Jakarta,MMCIndonesia.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik memastikan prosesi pelantikan Bupati/Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada akhir Februari 2021 mendatang akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Sesuai rencana, pelantikan tersebut akan dilakukan oleh gubernur secara virtual.

Akmal menekankan, pelantikan secara virtual itu dilakukan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, dengan mengurangi kegiatan tatap muka dan mobilitas di daerah. Cara itu, kata Akmal, dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Nanti rencananya agar juga tidak melanggar ketentuan pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwasanya Bupati/Walikota dilantik di ibukota provinsi, dengan Gubernur yang akan melantik tetap berada di ibukota provinsi,” ujar Akmal pada konferensi pers seputar Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lobi Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (17/02/2021).

Akmal juga mengingatkan agar jumlah tamu undangan yang menghadiri pelantikan dibatasi. Misalnya, dengan maksimal kehadiran 25 orang dalam satu ruangan. Hal ini sesuai dengan semangat untuk memerangi pandemi Covid-19.

“Kita dapat memahami betapa banyaknya pergerakan dari kabupaten/kota ke provinsi, ketika pelantikan kita laksanakan di ibukota provinsi, sehingga tidak relevan dengan semangat kita untuk memerangi Covid-19,”tandasnya.

Lebih lanjut, keserentakan pelantikan bupati/walikota juga dinilai sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kita membangun keserentakan ini adalah amanat Undang-Undang. Kita melaksanakan ini sebagai langkah untuk memerangi Covid-19, jadi agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,”imbuhnya(hms)

MMCIndonesia.id – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat positif.

“HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, saat Konferensi Pers HPSN 2021, secara virtual, Kamis (18/2).

Vivien menyampaikan sudah saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif.

“Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi,” katanya.

Hal tersebut didukung data terkini, dimana pengelolaan sampah termasuk salah satu sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, sektor ini justru mengalami pertumbuhan positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal, menyampaikan Peringatan HPSN 2021 mengambil tema “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”. Adapun penyelenggaraan puncak peringatan HPSN 2021 rencananya dilaksanakan secara hybrid pada 22 Februari mendatang.

“Nanti pada puncak peringatan HPSN, ada serangkaian kegiatan terkait konten substansi pengelolaan sampah, penghargaan bagi pemda dan tokoh-tokoh yang berkontribusi penting, dan peluncuran Sistem Informasi HPSN. Selain itu, kami mencoba membuat agenda sepanjang 2021 berupa virtual exhibition, yang dapat memberikan gambaran kepada publik mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dari hulu ke hilir,” terang Novrizal.

HPSN mengingatkan Bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya. Persoalan sampah merupakan persoalan serius dan multidimensi, sehingga diperlukan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus.

Di akhir konferensi pers, Vivien mengajak media turut berperan dalam mengedukasi publik dalam pengelolaan sampah yang baik, dimulai dengan memilah sampah dari rumah.

“Dalam mengatasi persoalan sampah, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan,” pungkasnya(*)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang merupakan forum perumusan awal perencanaan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022 sebelum dilaksanakannya Konsultasi Regional (Konreg). Pleno Hari Pertama Rakorbangwil ini diselenggarakan secara daring dan luring di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (17/2/2021).

“Rakorbangwil Bidang PUPR ini sangat penting mengingat Kementerian PUPR ingin memastikan investasi infrastruktur benar-benar berperan menjadi pendorong tercapainya target Pemerintah. Hal ini dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan kawasan-kawasan prioritas. Melalui forum ini saya harap akan tercipta kolaborasi, sinergi dan komitmen yang kuat dari Kementerian/Lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan nasional, kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga dibutuhkan, sehingga dalam Rakorbangwil ini Kementerian PUPR mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/BPN sebagai narasumber.

Dikatakan Fatah, dalam setahun ini semua negara termasuk Indonesia merasakan dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan sektor produktif dan kontraksi ekonomi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan multiplier effect yang mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Kementerian PUPR sendiri terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan perumahan. Untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi, Kementerian PUPR telah membangun 46 bendungan pada akhir 2020 dan akan diselesaikan sebanyak 61 bendungan yang akan menyediakan pasokan air baku hingga 50 m3/detik hingga 2024.

Sementara di bidang konektivitas untuk memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional, Kementerian PUPR telah membangun 246 km jalan tol dan 463 km jalan nasional yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2024, ditargetkan akan terbangun 2.500 km jalan tol serta 3.000 km jalan nasional.

“Untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak, pada tahun 2020 Kementerian PUPR telah membangun SPAM 1.874 liter/detik.Hingga 2024 nanti, diharapkan dapat mencapai pemenuhan akses air minum sebesar 100% dan sanitasi layak 90%. Di sektor perumahan, hingga 2024 ditargetkan akan terbangun rumah swadaya mencapai 813.660 unit,” ujar Fatah.

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dipenuhi hanya oleh APBN, terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur, melalui kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga termasuk Pemda sehingga menghasilkan infrastruktur yang efektif dan efisien. Di samping itu diperlukan berbagai inovasi alternatif pembiayaan atau creative financing untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, bendungan dan infrastruktur permukiman.

Turut hadir dalam acara ini Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala BPSDM Sugiyartanto. (*)

JAKARTA,MMCIndonesia.id – Meraih predikat A atau kategori Pelayanan Prima dalam evaluasi pelayanan publik bukan perkara mudah bagi jajaran Polres. Namun Polrestabes Palembang dan Polres Sleman membuktikan bahwa inovasi dan komitmen melayani, bisa membawa layanan kepolisian menjadi lebih baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Kapolrestabes Palembang Kombes Irvan Prawira menjelaskan, jajarannya membiasakan perubahan budaya melayani. Dibawah komandonya, Polrestabes Palembang menciptakan suatu sistem yang mempersempit celah penyelewengan.

“Kita ciptakan sistem yang tidak dapat ‘diakali’ dalam semua layanan kami, terutama layanan SIM dan SKCK,” ungkap Kombes Irvan, usai Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/02).

Ia juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan jajarannya atas bimbingan kepada Polrestabes Palembang. Penghargaan bagi Polrestabes Palembang, dianggap sebagai motivasi agar selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Lebih dari itu, Irvan mengatakan bahwa jajarannya berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan Pemerintah Kota Palembang. Polrestabes Palembang menempatkan banyak layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang untuk mempermudah masyarakat.

Dengan layanan di MPP yang terintegrasi, masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mendapat banyak layanan dan perizinan. Terlebih, MPP Kota Palembang adalah yang terbesar se-Indonesia, yang juga menyediakan layanan drive thru SIM dan SKCK. Atas perjuangan dan komitmen tersebut, Polrestabes Palembang berhasil meraih kategori Pelayanan Prima untuk pertama kalinya.

Ia pun berpesan kepada seluruh Polres yang belum mendapat nilai A, agar terus berusaha meningkatkan inovasi di sektor pelayanan publik. “Hal ini bukan perlombaan, tapi meningkatkan motivasi dan keyakinan kita bahwa apapun usaha yang kita lakukan dihargai pimpinan, dihargai bangsa,” tegasnya.

Cerita lain diungkapkan Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto. Polres di wilayah Polda D.I Yogyakarta tersebut juga berhasil meraih predikat Pelayanan Prima untuk pertama kalinya. Naik dari tahun sebelumnya, yakni predikat A- atau kategori Sangat Baik.

Ia mengakui, hasil ini bukan hal mudah dan melalui proses panjang. “Di masa pandemi Covid-19 ini kami bisa memperbaiki kekurangan kami terkait pelayanan publik yang disesuaikan dengan kondisi pandemi,” jelas Anton.

Perubahan signifikan di Polres Sleman adalah penggunaan one web service, terutama di fungsi terkait layanan lalu lintas. Dalam web tersebut, masyarakat bisa mengakses seluruh pelayanan kepolisian dari gawainya masing-masing.

Anton mengajak seluruh jajaran Polres di seluruh Indonesia untuk menciptakan inovasi yang mempermudah akses masyarakat. “Kita juga harus ikhlas, bersiap diri dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Perlu diketahui, layanan Polres terutama pada SIM dan SKCK, dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya. Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017. Enam aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. (hms)

JAKARTA,MMCIndonesia.id – Sebanyak 12 Polres meraih predikat A atau kategori Pelayanan Prima, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Atas prestasi itu, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin optimis bahwa Kepolisian bisa mencapai Polri yang Presisi.

Presisi merupakan tagline atau program besar yang dicanangkan Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dihadapan para anggota Polri secara virtual diseluruh Indonesia dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/02).

“Momen apresiasi layanan Polri ini saya nilai penting sebagai sarana perbaikan kinerja kelembagaan Polri, dalam rangka transformasi untuk mewujudkan Polri presisi,” jelasnya. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh lembaga Kepolisian harus dapat menjadi role model atau percontohan bagi lingkungan Polri itu sendiri maupun bagi instansi pemerintah penyelenggara layanan.

Wapres mengucapkan selamat kepada unit penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro yang telah berhasil menerima penghargaan yaitu sebanyak 12 polres meraih kategori pelayanan prima, dan 40 polres dengan kategori sangat baik. Menurutnya penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian PANRB ini, bukan hanya merupakan hasil kinerja terbaik, melainkan sebagai indikator kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Disampaikan jika perkembangan dunia yang sangat cepat khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, harus diimbangi oleh kemampuan penyelenggara negara dalam menguasai dan beradaptasi dengan teknologi terkini, yang berdampak pada penentuan keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Lebih dari itu, kapasitas teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat yang membutuhkan relevansi kehadiran pemerintah dalam era teknologi 4.0 saat ini. Oleh karenanya Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Wapres, layanan publik yang prima merupakan salah satu tujuan program reformasi birokrasi yang merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi indonesia maju. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, birokrasi yang profesional dan akuntabel.

“Saya yakin polri sebagai lembaga penegak hukum dapat menjadi contoh terdepan dalam melaksanakan reformasi serta mewujudkan integritas dan profesionalisme baik secara kelembagaan maupun SDM-nya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas. Wapres mengajak segenap jajaran Kepolisian di seluruh indonesia untuk tetap semangat dan terus berkarya bagi bangsa dan negara.

Pada akhir arahannya, ia juga mengingatkan agar selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat, dan diharapkan anggota Polri dapat menjadi pelopor dan penggerak hidup sehat bagi masyarakat. Dan bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh penghargaan, dirinya berpesan agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota Polri yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Dihadapan anggota Polri, Menteri Tjahjo juga berpesan agar dapat menjaga citra baik pemerintahan, terlebih Polri sebagai lembaga penegak hukum yang humanis dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya membangun soliditas dan kerja sama dengan sesama lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas sebagaimana dicontohkan oleh Kapolri. “Saya juga mengapresiasi semangat jajaran Polres/Polresta/Polrestabes yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dengan respon yang positif,” ucapnya.

Namun demikian, dirinya mengingatkan anggota agar tidak berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun terus melakukan transformasi pelayanan, menumbuhkan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta selalu tanggap dan waspada terhadap kondisi sekitar. (byu/MENPANRB)