JAKARTA, MMCIndonesia.id- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Staf Logistik (Slog) Polri untuk bergerak cepat melakukan penanganan di wilayah bencana alam dan melakukan peningkatan pelayanan terhadap warga berkebutuhan khusus.

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/6/2021).

Menurut Sigit, Indonesia menjadi negara yang sering dilanda bencana. Sebab itu, diperlukan gerak cepat dari aparat kepolisian untuk mengerahkan bantuan dukungan logistik sarana dan prasaranya kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Kebutuhan di wilayah bencana, listrik, air dan komunikasi pasti terganggu, diatur bagaimana manajemennya terkait dengan arus distribusi logistik bisa cepat sesuai dengan karakteristik wilayah bencana,” kata Sigit.

Selain gerak cepat tangani bencana alam, mantan Kapolda Banten itu juga meminta kepada jajaran Logistik Polri untuk menyiapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat berkebutuhan khusus di setiap kantor polisi. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga.

“Harapan kami memberikan pelayanan yang baik, buat saudara kita yang kebutuhan khusus untuk di buatkan sarana dan prasarana agar pelayanan tidak ada perbedaan,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Slog Polri, kata Sigit, mempunyai lima tahapan dalam menjalankan perannya. Yakni, pengembangan Roaad Map logistik, optimalisasi jejaring logistik, modernisasi mekanisme logistik, restrukturisasi organisasi dan optimalisasi sumber daya.

Oleh sebab itu, Sigit menyatakan bahwa, Logistik Polri merupakan salah satu unsur penting. Mengingat, personel kepolisian membutuhkan dukungan logistik dalam menjalankan seluruh tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Slog Polri sebagai pengemban unsur pengawas dan pembantu pimpinan dapat menyamakan visi dan misi dalam mempersiapkan langkah strategis guna menjawab tantangan dalam tugas,” tutur Sigit.

Sebab itu, Ia menekankan soal perlunya koordinasi dengan operasional dilapangan soal kebutuhan yang diperlukan. Sehingga, Slog bisa merencanakan kebutuhan petugas dilapangan.

Tak hanya itu, Sigit juga meminta agar Slog Polri memikirkan soal dukungan penuh kepada personel kepolisian yang bertugas di wilayah konflik dan berkarakteristik khusus.

“Anggota yang melaksanakan tugas dilapangan agar dilengkapi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, seperti anggota yang operasi dilapangan bisa melaksanakan tugas yang maksimal dengan medan yang berat dan ancaman jiwa anggota. Peralatan yang perlu pengamanan tinggi dijaga keamanannya seperti pengadaan senjata, peluru dan lainnya,” papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Slog yang telah melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan konsep transformasi Polri Presisi.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni menekankan pentingnya peran strategis kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pesan tersebut disampaikannya secara virtual dalam agenda Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (9/6/2021).

Menurut Fatoni, sebagai lembaga think tank, Badan Litbang berkontribusi dalam membantu merumuskan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan lebih optimal. “Litbang memiliki posisi sentral dalam medukung dan memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik sesuai kebutuhan pemerintah daerah masing-masing,” ujar Fatoni yang menyampaikan paparan secara virtual di hadapan para kepala daerah.

Fatoni mengungkapkan, guna memperkuat fungsi kelitbangan, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mensinergikan agenda kelitbangan dengan inovasi. Sinergi dari kedua komponen tersebut diyakini dapat menunjang peningkatan daya saing daerah. Selain itu, dalam mendukung peran kelitbangan, pemerintah daerah juga perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi (PT), kerja sama antar pemda, dan sejumlah stakeholder mancanegara. Kerja sama tersebut nantinya diharapkan dapat mendorong lahirnya terobosan yang lebih kompetitif.

“Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat SDM dengan mendorong penguatan kompetensi dan pengembangan karier peneliti,” tuturnya.

Berkaitan dengan penguatan tersebut, lanjut Fatoni, saat ini Badan Litbang Kemendagri telah melahirkan sejumlah terobosan guna memacu daya saing pemerintah daerah. Berbagai produk tersebut antara lain, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Inovasi Daerah dibentuk sebagai sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan inovasi di daerah. Nantinya, berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam kurun dua tahun terakhir, akan dinilai dan diukur. Kemudian, bagi daerah yang memiliki skor penilaian tertinggi akan memperoleh piagam dan trofi, serta dana insentif daerah.

Sementara itu, IKKD ditujukan guna mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah. Indeks ini akan menetapkan para pemimpin daerah terbaik yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Para pemimpin tersebut akan memperoleh penghargaan berdasarkan kinerja yang diterapkannya di daerah. “Semoga ikhtiar ini bisa memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” kata Fatoni.

Di sisi lain, tambah Fatoni, Badan Litbang Kemendagri juga membentuk IPKD. Terobosan tersebut bertujuan mengukur efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, indeks tersebut mampu mendorong kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fatoni menambahkan, melalui IPKD, pemerintah daerah yang memiliki peringkat pengelolaan keuangan terbaik dari masing-masing kategori, tinggi, sedang, dan rendah, akan diberikan penghargaan. “Upaya ini diharapkan meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Fatoni mengatakan, Badan Litbang Kemendagri ke depan merencanakan akan menambah indeks untuk mengukur tata kelola pemerintahan daerah. Namun, saat ini indeks tersebut masih dalam proses pengkajian. Diharapkan bentuk produk kelitbangan tersebut mampu meningkatkan daya saing tata kelola pemerintahan daerah yang lebih kompetitif. Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri para bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Acara ini sendiri telah berlangsung sejak 7 Juni 2021, dan direncanakan berakhir pada 11 Juni mendatang.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Kabupaten Trenggalek menghadirkan Café Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengapresiasi upaya dan semangat dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mendirikan Café Pelayanan Publik ini sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Diah, upaya ini merupakan perwujudan reformasi birokrasi dalam kerangka kerja sama dan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang kolaboratif dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan tentunya pelayanan publik itu sendiri. “Dengan hadirnya pelayanan publik yang terpadu dan saling terintegrasi, juga menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investasi khususnya di daerah. Melalui kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan, maka akan menjadi suatu oase bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara _launching_ Café Pelayanan Publik Kab. Trenggalek secara virtual, Selasa (08/06).

Guru besar Universitas Sriwijaya ini juga menuturkan kehadiran Café Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek bisa menjadi wajah baru pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek. Café Pelayanan Publik juga bisa menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, perbaikan kualitas SDM penyelenggara pelayanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun kolaborasi dan kerjasama antar unit, serta antar instansi.

“Saya sangat berharap Café Pelayanan Publik ini menjadi cikal bakal untuk dapat ditingkatkan menjadi Mal Pelayanan Publik ke depan,” imbuhnya.

Café Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek tidak hanya digunakan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Lembaga dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik lainnya dalam satu lokasi yang terintegrasi, tetapi juga merupakan sebuah upaya mensinergikan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan ekonomi lokal. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan peran Café Pelayanan Publik ini sebenarnya tidak hanya sekadar untuk memberikan layanan semata, tetapi juga sebagai wadah bagi UMKM untuk mempromosikan produknya.

“Ini adalah salah satu cara kami untuk mengungkit ekonomi masyarakat Trenggalek dan UMKMnya, karena kalau hanya untuk pengurusan izin dan dokumen-dokumen lain itu sudah bisa dilakukan secara _online_,” ujarnya.

Café Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 42, Trenggalek. Terdapat 11 layanan yang bisa diakses masyarakat di tempat ini, yakni layanan perizinan dan nonperizinan, administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, surat keterangan/perizinan dari Kepolisian, layanan perbankan, layanan pajak reklame, layanan pengambilan bukti tilang, layanan informasi hukum, layanan jaminan sosial ketenagakerjaan, layanan jaminan sosial kesehatan, dan layanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Terdapat delapan instansi yang saat ini telah bergabung yakni Kepolisian Resort Trenggalek, Kejaksaan Negeri Trenggalek, UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, BPJS Ketenagakerjaan Trenggalek, BPJS Kesehatan Trenggalek, dan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati. Masyarakat dapat berkunjung ke Café Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek pada Senin sampai Kamis pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB serta Jumat pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar jadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Perpustakaan Nasional, Selasa (8/6/2021).

Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan.

Halim Iskandar mengajak Para Kepala Desa Perempuan untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

“Saya yakin Kepala Desa dan Masyarakat Desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Halim Iskandar

Halim Iskandar mengatakan Dana Desa sangat berikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak.

Kemendes PDTT saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa untuk hasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.

SDGs Desa memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki Desa.

Hingga hari ini, data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yaitu sebanyak 38.533 Desa dengan 25.571.830 Kepala Keluarga dengan total warga mencapai 75 .429.368 orang.

“Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dengan kondisi ini, kata Halim Iskandar, jika bisa menyelesaikan semua permasalahan di tingkat desa, maka itu sama kita telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Halim Iskandar optimistis jika akhir Juli mendatang proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas. Dari sini, bisa lebih jeli lagi melihat hal yang ada di desa.

Permasalahan desa kemudian sudah dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Hal ini akan membuat Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi adu otot tapi adu data soal permasalahan yang dihadapi desa seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

“Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Untuk lebih konkret, enam hal yang jadi ukuran keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pertama, sejauhmana kebijakan di desa tentang DRPPA.

Kedua, meningkatkan perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa dan BPD, meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa.

Kemudian peran Ibu dan Keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan tidak anak yang menikah di bawah 18 tahun.

Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT akan merancang penghargaan untuk Kepala Desa Perempuan dengan enam kategori yang dipaparkan oleh Menteri PPA Gusti Bintang Puspayoga pada tahun 2022.

Setelah itu, Gus Menteri bersama Menteri Bintang Puspayoga kemudian menggelar dialog dengan Kepala Desa Perempuan se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline.

Gus Menteri mendengarkan langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa sekaitan isu perempuan dan anak, termasuk soal penanganan stunting.

Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, khususnya bagi perempuan.

Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara perempuan dan laki-laki masih selisih jauh.

“Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat menganggap besar. Ini menjadi PR kita bersama,” papar Bintang.

Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98.

Sedangkan IPM perempuan baru 69,19. Dalam IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Turut hadir bersama Halim Iskandar, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sri Haryanto dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Suprapedi serta Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

Aisyah Gamawati dan Harlina Sulistyorini sebelumnya dikukuhkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebagai Pengurus Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pada 2020, Pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten/kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang. Sedangkan pada 2021, per 25 Mei ada sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten/kota yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Selanjutnya, masih ada 187 kabupaten/kota yang bakal melaksanakan Pilkades tahun ini.

Gelaran itu terbilang sukses meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya klaster penyebaran baru di daerah pelaksana Pilkades. Hal ini ditopang oleh penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya, sebagai upaya mencegah penularan pandemi Covid-19. Di sisi lain, angka rata-rata partisipasi pemilih pada Pilkades 2020 berhasil mencapai angka 76.17 persen. Sementara pada Pilkades 2021, per 25 Mei persentase kehadiran pemilih sebanyak 79,05 persen.

Capaian dalam gelaran Pilkades ini, tak lepas dari peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes). Melalui komponen tersebut, Kemendagri berupaya melakukan sejumlah langkah preventif, agar Pilkades berjalan aman dan terhindar dari penularan Covid-19.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri. Misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya.

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19. Dalam aturan yang ditandatangani 10 Desember 2020 itu, diatur batas maksimum kapasitas setiap TPS sebanyak 500 pemilih. Ini untuk menghindagri kerumunan, sehingga potensi penularan dapat dihindari. Selain itu, lanjut Yusharto, dengan pembatasan ini membuat para petugas tak terlalu banyak menguras energi dan lebih menghemat waktu pelaksanan.

Disisi lain, pelaksanaan Pilkades juga diawasai oleh berbagai unsur, seperti kepolisian tingkat kecamatan, koramil, Satpol PP, linmas desa, serta melibatkan Satgas Covid-19 dari Puskesmas maupun panitia pemilihan tingkat desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengawasan ini untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh semua pihak. Selain itu, Kemendagri juga menerjunkan tim pemantau ke lapangan untuk memantau penerapan protokol kesehatan.

Yusharto menuturkan, regulasi yang diterbitkan Kemendagri juga dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota pelaksana Pilkades. Mereka didorong agar turut terlibat dalam menyukseskan Pilkades, seperti melakukan pengamanan dari berbagai potensi gangguan, sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan.

Dalam memenuhi kebutuhan protokol kesehatan, Kemendagri juga menegaskan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkades, bahwa kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Sementara itu, lanjut Yusharto, Kemendagri juga memfasilitasi kebutuhan data terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada daerah yang melaksanakan Pilkades. Fasilitasi yang dilakukan melalui Surat Mendagri Nomor: 141/1127/BPD ini, untuk menjadi bahan masukan penyusunan DPT ditingkat desa, maupun instumen verifikasi kesesuaian dalam penyusunan DPS ke DPT. “Per tanggal 5 Mei 2021 terdapat 39 kabupaten/kota yang telah memperoleh fasilitasi dimaksud,” ujar Yusharto.

Tak hanya itu, Kemendagri juga mendorong penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) melalui Surat Mendagri Nomor:141/1115/BPD pada Maret 2021. Langkah ini sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan atau sengketa, khususnya terkait keabsahan surat suara dan tumpang tindih DPT.

“Beberapa langkah strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yang aman dan bebas klaster baru penyebaran Covid-19,” pungkas Yusharto.(*)