MMCIndonesia.id – Rencana pengembangan fasilitas semi wild pengelolaan satwa di TWA Punti Kayu didiskusikan dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) diselenggarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Palembang Sumatera Selatan, pada Rabu (26/5).

Pengembangan fasilitas semi wild bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan satwa di luar habitatnya dengan membangun fasilitas buatan yang mirip dengan habitat alami satwa. Namun demikian kegiatan interaksi antara manusia dan satwa yang terjadi pada fasilitas semi wild tetap dibuat dengan memenuhi prinsip dan kaidah etika kesejahteraan satwa (animal welfare).

Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan, Ujang Wisnu Barata dalam materi paparannya pada FGD tersebut mengungkapkan jika, “FGD ini merupakan awal, dalam rangka mengeksplorasi ide dan kesiapan Balai KSDA Sumatera Selatan dalam konteks penyiapan ruang dan mitra potensial pendukung pengembangan semi-wild.”

Beberapa masukan penting dari peserta FGD antara lain: Tidak memperagakan ataupun mempertontonkan dalam aspek edukasi bagi pengunjung dan masyarakat tentang pengelolaan satwa, kemudian membangun dan mengoptimalkan pusat informasi termasuk publikasi melalui media social, lalu mengintegrasi antara ruang usaha dengan blok pengelolaan selain blok pemanfaatan yang ada di TWA Punti Kayu, selanjutnya pengembangan areal transit satwa dan rescue flora untuk kepentingan rilis/ pelepasliaran di resor kota.

Selain itu masukan lain meliputi pemilihan jenis satwa untuk semi-wild, yaitu jenis-jenis yang tidak beresiko terhadap pengunjung, misalnya rusa, dan jenis-jenis burung, penyelenggaraan dukungan kajian ilmiah terhadap nilai eksistensi TWA Punti Kayu, dan fasilitasi untuk duduk bersama dan dukungan para pihak dalam pengelolaan TWA Punti Kayu yang posisinya sangat strategis dan merupakan aset penting kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.

“Sepakat bahwa nilai eksistensi TWA Punti Kayu sangat penting. Oleh karenanya, TWA ini harus kita jaga dan lestarikan bersama, termasuk di dalamnya menjamin keamanan dan kepastian batas kawasannya. Diperlukan aksi penting untuk peremajaan vegetasi, pengkayaan flora dan fauna dengan referensi histori dari TWA ini.

Terhadap gagasan konsep semi-wild tampaknya memerlukan konsepsi yang komprehensif terutama pertimbangan dari aspek tujuan pengelolaan TWA dan konteks kebutuhan BKSDA Sumatera Selatan”, gagas Kepala Biro Humas Setjen KLHK, Nunu Anugrah yang juga hadir pada FGD ini.

Pada akhir FGD, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno memberikan beberapa poin arahan pengelolaan TWA Punti Kayu kedepan, yaitu: Area yang kondisinya masih bagus agar dipertahankan, perbaikan sarpras di ruang usaha yang menjadi kewajiban pemegang ijin, area transit satwa dan rescue flora yang akan dilengkapi fasilitasnya dan berada di ruang publik dapat menjadi alternatif baru bagi edukasi pengunjung tentang bagaimana merawat satwa transit sampai dengan melepasliarkan, pusat informasi penting sekali untuk dibangun, dan diperlukan pengembangan berbagai alternatif paket atraksi dan edukasi pengunjung di TWA Punti Kayu.

“TWA Punti Kayu adalah daerah yang penting untuk kota Palembang. Fakta-fakta lapangan dan kondisi terkini agar segera disampaikan untuk kelengkapan bahan kajian pengembangan pengelolaan kawasan”, pesan Wiratno.

Pada pelaksanaan FGD ini, sebanyak 10 (sepuluh) individu burung tekukur (Spilopelia chinensis) dilepasliarkan langsung oleh Dirjen KSDAE bersama dengan Kepala Biro Humas Setjen KLHK di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, yang menjadi habitat alaminya.

Kesepuluh satwa tersebut merupakan hasil serahan masyarakat dari kota Palembang dan termasuk jenis satwa tidak dilindungi. Sebelumnya, pada tanggal 22 Mei, telah dilepasliarkan sebanyak 2 (dua) individu Ayam Jembang (Lophura ignita) berjenis kelamin jantan dan sepasang Bajing Tiga Warna (Callosciurus prevostii) di kawasan Taman Nasional Gunung Maras, Bangka. Kemudian pada 24 Mei juga telah dilepasliarkan 2 pasang Elang Laut Dada Putih (Haliaeetus leucogaster) di kawasan Hutan Lindung Mangrove Munjang, Bangka Tengah.

Turut hadir dalam FGD ini Kepala Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Kepala Balai KSDA Jambi, unsur direktorat teknis Ditjen KSDAE (Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Litbang LHK Palembang.(*)

Palu, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya mempercepat rekonstruksi pascabencana alam pada tahun 2018 lalu di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Upaya percepatan utamanya dilakukan dengan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng, Kamis (27/5/2021) mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait penyelesaian pengadaan lahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu. Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

“Pertama, identifikasi kebutuhan lahan untuk huntap berdasarkan jumlah Warga Terdampak Bencana (WTB) yang telah tervalidasi, hal ini sangat penting untuk kepastian data pembangunan dan penghunian. Selanjutnya penyelesaian permasalahan klaim lahan lokasi huntap di Kota Palu yakni Tondo 1, Tondo 2, Talise dan Duyu, serta memastikan lahan yang tersedia untuk huntap di Kabupaten Donggala berada di zona yang aman,” kata Wamen Wempi.

Wamen Wempi juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan pembaharuan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Huntap oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan penyerahan ulang lahan huntap dari Kementerian
ATR/BPN kepada Pemda. “Kami mohon dukungan BPN untuk ikut membantu proses ini sehingga rekonstruksi cepat diselesaikan,” ujarnya.

Kementerian PUPR saat ini tengah melanjutkan pembangunan huntap tahap 1B sebanyak 1.005 unit di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana dengan progres saat ini sudah sebesar 43,77%.

Pembangunan huntap Tahap 1B tersebar di sembilan (9) lokasi yakni di Salua sebanyak 63 unit, Lambara 66 unit, Pombewe 205 unit, Lompio 300 unit, Ganti 94 unit, Tanjung Padang 116 unit, Wani Lumbupetigo 54 unit, Balaroa 58 unit, dan lokasi mandiri Palu 49 unit.

Sebelumnya Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan huntap tahap 1A sebanyak 630 unit terdiri dari Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 230 unit dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit melalui bantuan loan dari National Slum Upgrading Program – Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar.

Selain untuk pembangunan huntap, Wamen Wempi menyatakan percepatan penyediaan lahan juga diperlukan untuk pembangunan pengganti Jembatan Kuning/Jembatan Palu IV, penyediaan lahan untuk irigasi tersier Gumbasa, dan penyediaan lahan untuk jalur pipa air baku dan jalur pipa transmisi air minum.

Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menyatakan, diperlukan kejelasan pembagian tugas masing-masing Pemerintah Daerah untuk penyelesaian pengadaan lahan sehingga dapat mempercepat prosesnya terutama dalam pembangunan Huntap pada masing-masing wilayah. “Huntap diharapkan menjadi pintu bagi pengembangan Kota Palu. Dibutuhkan dukungan semua pihak terutama dari Pemda,” ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian PUPR Suko Wiyono, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng Ferdinand Kana Lo, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulteng Muhamad Syukur, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Taufik. (*)

Palu, MMCIndonesia.id – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan pengoperasian Jalan Layang (flyover) Pantoloan sepanjang 904 meter di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (27/5/2021). Jalan layang ini dibangun untuk mendukung kelancaran arus lalulintas Jalan Trans Sulawesi yang melintas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu di Kelurahan Pantoloan.

Wamen Wempi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat membantu pembangunan flyover tersebut sehingga memudahkan akses mobilitas masyarakat. “Saya harap flyover ini ke depannya dijaga sehingga dapat dirasakan manfaatnya bersama,” ujarnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Muhamad Syukur mengatakan, pembangunan flyover ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan. “Pembangunannya dimulai pada Juli 2019 dan selesai pada Januari 2020 lalu, dengan total anggaran Rp 85 miliar oleh kontraktor PT. Pacifik Nusa Indah,” ujar Syukur dalam laporannya.

Syukur menambahkan, flyover ini merupakan jalan layang pertama di Sulawesi Tengah yang diharapkan akan menambah keyakinan para investor untuk menanam modalnya di KEK Palu karena infrastruktur semakin lengkap. “KEK membutuhkan akses mobilitas yang memadai sehingga memudahkan pelaku usaha. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Wakil Walikota Palu Reny Lamadjido mengatakan, flyover ini diharapkan dapat menggerakkan kelancaran distribusi logistik dengan mengurangi beban lalu lintas yang menghubungkan kota Palu dengan wilayah lainnya di Sulawesi Tengah. “Utamanya untuk mempermudah akses ke Pelabuhan Pantoloan dan mendukung pengembangan KEK Palu,” ujarnya.

Jalur Trans Sulawesi dibuatkan flyover dengan ketinggian lima meter, sedang di bagian bawahnya adalah akses utama dari KEK Palu menuju dermaga peti kemas Pantoloan yang panjangnya mencapai 300 meter, sehingga kedua jalur itu tidak saling menghambat saat arus lalulintas sedang padat.

Pembangunan flyover ini menggunakan teknologi mortar busa yang dikembangkan secara sederhana menggunakan metode timbunan ringan, struktur baja bergelombang dicampur dengan bahan pasir dan semen yang telah diatur mutu kekuatannya sehingga memiliki keunikan dalam menghemat anggaran belanja konstruksi sebesar 20 – 30 %.

Mortar busa memiliki beberapa keunggulan yakni bahannya lebih kuat dan padat namun lebih ringan dibandingkan dengan timbunan pilihan, sehingga lebih sesuai dengan daya dukung tanah, khususnya di Kota Palu yang memiliki risiko besar terjadi gempa bumi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Taufik, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian PUPR Suko Wiyono, dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng Ferdinand Kana Lo. (*)

MMCIndonesia.id – Untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Festival Gender KLHK 2021. Kegiatan ini juga merupakan upaya menciptakan inovasi, dan menjamin tersedianya faktor sumber daya manusia serta prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PUG di lingkup KLHK.

“Dengan diselenggarakannya festival ini, saya harap KLHK dapat menjadi instansi yang responsif terhadap gender dalam bidangnya, dan layak menjadi tempat untuk belajar, serta menjadi contoh bagi pihak lain dalam percepatan pelaksanaan PUG,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat membuka Festival Gender KLHK 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (25/5).

Menteri Siti menjelaskan, percepatan pelaksanaan PUG di KLHK, sangat dipengaruhi oleh inovasi serta kualitas sumber daya manusia, yaitu pimpinan, tenaga/karyawan atau pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan terhadap pelaksanaan PUG di unitnya. Oleh karena itu, Pokja PUG KLHK terus mendorong pengimplementasian pengarusutamaan gender di level kebijakan, program dan kegiatan. Upaya lainnya yaitu dengan mendorong seluruh dokumen kebijakan menjadi dokumen yang memiliki perspektif gender yang jelas. Yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan SDM yang memiliki pemahaman, pengalaman sekaligus kemampuan yang optimal terkait gender.

“Saya juga berharap kepada seluruh peserta Festival Gender untuk selalu berperan aktif, sehingga KLHK akan memiliki leaders dan champions yang mampu menciptakan inovasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terutama untuk mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima masyarakat akan sumber daya alam,” kata Menteri Siti.

Pelaksanaan Festival Gender KLHK Tahun 2021, selain sebagai bentuk inovasi percepatan pelaksanaan PUG, juga merupakan bentuk penguatan pijakan KLHK terhadap pemenuhan tujuh komponen kunci prasyarat PUG. Selain itu, pelaksanaan Festival Gender ini juga diharapkan mampu mengubah perspektif ASN KLHK yang masih netral gender menjadi nature gender.

“Gender harus menjadi perbincangan ASN KLHK secara baik, benar dan suka rela,” ungkap Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Gender KLHK. Kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi K/L dan Pemerintah.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menegaskan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan telah diamanatkan dalam konstitusi UUD Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Kesetaraan gender nyatanya memberikan manfaat tidak hanya bagi kelompok perempuan, tetapi juga bagi seluruh kelompok masyarakat.

“Bank Dunia menyatakan tidak ada satu negara ataupun komunitas yang mampu mencapai potensi maksimalnya dan melampaui tantangan pada abad ke-21 ini, tanpa partisipasi setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki,” ujar Menteri Bintang.

Dengan diadakannya Festival Gender KLHK 2021, Menteri Bintang berharap komitmen KLHK dalam pelaksanaan PUG akan semakin kuat dan berkelanjutan. Berbagai inovasi dan terbentuknya para champion dan leaders, tentunya dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi sensitif gender dalam kerja-kerjanya.

Kegiatan yang dilaksanakan secara paralel dan terjadwal dari Mei sampai dengan November 2021 ini, bertema “Setara Bersama untuk Pembangunan yang Semakin Tangguh”, dibagi menjadi empat kegiatan utama. Pertama, Gender Leader Seminar (GLEADS) yang merupakan pertemuan bulanan yang akan dilaksanakan sebanyak 5-6 kali secara virtual melalui zoom meeting dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2021. Diikuti oleh 35-40 peserta yaitu Pejabat Eselon II dan Kepala Balai yang dipilih oleh Pokja PUG KLHK. Peserta bergiliran menjadi pembicara dan inspirator serta bercerita tentang berbagai inisiatif pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing yang akan diperkaya oleh perspektif narasumber.

Kedua, Training for Ecogender Activation Hub (TEACH), merupakan kegiatan pembelajaran online melalui youtube dan zoom meeting, dengan jumlah peserta 1.000 orang pegawai KLHK perwakilan dari seluruh unit kerja Eselon II Pusat dan UPT dan mitra kerja KLHK. Peserta dibagi menjadi 5 (lima) kelas dan akan dilatih untuk melakukan creative thinking dan design thinking tentang pengarusutamaan gender dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada akhir proses pembelajaran, peserta merancang ide, inovasi dan aksi sederhana untuk mendukung inisiatif TEACH.

Ketiga, Gender Competition (GENERETION), merupakan penilaian pelaksanaan PUG yang akan dilaksanakan kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT. Penilaian tingkat daerah akan dilaksanakan oleh P3E di masing-masing regional. Unit Kerja yang memenuhi prasyarat pelaksanaan PUG dan inovasi dalam percepatan PUG akan mendapat penghargaan dari Menteri LHK.

Keempat, Pekan Ecogender dan Pelestarian Alam (PESTA), merupakan rangkaian acara penutup dari Festival Gender KLHK Tahun 2021, yang akan diramaikan dengan beberapa kegiatan yaitu: konser 7 ruang, webinar gender, pameran inovasi hasil peserta GLEADS dan TEACH dan acara puncak. Dalam acara puncak akan dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada peserta GLEADS dan TEACH terbaik, pemenang PENAPAK dan talskhow dengan tokoh nasional.(*)

MMCIndonesia.id – Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (BTNBBBR) bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan mitra Yayasan IAR Indonesia kembali melakukan pelepasliaran 5 (lima) individu orangutan (Pongo pygmaeus) di dalam kawasan TNBBBR, Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa (25/05/2021). Kegiatan pelepasan Tim Pelepasliaran dilakukan dari kantor SPTN Wilayah I Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelepasliaran orangutan ini dan mengingatkan kembali peran penting orangutan di alam.

“Orangutan merupakan salah satu spesies kera besar yang keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Keberadaan orangutan yang berhasil berkembang biak menjadi salah satu indikator kondisi hutan yang masih baik, tidak hanya untuk orangutan tapi juga satwa-satwa lainnya,” jelasnya.

Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) merupakan satwa yang dilindungi sesuai UU No. 5 tahun 1990 dan masuk dalam redlist IUCN dengan status Critically endangered/ Kritis. Sebagai satwa yang dilindungi dengan status kritis, pelestarian orangutan tidak hanya menjadi perhatian para pihak di tingkat nasional bahkan dunia internasional. Untuk itu perlu dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, LSM, swasta, masyarakat dan media dalam upaya pelestariannya.

Seiring dengan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati tiap tanggal 22 Mei, dimana tahun ini mengambil tema “Kita Adalah Bagian Dari Solusi”, menyiratkan bahwa kita sebagai umat manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kelestarian keanekaragaman hayati. Pelepasliaran orangutan ini menjadi salah satu upaya untuk menjamin keanekaragaman hayati kita tetap lestari.

“Melalui momentum peringatan Hari Keanekaragaman Hayati tersebut marilah kita bersama-sama terus semangat melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan bijak dan berkelanjutan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati, karena kita semua adalah bagian dari solusi dalam pelestariannya,” ujarnya.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta menyampaikan, pelepasliaran ini adalah rangkaian kegiatan pelepasliaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) oleh Kementerian LHK yang mengangkat tema “Living in Harmony With Nature” Melestarikan Satwa Liar Milik Negara.

“Kelima individu orangutan yang dilepasliarkan ini bernama Cantik, Pungky, Tribun, Sigit dan Tina yang berasal dari hasil penyelamatan dan penyerahan masyarakat. Semuanya telah melalui proses rehabilitasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pre-rilis kelima orangutan ini telah dinyatakan sehat serta memiliki perilaku yang dapat menunjang kehidupan di alam liar,” ungkapnya.

Perjalanan menuju titik pelepasliaran di Kawasan TNBBBR ini memerlukan waktu tempuh yang cukup panjang. Tim pelepasliaran memulai perjalanan dari kantor SPTN Wilayah I Nanga Pinoh, menempuh perjalanan darat dari Kabupaten Ketapang menuju Kabupaten Melawi sejauh kurang lebih 700 kilometer dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu mesin dan berjalan kaki selama kurang lebih 4-6 jam menuju titik pelepasan. Tim diperkirakan tiba di lokasi habituasi pada 25 Mei sore/ malam dan keesokan harinya 26 Mei dilakukan pelepasliaran di alam dalam kawasan TNBBBR.

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Agung Nugroho mengatakan bahwa kegiatan pelepasliaran ini dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan dan kajian. Semua kegiatan dan kajian ini dilakukan untuk memastikan semua orangutan yang telah dilepasliarkan dapat hidup aman dan nyaman.

“Ketika pelepasliaran dilakukan bukan berarti kerja kita selesai. Tim monitoring akan bekerja tetap selama lebih kurang tiga bulan untuk memastikan setiap orangutan yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan habitat barunya. Harapannya, orangutan yang dilepaskan di dalam kawasan TNBBBR ini mampu membentuk populasi baru dan mempertahankan eksistensi spesiesnya,” ujar Agung.

Ia juga mengungkapkan jika hingga saat ini Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya bersama BKSDA Kalimantan Barat dan mitra YIARI telah melepaskan 56 orangutan sejak tahun 2016. Sedangkan total pelepasliaran yang telah dilakukan sejak tahun 2016 diseluruh kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah adalah sebanyak 227 individu dan termonitor kelahiran baru di alam sebanyak 5 (lima) individu.

Hadir juga dalam acara pelepasan tim pelepasliaran Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Kepala KPH Melawi, Kabag Tata  Pemerintahan, Kabag Humas dan Protokol, Kepala Balai TNBBBR, KaSPTN Wil I Nanga Pinoh, Staf SKW 1 Ketapang BKSDA Kalbar, Direktur Program YIARI.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan kerjasama dengan Grab Indonesia dan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) untuk mengembangkan proses bisnis yang lebih aman, cepat dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

“Kerjasama itu melalui penerapan solusi transaksi digital sebagai peningkatan dari proses bisnis manual guna mendukung perluasan digitalisasi, serta peluang ekonomi untuk pelaku UMKM di Indonesia,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Arif meyakini otentikasi identitas elektronik dan solusi transaksi digital akan mendorong proses bisnis yang lebih efisien bagi para pelaku UMKM. “Mendorong transformasi digital UMKM melalui penerapan teknologi menjadi prioritas pemerintah,” tandas Arif.

Menurut Arif, proses verifikasi dan otentifikasi akan menjadi bagian penting dari aktivitas digital untuk memastikan bahwa tidak ada identitas yang salah dan menjamin adanya otentikasi data.

“Proses tersebut menjadi signifikan karena dapat meningkat kepercayaan antara para pelaku bisnis dalam digital era, dimana proses ini dapat mendorong percepatan para pelaku UMKM untuk terhubung dengan ekosistem digital,” jelas Arif.

Dalam kerjasama ini, Grab akan menyambut 200 ribu pelaku UMKM binaan KemenkopUKM untuk bergabung dalam platform Grab sebagai mitra merchant GrabFood, GrabMart, dan GrabKios.

Sementara sebagai bagian dari proses registrasi, VIDA akan menghadirkan layanan otentikasi identitas elektronik serta tandatangan digital bersertifikat bagi UMKM untuk menghadirkan proses pengelolaan, kontrak, dan transaksi berbasis kepercayaan untuk transaksi online yang lebih aman.

“Identifikasi elektronik memungkinan bisnis dan konsumen untuk membuktikan secara elektronik bahwa identitas mereka adalah benar dan mendapatkan akses terhadap layanan atau melaksanakan transaksi online,” imbuh Arif.

Lebih dari itu, otentikasi identitas elektronik dapat digunakan untuk transaksi business-to-business dan business-to-consumer dan menawarkan pebisnis untuk memperluas basis konsumen mereka dengan menghadirkan otentikasi identitas konsumen dan bisnis yang terpercaya.

Arif menekankan bahwa pihaknya mempunyai agenda besar transformasi UMKM. Salah satunya mendorong UMKM sektor informal menjadi formal.

“Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi komitmen Grab dalam memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia,” tukas Arif.

Arif menambahkan, selama ini kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Grab telah berjalan dengan baik melalui berbagai kolaborasi program. “Dengan tambahan dukungan dari VIDA sebagai mitra layanan teknologi verifikasi dan autentifikasi yang aman dan terpercaya, kami optimis solusi teknologi yang disediakan oleh VIDA dapat turut menjaga keamanan data dalam transaksi yang dilakukan oleh para UMKM mitra binaan,” papar Arif.

Bagi Arif, hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing sektor UMKM yang didominasi usaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka secara lebih produktif, serta bangkit dari pandemi COVID-19.

Solusi Teknologi

VIDA sebagai salah satu perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) hadir untuk mengakselerasi dunia digital, membantu masalah perlindungan data pribadi, serta keamanan siber melalui solusi teknologi yang terpercaya bagi UMKM.

“Dengan adopsi solusi teknologi verifikasi dan autentifikasi data, serta tanda tangan elektronik VIDA, proses on-boarding / pendaftaran UMKM mitra binaan menjadi jauh lebih cepat dan mudah,” ungkap CEO VIDA Sati Rasuanto.

Sati menyebutkan hal ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap transformasi digital sektor UMKM, serta sejalan dengan komitmen VIDA untuk mewujudkan ekosistem identitas digital di Indonesia yang semakin terintegrasi.

Sedangkan Director of Central Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy mengatakan, adaptasi dan transformasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari UMKM terutama di masa pandemi.

“Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa teknologi kami dapat berdampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan ekspansi digital serta dukungan peluang ekonomi yang luas,” kata Tirza.

Menurut Tirza, otentikasi identitas elektronik dan layanan kepercayaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bagi UKM terutama di saat banyak bisnis bertransaksi online, keamanan layanan dan kepercayaan konsumen menjadi hal yang sangat penting.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi batu loncatan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dan berkembang di era ekonomi digital melalui proses bisnis yang lebih aman dan efisien,” pungkas Tirza (*)

MMCIndonesia.id – Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Dirjen Penegakan Hukum LHK, dan Wakil Gubernur Kep. Babel melepasliarkan 2 (dua) pasang Elang Laut Dada Putih (Halieetus leucogaster), pada Senin (24/5) di kawasan Hutan Lindung Mangrove Munjang (areal HKm Gempa 01), Bangka Tengah. Turut serta dalam pelepasliaran ini adalah Bupati Bangka Tengah, dan Direktur Utama PT Timah Tbk.

Keempat individu satwa yang diberi nama Gab, Bek, Par, dan Pad tersebut berasal dari hasil penyerahan sukarela masyarakat Gabek, Pangkal Pinang dan Parit Padang, Sungailiat, Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Burung Elang Laut Dada Putih (Haliaeetus leucogaster) merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Wilayah sebarannya berada di Kepulauan Karimunjawa, Sumatra, Bangka Belitung, Kalimantan, Jawa, dan Kepulauan Maratua.

Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan, Ujang Wisnu Barata, menyatakan bahwa sebelum dilepasliarkan, satwa dilindungi tersebut telah melalui proses rehabilitasi selama 18 (delapan belas) bulan di Pusat Penyelamatan Satwa Yayasan ALOBI.

Selanjutnya setelah melalui proses habituasi selama 1 (satu) bulan di lokasi pelepasliaran, keempat individu satwa tersebut kemudian dinyatakan sehat dan layak dilepasliarkan berdasarkan Surat Kesehatan Hewan Nomor 029/SKL-SKKH/LK-PPS/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, “Yayasan ALOBI telah membantu melepasliarkan sebanyak 7122 individu satwa, yaitu 136 individu satwa mamalia, 6740 individu Burung, dan 246 individu Reptil sejak tahun 2014. Kepedulian tersebut, kemudian diperkuat melalui kerjasama dengan Balai KSDA Sumatera Selatan mulai tahun 2018. Kita ini bukan penguasa alam, manusia bukan penguasa bumi, dia hanya salah satu tamu, oleh karena itu manusia harus menjaga etika aturan yang ditetapkan oleh bumi.”

Kegiatan yang diinisiasi oleh BKSDA Sumatera Selatan dengan dukungan Yayasan Animal Lovers Bangka Indonesia (ALOBI) dalam rangka rangkaian International Day for Biological Diversity ini sekaligus menjadi sarana edukasi dan publikasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, pelestarian satwa, dan daya dukung kawasan konservasi sebagai habitat satwa yang merupakan implementasi dari program Kementerian LHK “Living in Harmony with Nature: Melestarikan Satwa Liar Milik Negara”.

Sebelumnya dalam rangkaian program ini, pada tanggal 22 Mei, telah dilepasliarkan sebanyak 2 (dua) individu Ayam Jembang (Lophura ignita) berjenis kelamin jantan dan sepasang Bajing Tiga Warna (Callosciurus prevostii) di kawasan Taman Nasional Gunung Maras.

“Keberadaan satwa ini penting bagi kita, apalagi sebagai public international concern. Kita dapat mendorong pencegahan dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. Kejahatan terjadi karena bisa saja mereka tidak tahu, sehingga kita berikan upaya penyadaran tersebut”, kata Dirjen Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani.

“Melestarikan hutan termasuk di dalamnya tumbuhan dan satwa baik itu di Taman Nasional Gunung Maras maupun di berbagai tempat konservasi lainnya harus kita gelorakan, agar masyarakat tahu manfaat akan pentingnya kelestarian hutan”, ujar Kapolda Kep. Babel, Anang Syarif.

Menyambung agenda setelah pelepasliaran,  dilakukan talkshow dengan mengambil tema “Taman Nasional Gunung Maras sebagai Tempat Hidup Tumbuhan dan Satwa Endemik Pulau Bangka” yang dikemas dengan menghadirkan sebanyak 10 (sepuluh) panelis dari berbagai unsur. Acara ini selain dihadiri secara langsung, juga dihadiri secara virtual oleh ± 150 peserta.

Menutup rangkaian acara, Dirjen KSDAE memberikan penghargaan kepada 16 (enam belas) institusi/ individu/ komunitas yang berperan aktif dalam mendukung konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Kep. Babel sebagai bentuk reward and mentorship.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Indonesia-Korea kembali mengadakan kerja sama _e-government_ atau sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE) melalui _Digital Government Cooperation Center_ (DGCC) tahun 2021. DGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi SPBE.

“Ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta mengembalikan arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) terkait Pengembangan dan Operasi Pusat Kerja Sama Pemerintahan Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (25/05).

Kerja sama Indonesia-Korea dilakukan dengan penandatanganan _Memorandum of Understanding_ (MoU) antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung. Pada kerja sama kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan Peta Rencana, Arsitektur dan Manajemen SPBE, Teknologi 4.0 serta Pengembangan _Digital Talent_.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan untuk mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Sejumlah upaya terus dilakukan Kementerian PANRB dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah. Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintah Korea dalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019.

Menteri Tjahjo turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh negara Indonesia dan Korea.

“Saya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerja sama antara Indonesia dan Korea, khususnya Minister of Interior and Safety, Duta Besar Republik Korea beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kerja sama ini dapat terlaksana kembali,” ungkapnya.

Penerapan _e-government_ sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital,

Diantaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.

Sementara itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung menjelaskan tiga peran penting DGCC dalam reformasi birokrasi kedepannya.

“Pertama, DGCC akan menjadi kontributor dalam menyusun strategi dan kebijakan digital government dengan menambahkan teknologi digital seperti AI, _big data_, _smart technology_, dan _mobile_,” terangnya.

Kedua, DGCC akan berperan sebagai mesin utama dalam menjalin hubungan kerja sama dengan kedua negara dalam berbagi pengalaman dan konsultasi terkait reformasi birokrasi.

Ketiga, DGCC akan membantu mendorong reformasi birokrasi dengan menjawab tuntutan masyarakat dalam birokrasi yang bersifat daring, anti korupsi, dan efisien. Dengan begitu, capaian kebijakan _e-government_ ini dapat disebarluaskan kepada kementerian lain, lembaga negara, serta pemerintah daerah.

United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hasil di tahun 2020, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Stah Ahli serta Staf Khusus Menteri PANRB.(*)