MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan, keberadaan koperasi harus mampu menjadi solusi pembiayaan bagi para pelaku mikro di Indonesia. Apalagi mengingat sekitar 99 persen pelaku usaha di tanah air masih didominasi usaha mikro.

Di saat lembaga pembiayaan formal seperti perbankan masih takut untuk memberikan pembiayaan ke usaha mikro, koperasi harus hadir menjadi jawaban.

“Apalagi saat ini kami juga tengah mendorong koperasi simpan pinjam (KSP) juga aktif membiayai sektor produktif, tak hanya perdagangan,” ujar Teten saat meresmikan kantor baru, sekaligus HUT Ke-34 KSP Credit Union (CU) Pancur Kasih di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (29/5).

Salah satu koperasi yang bisa menjadi contoh adalah KSP CU Pancur Kasih di Pontianak. Menteri Teten mengapresiasi berbagai kontribusi aktif KSP CU Pancur Kasih, yang selama ini hadir bagi usaha mikro di Pontianak.

KSP CU Pancur Kasih saat ini masuk dalam 100 koperasi besar dan meraih penghargaan sebagai KCU peduli sosial terbaik. Bahkan pembiayaan serta pendampingan usaha telah dilakukan KSP CU Pancur Kasih, yang mayoritas di sektor produktif.

Pengembangan usaha oleh Pancur Kasih, sebut Teten, selaras dengan pengembangan koperasi oleh KemenkopUKM secara nasional. KSP diminta tak hanya membiayai sektor pedagangan, tapi juga sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sektor-sektor tersebut perbankan tak mau masuk karena dinilai terlalu berisiko.

“Lalu siapa yang bantu? Koperasi, diharapkan memperkuat ekonomi rakyat di sektor pangan produktif, dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah,” tegasnya.

Jika itu semua dikelola dengan baik, usaha mikro mampu menjadi pemasok bahkan eksportir produk holtikultura maupun buah tropis. Teten mencontohkan seperti Norwegia yang saat ini pendapatan negaranya banyak disokong dari budidaya ikan salmon.

“Sekarang ini seluruh dunia sedang mencari keunggulan domestiknya apa seperti di Norwegia. Bukan lagi mencari investor untuk bangun pabrik,” imbuh Teten.

Tak hanya membuka akses pembiayaan ke sektor produktif, KemenkopUKM juga mendorong digitalisasi koperasi. Sebab katanya, ekonomi digital Indonesia diramal akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Potensi pada 2025 ditaksir mencapai Rp1.748 triiun (124 miliar dolar AS).

“Jangan sampai potensi ini dikuasai asing. Koperasi harus hadir dan ikut ramaikan digital ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Teten juga berharap, koperasi besar siap membantu meningkatkan daya saing produk UMKM. Sebab diakuinya, produk usaha mikro masih banyak yang rendah kualitas produksinya sehingga kerap kali dipandang sebelah mata di negara lain.

Untuk itu, kata Teten, penting bagi koperasi untuk membangun factory sharing. UMKM yang tak banyak memiliki alat produksi modern bisa maklon, bergabung dengan koperasi besar.

“Sedang kami bangun di Jateng, factory sharing untuk usaha furnitur yang tinggi permintaannya, namun masih ada keluhan karena kayu yang diolah belum cukup baik. Jika masuk rumah produksi ini, maka produk furnitur mikro, kayunya sudah terstandarisasi,” ujar Teten.

Ia juga mendorong penguatan lembaga, dengan koperasi melakukan spin off. Katanya, koperasi harus masuk ke skala ekonomi yang lebih besar. Dari 130 ribu koperasi nasional, yang besar hanya 100.

“Diminta koperasi kecil untuk merger. Seperti Koperasi Fonterra di New Zealand yang tumbuh besar karena merger. Kebersamaan antarkoperasi dibangun bukan untuk bersaing, tetapi bergabung demi kesejahteraan rakyat,” imbaunya.

Hadir di kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, koperasi aktif di Kalbar mencapai 2.987 unit dengan jumlah 1,23 juta anggota, dan mencapai aset Rp5,24 triliun, dengan kontribusi aset terbesar disumbang KSP CU Pancur Kasih.

Pihaknya pun mendorong tumbuhnya koperasi dan UMKM dengan memangkas perizinan yang berbeli-belit, serta jangka waktu yang lebih cepat.

“Berharap Pancur Kasih terus berkembang di sektor pertanian, serta mendukung ekonomi daerah Kalbar yang terbaik keempat secara nasional. Mudah-mudahan Pancur Kasih anggotanya tembus 200 ribu orang tahun ini,” harapnya.

Ketua Pengurus KSP CU Pancur Kasih, Gabriel Marto mengatakan, per Maret 2021 jumlah anggota koperasi mencapai 175.230 orang dengan aset sebesar Rp2,7 triliun, yang tersebar di 50 kantor pelayanan dan 4 kantor kas di seluruh Kalimantan. Sekitar 87,5 persen anggotanya adalah petani dan buruh.

Saat ini, Pancur Kasih menempati gedung baru sebanyak tiga lantai yang dibangun dengan investasi bersumber dari 100% dana anggota.

“Gedung ini berdiri tanpa bantuan pihak manapun. Di mana selama menjadi anggota pertama kali masuk menyumbang Rp100 ribu,” katanya(*)

Tangerang, MMCIndonesia.id – Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Forum Keluarga Minang Bersatu (FKMB) melakukan uji kompentensi dasar online bertempat di jl teuku umar No 5A Karawaci kota tangerang, Sabtu(29/5/21).

Acara uji dasar kompentensi online Advokat, yang diselenggarakan hari Jumat – Sabtu (28-29/5/21) dan diikuti 12 orang peserta, selanjut nya bagi peserta yang  dinyatakan lulus uji kompetensi Advokat akan diberikan sumpah di Pengadilan Tinggi.

Jonathan Tarigan SH, salah seorang peserta uji kompetensi ini sangat mengapresiasi kegiatan ini karena menurutnya Advokat merupakan pekerjaan yang mulia.

Indra Jaya.ST sebagai ketua Umum DPP Forum Keluarga Minang Bersatu (FKMB) mengatakan, adanya uji kompetensi dasar ini agar para anggota KAI lebih mengetahui tentang dasar dasar hukum.

“Tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi anggota FKMB yang mengikuti uji kompetensi dasar ini,”jelas Indra.

Sementara itu, Ketua DPD KAI Provinsi Banten, DR Zakarias Manamby SH MH Cil. M. TH. M MSI M.PD.K membenarkan adanya uji kompentensi dasar online ini diselenggarakan bekerjasama dengan FKMB.

Zakarias Manamby berharap KAI dapat menjadi organisasi Advokat yang bisa menjadi pelindung dan memperjuangkan hak hak masyarakat di Provinsi Banten.

“KAI nantinya harus bisa membantu masyarakat, siapa pun korbannya tidak pandang bulu siapa pun dia, salah atau benar tetap di proses hukum secara adil,”pungkas Zakarias.(red)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di samping pembangunan hunian tetap di Kabupaten Lembata sebesar 700 unit dan di Adonara, Kabupaten Flores Timur sebesar 300 unit sesuai dengan instruksi Presiden, yang mana telah memasuki tahap konstruksi, terdapat lokasi-lokasi lain yang telah diusulkan oleh Kepala Daerah setempat kepada Menteri PUPR, meliputi Kabupaten Sumba Timur 194 unit, Kabupaten Kupang 169 unit, Kota Kupang 230 unit, dan Kabupaten Alor 497 unit. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Bima 185 unit dan Kabupaten Dompu 107 unit.

Saat ini, Tim Satgas Penanggulangan Bencana PUPR terdiri dari Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, dan Pusdatin, didampingi Pemda setempat sedang melakukan verifikasi kesiapan dan pengukuran lahan terhadap usulan relokasi yang disampaikan oleh Pemda, termasuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kesediaan mereka dipindah ke lokasi yang baru.

Proses penetapan lokasi untuk pembangunan hunian tetap di NTT dan NTB membutuhkan proses dan waktu tersendiri, karena menyangkut berbagai hal kelayakan teknis dan administrasi, proses dialog, penyepakatan, dan serah terima dengan pemilik lahan. Dalam hal ini, Tim Perumahan dan Tim Cipta Karya terus intensif mendampingi dan mendorong percepatan penetapan lokasi beserta dengan kesiapan legalitas lahannya.

Kementerian PUPR saat ini juga sedang melakukan exercise optimalisasi anggaran di internal PUPR untuk pendanaan kebutuhan pembangunan hunian tetap di NTT dan NTB, mengingat usulan penambahan anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki.

Sama dengan mekanisme pemenuhan panel RISHA untuk Kabupaten Lembata dan Adonara yang berasal dari stocking RISHA Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) milik Ditjen Perumahan, demikian halnya untuk lokasi-lokasi lainnya, apabila lahan sudah clear dan clean maka pemenuhan panel RISHA akan dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan rincian: Kabupaten Sumba Timur (194 unit) dikirim dari Makasar.

Kemudian Kabupaten Kupang (169 unit) dan Kota Kupang (23 unit) dikirim dari Lombok; Kabupaten Alor (497 unit) berasal dari Jawa Barat; serta Kabupaten Bima (185 unit) dan Kabupaten Dompu (107 unit) berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Dengan demikian anggaran untuk pembangunan Huntap NTT dan NTB akan dapat dikurangi, mengingat panel RISHA sudah tersedia.

Selagi menunggu kepastian lahan dan proses penganggaran berjalan, saat ini Mitra Kerja BUMN sedang mengerjakan finishing mock up RISHA baik di Lembata maupun di Adonara serta persiapan groundbreaking di Dompu.

Di samping itu, juga dipercepat pengerjaan land clearing dan pematangan lahan. Segera setelah pengiriman panel RISHA sampai di titik lokasi pembangunan akan dilakukan pembangunan huntap dalam skala besar.

Diharapkan, pembangunan RISHA di seluruh lokasi terdampak bencana selesai tepat waktu pada November 2021. Tahap berikutnya setelah pembangunan fisik huntap rampung akan dimulai proses penghunian yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat sip antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Ketiga, Firli Bahuri statusnya sipil bukan polisi aktif karena dia sudah pensiun dari polisi.

“Jadi Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu. Silakan pelajari lagi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Tidak ada aturan soal (pemberhentian Ketua KPK, Red) itu,” bebernya.

Dalam UU sudah jelas ada tata cara pemilihan dan pengangkatan serta alasan lain mencopot atau memberhentikan ketua KPK, sesuai aturan tidak satu pun alasan untuk memberhentikan Firli Bahuri.

Kapitra meminta semua pihak untuk mempelajari kembali UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait soal keberatan terhadap pemberhentian 51 pegawai KPK itu, Kapitra menilai sudah bukan urusan Firli Bahuri lagi tapi urusan Kemenpan RB dan BKN.

“Pemberhentian 51 orang tersebut, bukan keputusan Ketua KPK, tapi merupakan keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB,” kata Kapitra.

Dia mengingatkan kepada semua pihak, agar jangan menyebar fitnah dan menyeret-nyeret masalah tersebut ke ranah politik dan seolah-olah penyidik yang bagus-bagus dan kritis tidak lolos.

“Syarat ASN itu kan ada, kita melihat, KPK sebagai pelaksana UU saja dan tentu harus jalankan aturan sesuai undang-undang.”

“Semua ketentuan ASN itu diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” imbuhnya. (.)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan Pencanangan Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Pencanangan tersebut dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR M. Zainal Fatah diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana dalam rangka melaksanakan amanah Undang – undang Jasa Konstruksi yang diselenggarakan baik secara langsung maupun Zoom Meting di Jakarta, Jumat (28/05/2021).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya kebangkitan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 sebagai upaya mereformasi peraturan pelaksanaan jasa konstruksi.

“Hal ini ditindaklanjuti dengan suatu terobosan dengan mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” katanya.

Menurutnya, LPJK telah melaksanakan akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi dan asosiasi rantai pasok. Tercatat dari 72 Asosiasi Badan Usaha, 61 Asosiasi Profesi, dan 13 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi,” hanya 26% yang telah terakreditasi yakni 12 Asosiasi Badan Usaha, 25 Asosiasi Profesi, dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi,” ungkapnya.

“Dengan telah terakreditasinya asosiasi dapat menjadi penentu kelayakan asosiasi untuk sebuah asosiasi mendirikan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP).” tambahnya.

Sesuai amanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan izin untuk melakukan usaha melalui layanan 1 (satu) pintu yakni OSS. Untuk itu lisensi yang diberikan kepada LSBU, menjadi titik utama untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha.

“Menteri PUPR melalui LPJK akan memberikan rekomendasi lisensi kepada LSP, sehingga BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP. Dengan demikian LSP tersebut memiliki kewenangan penerbitan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.” Jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan Sistem Informasi Material dan Peralatan (SIMPK). SIMPK diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi supply dan demand sumber daya material dan peralatan konstruksi/ MPK yang tersebar di seluruh Indonesia serta sebagai upaya mengefisiensikan rantai pasok sumber daya MPK dalam menyongsong era industri konstruksi 4.0. berbasis manajemen rantai pasok (supply chain management)

Pemerintah berkomitmen memulihkan kembali perekonomian Indonesia terutama akibat pandemi COVID – 19. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, LPJK diharapkan dapat berkontribusi dengan cara meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat dan jaminan kesetaraan, serta penyederhanaan semua skema dan pengaturan bidang jasa konstruksi. Dengan demikian diharapkan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nicodemus Daud, Ketua LPJK Taufik Widjoyono. (*)