Tanjungpinang, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau melakukan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada tahun 2021 di Kota Tanjungpinang. Optimalisasi dilakukan dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 577, sehingga cakupan pelayanan Kota Tanjungpinang bertambah dari sebelumnya 879 SR menjadi 1.456 SR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan.

Dengan tersedianya sarana air minum layak diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang hidup bersih untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus mengurangi risiko penyakit yang berdampak pada kesehatan serta memperkecil kasus gizi buruk dan stunting.

Kepala BPPW Kepulauan Riau Albert Reinaldo mengatakan, pembangunan Unit Sistem Produksi SPAM SWRO Tanjungpinang berkapasitas 2 x 25 liter/detik
dilaksanakan pada tahun 2012-2013 lalu dan dilanjutkan optimalisasi pada tahun 2021 untuk penyempurnaan baik penambahan jaringan maupun pergantian bagian-bagian elektrik mekanikal.

“Kementerian PUPR membangun SPAM SWRO ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang telah dilaksanakan PDAM Tirta Kepri. SPAM SWRO berkapasitas total 50 liter/detik ini merupakan terbesar di Indonesia yang mengolah air laut sehingga menjadi air tawar,” ujar Albert.

Selain SWRO yang dibangun Kementerian PUPR, akses air minum di Kota Tanjungpinang juga didukung oleh 2 lokasi instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh PDAM Tirta Kepri, yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Pulai dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Gesek dengan masing-masing zona jaringan distribusi pelayanan.

Albert mengungkapkan, optimalisasi SPAM SWRO Tanjungpinang telah mulai dilaksanakan sejak 20 Januari 2021 dengan alokasi pembiayaan Rp 7,68 miliar. “Progres fisik yang sudah terlaksana sampai saat ini sebesar 39,08% dan ditargetkan untuk selesai pada 17 September 2021,” ujarnya.

Lingkup kegiatan optimalisasi yang dilakukan yaitu pekerjaan unit Dissolved Air Flotation (DAF), pekerjaan unit SWRO, pekerjaan unit instrumentasi, serta pekerjaan unit distribusi yang terdiri dari jaringan pipa distribusi (pipa HDPE) dan Sambungan Rumah (SR).

Priscilla (37), salah satu warga Kota Tanjungpinang mengakui bahwa terjadi peningkatan kualitas air minum setelah adanya SPAM SWRO yang dibangun Kementerian PUPR. “Dulu itu airnya kurang jernih dan airnya agak kekuning-kuningan. Selain itu juga, mengalir itu belum tentu setiap hari. Jadi terkadang 3 hari, 4 hari, kadang bisa satu minggu juga belum tentu mengalir. Jadi kesulitan air sangat lumayan dirasakan. Setelah ada SWRO saya rasakan sudah baik, kualitas airnya juga sangat jernih” ujarnya.

Lili, warga Kota Tanjungpinang lainnya juga mengaku senang dan puas dengan adanya pasokan air dari SPAM SWRO. “Sampai sekarang airnya sudah bersih, sudah tidak terasa asinnya juga. Sudah jernih betul” katanya. Keduanya berharap pengoperasian SPAM SWRO ke depannya tetap berjalan dengan baik dan kualitas air minum di daerahnya dapat ditingkatkan lagi. (*)

Kebumen, MMCIndonesia.id – Dalam rangka berperan serta didalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Kebumen, PT Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Jumat (21/5).

Bantuan diserahkan secara daring oleh Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita kepada Bupati Kabupaten Kebumen, Arif Sugiyanto ditengah agenda Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen.

VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sebagai BUMN Energi Nasional,

Pertamina tidak hanya berperan dalam menjalankan bisnis utamanya dalam menyalurkan energi kepada masyarakat, namun turut berkontribusi pada _public service_ dan _sustainability_ serta mendukung Pemerintah didalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) melalui program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Pertamina berkomitmen untuk menjalankan fungsinya melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan di seluruh wilayah operasional di seluruh Indonesia.

Pertamina senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami berterima kasih atas kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan Program TJSL Pertamina, semoga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat”, terang Arya dalam sambutannya.

Adapun Program TJSL yang dijalankan Pertamina berupa pembangunan arboretrum Kawasab Ekonomi Esensial (KEE) Hutah Mangrove, pengelolaan sampah serta penanggulangan abrasi melalui penanaman mangrove dan cemara udang.

Selain itu, Keterlibatan Pertamina dalam Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam pemetaan potensi kontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Poin 8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Poin 11 yaitu penanganan sampah kota, Poin 13 yaitu mengurangi perubahan iklim dan dampaknya, Poin 14 yaitu ekosistem lautan dan konservasi kawasan pesisir, serta Poin 15 yaitu ekosistem daratan, mengelola hutan serta menjaga keanekaragaman hayati, sebagai bagian implementasi ESG (Environmental, Social and Governance) untuk bisnis energi yang berkelanjutan.

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengungkapkan terima kasih atas bantuan Program TJSL yang telah diberikan Pertamina kepada Kabupaten Kebumen,

“Kami sampaikan terima kasih atas bantuan Program TJSL dari Pertamina kepada Kabupaten Kebumen. Bantuan seperti ini bukan satu atau dua kali ini saja, hal ini menunjukan Pertamina sangat berperan aktif pada pembangunan daerah khususnya pada pelestarian lingkungan hidup, saat ini kita mendapat bantuan mangrove, penguatan abrasi dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen.

Bentuk kolaborasi ini merupakan kerjasama yang baik antara Pertamina dan Pemerintah Kabupaten kebumen”, terang Arif Sugiyanto.

Kebumen, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi kepada PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) yang dibentuk tujuh BUMN sektor pangan, energi, dan keuangan sejak 2017.

“Mereka secara konsisten melakukan kemitraan strategis dengan masyarakat petani melalui sharing kepemilikan perusahaan, seperti PT Mitra Desa Kebumen (MDK) yang mengelola Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) untuk wilayah Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,” ujar Teten saat meninjau Sistem Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan M. Lutfi di Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (23/5/2021).

Menurut Teten, keberpihakan kepada para petani yang dapat meningkatkan kesejahteraannya perlu terus diupayakan.

“Program kolaboratif antar-Kementerian, seperti saat ini antara Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, dan secara implementatif dilakukan antar-pelaku usaha, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta, perlu dikawal dengan serius,” kata Teten.

Dengan demikian, proses penciptaan nilai tambah dari hulu ke hilir dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan
petani dan masyarakat.

MenkopUKM berharap, agar program kemitraan strategis ini dapat dikembangkan lebih masif lagi pada sentra-sentra produksi pertanian di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk komoditas beras dan komoditas pangan lainnya.

Teten menambahkan, model bisnis yang dicontohkan melalui pembentukan MDK yang dimiliki antara BUMDes Nusantara dengan para petani melalui Koperasi Produsen Migatani Lestari Mandiri perlu terus diperkuat kelembagaan koperasinya.

“Caranya, dengan ditingkatkan kualitas layanan koperasi terhadap anggotanya. Sehingga, bukan saja produktivitas petani semakin tinggi, namun semua kebutuhan petani dapat dipenuhi melalui keberadaan koperasi,” kata MenkopUKM.

Teten meyakini, jika manfaat yang dirasakan petani anggota koperasi semakin baik, maka partisipasi modal petani terhadap kepemilikan MDK akan semakin besar selama lima tahun ke depan.

“Itu sebagaimana tujuan dari adanya program Kewirausahaan Petani ini,” tegas Teten.

Lebih dari itu, lanjut Teten, koperasi sebagai lembaga pendidikan, yaitu dengan kewajiban memiliki dan mengelola Dana Pendidikan yang disisihkan dari SHU tiap tahunnya, juga dapat menjadi wadah yang tepat bagi tumbuhnya wirausaha anggota.

“Saya berharap program kolaboratif ini dapat secara intensif dikoordinasikan dan dimonitor melalui Unit Kerja Teknis di masing-masing kementerian. Di tempat kami, ada Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Kewirausahaan, dan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) yang dapat dikaitkan dengan program Kewirausahaan Petani melalui Koperasi,” jelas MenkopUKM.

Untuk diketahui, keberadaan SPBT ini merupakan wujud sinergi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara Bank Mandiri dan Pertamina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program kewirausahaan petani, yang bertujuan mengoptimalkan penjualan produk-produk pertanian.

Pembangunan SPBT di Kebumen merupakan yang pertama di Jawa Tengah. Sebelumnya sudah dibangun di 11 titik di Jawa Barat. Peletakan batu pertama saat itu dilakukan pada Oktober 2019.

Pembangunan SPBT merupakan tahapan dalam program mewirausahakan petani untuk mendukung petani setelah masa pra tanam dan tanam serta masa panen dan pascapanen.

SPBT ini didesain untuk membantu meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan hampir 170 ribu petani di Kebumen. SPBT memiliki kapasitas produksi beras sebesar tiga ton per jam.

Tidak hanya mengolah gabah petani saja, SPBT ini juga mampu menyerap beras medium dari usaha pengolahan beras tradisional setempat. Sehingga, SPBT akan dapat berproduksi sepanjang musim, serta tidak mematikan usaha pengolahan padi setempat.

Di samping itu, SPBT ini juga dilengkapi dengan timbangan digital, gudang penyimpanan, perkantoran, dan tempat pembinaan.

PANDEGLANG, MMCIndonesia.id – Puluhan warga Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Lebak atau yang akrab disebut warga Baduy, mendatangi Pendopo Pandeglang, Banten untuk melakukan Seba.

Jaro Saidi Putra salah satu pimpinan pada acara Seba mengatakan, Seba Baduy merupakan satu amanah dari para leluhur untuk menyampaikan sebuah pesan agar selalu menjaga kelestarian alam.

“Gunung ulah kalebur, leubak ulah diruksak, bisi katuar kayuna, bisi kasungkur batunya (Gunung jangan dihancurkan/dirusak, lereng jangan dirusak, takut pepohonan nya kena tebang, takut terbawa batunya.” ungkap Jaro Saida saat menyerahkan hasil bumi pada acara Seba, Sabtu (22/05).

Ia juga berpesan, jika Pemerintah Daerah Pandeglang harus dapat menjaga kelestarian diantaranya Gunung Karang, Gunung Aseupan, Gunung Pulosari, Gunung Honje dan Sangiang Sirah (Ujung Kulon).

“Cai, leuwi ulah dikotoran, menta dijaga, menta diraksa, keseluruhan menta diaping jeung kasalametan Air sungai jangan dikotori, minta dijaga, semuanya minta dibimbing untuk keselamatan),” imbuhnya.

Sementara, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin yang mewakili Bupati Pandeglang menyampaikan terimakasih atas kunjungan warga baduy ke Pendopo Pandeglang, pesan yang disampaikan kata Pery, sangat dimengerti.

“Yang dititipkan oleh para karuhun insya Allah kami jaga supaya baik untuk kelangsungan hidup kedepan,” ungkapnya.

Dikatakan Pery, walaupun saat ini pembangunan terus berjalan, tetap memakai aturan dan tidak akan bersinggungan yang berdampak kepada pengrusakan lingkungan.

” Semua yang disebutkan sama kita akan dipelihara, semoga rombongan dulur ti baduy lancar dalam perjalanan nya menuju Provinsi Banten,” pungkasnya.

Hadir Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Taufik Hidayat, Kadispariwisata dr. Asmani

Masyarakat suku Baduy tetap melakukan Seba Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (21/5). Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, ritual tahunan itu kali ini dilakukan tertutup dan terbatas.

Seba Baduy merupakan tradisi tahunan. Biasanya ribuan warga Baduy beriring-iringan melakukan kunjungan ke pendopo Bupati Lebak, lalu terakhir menemui Gubernur Banten untuk bersilaturahmi.

Namun, Seba Baduy tahun 2021 hanya diikuti 24 orang perwakilan. Mereka terdiri dari 7 orang dari suku Baduy dalam dan 17 orang dari suku Baduy luar.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, Seba Baduy dilakukan terbatas dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. “Walaupun kita melaksanakan Seba Baduy ini dengan terbatas, semoga kita diberi kelancaran dan selalu dilindungi oleh Allah SWT, tentunya dengan hasil panen, kesehatan, pembangunan dan ekonomi masyarakat Baduy semakin membaik dan meningkat,” katanya.

Sementara itu, tetua adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Jaro Saija berharap dengan dilaksanakannya Seba Baduy ini, masyarakat kabupaten Lebak tetap sehat dan Covid-19 cepat hilang.

“Biarpun di tengah pandemi, kami tetap melaksanakan Seba Baduy, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Lebak ini sehat dan Covid-19 cepat hilang,” ujarnya.(*)

Kupang, MMCIndonesia.id – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan amanat langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasinya di daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Investasi melakukan strategi “jemput bola” dengan mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berdiskusi terkait kendala investasi yang dihadapi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi NTT kemarin sore (22/5) yang menghadapi berbagai kendala investasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.

Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.

Imam menjelaskan bahwa selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan. Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.

“Kita akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama,” ujar Imam dalam pertemuannya dengan para pelaku usaha.

Imam mengindikasikan dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek.

“Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang saham nya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tambah Imam.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang professional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.

Dalam diskusi tersebut, hadir secara langsung perwakilan dari enam pelaku usaha di Provinsi NTT antara lain PT. Bayu Alam Sejahtera, PT. Muria Sumba Manis, PT. Inti Daya Kencana, PT. Semen Timor, PT. Gulf Mangan Grup, dan PT. Pembangunan Sehat Sejahtera. (*)

Kupang, MMCIndonesia.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan investasi di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo serta amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa setiap investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM).

“Jadi kalau besok investor masuk ke NTT, dia harus kasih panggung orang NTT, bukan orang Jakarta yang di NTT. Harus orang NTT. Jangan SDM nya diambil, perusahaannya dari luar, kemudian anak-anak daerah tidak dilibatkan. Mereka harus menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi di daerah,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, NTT hari ini (22/5).

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden (KePres) No. 11 Tahun 2021. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah, yang juga merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pengawalan investasi dalam penyelesaian hambatan perizinan berusaha yang dihadapi investor.

Bahlil menjelaskan bahwa dengan adanya KePres No.11 Tahun 2021 tersebut, pemerintah akan mempercepat proses kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM di daerah.

“Ini kado yang saya berikan untuk masyarakat NTT. Jadi kami wajibkan kolaborasi sekarang. Ini KepPres lho, bukan kacang goreng. Ini bukan omong-omong saja,” tegas Bahlil yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi.

Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, tidak ada negara atau daerah yang maju ekonominya tanpa investasi. Jika ada masyarakat yang menolak masuknya investasi, maka sudah menjadi tugas pemerintah dan pelaku usaha untuk meyakinkan masyarakat selama aturannya sudah terpenuhi.

“Kalau kita menolak investasi, bagaimana ekonomi kita, cipta lapangan kerja dan kesejahteraan terwujud. Kalau semua syarat dipenuhi, maka tidak ada alasan menolak masuknya investasi,” tambah Bahlil.

Pada kunjungan kerja ini, Bahlil juga memberikan kuliah umum di Universitas Citra Bangsa, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mendorong para mahasiswa untuk menjadi pengusaha, sebagai solusi terbaik menciptakan lapangan kerja. Saat ini pemerintah melalui UU CK memberikan kemudahan perizinan investasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menjadi pengusaha dan mengurus perizinannya.

Abraham Paul Liyanto selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilatah Bali, NTT, dan NTB menyampaikan bahwa perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dengan dunia usaha dalam rangka mengeksekusi kendala investasi yang terjadi di daerah, sehingga terwujud kemudahan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Paul menjelaskan bahwa jika nantinya ada permasalahan investasi yang tidak dapat diselesaikan di level Provinsi, maka dapat dibawa ke pemerintah pusat dan dilaporkan ke Presiden RI.

“Harapannya agar pemerintah pusat dapat mewujudkan percepatan perizinan investasi serta membantu mengeksekusi hambatan investasi yang ada di daerah,” ujar Abraham yang juga merupakan Ketua Umum KADIN Provinsi NTT tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di provinsi NTT pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 untuk PMDN tercatat sebesar Rp566,9 miliar, sedangkan PMA sebesar US$39,9 juta. (*)