Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi bencana alam di awal tahun 2021. Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,17% dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana di Sulawesi Barat. Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga, penyediaan sarana pendukung pengungsian.

“Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Menteri Basuki.

Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun serta 2 instalasi air minum. Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.

Sampai dengan 27 Mei 2021, sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progress fisik sebesar 18.56%. Sedangkan sebanyak 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progress fisik sebesar 78,82% yang terdiri dari 18 unit bangunan dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan yang mana diantaranya sebanyak 18 bangunan telah dilakukan serah terima pemanfaatan. Serah terima pemanfaatan bangunan yang telah dilakukan diantaranya yaitu serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene pada 31 Mei 2021 serta serah terima pemanfaatan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, bangunan UGD dan Rawat Inap, gedung kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Pukesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda pada 1 Juni 2021.

Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi akan dilakukan relokasi objek DAK. Dari 44 sekolah dan madrasah negeri, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung). Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi eksisitingnya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp 856,8 miliar. “Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni TA 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,” jelas Diana.

Untuk mempermudah rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan dibagi menjadi 5 klaster penanganan. Kementerian PUPR menunjuk 5 kontraktor BUMN dan 4 konsultan BUMN untuk menangani setiap klaster penanganan. Klaster satu dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan manajemen konstruksi PT VIrama Karya, klaster dua oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan manajemen konstruksi PT Indah Karya, klaster tiga oleh kontraktor PT Hutama Karya dan manajemen konstruksi PT Virama Karya, klaster empat oleh kontraktor PT WIKA Gedung dengan manajemen konstruksi PT Indah Karya, dan klaster lima oleh kontraktor PT Adhi Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya. (*)

MMCIndonesia.id – Kesiapan Indonesia menjelang perhelatan Konferensi Para Pihak / Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow Inggris didiskusikan Menteri LHK Siti Nurbaya pada pertemuan dengan Presiden COP-26 UNFCCC Alok Sharma di Jakarta, Senin, (31/5/2021).

Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti menjelaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP 26 yang persiapannya telah  dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020. Indonesia akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama-sama negara-negara di dunia mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah Indonesia  berkaitan dengan National Determination Contributions (NDC) Indonesia. Menteri Siti menegaskan bahwa dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, maka pada tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan  sudah  dapat menyimpan  karbon.

“Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai/netral, bahkan sudah bisa menyimpan carbon sebanyak 140 juta ton khusus dari sektor kehutanan,” ujar Menteri Siti.

Namun demikian Menteri Siti pun mengungkapkan bahwa pada  saat ini sedang terus dihitung emisi karbon sektor energi. Di sektor energi ia menyebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan  sektor swasta. Secara khusus pada pertemuan di kabinet menurutnya,  sudah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk  sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap  untuk penurunan emisi dari batubara, yaitu untuk  langkah-langkah pengaturan pabrik  PLTU  yang sudah tua dan dilihat misalnya dari hitungan-hitungan besarnya jumlah listrik dalam GWH  yang akan  terpengaruh dan harus dihitung dengan baik. Menurut Menteri Siti  ada hak yang harus diperhatikan misalnya ketika sektor energi  dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan.

Ada angka pemenuhan listrik  yang masih sekitar 1040  s/d 1300 KVA per rumah tangga, padahal untuk negara maju maka angka KVA per rumah tangga mencapai 3300 hingga 5400 KVA.  Terhadap upaya pengendalian batubara ini  cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi.

“Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat road map untuk bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang ditenagai batu bara,” jelasnya.

Sementara itu Presiden COP 26 Alok Sharma menyatakan dirinya mengapresiasi  semua upaya luar biasa yang telah dilakukan Indonesia  dalam pengendalian perubahan Iklim. Kedatangan dirinya ke Indonesia ini untuk lebih memperkuat komitmen Pemerintah  Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam mencegah kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C seperti yang disepakati pada Persetujuan Paris tahun 2015 lalu.

“Saya menyampaikan pesan yang konsisten kepada semua negara tentang apa yang perlu kita capai dalam perjalanan menuju COP26 dan juga dalam KTT yang akan kami selenggarakan lima bulan lagi,” ujarnya

Empat hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat disebutkan Alok meliputi Pertama, menetapkan target agar kita mencapai (emisi) nol bersih pada pertengahan abad ini, dan menetapkan target pengurangan emisi 2030 sebagai bagian dari upaya kita mencapai (emisi) nol bersih pada 2050. Kedua, kami meminta setiap negara untuk menetapkan prioritas adaptasi mereka, segera setelah tiba di Glasgow. Ketiga, kita harus memobilisasi keuangan untuk mengatasi perubahan iklim, dengan memenuhi komitmen atas $ 100 miliar yang pernah dijanjikan pada tahun 2015 oleh negara-negara donor dan berusaha mendapatkan aliran keuangan dari sektor swasta. Keempat, bekerja sama lintas batas dan masyarakat untuk menjaga target 1,5 derajat tersebut tetap dalam jangkauan.

“Kita harus membangun konsensus antar pemerintah negara di Glasgow nanti, sehingga diskusi kita nanti bisa berhasil”, ujar Alok.

Alok pun mengapresiasi  komitmen Presiden  Jokowi yang tinggi pada pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan dengan menekan angka deforestasi hutan  menjadi terendah sepanjang sejarah Indonesia, serta melakukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam pengendalian kebakaran  hutan dan lahan yang berkontribusi signifikan menurunkan emisi karbon Indonesia.

Presiden COP Alok  juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan meletakkan  perubahan  iklim dan biodiversitas menjadi substansi penting pada pertemuan G-20.

Pada kunjungannya ke Indonesia kali ini, selain bertemu dengan Menteri LHK di Kantor Pusat Kementerian LHK Gedung Manggala Wanabakti, Presiden COP 26 Alok juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Menko Marves, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

Hadir mendampingi Menteri LHK pada pertemuan ini, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Direktur Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Penasehat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim, dan Plh. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri.(*)

MMCIndonesia.id – Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 Menteri LHK, Siti Nurbaya melakukan pelepasliaran satwa Elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satwa Elang Jawa yang dijadikan representasi Burung Garuda Pancasila dilepasliarkan sebagai perlambang lahirnya Pancasila yang menjaga Bangsa Indonesia dari perpecahan.

Pada saat yang bersamaan dilakukan juga pelepasliaran Elang Ular Bido (Spilronis cheela) oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. Pelepasliaran kedua satwa Elang ini secara konservasi dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan populasi raptor/top predator di TNGHS.

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) merupakan salah satu “top predator” atau pemangsa tingkat puncak penghuni kawasan TNGHS.

“Apa yang bisa kita petik adalah hari ini 1 Juni lahirnya Pancasila, kita lepaskan burung Elang atau Garuda untuk mengangkasa menjaga Indonesia,” ujar Menteri Siti dalam sambutannya.

Menteri Siti menambahkan jika dalam konteks konservasi ada dua hal yang paling prinsip harus dijadikan pedoman, yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem dan kedua terkait perlindungan hidupan liar di dalamnya.

Dedi Mulyadi mengamini pentingnya manusia menjaga keseimbangan alam. Sebagai budayawan Sunda yang kental dengan adat istiadat Sunda, Dedi terharu dengan kepedulian yang sangat tinggi Pemerintah lewat Kementerian LHK untuk menjaga dan merawat satwa hingga siap dilepasliarkan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kemeterian LHK karena telah menjaga hutan yang sangat sakral bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten. Hutan ini sakral karena menjadi habitat
Elang Jawa yang menjadi representasi dari lambang Burung Garuda Pancasila,” ujarnya.

Dedi menambahkan jika sebagai lambang negara maka Burung Garuda tidak boleh dipatahkan sayapnya dan tidak boleh dikurung. Biarkan dia terbang agar hidupnya toleran dengan alam, yang akhirnya dalam Pancasila itu menjadi papat kalima pancer/papar kalima tunggal yang semuanya bermuara kepada tuhan yang maha esa lalu kemudian lahirlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

“Adil itu bagi satwa Elang adalah ketika Elang itu bisa terbang bebas di hutan yang luas dan hutannya dijaga,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno mengungkapkan jika bertambahnya individu Elang Jawa di dalam kawasan konservasi merupakan bukti nyata keberhasilan kolaborasi  konservasi antara masyarakat, melalui rutinnya monitoring yang dilakukan, dan upaya menjaga kawasan hutan yang merupakan habitatnya.

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) yang dilepaskan diberi nama Rahman. Sementara Elang Ular Bido  (Spilronis cheela) yang dilepaskan kedua diberi nama Gabriel.

Kondisi hutan di TNGHS masih sangat baik khususnya untuk habitat Elang Jawa. Pada tahun 2020 lahir 2 ekor, dan tahun 2021 lahir lagi 3 ekor Elang Jawa di alam.

Hadir dalam pelepasliaran ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor mewakili Bupati Bogor dan jajaran kepala dinas, sekditjen peternakan, Staf Khusus Menteri KLHK, pejabat eselon II lingkup KLHK,  Tenaga Ahli Menteri LHK, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Kepala Balai TNGHS, Kepala Balitek Embrio, Kapolsek, dan Direktur PT. Indonesia Power dan jajaran, (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera duduk bersama membahas anggaran pendidikan. Ace Hasan meminta agar anggaran pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud “disetarakan” dalam hal fungsi penyelenggaraan pendidikan. Hal itu ia tegaskan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Senin (31/5/2021) di Gedung DPR RI.

“Di DPR sedang siklus anggaran. Momen ini penting untuk dimanfaatkan terutama soal pendidikan. Alangkah lebih baiknya kita duduk bersama dengan Kemendikbud. Mungkin kita duduk bersama dengan Komisi X DPR untuk menyiasati karena saya masih melihat ada ketimpangan anggaran antara pendidikan di bawah Kemenag dengan pendidikan di bawah koordinasi Kemendikbud”, jelas Ace.

“Biar kemudian ini menjadi kesepakatan bersama kita duduk satu meja. Berapa jumlah lembaga pendidikan di bawah Kemenag, berapa di bawah Kemendikbud. Setarakan anggarannya. Termasuk juga soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk sektor pendidikan. Dan nanti kami di Komisi VIII ada Banggarnya, Komisi X ada Banggarnya. Nanti kita lihat, apakah betul ada kesetaraan pendidikan”, lanjut Ace.

Ace juga menyampaikan bahwa Madrasah baik swasta maupun negeri memiliki prestasi yang membanggakan. Jika mendapat dukungan anggaran yang memadai dan dikelola dengan baik, Madrasah akan mampu bersaing dan menjadi lembaga pendidikan yang unggul.

“Saya tadi pagi kirim pesan ke Pak Menteri. Madrasah itu juga punya keunggulan dan itu terbukti. MAN Insan Cendekia, menjadi MAN terbaik kedua se-Indonesia. Kalau Madrasah dikelola dengan baik, bisa berkompetisi. Prestasi-prestasi yang didapatkan dari kalangan Madrasah juga sangat luar biasa. Ini kan soal bagaimana negara mau berpihak atau tidak”, ujar legislator asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.

Terakhir, Ace berharap agar pemerintah dapat memberikan anggaran yang cukup bagi pendidikan keagamaan, seperti Madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

“Untuk itu Gus Menteri saya berpikir, lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag seperti Madrasah, Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta, itu mendapat anggaran yang cukup. Saya mengusulkan Pak Ketua, sebaiknya kita membahas secara khusus pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud agar keadilan anggaran juga berlaku untuk pendidikan di bawah Kemenag. Ini penting saya tekankan karena kita ingin kualitas (lembaga pendidikan) di Kemenag juga mendapatkan perlakuan yang setara”, pungkas Ace.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tak ragu dalam membelanjakan APBD-nya untuk belanja sektor produktif dalam rangka penanganan Covid-19. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian, dalam konferensi pers “Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan APBD” di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021).

“Bagi Pemda yang ingin melakukan pembelanjaan dalam rangka penanganan Covid-19 kami berharap jangan ragu, silakan,” tegasnya.

Dorongan ini dilakukan mengingat, berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah, penyerapan anggaran tersebut dinilai Ardian kurang optimal. Hingga saat ini angka realisasi APBD masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32%, atau tertinggal jauh sekitar 10%.

Pihaknya juga menginventarisasi faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi belanja, yakni sebagai berikut:
Pertama, adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan; Kedua, adanya kelebihan target pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020; Ketiga, belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2020.

“Ada juga kelebihan target pendapatan, pajak retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, ada juga bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota yang belum disalurkan oleh pemerintah provinsi,” katanya.

Keempat, belum dibayarkannya kewajiban kepada pihak ketiga dari anggaran tahun sebelumnya (2020) namun sudah tutup tahun anggaran sehingga menjadi Silpa yang akan diselesaikan pada tahun 2021; Kelima, terhadap sisa dana pada poin kedua, ketiga, dan keempat, Pemda masih menunggu audit dari BPK-RI.

“Nah terhadap ketiga sebab ini, cenderung pemerintah daerah hati-hati dalam membelanjakan, misalnya tadi saya katakan ada target pajak yang melebihi, namun belum bisa disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota karena tadi menunggu audit,” beber Ardian.

Ardian juga berharap, pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan APBD, misalnya saja dengan bagi hasil yang dapat dibagi oleh pemerintah provinsi, khususnya untuk program kegiatan yang mengarah kepada penangan Covid-19. Hal itu dilakukan sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.

“Mekanisme penggunaan uang yang ada di APBD, sepanjang peruntukannya untuk (penanganan) Covid-19 cukup dilakukan dengan penetapan peraturan kepala daerah, entah Perbup, Perwali maupun Pergub, jadi tidak harus dengan peraturan daerah yang harus dibahas dengan DPRD,” jelasnya.

“Jadi sepanjang (untuk penanganan) Covid-19, silakan, pemerintahan daerah diberikan fleksibilitas untuk bisa menggunakan uang kas yang ada, cukup dengan melakukan perubahan Perkada, Perwali atau Pergub dan diberitahukan kepada DPRD, ini langkah pertama yang bisa dilakukan,” tambahnya.

Adanya indikasi uang kas yang tersimpan di bank umum yang diorientasikan sebagai tambahan PAD (Bunga Perbankan) mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah, juga ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja di daerah. Tak hanya itu, realisasi belanja yang rendah juga disumbang oleh kegiatan fisik yang dianggarkan pada OPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lainnya, yang pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED), sehingga kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyebab lainnya, Pemerintah daerah sampai saat ini masih terus melakukan realokasi anggaran menindaklanjuti PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, ditetapkan tanggal 15 Februari 2021, hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan harus menunggu penetapan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021.

“Regulasi baik itu Inpres, Permendagri mengamanatkan Pemda, (untuk) tidak perlu menunggu Perda, lakukan perubahan penjabaran terhadap APBD, cukup beri tahu kepada DPRD, action,” tukasnya.

Sementara itu, bagi Pemda yang ingin segera melakukan perubahan APBD, sepanjang audit BPK sudah dilakukan, laporan semester pertama terhadap APBD juga telah ada, dipersilakan melakukan perubahan APBD.

“Jadi langkah-langkah percepatan terhadap belanja tidak harus menunggu Perda APBD, dengan Perkada pun sepanjang untuk Covid-19 itu masih dimungkinkan,” pungkasnya.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni setiap tahunnya, maka pada peringatan tahun 2021 kali ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh masyarakat untuk menaikkan Bendera Merah-Putih satu tiang penuh.

Hal ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 poin (d) yang menyebut “Seluruh perkantoran dan seluruh komponen masyarakat Indonesia mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Juni 2021.”

“Swasta, perkantoran, semua masyarakat kami imbau untuk menaikkan Bendera Merah-Putih satu tiang, sebagai wujud nasionalisme kita dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila,” kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, Senin (31/1/2021).

Tak hanya itu, dalam radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 019.1/3214/SJ, Kepala Daerah juga diminta mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksankaan secara viritual melalui siaran langsung di kanal Youtube Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, laman Facebook Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Instagram Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan siaran TVRI dari kantor/ruang kerja/rumah/tempat tinggal masing-masing dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 pukul 07.45 WIB secara virtual kombinasi. Adapun eringatan Hari Lahir Pancasila terpusat di Gedung Pancasila, Jakarta. Adapun Tema Peringatan pada tahun ini adalah “Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh”.(*)