Jakarta, MMCIndonesia.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengungkapkan, dalam waktu dekat Kemendagri bakal melakukan penyederhanaan birokrasi tahap II. Melalui tahapan lanjutan ini, Kemendagri menargetkan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan mampu mencapai 70 persen.

Hudori menjelaskan, rencana ini berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai respons lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo saat memaparkan visi misi di periode kedua kepemimpinannya, pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019 lalu. Pada kesempatan tersebut, salah satu yang menjadi visi Presiden yakni melakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintahan. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat kerja birokrasi pemerintahan yang dinilai masih lamban akibat struktur yang panjang.

“Dengan penyederhanaan birokrasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, kita berharap tujuan Bapak Presiden agar seluruh lini birokrasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas output dari birokrasi itu sendiri, dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat akan segera tercapai,” ujar Hudori saat membuka kegiataan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kelembagaan, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Kamis (10/6/2021).

Sebelumnya, Kemendagri telah melakukan peyederhanaan birokrasi tahap I pada akhir 2020 lalu. Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyetarakan sebanyak 808 pejabat struktural baik administrator maupun pengawas, menjadi pejabat fungsional yang mengacu pada keahlian dan kompetensi tertentu.

“Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan sejak Januari Tahun 2020, sampai dengan pelantikan dalam penyederhanaan birokrasi dimaksud pada 30 Desember 2020,” kata Hudori.

Langkah penyetaraan jabatan ini, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hudori menjelaskan, berdasarkan peraturan itu, penentuan nomenklatur jabatan fungsional hasil penyetaraan, harus memperhatikan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan acara Koordinasi Peningkatan SDM Keprotokolan Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (10/6/2021). Acara dengan bentuk talkshow yang dilakukan secara offline dan online ini diadakan demi mengembangkan kemampuan SDM Kementerian PUPR di bidang keprotokolan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa protokol merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu acara. Menurut Menteri Basuki, sebaik apapun konten suatu acara, jika pelaksanaannya tidak teratur, maka acaranya tidak akan berhasil. Maka semua SDM Kementerian PUPR perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang keprotokolan.

“Tidak hanya menguasai substansi (keprotokolan), tapi juga harus fleksibel dan smart dalam membaca situasi yang terjadi di lapangan,” ujar Menteri Basuki. Menteri Basuki menambahkan bahwa seorang protokol harus bisa mendesain acara yang menarik, tidak bertele-tele, dan bermanfaat.

Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu visi Presiden Joko Widodo yaitu pengembangan SDM. “Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman substansi dan standar tata kelola keprotokolan bagi segenap pelaksana keprotokolan, baik di pusat maupun di daerah,” kata Fatah.

Terdapat 3 narasumber yang mengisi topik acara ini yaitu Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin membahas Keprotokolan Pejabat di Era Pandemi, Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri Akio Alfiano Tamala membahas Keprotokolan Tata Acara Formal, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja membahas Tata Keprotokolan Kementerian PUPR.

Endra menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan protokol di lingkungan Kementerian PUPR yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terutama pada saat pandemi ini, diperlukan juga persiapan tambahan lainnya dikarenakan banyak acara yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline). “Menjalankan acara hybrid tidak lebih mudah dibandingkan dengan dulu (sebelum pandemi), maka kita harus mempunyai skill baru, memiliki inovasi baru, memilih partner acara yang kompeten, menyiapkan peralatan yang memadai dan terkini, serta mengembangkan SOP yang baru,” ujar Endra.

Endra menekankan bahwa koordinasi antara unit organisasi (unor) dan balai di daerah serta atensi terhadap detail diperlukan untuk menyukseskan acara. Protokol harus memastikan Presiden, Menteri, unor, dan balai sudah memiliki level informasi yang sama sebelum pelaksanaan acara agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi di lapangan pada saat Presiden atau Menteri datang ke lokasi. Sedangkan pada saat pelaksanaan acara, protokol harus memastikan acara berlangsung dengan lancar sesuai dengan standar serta mutu kegiatan Kepresidenan serta selalui mempunyai plan b alternatif (dengan alasan cuaca atau perubahan jadwal Presiden mendadak).

Sedangkan Bey menjelaskan keprotokolan untuk acara-acara yang dihadiri oleh Presiden. Bey mengatakan bahwa protokol harus selalu siap sedia mengantisipasi berbagai macam keadaan yang mungkin terjadi di lapangan. Terutama karena agenda Presiden yang padat dan dapat berubah-ubah, sehingga harus selalu siap mengantisipasi segala hal di luar keprotokolan. “Protokol tidak hanya harus menguasai tugasnya, tapi juga bagaimana ia bisa menyukseskan acara tersebut,” kata Bey.

Akio juga ikut menegaskan bahwa protokol seharusnya tidak hanya terpaku pada substansi keprotokolan yang diatur dalam UU Protokol saja, tetapi juga pada hal-hal non yuridis yang mungkin terjadi di lapangan. Akio mengatakan bahwa penanganan hal-hal non yuridis itulah yang menentukan keberhasilan suatu acara. “Di satu sisi mengikuti protokol dan di satu sisi mengikuti spontanitas pemimpin, seni (keprotokolan) adalah bagaimana cara kita toleran mengakomodir kedua hal tersebut,” kata Akio.

Turut hadir pada acara ini yaitu Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo beserta segenap pimpinan tinggi madya dan sekretaris unit organisasi Kementerian PUPR. Para pegawai Kementerian PUPR baik dari unor di Jakarta maupun dari balai-balai di daerah, serta para perwakilan perusahaan mitra kerja PUPR juga turut hadir secara virtual. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh wilayah Indonesia. Berdirinya MPP di tingkat kabupaten dan kota merupakan langkah pembaruan sistem pelayanan. Lebih dari sekadar menyatukan layanan pemerintah, BUMN/D, dan swasta, MPP juga mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau _Ease of Doing Business_ (EoDB). EoDB merupakan indeks yang diciptakan Bank Dunia mengurutkan negara-negara global berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya.

Adanya MPP di daerah tingkat II itu juga salah satu upaya mewujudkan birokrasi 4.0 yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, MPP juga diharapkan mampu membentuk aparatur sipil negara (ASN) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Sistem pelayanan yang modern, berpadu dengan ASN yang berpegang pada prinsip pelayanan, dapat memberikan efek pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, serta tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian. Hilirnya, adalah kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Karena pentingnya keberadaan MPP, pada awal April 2021, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meresmikan tiga MPP di Jawa Timur secara berurutan. MPP Kabupaten Magetan diresmikan Menteri Tjahjo pada 5 April 2021. Kini MPP Kabupaten Magetan beroperasi dengan dengan 273 jenis layanan dan 29 instansi. Pemkab Magetan tengah mempersiapkan lantai 3 untuk penambahan jenis layanan. Nantinya, layanan Polres Magetan untuk perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK akan berada di gedung ini.

MPP yang berlokasi di Pasar Baru Magetan dipilih bertujuan untuk menyatukan pasar tradisional dengan pusat pelayanan modern. Dampaknya, terlihat dari lonjakan pengunjung sebelum dan sesudah adanya MPP. Beberapa penyesuaian dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Magetan ditunjukan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti tanda tangan digital, survei _online_, antrean _online_, dan berbagai hal lainnya. Keunggulan lain adalah, adanya counter khusus bagi penyandang disabilitas. Layanan khusus disabilitas terletak di lantai dasar, sehingga mereka tidak perlu ke lantai 2 atau 3.

Keesokan harinya, Selasa, 6 April 2021, Menteri Tjahjo bertolak ke Bojonegoro. MPP Kabupaten Bojonegoro diresmikan dengan 29 instansi dan 202 jenis layanan, dari pemerintah pusat, daerah, kepolisian, serta BUMN/D. Pada peresmian MPP Kabupaten Bojonegoro, Menteri Tjahjo menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.

Secara langsung, penerapan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam cara berkreasi, cara berkonsumsi, cara belajar, maupun cara bertransaksi digital. Sementara dari meja birokrasi, penerapan teknologi dimulai dari mengubah kebiasaan _service by document_ (penggunaan kertas dokumen) menjadi lebih paperless. Menteri Tjahjo menekankan bahwa ASN diharapkan dapat bekerja dengan profesional dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena ASN merupakan subbagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga ASN memiliki peran menjadi agen dan pionir perubahan masyarakat.

Peresmian dilanjutkan ke MPP Kabupaten Gresik, pada 7 April 2021. MPP ini merupakan MPP ke-40 di Indonesia. MPP Kabupaten Gresik siap melayani masyarakatnya denghan 133 jenis layanan dari 16 instansi. Lahirnya MPP Kabupaten Gresik, adalah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, yakni memangkas alur perizinan sehingga lebih singkat dan mudah.

Alur perizinan yang sederhana, diharapkan mampu mendorong investasi di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdirinya MPP ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Gresik dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional menyampaikan kegiatan program kerja Tahun 2020 dan usulan agenda kerja tahun 2021 pada Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dilaksanakan melalui video conference di Jakarta Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpes) tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.” Raperpes tersebut sudah tersusun dan akan segera dilakukan pembahasan antar kementerian setelah rapat sidang pleno ini sebelum disampaikan ke Presiden,” katanya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional mengatakan, Raperpres tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong terciptanya tatanan air nasional. Hal ini akan menjamin ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.” Tentunya ketahanan air nasional tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi baik antara kementerian, lembaga, masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.

Menurut Menteri Basuki, yang perlu diputuskan dalam sidang pleno yaitu Substansi Draft Rekomendasi terkait Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, Substansi Draft Rekomendasi terkait Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Substansi Draft Rekomendasi terkait Penyusunan Metodologi Indeks Ketahanan Air, dan Penetapan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021

Menteri Basuki menambahkan, di tahun 2021 kebijakan Dewan SDA Nasional akan melakukan penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA dan fasilitasi peran pemda dalam penyusunan ketahanan air nasional,” adapun tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan sesuai timeline yang telah disusun,” ungkapnya.

Rancangan Peraturan Presiden (Raperpes) tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, yang disampaikan dalam sidang pleno ini merupakan satu dari 8 (delapan) realisasi kegiatan kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2020 yang disampaikan dalam sidang pleno. Kedua, penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.”Telah dilakukan koordinasi penyelarasan program dan kegiatan 16 kementerian dan lembaga serta Matriks Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA. Hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing K/L melalui surat Ketua Dewan SDA Nasional,” ujarnya.

Ketiga, review kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) pada tingkat Nasional.” Draft Raperpres telah dibahas secara internal di BMKG. Substansi Raperpres tentang Penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 telah disepakati dalam Sidang Pleno dan telah disampaikan oleh Ketua Dewan SDA Nasional kepada BMKG untuk ditindak lanjuti penetapannya. Keempat, penyiapan masukan peraturan perundangan terkait pengelolaan SDA telah diselesaikan dan selanjutnya diakomodir dalam PP turunan UU 17 tahun 2019.

Kelima, penyusunan rekomendasi solusi mendasar tentang kebijakan terpadu antar kementerian dan lembaga dalam menangani masalah kekeringan. Keenam, kebijakan pengelolaan SDA di calon Ibu Kota Negara (IKN). Ketujuh, rekomendasi terkait pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk baru yang dibangun. Terakhir kedelapan, rekomendasi terkait penyusunan metodologi indeks ketahanan air telah selesai dirumuskan awal Februari 2021.

Hadir pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, Direktur Jenderal SDA selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional Jarot Widyoko, para Gubernur, asosiasi dan lembaga pengelola sumber daya air.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pengembangan koperasi sektor riil, khususnya koperasi pangan. Pengembangan koperasi pangan menuju koperasi modern diintervensi melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM, manajemen, kualitas produksi, akses pasar dan penguatan kelembagaan.

Dua koperasi pangan, yakni Koperasi Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Lampung dan Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Ciwidew, Bandung, Pondok Pesantren Al Ittifaq menjadi sasaran untuk mendapat bimbingan teknis dan pelatihan dari Deputi Perkoperasian KemenkopUKM, untuk penguatan koperasi tersebut.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan Koperasi Tani Hijau Makmur mengonsolidasikan sekitar 300 petani pisang mas di Tanggamus dengan luas lahan kurang lebih 2000 ha.

Koperasi sudah terhubung dengan off taker, yakni PT Great Giant Pineaple (GGP) dan seluruh hasil produksi petani pisang akan dibeli oleh PT GGP lewat Koperasi Hijau Tani Makmur sebagai agregator. Pisang mas tersebut diekspor antara lain ke Jepang, Taiwan, Australia dan lain-lain.

“Koperasi ini memiliki prospek yang bagus, tinggal memperkuat kelembagaan dan tatakelola koperasinya,” kata Zabadi.

Sementara itu, Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Ciwidew, Bandung, Pondok Pesantren Al Ittifaq, mengembangkan usaha sektor agribisnis dan peternakan, dan telah mengkonsolidasikan beberapa pondok-pondok pesantren di Jawa Barat.

“KemenkopUKM melihat Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq dapat dijadikan piloting dan role model pengembangan ekonomi berbasis pondok pesantren,” kata Zabadi.

Dikatakan, Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq dapat menjadi tempat studi banding oleh ponpes-ponpes di Indonesia, karena pengelolaan bisnisnya sudah modern dan telah terhubung dengan off taker. Koperasi Al Ittifaq sebagai role model, dan menjadi agen perubahan (agent of change) di wilayah Jawa Barat, dan juga memotivasi santri menjadi santri preneur. Ponpes seperti ini akan melahirkan banyak santri-santri preneur, dengan memilki multi talenta yakni sebagai ulama dan sebagai entrepreneur.

Deputi Bidang Perkoperasian telah melakukan intervesi untuk memantapkan positioning Kopontren Al Ittifaq menjadi terdepan dalam pengembangan ekonomi umat. Untuk itu, KemenkopUKM melakukan FGD terkait Penguatan Kelembagaan dan Pemetaan Potensi Ekonomi Pondok Pesantren; Peningkatan Produktivas Pengembangan Kemitraan dan Rantai Pasok; Pengembangan Koperasi melalui Merger dan Amalgamasi.

Zabadi mengatakan koperasi sektor ril yang berbasis komunitas akan memberi warna baru dalam perekonomian nasional, dan akan menorehkan catatan bagus dalam daftar koperasi pangan modern di Indonesia. Untuk pendanaan Kementerian dapat mendorong LPDB-KUMKM, dan menghubungkan dengan lembaga perbankan, dan membangun kemitraan dengan perusahaan besar itu menjadi sangat penting yang harus dilakukan koperasi sektor ril dalam pengembangan bisnisnya.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan penyetaran jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) hingga 30 Juni 2021. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengharapkan pemerintah daerah maupun pusat dapat mengikuti proses yang sama.

“Karena kita mengetahui ada beberapa kegiatan yang berlangsung di daerah seperti Pilkada, sehingga pemerintah memperpanjang batas penyederhanaan birokrasi termasuk penyetaraan jabatan dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021,” jelas Atmaji dalam Rakor Percepatan Penerapan PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF, di Jakarta, Rabu (09/06).

Kebijakan penyetaraan JA ke JF di tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Menteri PANRB terus disosialisasikan demi percepatan penyederhanaan birokrasi. Sebelumnya, PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional telah disosialisasikan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi. Kali ini Kementerian PANRB melalui unit kerja Deputi SDM Aparatur mengadakan sosialisasi percepatan PermenPANRB No. 17/2021 bagi pemerintah daerah wilayah se-Jawa dan Bali.

Atmaji menyampaikan PermenPANRB No. 17/2021 merupakan kebijakan lanjutan dari PermenPANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF. Diungkapkan, respon dari kementerian dan lembaga cukup positif terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi ini. Per 31 Desember 2020, terdapat 40.277 jabatan administrasi yang telah disetarakan dari 70 Instansi Pusat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri PANRB. Dan tinggal beberapa K/L yang belum mendapatkan rekomendasi karena alasan internal, dan akan diberikan kesempatan sampai dengan akhir Juni 2021.

Pada kesempatan tersebut Atmaji menegaskan, proses penyetaraan jabatan di Instansi Daerah akan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi pemerintah provinsi, usulan disampaikan oleh gubernur kepada Mendagri. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, usulan akan disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Mendagri melalui gubernur.

Melanjutkan penjelasan Atmaji, Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja pun kembali menegaskan bahwa pendelegasian penyetaraan jabatan di pemerintah daerah dari Menteri PANRB ke Mendagri hanya bisa diberikan sampai 30 Juni 2021. “Kalau sudah melewati 30 Juni 2021 maka rekomendasi Mendagri dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi jangan sampai nanti ada yang dirugikan karena keterlambatan pengusulan,” ujar Aba.

Dikatakan, pada akhir Juni 2021 sejatinya di pemerintah daerah harus sudah ada pengangkatan dan pelantikan. Artinya, para pejabat administrasi yang akan disetarakan harus sudah mendapatkan rekomendasi dari Mendagri sebagai syarat untuk pelantikan ke dalam JF. Hal ini perlu diperhatikan karena hasil penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan dengan tenggat waktu hingga 30 Juni 2021 akan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI. “Prosesnya itu akan dikoordinasikan oleh gubernur untuk kab/kota. Sehingga saat ini harusnya usulan teman-teman di kab/kota harus sudah masuk ke provinsi, agar nantinya punya standar yang sama,” jelasnya.

Disi lain, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Imas Sukmariah meyakinkan para PNS yang terdampak penyederhanaan birokrasi agar tidak pesimis dengan karier pasca penyetaraan jabatan. Imas mengungkapkan, para JF tentu akan memiliki peluang untuk mengisi jabatan pimpinan tingga madya maupun pratama. Ia mencontohkan beberapa sekretaris daerah yang datang dari latar belakang jabatan Widyaiswara. “Ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada bedanya jabatan administrasi dengan JF ketika yang bersangkutan memiliki kompetensi dan keahlian,” imbuhnya.

Para pejabat fungsional pun tidak perlu cemas dengan nilai jabatan. Tunjangan dan nilai jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kompleksitas dan beban pekerjaan serta kompetensi setiap jenjang jabatan. Pejabat fungsional pun akan tetap akan mendapatkan kepastian pengembangan kompetensi. “Sesuai dengan amanat UU ASN, yang harus kita laksanakan di instansi pengguna dari JF ini adalah bagaimana kita melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan para pejabat fungsional,” pungkas Imas. (del)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pemasangan Jembatan Bailey untuk penanganan sementara Jembatan Benanain yang rusak akibat bencana banjir di Kabupaten Malaka pada April 2021 lalu. Diharapkan dengan selesainya jembatan semi permanen ini dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta memperlancar distribusi logistik antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover dan underpass akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri Basuki.

Penanganan sementara Jembatan Benanai telah selesai tepat waktu pada awal Juni 2021 untuk segera dimanfaatkan dalam mendukung kelancaran arus perekonomian di jalur padat Lintas Selatan Timor – Malaka – Belu. Hari ini (9/6/2021), Jembatan Benanai dilakukan uji coba oleh Kementerian PUPR disaksikan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penaggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi didampingi Bupati Malaka Simon Nahak, dan jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Dinas PUPR Pemprov NTT serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor.

Kepala Satgas Penaggulangan Bencana NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan percepatan pembangunan jembatan sementara Benanain merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program penanganan infrastruktur terdampak bencana banjir di Provinsi NTT dalam rangka memulihkan fungsi dan kondisi secara permanen.

“Dengan dibukanya jembatan sementara ini diharapkan arus logistik barang kebutuhan masyarakat berjalan lancar sejak terputus April lalu saat bencana,” ujar Widiarto.

Setelah dilakukan uji coba, jembatan yang berada di Dusun Kotafoun, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman tersebut dapat dilalui semua jenis kendaraan baik dari arah Betun menuju Kupang atau sebaliknya, serta dari Malaka Barat dan sekitarnya menuju Betun dengan memperhatikan berat muatan kendaraan berkapasitas beban maksimal 5 ton.

Konstruksi jembatan semi permanen Benanain dibangun dengan kombinasi Jembatan Bailey bentang 30 meter dan lebar 5,5 meter, timbunan tikar beronjong sepanjang 62 meter dan lebar efektif 4,5 meter dilengkapi lubang pengairan air dari beton bertulang, abutment berupa bronjong aramco/uditch sepanjang 70 meter.

Di samping itu secara pararel juga dilakukan perbaikan permanen Jembatan Benanain yang ditargetkan selesai Oktober 2021. Penanganan permanen jembatan yang dilaksanakan yakni pembongkaran segmen jembatan yang rusak meliputi pembongkaran bentang 2 (60 m), bentang 3 (35 m), bentang 4 (30 m), dan pembongkaran pier 2 dan pier 3 serta dilanjutkan pembangunan kembali jembatan menjadi 2 bentang.

Pembangunan Jembatan Benanain baik sementara maupun permanen dikerjakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya dengan anggaran sebesar Rp 107 miliar, terdiri dari penanganan darurat sebesar Rp 3,6 miliar dan penggantian permanen sebesar Rp 71 miliar.

Jembatan Benanain dibangun sejak tahun 1982 dan pernah direhabilitasi oleh Kementerian PUPR pada tahun 2000 usai terjadi banjir besar. Akibat banjir awal April 2021 lalu bagian struktur jembatan lama yang dibangun pada 1982 mengalami kemiringan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan bertonase besar. Sementara bagian jembatan yang pernah direhabilitasi tidak rusak.

Dalam penanganan darurat pascabencana banjir, sebelumnya Kementerian PUPR juga telah membangun jembatan sementara dari kayu sebagai jalur alternatif agar arus kendaraan roda dua dan pejalan kaki bisa melintas. Jembatan ini selesai dibangun pada April 2021 dengan panjang 100 meter dan lebar 2 meter. (*)