publik.

“Rinciannya, untuk ASN sendiri ada 1.559 vaksin yang akan ditargetkan,” kata dia yang menambahkan bahwa untuk TNI Polri akan mendapatkan 2.275 dosis vaksin yang bisa diberikan kepada aparat yang memang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

Kemudian selain ASN dan TNI/Polri, Benyamin juga menjelaskan bahwa guru dan tenaga kesehatan juga masih menjadi prioritas sebagai penerima vaksin ini. Sekiranya, disediakan 16.664 dosis vaksin yang akan diserahkan kepada guru dan 4.100 vaksin diberikan kepada tenaga kesehatan.

Kemudian untuk pejabat publik, Benyamin menjelaskan sudah disiapkan 129 dosis. Sehingga diharapkan pejabat publik tetap bisa memberikan banyak pengabdian setelah menerima vaksin ini serta menjadi contoh kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah bentuk ikhtiar untuk menekan jumlah kasus Covid-19.

Adapun lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi adalah lokasi-lokasi fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Tangsel. Sementara untuk guru, karena jumlah penerima vaksinnya lebih banyak dari pada yang lain, maka pemberiannya difokuskan di dua tempat.

”Jadi kalau guru itu vaksinnya dilaksanakan di SMP N 11 Kota Tangerang Selatan dan SMP N 4 Kota Tangerang Selatan untuk memecah kerumunan,” kata Benyamin yang juga baru saja menerima vaksinasi di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Dia menargetkan, pemberian vaksin ini akan selesai dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Agar nantinya pemerintah bisa segera melanjutkan vaksinasi kepada pihak lain terutama masyarakat. Karena untuk sementara saat ini, prioritas vaksiniasi masih untuk guru dan tenaga kesehatan serta pelayan publik.

”Nanti ini selesai kita fokus ke pihak lain, misalnya pedagang atau masyarakat yang juga memiliki pekerjaan untuk melayani masyarakat,” kata dia.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Deden Deni menjelaskan, pelaksanaan vaksin dilaksanakan di beberapa tempat yakni untuk guru di SMP N 4 dan SMP N 11, untuk ASN dan pejabat di Puspemkot Tangsel.

“Dari 50 ribu dosis, untuk tahap pertama 25 ribu dosis dan tahap kedua ini 25 dosis untuk pejabat, ASN, pelayan publik dan lainnya,” pungkas Deden.

1...133134135...150Halaman 134 dari 150

Daerah

Otomotif

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

redaksi jateng -
0
MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...

Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi Di Indonesia

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

© Copyright 2020 - 2022 mmcindonesia.id. All Right Reserved