MMCIndonesia.id – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah bersama Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya bekerjasama dengan mitra Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) serta para pihak lainnya, melepasliarkan orangutan hasil rehabilitasi ke hutan alami di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) sebagai upaya perlindungan dan pelestarian orangutan di Kalimantan.

Tujuh individu orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng kembali dilepasliarkan ke kawasan TNBBBR di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Acara pelepasliaran dilakukan secara simbolis dari kantor Balai KSDA Kalimantan Tengah oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE pada Kamis (3/6/2021).

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelepasliaran orangutan ini, meskipun masih ditengah pandemi covid-19 namun kerja-kerja konservasi tetap berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Lebih lanjut Indra menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia melalui upaya konservasi yang sistematis yakni perlindungan sistem pendukung kehidupan, pelestarian keanekaragaman spesies dan ekosistemnya dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati diantaranya melalui kegiatan pelepasliaran satwa khususnya orangutan hasil rehabilitasi ke habitat aslinya.

“Kegiatan pelepasliaran merupakan proses panjang yang dimulai dari penyelamatan atau rescue satwa dilanjutkan dengan rehabilitasi, pelepasliaran dan monitoring untuk memastikan satwa dapat hidup dan berkembang biak dihabitatnya,” ungkap Indra.

Orangutan merupakan salah satu spesies kera besar yang keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Keberadaan orangutan yang berhasil berkembang biak menjadi salah satu indikator kondisi hutan yang masih baik, tidak hanya untuk orangutan tapi juga satwa-satwa lainnya. Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) merupakan satwa yang dilindungi dan berstatus Critically endangered/Kritis dalam daftar merah IUCN.

Sebagai satwa yang dilindungi dengan status kritis, upaya pelestarian orangutan tidak hanya menjadi perhatian kita bersama ditingkat nasional tapi juga internasional. Dukungan dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, LSM, swasta, masyarakat dan media termasuk keterlibatan generasi muda sangat penting agar upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian spesies ini dan habitatnya dapat berjalan optimal.

Kegiatan pelepasliaran hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Living in Harmony with Nature: Melestarikan Satwa Liar Milik Negara” yang dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Juga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap tanggal 5 Juni serta Road to Hari Konservasi Alam Nasional tanggal 10 Agustus.

Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Handi Nasoka menyampaikan bahwa tujuh individu orangutan yang akan dilepasliarkan ini terdiri dari 4 jantan (Barlian 10 Tahun, Darryl 12 Tahun, Randy 14 Tahun, dan Unggang 10 Tahun), dan 3 betina (Amber 16 Tahun, Reren 8 Tahun, dan Suayap 22 Tahun).

Dari tujuh individu ini, 5 individu merupakan hasil serahan dari warga, 1 individu orangutan hasil repatriasi dari Thailand atas nama Suayap, dan 1 individu atas nama Randy merupakan orangutan hasil rescue dari operasi gabungan tim wildlife rescue BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan BOS. Semua orangutan ini telah melewati masa rehabilitasi antara 7 hingga 16,5 tahun dan telah dinyatakan sehat serta hasil swab PCR negatif sehingga siap untuk dilepasliarkan di habitat alaminya.

Kepala Balai TNBBBR, Agung Nugroho menyampaikan bahwa orangutan yang dilepasliarkan kali ini akan menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya dapat menghuni rumah barunya di kawasan TNBBBR wilayah kerja Resort Tumbang Hiran, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kasongan, Balai TNBBBR. Perjalanan menuju titik-titik pelepasliaran akan memakan waktu kurang lebih 15-20 jam (termasuk istirahat), melalui jalur darat dan jalur sungai. Pasca pelepasliaran akan dilakukan monitoring intensif selama 2 bulan oleh tim monitoring, untuk memastikan orangutan yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan habitat barunya.

Sampai saat ini Balai TNBBBR bersama BKSDA Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan mitra Yayasan BOS serta para pihak lainnya telah melepasliarkan 178 orangutan sejak tahun 2016 termasuk yang akan dilepasliarkan hari ini. Sedangkan total pelepasliaran yang telah dilakukan sejak tahun 2016 diseluruh kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bersama mitra terkait lainnya adalah sebanyak 234 individu dan termonitor kelahiran baru di alam sebanyak 5 (lima) individu.(*)

MMCIndonesia.id – Pelepasliaran Burung Elang dalam rangka peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, tidak hanya dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jawa Barat. Pada hari yang sama, di Provinsi Sulawesi Selatan 3 (Tiga) ekor Elang Paria (Milvus migrans) juga dilepasliarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan di Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Ko’mara, Kabupaten Gowa, pada Selasa, (01/6/2021).

Tiga  ekor Elang Paria tersebut berasal dari hasil rehabilitasi di fasilitas transit satwa BBKSDA Sulawesi Selatan. Burung Elang Paria (Milvus migrans) merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.

Kepala Balai KSDA Sulawesi Selatan Thomas Nifinluri menyampaikan kegiatan ini bagian dari publikasi upaya KLHK dan para mitra dalam mengembalikan satwa liar ke habitat alaminya. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya edukasi kepada masyarakat, agar turut berperan aktif dalam kegiatan pelestarian satwa di habitat alaminya dan mencegah terjadinya perburuan satwa liar.

“Pelepasliaran ini sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan, kegiatan perlindungan dan pelepasliaran satwa liar ini perlu lebih diekspos. Kita harapkan kegiatan ini harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus bisa menjadi gaya hidup pelestarian alam,” ujarnya.

Thomas menambahkan jika pelepasliaran burung di SM Ko’mara Puncak Tinambung Bissoloro ini merupakan salah satu pencapaian KLHK dalam mewujudkan ex-situ link to in-situ. Kontribusi nyata konservasi ex-situ (di luar habitatnya) terhadap populasi di in-situ (di habitat alamnya) ini diharapkan dapat menguatkan/meningkatkan populasi di alam, dan memotivasi seluruh penggiat konservasi untuk terus bekerjasama dalam mewujudkan “Living In Harmony with Nature”.

“Sebelum dilepasliarkan, satwa dilindungi tersebut telah melalui proses rehabilitasi selama kurang lebih 6 bulan di fasilitas transit satwa sesuai SOP Wildlife Rescue Unit (WRU) BBKSDA Sulsel,” imbuh Thomas.

Wilayah sebaran Elang Paria berada di Kepulauan Sulawesi, Pulau Buru, Maluku, Lombok, Sumba, dan Timor. Habitat Elang Paria ini berada di daerah terbuka, pantai, pelabuhan, hingga perkotaan. Makanan burung ini meliputi aneka jenis hewan yang ada di sekitarnya, mulai  serangga kecil, udang, ikan, tikus, kelinci, hingga buah sawit”.

Pelepasliaran satwa di SM Ko’mara Puncak Tinambung Bissoloro juga disertai apel bersama untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Hadir dalam acara ini Masyarakat Mitra Polhut, Pejabat daerah setempat, perwakilan UPT KLHK lingkup Sulawesi Selatan dan instansi terkait lainnya termasuk media, komunitas dan generasi muda sebagai salah satu mesin penggerak “citizen science” demi tercapainya pelestarian satwa liar endemik Indonesia, sebagai suatu aksi kolektif.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id — Menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial di Sumatera Barat, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Terkait akibat terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan, jembatan serta infrastruktur sungai.

Atas dasar itu, pada hari ini Wakil Gubernur Sumater Barat Audy Joinaldy melakukan kunjungan kerja BNPB sekaligus menyerahkan proposal rehab rekon dan di terima langsung oleh Deputi Kedaruratan Dodi Ruswandi dan Deputi Peralatan Logistik Ibu Prasinta Dewi, Rabu (2/6/2021).

Sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penanggulangan darurat akibat bencana, namun untuk pemulihan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran APBD.

“Untuk mempercepat pemulihan kembali infrastuktur yang telah rusak akibat bencana alam, serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam susulan, maka kita berharap kepada BNPB dapat membantu melalui anggaran dana rehab rekon yang terdapat di BNPB,” kata Audy Joinaldy.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

“Tadi kita sudah menyerahkan proposal ke BNPB, mudah mudahan mendapat respon baik dan bisa membantu provinsi Sumbar dalam penanggulangan bencana,” harapnya.

Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengdan atau mengurangi ancaman bencana.

Menyikapi kejadian bencana, Audy imbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ancaman bencana hidrometeorologi belum berakhir, ini terbukti dengan kejadian tanah longsor beberapa waktu lalu di Sumatera Barat.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2021 mengalami kenaikan tinggi, yakni sebesar 103,39 persen atau naik 0,44 persen (m to m). Demikan pernyataan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Setianto dalam rilis resmi yang digelar pada Rabu, 2 Juni 2021. Bila menilik kurva data yang disampaikan BPS ini, terlihat hingga pertengahan tahun 2021, nilai NTP dan NTUP konsisten tinggi.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan fenomena ini menjadi indikator kesejahteraan petani membaik, dan konsisten. Bila pada tahun-tahun yang lalu, kebiasaan data NTP dan NTUP trennya menurun pada pertengahan tahun.

“Tahun 2020 lalu, nilai NTP hanya 99,47 dan menjadi titik terendah. Nilai dbawah 100 ini biasanya bertahan hingga bulan agustus. Namun pada tahun 2021 ini nilainya cenderung linier dan tinggi diatas 102 sejak Oktober 2020,” jelas Kuntoro.

Sedangkan untuk NTUP, curva kenaikan juga terjadi dari bulan ke bulan. Misalnya untuk Maret 2020 angkanya hanya sebesar 102,90, sedangkan pada Maret 2021 mencapai 103,87. Demikian juga dengan angka pada April 2020 yang hanya 101,13, sedangkan April 2021 naik 103,54.

“Dan sekarang angka NTUP di Bulan Mei 2021 mencapai 104,04 atau lebih tinggi dibanding Mei 2020 yang hanya 100,16,” katanya.

Kuntoro menyebut konsistennya nilai NTP dan NTUP yang tinggi, menjadi bukti sektor pertanian ditengah pandemi covid 19 selalu bertumbuh. Kebijakan dan intervensi Kementerian Pertanian dari hulu hingga hilir membuahkan hasil yang positif. Mentan Syahrul Yasin Limpo mendudukkan kebijakan dengan menjaga keseimbangan intervensi hulu dan hilir.

“Pemerintah menjaga di hulu dengan penyediaan bibit dan alsintan yang tepat. Sedangkan di hillir kebijakan stabilitasi stok dan harga, dimainkan dengan baik di lapangan,” lanjutnya.

Intervensi ini dilakukan pemerintah agar petani terjaga semangatnya untuk terus menyediakan pangan bagi 273 juta rakyat Indonesia. Begitu pula, dukungan kuat dari seluruh Pemda dan pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian.

“Capaian yang sangat membanggakan karena dari bulan ke bulan NTP dan NTUP dimana sepanjang 2021 terus melesat. Ini pertanda baik bagi indikator kesejahteraan petani,” katanya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena indek yang diterima petani, yaitu sebesar 0,66 persen mengalami kenaikan lebih besar dari pada indek yang dibayarkan petani yang hanya 0,21 persen.

Adapun komoditas yang dominan dalam mempengaruhi kenaikan indeks tersebut adalah kelapa sawit, sapi potong, jagung, ayam ras pedaging, kentang, gabah, petai, ayam kampung dan cengkeh.(*)

MMCIndonesia.id – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua pada Selasa (1/7/2021) melepasliarkan 10 satwa liar dilindungi ke habitatnya. BBKSDA Papua dalam tugasnya kali ini menerapkan prinsip konservasi secara lestari serta menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber daya spesies, genetik dan ekosistem.

Jenis-jenis satwa yang dilepasliarkan terdiri atas seekor nuri bayan (Eclectus roratus), lima ekor sanca hijau (Morelia viridis), seekor sanca cokelat bibir putih (Leiphyton albertisii), seekor ular boiga cokelat (Boiga irregularis), dan dua ekor kadal panana (Tiliqua scincoides). Dokter Hewan dari BBKSDA Papua, drh. Widia, menyatakan semua satwa tersebut dalam keadaan sehat dan siap dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Status perlindungan satwa tersebut sebagian masuk dalam Apendiks I dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/12/2018 status dilindungi, khususnya nuri bayan (Eclectus roratus) dan sanca hijau (Morelia viridis).

Lokasi pelepasliaran adalah Pasir 6 yang menjadi bagian dari wilayah kerja Resort Ravenirara, kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Hutan Pasir 6 merupakan hak ulayat masyarakat adat Imbi Numbay, dan pelepasliaran di lokasi tersebut adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat adat terhadap upaya konservasi alam di Papua.

Pihak-pihak yang mendukung proses pelepasliaran ini, antara lain, Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Avsec Bandara Sentani, Balai Gakkum LHK Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura, Dewan Adat Suku Imbi Numbay, dan Dinas KLH Provinsi Papua.

Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan BBKSDA Papua, Lusiana Dyah Ratnawati, menjelaskan asal usul satwa tersebut beragam. Satu ekor sanca hijau berasal dari penyerahan BKSDA DKI Jakarta pada 29 Juli 2020. Sedangkan sembilan satwa lainnya merupakan serahan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, dari hasil pengamanan di Bandar Udara Theys Eluai-Sentani, Jayapura, pada kurun waktu November 2019 hingga Mei 2021.

Pada kesempatan ini, Kepala BBKSDA Papua, Edward Sembiring, menyatakan bahwa kegiatan pelepasliaran satwa merupakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar, terutama satwa endemik Papua. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2021 yang puncaknya akan diadakan di Kupang, NTT pada bulan Agustus 2021.

Edward menyampaikan bahwa masyarakat Papua, sejak zaman nenek moyang sangat harmoni dengan alam. Nilai-nilai yang mereka pegang dan terapkan dalam kehidupan terbukti sanggup menjaga alam Papua masih lestari sampai sekarang. “Jadi, generasi kita mestinya banyak belajar dari nilai-nilai leluhur, salah satunya dengan melakukan kegiatan pelepasliaran satwa semacam ini.”

Lebih lanjut Edward menyatakan bahwa kegiatan pelepasliaran satwa merupakan salah satu wujud nyata upaya konservasi, turut melestarikan satwa liar milik negara, sekaligus melestarikan nilai-nilai hidup yang harmoni dengan alam. serta menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber daya spesies, genetik dan ekosistem.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Demi mendorong daya saing UMKM terus meningkat, pemerintah mencanangkan program digitalisasi dengan target sebanyak 30 juta pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Meskipun menjadi tantangan yang tidak mudah, program harus tetap dilaksanakan demi perbaikan struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh sektor usaha tersebut.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, saat ini jumlah UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital baru mencapai 19 persen atau sekitar 12 juta UMKM. Jumlah ini relatif lebih besar jika dibanding tahun 2020 lalu yang masih di angka 13 persen atau sekitar 8 juta UMKM.

“Tidak hanya disrupsi akibat pandemi, tetapi disrupsi teknologi mengharuskan UMKM go digital. Jadi mohon dukungan dari seluruh komponen untuk mendigitalisasi UMKM. Nah, ini fokus utama transformasi UMKM di KemenkopUKM,” kata Fiki saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar nasional bertema Pers Mendorong Perbankan Mempercepat Digitalisasi Sektor UMKM dan Sistem Pembayaran 2025, Rabu (2/6/2021).

Fiki menambahkan, digitalisasi menjadi kunci utama untuk mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi dampak pandemi menyebabkan terjadi penurunan mobilitas barang dan orang sehingga memicu penurunan permintaan produk barang dan jasa. Order sepi pada sektor usaha termasuk UMKM.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan inovasi agar UMKM bisa lebih tahan banting dan bisa tetap tumbuh walaupun di tengah pandemi yaitu melalui digitalisasi.

Fiki mengatakan, sejak pandemi Covid-19 di Indonesia, justru terjadi peningkatan jumlah transaksi secara daring sebesar 26 persen atau 3,1 juta transaksi per hari serta kenaikan 35 persen pengiriman barang. Hal ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk bisa memenuhi pasar daring yang terbuka sangat lebar.

“Transformasi digital di era pandemi ini menjadi sebuah keniscayaan sebab di tengah kebijakan PPKM dan PSBB itu sangat berdampak pada aktivitas usaha UMKM. Ini jelas berbeda dengan krisis 1998 atau krisis sebelumnya di mana UMKM kala itu menjadi bantalan atau striker untuk bangkitkan ekonomi,” lanjut Fiki.

Untuk mendorong UMKM masuk dalam ekosistem digital, lanjut Fiki, terdapat beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya. Pertama, terkait dengan literasi digital bagi UMKM nasional relatif masih rendah. Hal ini menjadi salah satu persoalan utama pemerintah agar literasi terus ditingkatkan.

“Survei dari KemenkopUKM bersama iDEA (Indonesian E-Commerce Association) ternyata 75 persen keberlanjutan dari UMKM setelah masuk ke e-commerce itu sulit mempertahankan sisi karakteristik, layanan purna jual, dan lainnya,” kata Fiki.

Tantangan kedua adalah kapasitas produksi UMKM masih relatif rendah. Hal ini menjadikan daya saing UMKM Masih lemah lantaran tidak bisa memenuhi order yang besar.

Ketiga adalah sulitnya UMKM memenuhi aspek kualitas dan konsistensi produk yang sama. Artinya produk UMKM yang satu dengan yang lain belum standar. Keempat adalah tantangan akses pasar yang belum sepenuhnya bisa dioptimalkan meski sudah masuk dalam ekosistem digital.

Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah, asosiasi, swasta dan semua pihak terkait untuk bisa mengurai persoalan-persoalan mendasar dari UMKM ketika sudah memanfaatkan media digital. Terlebih saat ini ada sekitar 37 persen pengguna jasa internet baru dan sebanyak 93 persen konsumen akan tetap memanfaatkan digital, dengan rata-rata penggunaan media digital antara 4,3-4,7 jam penggunaan online per hari.

“Sesuai amanah dari UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan PP-nya, maka ada kewajiban bagi Kementerian/ Lembaga dan BUMN untuk mengalokasi 40 persen dari belanjanya untuk menyerap produk-produk UMKM. Jadi, ini kesempatan yang harus kita optimalkan,” pungkas Fiki.(*)