JAKARTA, MMCIndonesia.id – Tim Evaluasi (TE) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 telah rampung menyeleksi 1.619 proposal yang sebelumnya lolos pada tahap administrasi, menjadi 260 proposal. Hasil penilaian proposal tersebut kemudian diserahkan pada Tim Panel Independen (TPI) KIPP 2021 untuk dievaluasi lebih lanjut.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menjelaskan bahwa dengan penyerahan hasil penilaian proposal ini, tanggung jawab proses seleksi selanjutnya berada pada TPI. “Dengan berbekal pengalaman pada tahun-tahun yang lalu, kami berkeyakinan TPI dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang akan dibahas setelah serah terima dilakukan,” ujarnya saat membuka acara Penyerahan Hasil Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, secara virtual, Jumat (11/06).

Tim Evaluasi KIPP 2021 menyelesaikan tugasnya selama sepuluh hari kerja yang dimulai sejak tanggal 27 Mei hingga 10 Juni 2021. Diah menjelaskan bahwa rekomendasi dari Tim Evaluasi sangatlah penting dan strategis karena berguna sebagai acuan bagi TPI dalam menentukan inovasi yang masuk dalam Finalis Top Inovasi nantinya.

Ketua Tim Evaluasi KIPP 2021 IB Wyasa Putra menjelaskan bahwa Tim Evaluasi telah menetapkan nominasi Finalis Top Inovasi yang terdiri dari nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 201 proposal, nominasi Top 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 28 proposal, dan nominasi Top 15 Kelompok Khusus sebanyak 31 proposal. IB Wyasa Putra juga menyambut baik ragam proposal yang turut serta pada kompetisi tahun ini.

“Kami sangat berbahagia, karena untuk kategori khusus kita melihat keberlanjutan dan pengembangan yang luar biasa, ini merupakan pencapaian bagi KIPP karena terbukti mereka yang masuk ke TOP 45 bisa mempertahankan bahkan mengembangkan inovasinya,” ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini KIPP memiliki tiga kelompok inovasi, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Kelompok umum merupakan inovasi yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan penghargaan pada KIPP sebelumnya, serta belum menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.

Kelompok replikasi adalah inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2019. Sedangkan kelompok khusus merupakan inovasi yang masuk dalam kategori Top Inovasi Terpuji 2014-2019 dan juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievements of Public Service Innovation 2020.

Sementara itu, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2021 JB Kristiadi mengaku siap untuk segera memulai proses seleksi berikutnya.“Setelah menerima 260 proposal dari Tim Evaluasi, Tim Panel Independen akan segera memilih kandidat yang masuk kualifikasi untuk maju ke tahapan berikutnya,” jelasnya.

Sejalan dengan harapan Diah, JB Kristiadi dan anggota TPI juga ingin melihat terobosan-terobosan mutakhir yang bermanfaat bagi masyarakat pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun ini. Sebelumnya, Diah Natalisa menyampaikan keinginan Kementerian Keuangan terhadap adanya ‘wajah baru’ dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dari kategori kinerja Inovasi Pelayanan Publik.

“Dengan maksud agar DID dapat dirasakan oleh lebih banyak pemerintah daerah, namun tentunya tetap berdasarkan kualitas inovasi yang dilakukan,” terang Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Kementerian PANRB telah menetapkan komposisi Finalis Top Inovasi yang ditentukan secara proporsional dengan memerhatikan kategori kompetisi; keterwakilan peserta kompetisi; dan keterwakilan wilayah/regional termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri PANRB No. 161/2021.

Hasil akhir dari KIPP 2021 direncanakan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada akhir Juli 2021 mendatang. Menutup pertemuan, Diah menyampaikan penghargaan pada Tim Evaluasi yang telah bekerja keras untuk menemukan inovasi terbaik dari ribuan proposal yang diajukan serta memberikan semangat pada TPI yang akan segera bertugas.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Tim Evaluasi. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bekerja kepada Tim Panel Independen, yang tentunya akan kami dukung penuh selaku Sekretariat KIPP 2021,” tutupnya. (rum)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan pembangunan rumah susun (Rusun) di Pulau Bali. Tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun satu tower Rusun lengkap dengan fasilitas pendukungnya untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri di Kabupaten Buleleng, Bali dengan anggaran senilai Rp 16,81 miliar.

“Pembangunan Rusun untuk mahasiswa merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk melatih generasi muda untuk belajar tinggal di hunian vertikal. Pembangunan Rusun kami laksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Pulau Bali,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Menurut Khalawi, pembangunan Rusun harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Jika sebelumnya pemerintah sudah membantu para santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren serta para calon pendeta di Seminari, maka kali ini mahasiswa yang sedang belajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. “Hasil pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bali Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV I Wayan Suardana menerangkan, pembangunan Rusun mahasiswa STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja tersebut dilaksanakan di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Rusun yang dibangun sebanyak satu tower setinggi tiga lantai. Nantinya Rusun tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat tidur, lemari pakaian, serta meja dan kursi belajar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dalam proses pembangunan Rusun tersebut akan diterapkan konsep kearifan lokal dengan gaya arsitektur Bali.

“Rusun STAH akan dibangun tiga lantai dan akan dibuat basement untuk lahan parkir sebagai upaya penghematan penggunaan lahan. Jumlah hunian sebanyak 43 unit dengan tipe 24. Saat ini proses pembangunan Rusun tengah berlangsung dan kami juga juga meminta kontraktor pelaksana untuk membangun barak pekerja dan gudang bangunan serta pagar pengaman proyek,” terangnya.

Kontraktor pelaksana pembangunan Rusun ini adalah PT. Pandan Jaya Indonesia – PT Anggaza Widya Ridha Mulia (KSO) dan Manajemen Konstruksi PT. Angelia Oerip Mandiri (KSO) PT. Konindo Panorama Konsultan. Saat ini sedang dilaksanakan pemasangan tiang pancang untuk pondasi bangunan. Pembangunan rusun direncanakan selesai pada akhir tahun 2021 agar bisa segera dimanfaatkan oleh para mahasiswa. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Presiden Joko Widodo pada setiap kesempatan, menginginkan cara-cara baru harus terus dikembangkan untuk menghadapi dunia yang cepat berubah saat ini. Presiden berpendapat inovasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan memenangkan kompetisi global. Menurutnya, inovasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali di daerah.

Perjalanan kebijakan inovasi daerah di Indonesia sendiri, ditandai dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum adanya regulasi ini, Indonesia dinilai belum memiliki aturan hukum yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi. Oleh karena itu, UU No 23 Tahun 2014 menjadi babak baru bagi pertumbuhan inovasi daerah di Indonesia. Kemudian terbit pula, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dengan terbitnya aturan ini, semakin menekankan pentingnya daerah berinovasi.

Terkait pentingnya daerah melakukan inovasi juga disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. Ia menyebutkan, inovasi daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan utama penerapan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sebab, pemerintah daerah memiliki keterbatasan, sehingga perlu didukung melalui penerapan inovasi.

Lanjutnya, inovasi menjadi kebutuhan, terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang mengamini komunikasi antardaerah tak lagi terhalang oleh sekat-sekat batas wilayah. Beragam informasi dan layanan mestinya dapat diakses dengan mudah. “Oleh karenanya daerah harus memacu kinerjanya dengan melakukan inovasi,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, Kamis, 10 Juni 2021.

Fatoni menambahkan, Badan Litbang Kemendagri dan Badan Litbang di daerah memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan, termasuk menumbuhkan inovasi. Fatoni menjelaskan, untuk mempercepat inovasi, dapat diawali dengan penyamaan persepsi tentang inovasi daerah.

Penyamaan ini harus dipahami oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Dengan begitu, inovasi menjadi sebuah gerakan yang mampu dilakukan saban harinya. Sehinga tidak terjebak rutinitas kerja yang monoton dengan hasil kurang maksimal. Dengan penerapan tersebut, diharapkan mampu mencapai tujuan otonomi daerah. “Kemendagri sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintah daerah, dan Mendagri sebagai koordinator memegang peranan penting mendorong inovasi daerah,” ujarnya.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Seiring dengan proses penyetaraan jabatan dari jabatan administratif (JA) ke dalam jabatan fungsional (JF) yang masih berlangsung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta kepada instansi pembina JF untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap JF binaannya. Ini dikarenakan terdapat perbedaan dari perpindahan jabatan regular dan penyesuaian (inpassing) dengan penyetaraan jabatan.

Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Istyadi Insani menjelaskan bahwa mekanisme penyetaraan jabatan sesuai dengan PermenPANRB No. 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF adalah dengan menetapkan kelas JF yang akan diduduki setara dengan kelas JA yang diduduki sebelumnya. “Ini menyebabkan terjadinya variasi kelas jabatan pada JF yang diduduki. Ini menjadi salah satu permasalahan ketika terdapat kelas jabatan JF yang lebih tinggi dari yang seharusnya,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional bagi Instansi Pembina di Jakarta, Kamis (10/06).

Terkait hal ini, Istyadi menyampaikan bahwa dapat dilakukan penetapan kelas JF yang terdampak dari penyetaraan jabatan tersebut. Usulan penetapan kelas jabatan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ke Menteri PANRB yang nantinya diberikan surat persetujuan kelas jabatan. Persetujuan penetapan kelas jabatan ini dijadikan dasar untuk penetapan kelas JF hasil penyetaraan.

Penyesuaian JF yang harus dilakukan oleh instansi pembina JF masih meliputi banyak hal. Mulai dari informasi jabatan, pola karier, rumah jabatan fungsional, pola kerja, penugasan dan tugas tambahan, hingga evaluasi jabatan.

Istyadi mengemukakan mengenai beberapa penyesuaian terkait dengan uraian tugas jabatan dari JF hasil penyetaraan. Pertama, penyesuaian terkait tugas dan kegiatan. Instansi pembina diminta untuk melakukan identifikasi tugas dan kegiatan yang terdapat pada unit kerja instansi pemerintah dari level JPT sampai dengan pelaksana.

Kedua, atas hasil identifikasi tersebut, instansi pembina diminta membuat matriks sandingan antara kesesuaian tugas dan fungsi yang ada pada unit kerja dengan kegiatan yang ada dalam PermenPANRB terkait JF yang disetarakan. Langkah ini untuk menentukan penyesuaian yang harus dilakukan.

Kemudian, ketiga, jika terdapat lebih dari lima puluh persen kegiatan ternyata tidak sesuai dengan PermenPANRB terkait JF yang disetarakan, terdapat tiga langkah yang bisa diambil. Langkah satu, menggunakan mekanisme perpindahan jabatan/inpassing ke JF yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan konsekuensi masing-masing dan memperhatikan peta jabatan yang dibina sendiri.

Langkah berikutnya adalah menggunakan mekanisme perpindahan/inpassing ke JF yang dibina oleh instansi lain. “Langkah terakhir, adalah dengan mengajukan pembentukan JF baru, jika setelah diidentifikasi tidak ada yang sesuai dengan tugas di unit kerja. Pada proses pengusulan JF baru ini akan dilihat mengenai kelayakan atas usulan JF baru tersebut,” papar Istyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman menjelaskan bahwa terdapat dua sisi yang hadir sebagai implikasi dari adanya penyetaraan JA ke JF ini. Di satu sisi, JF sebagai jabatan yang berdasarkan keahlian dan keterampilan menjadi pegawai terbanyak dalam suatu instansi.

Namun, disisi lain, masih banyak hal yang masih harus dipenuhi, terutama terkait dengan pembinaan JF. Hal tersebut meliputi regulasi terkait JF dari makro hingga teknis, pengelolaan SDM, pembagian peran instansi pembina, instansi pengguna, hingga pejabat fungsional. “Terkait ini, diperlukan adanya penyesuaian atau penyelarasan dalam kerangka pembinaan JF pasca penyetaraan jabatan. Saat ini BKN tengah memroses peraturan terkait pedoman teknis mengenai pembinaan JF,” ujar Herman.

Herman menjabarkan bahwa penyesuaian JF tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perancangan ulang atau _job redesign_ JF. Perancangan ulang tersebut dilakukan terhadap lima aspek yang terdiri dari _job content_, _job function_, _job process_, _job context_, serta _job relation_. Dengan melakukan perancangan ulang, maka dapat menyesuaikan JF dari penguatan tugas, otonomi JF, tanggung jawab, metode kerja, kebutuhan, proses bisnis, kontekstualisasi dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi, hingga hubungan dengan jabatan lain.

Selain itu, penyesuaian dan penyelarasan JF ini memerlukan peran aktif dari pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah Kementerian PANRB sebagai regulator yang diperlukan dalam membuat regulasi makro JF untuk penyesuaian. Kemudian pihak kedua adalah instansi pembina. Selain melakukan tugas sebagai instansi pembina, juga perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi teknis dari masing-masing JF serta terkait dengan kewenangan pembinaan JF.

Sedangkan, bagi instansi pengguna JF, penyesuaian dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan JF dengan menyesuaikan dengan yang ditetapkan oleh instansi pembina dan regulasi JF terkait. Kemudian juga menyambungkan program dan rencana kerja dengan tugas JF sehingga dapat sejalan serta melakukan pengembangan kapasitas JF yang dikoordinasikan dengan instansi pembina.

Bagi pejabat fungsional, penyesuaian dilakukan dalam pelaksanaan tugas dengan memahami standar dan pedoman JF sehingga mampu melaksanakan tugas jabatan, yang berujung dengan memiliki peran kontributif terhadap kinerja unit dan organisasi.

“Dengan demikian, kerangka pembinaan JF dapat terpenuhi dan tujuan penyetaraan JA ke dalam JF sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dapat terwujud,” pungkas Herman. (al)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintah yang baik demi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Salah satu upayanya adalah membuka wadah komunikasi guna menyamakan persepsi terkait kebijakan reformasi birokrasi antara pelaksana di tingkat pusat dan daerah.

“Sosialisasi ini kita dorong untuk memperkuat sinergi, ada sharing dari pemeritah daerah lain yang mungkin nanti dibagikan terkait penyederhanaan birokrasi, manajemen talenta, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, nanti semuanya bisa dibagikan di momen ini,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Mohammad Averrouce saat membuka Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah di Wilayah II hari ke-3, Kamis (10/06).

Pelaksanaan sosialisasi bersama terkait reformasi birokrasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah pada setiap area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan tersebut terdiri dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri PANRB No. 25/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri PANRB No. 26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menurut Averrouce, Kementerian PANRB akan terus mendorong berbagai aspek perubahan termasuk pembangunan SDM, karena reformasi birokrasi atau perubahan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemda menjadi prasyarat penting dalam berbagai pencapaian target-target pembangunan di berbagai sektor.

“Tidak ada dimensi dimasyarakat yang tidak ada birokrasi disana, jadi kami apresiasi dari kemarin 2 hari sebelumnya kita sudah bertemu dengan banyak pemda. Saya rasa ini bagian dari kolaborasi bersama, bagaimana mendorong birokrasi semakin lebih baik,” imbuhnya.

Acara yang diselenggarakan oleh unit kerja Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan ini digelar selama 3 hari secara daring. Pesertanya merupakan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Lampung.

Terdapat empat materi utama yang dibagikan oleh narasumber dari setiap unit kerja deputi di Kementerian PANRB. Materi tersebut terdiri dari Kebijakan Reformasi Birokasi secara umum (Manajemen Perubahan, Deregulasi, dan Pengawasan) dan aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

Kebijakan Reformasi Birokrasi terkait penyederhanaan birokrasi dan evaluasi kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah; Kebijakan Reformasi Birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui forum konsultasi publik dan penguatan sarana prasarana bagi kelompok rentan; dan Kebijakan Reformasi Birokrasi terkait dengan penerapan Manajemen Talenta.

Lewat beragam upaya ini, harapannya pada 2025, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik, yang ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, serta semua program selesai dengan baik.

Tidak berhenti sampai disitu, hal lainnya seperti perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik bertambah baik, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, penerapan _reward dan punishment_ secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasil pembangunan nyata tidak lagi menjadi sebuah angan. (rum)