JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerima hasil reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, LKjPP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun yang harus dimanfaatkan sebagai sarana perbaikan sistem akuntabilitas kinerja agar dapat mewujudkan peningkatan kinerja.

“Untuk perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang, kami berharap kementerian dan lembaga dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang fokus dan terintegrasi,” ujarnya dalam acara Penyerahan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun Anggaran 2020 secara virtual, Kamis (03/06).

LKjPP tahun 2020 memuat informasi kinerja pemerintah pusat yang berisi dua informasi capaian kinerja utama, yaitu sasaran prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 dan ikhtisar capaian sasaran strategis kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2020, sesuai dengan laporan kinerja tahun 2020 masing-masing K/L yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PANRB.

LKjPP tahun 2020 yang telah disusun oleh Kementerian PANRB, sebelum diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan wajib dilakukan reviu oleh BPKP. Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi kinerja dalam LKjPP bebas dari kesalahan yang dapat menganggu keandalan informasi kinerja tersebut.

“Reviu LKjPP merupakan bentuk _check and balances_ untuk memastikan LKjPP disajikan secara lengkap dan data disajikan secara akurat,” imbuh Ateh.

Pada kesempatan tersebut, Ateh juga mengajak kementerian dan lembaga untuk mengedepankan pendekatan _result oriented_. “_Performance based_ dalam perencanaan dan penganggaran, baik di pusat maupun daerah harus didorong agar program dan kegiatan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta belanja pemerintah dapat secara optimal mengungkit ekonomi,” jelasnya

Senada dengan Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyatakan penyusunan LkjPP merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2020. Penyusunan LKjPP juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB No. 9/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

“LKjPP merupakan jawaban atas pelaksanaan RKP yang dilaksanakan pada setiap tahun. LKjPP ini juga menyajikan informasi capaian kinerja pemerintah pusat dan ikhtisar capaian kinerja kementerian/lembaga,” ujar Erwan.

Erwan juga menjelaskan, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP Tahun 2020 yang menggunakan prinsip _money follows program_, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Ia berharap hasil reviu dari BPKP terhadap LKjPP dapat benar-benar dimanfaatkan oleh K/L untuk perbaikan berkelanjutan ke depan.

“Semoga acara ini tidak sekedar seremoni semata, namun mampu memicu percepatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja/manajemen kinerja sektor publik pada seluruh instansi pemerintah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pemerintahan yang efektif dan efisien,” tutupnya. (*)

BLORA, MMCIndonesia.id – Resminya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora jangan hanya menjadi kegiatan selebrasi. Sistem pelayanan yang inovatif dan adaptif harus dilakukan Pemkab Blora agar pelayanan di MPP bisa meningkat serta berkelanjutan. MPP Kabupaten Blora menjadi pengungkit untuk meningkatkan daya saing secara nasional maupun global.

“Jangan sampai setelah diresmikan tidak bisa aktif lagi, tapi harus ditingkatkan kualitasnya, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat puas,” tegas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutannya secara virtual dalam peresmian MPP Blora, Kamis (03/06).

Wilayah Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Bojonegoro, membuatnya menjadi daerah yang cukup strategis. Pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora semakin memperkuat posisinya sebagai daerah transit. Titik sentral Blora harus terus ditingkatkan, salah satu caranya dengan mendirikan MPP. Layanan publik tersebut mampu mempercepat peran serta masyarakat untuk ikut menggerakan perekonomian di Kabupaten Blora.

Pembangunan MPP pun tidak perlu membebani anggaran daerah karena pemerintah dapat memanfaatkan gedung yang sudah ada tanpa membangun gedung baru. Syarat utamanya adalah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap. Pimpinan daerah serta jajarannya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kualitas pelayanan.

Peningkatan ekonomi yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud dengan perizinan usaha dan investasi bisa dilakukan dengan cepat di MPP. “Supaya perekonomian di daerah bisa tumbuh, bisa sejajar dengan pertumbuhan secara nasional,” imbuh Menteri Tjahjo.

Lebih lanjut dijelaskan, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada periode 2019-2024 memiliki program skala prioritas menyangkut reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi menjadi tugas bagi Kementerian PARNB untuk segera dituntaskan.

Salah satu upaya perwujudannya adalah memastikan aparatur pemerintah pusat hingga daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.
Oleh karena itu, komitmen dan respon cepat pemerintah daerah dalam merealisasikan program MPP patut diapresiasi, terutama di tengah pandemi Covid-19, karena turut mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

Percepatan peningkatan kualitas layanan didukung penuh oleh Bupati Blora Arif Rohman. Menurutnya, perwujudan MPP sebagai bentuk inovasi aplikatif diharapkan mampu memperkuat daya saing Kabupaten Blora baik dalam skala domestik maupun global.

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada tahun 2020 Kabupaten Blora mempunyai Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kabupaten/Kota sebesar 2,80 atau masuk Zona Hijau (kategori tinggi). Sedangkan, berdasarkan Data Ekosistem Inovasi Wilayah tahun 2020 Kabupaten Blora berada pada angka 2,70 (kategori inovatif).

“Dengan hadirnya MPP semakin membuktikan bahwa Kabupaten Blora layak bersaing dengan daerah lainnya karena memiliki iklim usaha dan investasi yang tumbuh dengan baik,” jelas Arif.

Arif menegaskan, target akhir dari pendirian MPP tidak hanya berhenti pada kemudahan dan kenyamanan akses layanan publik. Namun dalam cakupan yang lebih luas, diharapkan MPP dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. “Mengingat Kabupaten Blora memiliki potensi yang sangat ideal untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah potensi UMKM berbasis komoditas unggulan lokal,” ungkapnya.

Per saat ini, MPP Blora melayani 261 jenis layanan, terdiri dari 29 instansi. Sebanyak 14 instansi daerah, tujuh instansi vertikal, serta delapan BUMN/D tergabung dalam MPP ini.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Video seorang kepala daerah yang memarahi kepada staf instansi lain tengah menjadi perhatian publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya kejadian tersebut.

Dalam video yang beredar, kepala daerah tersebut memarahi, mengusir, bahkan mengumpat kepada staf pemerintah pusat yang sedang berkunjung dan menjalankan tugas di wilayahnya. “Sebaiknya, instansi pemerintah dapat menerima dengan baik ASN maupun tamu lain yang sedang menjalankan tugas kedinasan baik di daerah maupun di pemerintah pusat,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Kamis (03/06).

Lanjutnya dikatakan, pejabat pemerintahan diharapkan mampu menjaga etika pemerintahan dan mengedepankan prinsip musyawarah. “Seyogyanya, jika terdapat permasalahan dapat disampaikan melalui prosedur yang bijak, serta dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk menghindari stigma negatif yang muncul dikalangan masyarakat,” tuturnya.

Ia pun berharap komunikasi dan koordinasi antar-instansi pemerintah dapat terus berjalan dengan baik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dapat dikoordinasikan dengan baik dan proporsional, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Ketua Prodi Doktoral Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Subejo menyambut baik kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada bulan Mei 2021 yang meningkat 0,44 persen dan 0,48 persen.

Menurut Subejo, kenaikan tersebut merupakan kado istimewa bagi kesejahteraan petani sekaligus angin segar terhadap optimisme baru pada sektor pertanian dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apalagi, kenaikan NTP dan NTUP terjadi secara konsisten sejak Oktober 2020.

“Capaian NTP dan NTUP ini harus terus dijaga dan didukung dengan berbagai kebijakan dan program yang relevan sehingga tetap stabil bahkan dapat meningkat lebih tajam lagi. Dengan begitu, saya percaya pertanian dibawah pak Menteri (SYL) dapat mengangkat kesejahteraan petani sebagai garda depan pembangunan pertanian dan penyediaan berbagai bahan pangan akan membaik,” ujar Subejo, Kamis, 3 Juni 2021.

Menurut Subejo, jika kenaikan NTP dan NTUP dapat dipertahankan secara baik, maka ke depan sektor pertanian akan memiliki efek yang lebih luas yaitu mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan, terutama masyarakat di perdesaan.

“Hal ini sangat relevan dan menjadi breakthrough atas situasi yang sedang terjadi munculnya berbagai dampak negatif atas meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia yang telah mendestruksi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Subejo menambahkan, sektor pertanian perlahan tapi pasti menunjukan kinerja yang luar biasa, bahkan menjadi bantalan dan andalan dalam memulihkan ekonomi nasional. Terlebih sektor pertanian telah terbukti mampu bertahan dari berbagai goncangan dan ancaman.

“Kombinasi antara kebutuhan bahan pangan yang meningkat baik secara nasional maupun global serta ketersediaan dan optimalsiasi sumber daya produksi pertanian dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan produksi pertanian,” katanya.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan, fenomena konsistensi kenaikan NTP dan NTUP merupakan sebuah indikator bahwa kesejahteraan petani mulai membaik.

“Tahun 2020 lalu, nilai NTP hanya 99,47 dan menjadi titik terendah. Nilai dbawah 100 ini biasanya bertahan hingga bulan agustus. Namun pada tahun 2021 ini nilainya cenderung linier dan tinggi diatas 102 sejak Oktober 2020,” katanya.

Sedangkan untuk NTUP, curva kenaikan juga terjadi dari bulan ke bulan. Misalnya untuk Maret 2020 angkanya hanya sebesar 102,90, sedangkan pada Maret 2021 mencapai 103,87. Demikian juga dengan angka pada April 2020 yang hanya 101,13, sedangkan April 2021 naik 103,54.

“Dan sekarang angka NTUP di Bulan Mei 2021 mencapai 104,04 atau lebih tinggi dibanding Mei 2020 yang hanya 100,16,” tutupnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena indek yang diterima petani, yaitu sebesar 0,66 persen mengalami kenaikan lebih besar dari pada indek yang dibayarkan petani yang hanya 0,21 persen.

Adapun komoditas yang dominan dalam mempengaruhi kenaikan indeks tersebut adalah kelapa sawit, sapi potong, jagung, ayam ras pedaging, kentang, gabah, petai, ayam kampung dan cengkeh.(*)

Jakarta, MMCIndonrsia.id – Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian Kinerja Kementerian Dalam Negeri (SiRiKA Kemendagri) hadir sebagai wujud penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di internal Kemendagri, yang kedepan bisa mencerminkan keterbukaan dan transaparansi data kinerja kemendagri bagi masyarakat umum.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri (Kabiroren Kemendagri) Bachril Bakri usai sosialiasi aplikasi SiRiKA Kemendagri secara luring di Hotel Grand Orchardz, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat serta diadakan daring melalui virtual, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja lingkup Kemendagri

Beberapa kondisi yang melatar belakangi pembangunan aplikasi SiRiKA antara lain masih kurang efektifnya proses perencanaan dan pengendalian kinerja di UKE I serta belum optimalnya pencapaian target kinerja yang di lingkup Kemendagri.

“Biro Perencanaan berusaha menjawab kebutuhan dan permasalahan seluruh UKE I di internal Kemendagri,” ujar Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri.

Aplikasi ini merupakan wujud implementasi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kemendagri yang mengamanatkan agar membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja kementerian yang bersifat langsung dalam jaringan (daring).

Aplikasi ini juga merupakan salah satu output proyek perubahan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Tahun 2021 yang diinisiasi Kabiro Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri.

Selain itu, sebagai gambaran, komponen di dalam aplikasi yaitu sub sistem perencanaan, sub sistem penganggaran, dan sub sistem pengendalian serta sub sistem evaluasi kinerja dalam satu sistem terintegrasi menggunakan data realtime, dan evaluasi dengan flag analysis. Dengan melihat peradaban digital (Industry Digital 4.0) Biro Perencanaan berusaha menerapkan sistem yang ramah pengguna.

“Diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi di internal Kemendagri,” jelas Bachril.

Ke depannya, aplikasi ini diharapkan dapat didayagunakan sebagai sarana komunikasi dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja UKE I di lingkungan Kemendagri serta dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi seperti aplikasi KRISNA Bappenas, SAKTI Kementerian Keuangan, SmArt Kementerian Keuangan, dan e-Monev Bappenas.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) meluncurkan Peta Jalan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengharapkan, Peta Jalan SDM BUMD Air Minum yang diluncurkan ini dapat menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan teknis pengembangan air minum.

“Saya mengapresiasi tersusunnya Peta Jalan ini. Saya berharap Peta Jalan ini mampu menjawab tantangan peningkatan kapasitas SDM BUMD Air Minum selama ini, sehingga diharapkan dalam 5-10 tahun mendatang, Indonesia memiliki SDM Air Minum yang kompeten.” katanya.

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan salah satu titik kritis dalam peningkatan kinerja BUMD Air Minum adalah kurangnya jumlah SDM BUMD Air Minum yang memiliki standar kompetensi sesuai persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Yudha mengatakan, saat ini dari 57.886 pegawai BUMD Air Minum yang ada, baru 13% (7.148 orang) yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan dari sisi penyelenggara baru terdapat 5 (lima) lembaga pelatihan kerja di bidang SPAM yang dapat melatih 3.482 peserta setiap tahunnya dan ada 2 (dua) lembaga sertifikasi profesi yang tersedia. “Selain itu dari 220 Unit Kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan SPAM, baru terdapat 5 (lima) skema sertifikasi yang masih berlaku,” ujarnya.

Yudha menambahkan, meski telah ada aturan yang mengharuskan semua pengelola sistem penyediaan air minum memiliki sertifikat kompetensi, namun Indonesia belum memiliki rencana pengembangan yang komprehensif untuk mewujudkan SDM yang kompeten bidang air minum. “Diharapkan Peta Jalan SDM BUMD Air Minum yang kita luncurkan pada hari ini dapat menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan teknis tersebut,” tuturnya.

Director of Environment USAID Indonesia Matthew Burton mengatakan, sejak tahun 2020 USAID Indonesia telah menginisiasi studi terkait Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Kapasitas SDM BUMD Air Minum di Indonesia. Dari hasil studi tersebut, direkomendasikan 6 (enam) strategi utama dan 2 (dua) strategi pendukung untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang air minum di Indonesia.

6 (enam) rekomendasi strategi utama untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang air minum di Indonesia, yaitu : Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan yang ada; Peningkatan jumlah lembaga pelatihan di BUMD Air Minum; Pengembangan peta okupasi; Peningkatan sinergi antar lembaga pelatihan; Peningkatan manajemen SDM di BUMD Air Minum dan Penyusunan regulasi dalam pembiayaan pelatihan. Sementara 2 strategi pendukung yaitu program peningkatan manajemen lembaga pelatihan dan juga pengembangan materi pelatihan.

Deputy Head of SECO Indonesia, Andrea Zbinden, menyampaikan bahwa Pemerintah Swiss bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan USAID untuk meningkatkan pelayanan air minum di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kami juga sangat bangga dapat ikut serta mendukung penyusunan peta jalan pengembangan SDM BUMD Air Minum ini dan memperkuat rekam jejak kerja sama antara Swiss dan Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia,” kami berharap hasil peta jalan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PDAM di Indonesia yang pada akhimya dapat meningkatkan akses air minum bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Diana mengharapkan para kementerian dan Lembaga yang berkepentingan dalam penyelenggaraan air minum, dapat bersinergi bersama-sama meningkatkan kapasitas SDM Air Minum, dan berharap dukungan Kemitraan USAID IUWASH-Plus SECO terhadap peningkatan kapasitas SDM Air Minum tidak berhenti sampai disini, namun dapat terus berlanjut sehingga Peta Jalan yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik.

“Saya juga mengundang Lembaga donor yang lain untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas SDM Air Minum, untuk mewujudkan SDM Air Minum yang Kompeten, demi tercapainya akses air minum untuk semua, untuk Air Minum Indonesia yang lebih baik”, tutupnya.

Seremoni peluncuran buku ini dihadiri oleh Direktur Air Minum mewakili Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan bersama Deputy Head of SECO Indonesia Andrea Zbinden dan Director of Environment USAID Indonesia Matthew Burton. Hadir pula pada kesempatan tersebut Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Air Minum Ade Syaiful, DCOP USAID IUWASH PLUS Alifah S. Lestari, Ketua Umum PERPAMSI Rudie Kusmayadi, dan perwakilan dari Politeknik/Universitas, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta lembaga donor termasuk Bank Dunia.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Sebagai upaya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia salah satunya dengan membangun embung. Salah satu embung yang baru dimulai pembangunannya adalah Embung Sanur di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Bali sebagai daerah konservasi air serta pariwisata di Kota Denpasar.

“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Maryadi Utama mengatakan, sebagai daerah konservasi air, embung ini akan menampung serta mereduksi air banjir yang bermuara di Tukad Loloan dan Tukad Enjung. Menurutnya, pembuatan embung ini merupakan usulan dari Pemkot Denpasar kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pasar Badung pada tanggal 18 Mei 2019 lalu.

“Pembangunan embung ini merupakan Program Direktif Presiden RI, dan menurut arahan Menteri PUPR agar embung Sanur segera dibangun,” kata Maryadi dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Embung Sanur, Kamis (27/5/2021) lalu.

Dikatakan Maryadi, pembangunan embung Sanur ini akan dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama dilakukan tahun anggaran 2021 dan tahap kedua menggunakan anggaran tahun 2022.

“Kontrak pembangunannya telah dilaksanakan pada 31 Maret 2021 dengan progres mencapai 2,35%. Pembangunan dilaksanakan Kontraktor Pelaksana PT. Undagi Jaya Mandiri, serta Konsultan Supervisi PT. Gaharu Sempana KSO PT. Kencana Adhi Karma dengan total biaya sebesar Rp 14,601 miliar berasal dari APBN Kementerian PUPR,” tutur Maryadi.

Pembangunan Embung Sanur dilaksanakan diatas lahan Tahura kurang lebih 2,3 ha dengan luas kolam Embung sebesar 0,96 hektar, dengan Kapasitas Tampungan 34.500 m3. “Tinggi tanggul dari dasar tampungan yakni 5.18 meter. Sehingga dengan pembangunan embung ini bisa mereduksi banjir, sebagai daerah konservasi air dan pariwisata di Kota Denpasar,” kata Maryadi.

Ia menjelaskan, untuk di tahun 2021 pekerjaan akan difokuskan pada penyelesaian bentuk embung dan pembangunan tiang pancang. Sedangkan penataan lanjutan termasuk pembangunan sarana penunjang akan dilakukan tahun 2022.

Menurutnya di sekeliling embung akan dibangun jogging track sepanjang 1.5 meter yang juga dilengkapi gazebo. Sehingga selain menanggulangi banjir di wilayah Sanur khususnya wilayah Bumi Ayu Sanur dan Sekuta, juga menjadi daya tarik wisata di Denpasar.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan setiap musim hujan terutama dengan durasi lebih dari 3 jam, kawasan Bumi Ayu Sanur dan Sekuta selalu terjadi genangan.

“Kami atas nama masyarakat Kota Denpasar mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah menindaklanjuti usulan kami ini. Nantinya, selain menjadi pengendali banjir, embung ini akan menjadi obyek pariwisata Kota Denpasar Desa Sanur. Kami doakan untuk tahap pembangunan I dan II pembangunan ini berjalan dengan lancar,” ujarnya. (*)