Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas PKK. Hal itui disampaikannya pada Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

Dikatakan Mendagri, meski PKK telah memiliki 10 (sepuluh) Program utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing. Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya. Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” beber Mendagri.

Tak hanya itu, Mendagri juga menuturkan, pandemi Covid-19 tidak mengurangi upaya penguatan perlindungan terhadap ibu hamil dan anak. Sebab Pemerintah telah menetapkan kesehatan ibu dan anak menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan. Salah satunya melalui Proyek Prioritas Strategis (major project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

“Kemudian kematian ibu hamil dan anak-anak bayi, ini juga harus diturunkan, artinya harus ada perhatian terhadap masalah ibu hamil, menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi dan stunting dengan membuat terobosan untuk menambah gizi, asupan bagi ibu hamil dan bayi-bayi,” jelasnya.

Setelah memprioritaskan program tersebut, barulah Mendagri meminta PKK untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan lainnya.

“Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk secara nasional, baru kemudian yang lain yaitu masalah yang berhubungan untuk membantu keluarga agar mereka lebih sejahtera,” pungkasnya.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian melantik Ivo Sugianto Sabran sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2024. Pelantikan berlangsung di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Pelantikan ini sebagai tindak lanjut atas dilantiknya Sugianto Sabran sebagai Gubenur Kalimantan Tengah. Sugianto merupakan calon petahana yang kembali terpilih pada gelaran Pilkada Serentak 2020. Selain sebagai gubernur, Sugianto juga menjadi pembina bagi TP-PKK Kalimantan Tengah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Ibu sebagai Ketua Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Tri.

Tri mengimbau, agar pengurus TP-PKK Kalimantan Tengah segera menyusun program kerja, baik untuk tahun 2021 maupun 2022. Program kerja tersebut bakal didukung oleh TP-PKK Pusat dengan ikut di dalam pedoman umum anggaran, sehingga kesulitan pelaksanaan program yang kerap dihadapi oleh daerah bisa teratasi. Dia berharap, program kerja tersebut dapat meningkatkan kinerja PKK Provinsi Kalimantan Tengah.

“Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu laksanakan dengan program kerja baru akan terus meningkatkan kinerja PKK di wilayahnya,” katanya.

Tri menambahkan, dengan kembali terpilihnya Ivo Sugianto sebagai Ketua TP-PKK Kalimantan Tengah diharapkan dapat melanjutkan kesukseskan dan capaian kerja yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Tri juga mempersilakan kepada Ivo bila hendak melanjutkan maupun mengubah susunan kepengurusan TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, Tri mengingatkan agar TP-PKK di daerah termasuk Kalimantan Tengah dapat menggelar Rapat Kerja Daerah untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TP-PKK Pusat. Sebelumnya, TP-PKK Pusat telah menggelar Rakernas pada Maret 2021 lalu. Rakernas ini telah menghasilkan  Rencana Induk dan Strategi Gerakan TP-PKK untuk periode 2021-2024.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan negara-negara di Benua Afrika. Berkaitan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadiri gelaran Africa Day 2021 sebagai Tamu Kehormatan di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Menteri Basuki menyampaikan pentingnya hubungan antar negara-negara Afrika dan Indonesia.

“Afrika adalah prioritas kami dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan berbagai upaya seperti bantuan pembangunan serta kolaboratif upaya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Afrika,” kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki hubungan dan persaudaraan Indonesia dengan negara-negara Afrika dimulai pada Konferensi Asia-Afrika yang diadakan pada tahun 1955 sebagai tonggak persatuan negara-negara Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme, sekaligus membuka pintu kerjasama dalam bidang ekonomi dan budaya diantara negara-negara Asia dan Afrika.

Dalam acara ini Menteri Basuki menyampaikan selamat atas terselenggaranya African Day 2021.

“Saya mewakili Rakyat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat atas terselenggaranya Africa Day 2021 yang merupakan hari berdirinya Organization of Africa Unity (OAU) pada tahun 1962 dengan tujuan untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh Afrika,” ujar Menteri Basuki.

Duta Besar Aljazair untuk Indonesia dan Ketua Korps Diplomatik Negara-negara Afrika, Aziria Abdelkader menyampaikan bahwa Africa Day 2021 bertujuan untuk merekatkan komunitas Afrika di Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan ketertarikan negara-negara Afrika dalam memperkuat hubungan diplomatik serta pengetahuan dalam bidang konstruksi.

“Melalui Africa Day 2021, kami menyampaikan ketertarikan dan kesiapan negara-negara Afrika untuk bekerjasama dengan lebih baik lagi antara negara-negara Afrika dan Indonesia,” ungkapnya.

Africa Day 2021 turut dihadiri oleh Ketua BIN Budi Gunawan, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Bagus IK, Deputi Gubernur DKI Jakarta Dadang Solihin, Divisi Keamanan Luar Negeri POLRI Johan Asadoma, dan Perwakilan negara-negara Benua Afrika. (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berbenah dan memperbaiki diri sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pencegahan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR memulai pencanangan pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di delapan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan satu Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengusulkan 45 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, yang terdiri dari 12 unit kerja Ditjen Bina Marga, 11 unit kerja BPSDM, 6 unit kerja Ditjen Cipta Karya, 3 unit kerja Ditjen Perumahan, 4 unit kerja Ditjen Sumber Daya Air dan 9 unit kerja Ditjen Bina Konstruksi. Sembilan unit kerja Ditjen Bina Konstruksi terdiri dari BP2JK Sumatera Utara, BP2JK Sumatera Selatan, BP2JK DKI Jakarta, BP2JK Jawa Barat, BP2JK Jawa Tengah, BP2JK Jawa Timur, BP2JK Bali, BP2JK Sulawesi Selatan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta.

“Pilot project pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta penanganan penerapan SMAP bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan korupsi, apapun sistemnya kalau niatnya masih ada pasti korupsi akan terjadi.

Saya ingin mengajak kita semua untuk berhati-hati,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada sambutan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP di Ditjen Bina Konstruksi, Selasa (25/5/2021).

Dikatakan Menteri Basuki salah satu strategi pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian PUPR adalahh dengan membentuk unit pengadaan barang dan jasa, yakni BP2JK di 34 provinsi.

“Tugas Kementerian PUPR hanya membelanjakan uang negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa, ini sangat strategis. Di sinilah harus dipilih orang yang tangguh, tidak hanya smart dan kompeten tetapi hatinya berniat baik untuk melaksanakan amanah tersebut. Saya minta kepada BP2JK untuk bekerja dengan niat yang baik,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan sebagai wajah Kementerian PUPR, BP2JK yang tersebar di seluruh Indonesia, harus memiliki profesionalisme dan menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat kepada Kementerian PUPR.

Kedepannya, seluruh BP2JK menerapkan SNI ISO 37001:2016 SMAP sebagai bentuk pengendalian intern dan dalam penguatan dari tekanan dari pihak internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas tender/seleksi.

Di samping itu, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik.

“Kalau _legacy_ berupa jalan, jembatan atau gedung siapa saja bisa buat, saya ingin mewariskan organisasi yang kredibel, kompeten dan orang-orang yaanh amanah” ungkap Menteri Basuki.

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto mengatakan tujuan pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan pencanangan SMAP ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Tujuan akhir bukan label Zona Integritas dan SNI ISO 37001:2016 SMAP, tetapi bagaimana kita menerapkan budaya kerja anti suap sebagai bagian dari iProve dan komitmen anti KKN Kementerian PUPR sehingga kita bisa bekerja dengan aman dan selamat sesuai target capaian yang telah ditetapkan,” ujar Trisasongko.

Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyakini Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang memiliki komitmen tinggi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mewujudkan Zona Integritas.

“Hal ini terlihat dari pelaporan keluhan publik Kementerian PUPR pada 2018-2020 hanya 2%. Laporan yang masuk rata-rata mengenai keluhan kondisi jalan rusak di daerah,” ujar Najih.

Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SMAP adalah salah satu upaya strategi dalam pencegahan korupsi. Hal ini diharapkan menjadi _role model_ dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan menegakan integritas, serta pelayanan publik Kementerian PUPR yang berkualitas.

Penerapan Zona Integritas dan SMAP dilaksanakan terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersamaan dengan manajemen resikonya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Keberhasilan penerapan Zona Integritas dan SMAP ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari hulu ke hilir untuk memastikan keberhasilan penerapannya dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Sebelumnya, pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR melalui Balai Teknologi Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM. (*)

MMCIndonesia.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menargetkan kontribusi UMKM ke PDB maupun target ekspor meningkat. Terutama melalui pola kerja sama kemitraan lembaga dan e-commerce.

Salah satunya upayanya diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenkopUKM dengan PT Mitra BUMDES Nusantara (MBN), terkait terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Serta MoU antara MBN dengan PT Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT Gerbang Nusantara dan Direktur PT Nusapangan Sukses Makmur.

Sekretaris KemenkopUKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, penting bagi terwujudnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen. Di 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.

“Sementara kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen, di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak,” ucapnya dalam acara penandatanganan MoU dengan MBN di Jakarta, Selasa (25/5).

Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN, meliputi pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global. “Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan. Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal. “Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat,” terang Arif.

Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperas dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.

Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.

“Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM,” imbuh Arif.

Di kesempatan yang sama, Dirut Mitra BUMDES Nusantara, Wiyoto menuturkan, MBN dibentuk pada 2017 dari berbagai lintas Kementerian dan BUMN, di mana MBN didirikan sebagai agregator industri, serta offtaker dari produksi pangan dari koperasi dan UMKM.

“Dalam menjalankan peran agregator dan offtaker, kami menjalin kerja sama penjualan ritel, Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), dengan mitra enabler platform digital Ralali.com dan Gerbang Transaksi nusantara,” ujarnya.

Wiyoto menjelaskan, di tahap awal, pola kerja sama ini akan dilakukan di Jabodetabek dengam melibatkan 1.000 koperasi dan UMKM. Mereka akan diberikan aplikasi, sebagai saran melakukan penjualan dan mendapat laporan keuangan secara langsung.

“Sehingga ini menjadi, persyaratan kemudahan dalam transaksi di perbankan. Ke depan ta hanya di Jabodetabek, rencananya akan dilakukan hal serupa di kota-kota besar lainnya,” jelas Wiyoto.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Satu tahun pandemi Covid-19 tidak membuat kontribusi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengendur. Meski harus melakukan penyesuaian dalam berbagai pelaksanaan kegiatan, DWP Kementerian PANRB konsisten melaksanakan aktivitas sosialnya.

“Meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan kita secara langsung, silaturahmi dapat tetap terjaga, kita juga konsisten melakukan beragam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Penasihat DWP Kementerian PANRB Erni Guntarti Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan dalam halalbihalal Idulfitri 1442 H DWP Kementerian PANRB secara virtual, Selasa (25/05).

Dalam pertemuan tersebut, istri Menteri PANRB Tjahjo Kumolo ini juga mengimbau agar pengurus dan anggota DWP turut serta dalam menyosialisasikan pentingnya menaati protokol kesehatan dan menerapkan 5 M di lingkungannya.

“Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan sebisa mungkin kurangi mobilitas, adalah hal yang harus terus dengan ketat kita terapkan dan ingatkan pada orang-orang sekitar kita,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Ketua Umum DWP Kementerian PANRB Endang F. Atmaji, sampai dengan Mei 2021, DWP Kementerian PANRB secara konsisten memberikan santunan untuk anak yatim dan santunan biaya pendidikan. DWP Kementerian PANRB juga membagikan bingkisan Hari Raya Idulfitri 1442 H untuk pegawai golongan I dan PPNPN di lingkungan Kementerian PANRB.

“Semangat kita untuk membantu masyarakat dan terutama rekan-rekan pegawai di Kementerian PANRB di masa pandemi Covid-19 ini harus terus meningkat, karena masih banyak sekali yang memerlukan uluran tangan kita,” terang Endang.

Pada kesempatan tersebut, Endang F. Atmaji juga memperkenalkan tiga pengurus baru DWP Kementerian PANRB. Ketiganya adalah Ratih Erwan, istri dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto; Ernitasari Alex, istri dari Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni; dan Sri Ningsih Imanuddin, istri dari Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Muhammad Imanuddin.

Hadirnya tiga pengurus baru ini diharapkan dapat memberikan semangat baru pada DWP Kementerian PANRB dalam kiprahnya sebagai organisasi yang mewadahi istri aparatur sipil negara. “Saya berharap dengan bergabungnya pengurus dan anggota baru ini bisa semakin memperkuat kiprah DWP untuk sama-sama meningkatkan sumbangsih demi bangsa dan negara,” tutup Endang. (rum)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Dirjen Dukcapil, Kemendagri Zudan Arif Fakrullah (ZAF) mengungkapkan responnya atas hasil kunjungan sidak ke sejumlah kabupaten di DIY, Jawa Barat dan Jawa Tengah selama lima hari sejak tanggal 19 hingga 23 Mei 2021.

Secara umum, kualitas layanan Adminduk meningkat saat dirinya turun di 12 kabupaten/kota, yakni sejak hari pertama ke Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung Barat. Hari kedua di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis. Hari ketiga Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap. Hari ke-4
Kabupaten Bantul, serta hari ke-5 ke Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

“Layanan makin cepat hanya hitungan menit, kantor bersih, toilet bersih. Buat yang belum bersih tolong Sekretaris Dinas tolong perhatikan kebersihan kantor termasuk toilet harus bersih dan kering. Arsip ditata yang baik. Dicek jangan ada tempelan kertas di tembok. Buat pengumunan dengan cara yang lebih baik,” pesan Dirjen ZAF.

Begitu juga Tanda Tangan Elektronik berjalan baik, meski Kadis sedang tidak ada di kantor dokumen kependudukan selesai. Tidak ada daerah yang kehabisan blanko. Semua tercukupi sehingga print ready record (PRR) atau data KTP-el siap cetak, dengan cepat dan langsung dicetak.

Untuk mencegah ‘kasus’ tidak baik, seperti di Kabupaten Tasikmalaya dan Cilacap, yakni PRR tidak langsung dicetak,
Dirjen ZAF mengajak para Kadis agar tak segan mengecek seluruh layanan.

“Kadis jangan bergaya bossy, jangan cuma tunggu laporan, cek ke lapangan bahkan hingga ke UPT apakah masih ada pungli dan calo serta persyaratan tambahan. PRR yang bisa dicetak segera habiskan hari itu. Cek ribbon, bila habis pimpinan cari solusi, pinjam ke daerah lain yang masih ada atau minta tolong ke pusat,” kata Dirjen ZAF saat memberi arahan rinci dalam Rakernas Dukcapil melalui zoom yang diikuti oleh Kadis, Sekdis, Kabid Piak, ADB dan Operator (Selasa, 25 Mei 2021)

Kepada Kadis Dukcapil Provinsi, Dirjen ZAF tak lupa berpesan tentang tugas yang kerap dilupakan.

“Banyak Kadis Provinsi merasa tidak punya kerjaan. Padahal di PP 40 Tahun 2019 tugas Dinas Dukcapil Provinsi ada 15.

Tugas provinsi sebagai daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Saya minta Kadis Provinsi harus lebih aktif lagi.

Banyak Kadis Provinsi tidak bekerja maksimal, sehingga merasa tidak punya kerjaan. Padahal kerjaan banyak sekali, tetapi tidak dikerjakan. Terima kasih buat Kadis provinsi yang sudah menjalankan tugasnya,” pungkas Dirjen ZAF.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Untuk semakin menyebarkan populasi burung curik bali, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) kembali melepas 54 ekor burung curik bali ke alam. Pelepasliaran ini dilaksanakan di areal Teluk Brumbun sebanyak 40 ekor  dan Labuan Lalang sebanyak 14 ekor, Selasa, 25 Mei 2021.

Burung-burung tersebut berasal dari hasil pengembangbiakan di Suaka Satwa Curik Bali dan dari restocking burung yang diserahkan oleh penangkar burung dari Provinsi Jawa Tengah.

Burung curik bali merupakan satwa endemik yang diperkiraan populasi awalnya berjumlah 300 – 900 ekor yang menyebar di pesisir Utara dan Selatan Pulau Bali Bagian Barat, mulai dari Desa Seririt Kabupaten Buleleng sampai dengan Desa Melaya Kabupaten Jembrana seluas 300 km persegi.

Namun pada tahun 1900-an curik bali hanya dijumpai di kawasan TNBB dengan jumlah populasi yang sangat rendah. Di tahun 2001 hanya tersisa 6 (enam) ekor. Hal ini menjadi pertimbangan International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak tahun 1966, mengklasifikasikan curik bali sebagai satwa yang hampir punah (critical endanger). Selanjutnya Pemerintah Indonesia pada tahun 1970 memasukkan burung curik bali sebagai satwa dilindungi.

Atas upaya konservasi intensif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan hasil monitoring pada bulan Desember 2020, burung curik bali di habitat alami kawasan TNBB berjumlah lebih dari  341 ekor. Jumlah ini meningkat secara signifikan setiap tahunnya dari base line data tahun 2015 sejumlah 57 ekor. Berturut – turut dari  tahun 2016 berjumlah 81 ekor; tahun 2017 berjumlah 109 ekor; tahun 2018 berjumlah 184 ekor dan; tahun 2019 berjumlah 256 ekor.

“Burung curik bali kini tidak hanya dijumpai di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat. Burung ini dalam 2 (dua) tahun terakhir, mulai terlihat memperluas daerah jelajah habitat hingga di daerah  penyangga kawasan TNBB,” ujar Kepala Balai TNBB, Agus Ngurah Krisna K, saat acara pelepasliaran.

Agus menambahkan jika berdasarkan hasil pantauan petugas dan laporan masyarakat, dijumpai kelompok-kelompok burung curik bali yang menetap atau hanya mencari makan dan bermain di kebun, pekarangan rumah dan di areal Hutan Produksi yang terdapat usaha agroforestry Perhutanan Sosial oleh masyarakat.

“Di Dusun Klatakan Desa Melaya dijumpai 20 (dua puluh) ekor burung curik bali, di Desa Sumberklampok 5  (lima) ekor, Hutan Produksi dijumpai 88 (delapan puluh delapan) ekor, di Desa Pejarakan dijumpai 4 (empat) ekor dan 10 (sepuluh) ekor di Desa Gilimanuk. Bahkan pernah ada laporan masyarakat terkait keberadaan burung curik bali hingga  di Desa Pemuteran yang berjarak 8 km dari kawasan TNBB,” ungkapnya.

Fenomena penyebaran burung curik bali ini diterima sangat baik oleh masyarakat sekitar, mereka bahkan merelakan buah – buahan yang ada di kebunnya dimakan. Di sisi lain terjadi simbiosis mutualisme ditunjukkan melalui  interaksi burung dengan hewan ternak, serta  memakan ulat dan serangga yang menjadi hama tanaman palawija petani.

“Meningkatnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di alam tidak terlepas dari hubungan harmonis yang terjalin antara Balai TNBB dengan masyarakat dan para pihak lainnya sekitar kawasan. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan, peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan usaha ekonomi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut antara lain 6 (enam) kelompok penangkar curik bali, 3 (tiga)  kelompok kemitraan konservasi, kelompok tani dan kelompok – kelompok wisata alam,” jelas Agus.

Burung – burung yang dilepasliarkan telah melalui proses habituasi selama lebih dari 4 (empat) bulan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya dan juga telah diperiksa kesehatannya.

Pelepasliaran curik bali ini dilaksanakan di Labuan Lalang dengan dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Genetik Dit. KKH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buleleng, MUSPIKA Kecamatan, Pemerintah Desa dan Adat, kelompok – kelompok masyarakat dan para pihaknya lainnya.

Pada kesempatan ini juga diserahkan Piagam Penghargaan Dirjen KSDAE  oleh Kepala Balai TNBB kepada  4 (empat) kelompok masyarakat sebagai apresiasi atas dukungan dalam pengelolaan TNBB.(*)

MMCIndoneaia.id -Sebanyak 145 ekor tukik yang terdiri dari 29 ekor Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) dan 116 ekor Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) dilepasliarkan di pantai Taman Wisata Alam (TWA) Air Hitam, Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Minggu, (23/05/2021).

Pelepasliaran tukik (anakan penyu) ini merupakan rangkaian kegiatan Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2021 dan Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei.

Kepala BKSDA Bengkulu yang diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Suharno mengungkapkan jika Tukik-tukik yang dilepasliarkan merupakan hasil dari program konservasi penyu di TWA Air Hitam yang dikemas dalam perjanjian kerjasama antara BKSDA Bengkulu dengan Yayasan SIPEF Indonesia tentang Penguatan Fungsi kawasan melalui Konservasi Penyu di TWA Air Hitam Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang ditandatangani para pihak pada tanggal 14 Maret 2018 yang lalu.

“Selain BKSDA Bengkulu dan Yayasan SIPEF, perjanjian ini juga ditanda-tangani bersama kelompok masyarakat, seperti Kelompok Pemuda Pemudi Peduli Alam dan Lingkungan Hidup (KP3ALH) Air Hitam dan Kelompok Masyarakat Pelestari Penyu (KMPP) Sinar Laut yang menjadi motor penggerak program ini,” ujarnya

Suharno juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik kepada seluruh pihak/institusi serta seluruh masyakarat dan kelompok masyarakat yang telah berperan aktif dan mendukung upaya konservasi satwa liar dilindungi jenis penyu. “Semoga dengan upaya-upaya konservasi yang telah dilakukan dapat terus dilanjutkan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga”, ungkapnya.

Penyu Belimbing dan Penyu Lekang termasuk dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Sementara itu berdasarkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), semua jenis penyu laut telah dimasukan dalam appendix I, yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil dilarang. Badan Konservasi dunia IUCN juga telah memasukkan penyu belimbing, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan sebagai golongan satwa yang terancam punah.

Hadir pada acara pelepasliaran tukik ini Wakil Bupati Mukomuko Wasri, Perwakilan DPRD, Polres, Kodim 0428, Danpos TNI AL, KPHP Mukomuko, serta segenap unsur Forkompinda, tokoh masyarakat dan siswa sekitar kawasan TWA Air Hitam.(*)