Jakarta, MMCIndonesia.id – Pemekaran outlet LPG 3 Kg melalui program One Village One Outlet (OVOO) yang dilakukan Pertamina saat ini telah mencapai 198.292 outlet, yang beroperasi di 5605 kecamatan dan 61.092 desa/kelurahan. Dengan jumlah penyebaran ini maka hampir seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Indonesia yang menjadi target program, telah tersedia outlet LPG 3Kg (2/6/2021)

CEO Commercial and Trading Subholding Pertamina Alfian Nasution menjelaskan Pertamina berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah dalam rangka mengkonversi seluruh wilayah dari penggunaan Mitan ke LPG serta terus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG Subsidi.

“Pertamina terus melakukan pengembangan jaringan LPG 3 kg, agar outlet LPG 3Kg tersedia di setiap desa/kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” ucap Alfian pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Senin (31/5/2021).

Tidak hanya pemekaran outlet, untuk memastikan penyaluran LPG Subsidi tepat sasaran, lanjut Alfian, Pertamina melakukan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, secara hukum pengawasan distribusi LPG Subsidi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat.

“Setiap tahun pelaksanaan penugasan LPG Subsidi tersebut diaudit oleh BPK dan diverifikasi oleh Ditjen Migas,” tutur Alfian.

Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan 12 provinsi dan 154 pemerintah kabupaten/kota guna menggalakkan penggunaan LPG Non Subsidi bagi Aparat Sipil Negara dan Non Usaha Mikro untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Upaya mendorong masyarakat menengah atas untuk menggunakan LPG Non Subsidi juga terus dilakukan Pertamina melalui berbagai program antara lain Pinky Movement, penukaran/Trade In tabung PSO ke NPSO, diskon Refill NPSO, Bundling Promo, hingga layanan antar LPG melalui Pertamina Delivery Service.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 44 pejabat administrator dan 4 fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tersebut belangsung secara hybrid, Rabu (2/6/2021) dari Sasana Bhakti Praja Gedung C Lt. 3 Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dalam sambutannya, Mendagri berpesan agar pelantikan ini dapat membuat organisasi Kemendagri lebih dinamis dan kinerjanya meningkat, termasuk di masing-masing komponen. “Jangan sampai pergantian atau mutasi (pejabat) justru mengurangi kinerja dari komponen-komponen,” tegas Mendagri.

Mendagri mengatakan, pelantikan yang dilakukan merupakan upaya penyegaran di Kemendagri. Perpindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain merupakan hal yang biasa dilakukan oleh organisasi. Sebagai organisasi pemerintah, Kemendagri tidak boleh bertumpu pada figur tertentu, tetapi harus mengandalkan sistem yang diterapkan.

“Tidak mungkin seorang pejabat akan menjabat selama-lamanya di tempat itu, semua pasti akan ada akhirnya, ada awal dan ada akhir, dan ketika ada yang akhir maka harus ada terjadi regenerasi, dan itu pasti akan terjadi,” ujar Mendagri.

Selain itu, lanjut Mendagri, pelantikan ini juga berkaitan dengan arahan Presiden yang menginginkan agar organisasi pemerintah termasuk Kemendagri lebih sederhana. Dengan harapan, pelayanan yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih mudah dan maksimal. Terlebih, Kemendagri merupakan ujung tombak dalam mengoordinasikan pemerintah daerah.

Mendagri berpesan kepada para pejabat yang dilantik menjadi fungsional agar dapat lekas beradaptasi dengan tugas yang diembannya. Jangan sampai, peran baru tersebut justru membuat luntur semangat bekerja. Sementara itu, bagi pejabat administrator diharapkan agar bisa menciptakan perubahan di lingkungan kerjanya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. “Upayakan untuk birokrasinya menjadi lebih mudah dan lebih simpel,” tutur Mendagri.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi dengan pemerintah guna menyiapkan Future SMEs atau UMKM masa depan yang memiliki daya saing tinggi.

“Produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM kita harus masuk ke rantai pasok industri nasional maupun global,” ujar Teten, pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, di Jakarta, Rabu (2/6).

Menurut Teten, banyak ide dan gagasan besar dapat tumbuh dalam membangun Future SMEs lewat kolaborasi berbagai pihak yang saling mendukung.

“Kita akan melakukan pendekatan profesional dengan inkubator perguruan tinggi dan pihak swasta. Salah satunya, MoU dengan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya,” ujar MenkopUKM.

Bahkan ke depan, lanjut Teten, pemerintah akan membangun kewirausahaan secara by design, berdasarkan potensi yang dimiliki, dan berbasis SDM unggul.

“Kalau tidak begitu, sampai kapan pun UMKM kita tidak akan pernah bisa bersaing,” kata Teten.

Teten menambahkan, akan ada insentif pajak dan kebijakan upah bagi usaha besar yang berkolaborasi dengan UMKM. “Itu sudah tertuang dalam UU Cipta Kerja,” ucap Teten.

Bagi MenkopUKM, mendorong UMKM masuk ke rantai pasok, khususnya industri elektronik, otomotif, dan sebagainya, harus dilakukan dengan cepat. “Jadi, Future SMEs yang kita dorong itu UMKM yang memiliki produk inovatif dan mengandung unsur teknologi. Untuk itu, kita sudah menyiapkan ekosistemnya. Salah satunya, akses pembiayaan ke perbankan,” imbuh Teten.

Teten mengungkapkan, tingkat akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih berada di level 9,8%. Sangat kecil bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan China.

“Tahun 2024 mendatang kita harapkan akses kredit perbankan bagi UMKM harus di atas 30%,” tegas MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa isi MoU mencakup sosialisasi program dan kegiatan strategis. “Termasuk penelitian dan pengkajian isu-isu penting terkait koperasi dan UMKM, hingga peningkatan kapasitas SDM pelaku koperasi dan UMKM,” kata Arif.

Arif berharap kerja sama dan sinergi tersebut dapat mengakselerasi pengembangan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. “Itu sebagai bentuk dukungan program strategis di bidang perkoperasian, UMKM, dan kewirausahaan,” kata Arif.

Sementara itu Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Profesor Ahmad Erani Yustika mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti MoU ini ke dalam kerja yang efektif dan riil di lapangan. “Apalagi, banyak alumni Unibraw yang berkecimpung di dunia koperasi dan UMKM,” pungkas Erani.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kemitraan marketplace online Shopee dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat. Program digitalisasi para pelaku UMKM dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi desa.

MenkopUKM Teten Masduki mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital terjadi sangat masif dan berimbas ke seluruh sektor, termasuk UMKM.

“Kita melihat sejumlah terobosan dilakukan salah satu perusahaan berbasis digital yang dapat menunjang performa UMKM tersebut adalah para penyelenggara lokapasar digital. Salah satunya Shopee,” kata Teten saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peresmian Shopee Center-UMKM Jabar Go Digital yang diselenggarakan oleh Shopee, Rabu (2/6/2021).

Ia mengacu pada hasil survei World Bank 2021 yang menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% responden bermatapencaharian wiraswasta dan 74,1% mengandalkan e-commerce sebagai pendapatan utama.

“Kita perlu terus dorong reseller untuk mendukung UMKM produsen dalam pemasaran digital, sembari diperbanyak UMKM produsen,” katanya.

Pengalaman serta data yang dimiliki Shopee, lanjut Teten, akan sangat membantu meningkatkan pembinaan UMKM di Jawa Barat yang dilakukan pemerintah.

“Pandemi juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi dalam e- commerce. Perkembangan pemasaran produk UMKM saat ini diakselerasi oleh digitalisasi,” ujarnya.

Menurut Teten, pendekatan yang dimulai dan didukung hasil kerja sama Shopee dan Bumdes Jabar melalui Shopee Center diharapkan dapat mendukung UMKM melalui peningkatan literasi digital dan beradaptasi dengan teknologi dalam era perdagangan terbuka berbasis daring.

“Ini untuk mendorong UMKM kenal teknologi produksinya. Jadi juga untuk meningkatkan daya saing produknya bukan sekadar memfasilitasi pada akses pasar,” kata Teten.

Secara simultan, kata Teten, KemenkopUKM juga tengah memperkuat UMKM go digital dengan dua pendekatan. Pertama, peningkatan kapasitas usaha melalui penguatan database, peningkatan kualitas SDM, pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM.
Kedua. perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat atas berdirinya Shopee Center dengan harapan semoga dapat memberikan dampak positif yang tangguh bagi pelaku usaha ekonomi digital semakin berkembang di Jawa Barat,” kata Teten.

Pada kesempatan itu, hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah tamu undangan yang hadir secara virtual.(*)