Rabu, September 24, 2025
Beranda blog Halaman 85

Jelang Hari Bhayangkara, Polda Banten Bagikan Paket Sembako

0

Serang,MMCIndonesia.id – Menjelang Hari Bhayangkara ke 75, Polda Banten bagikan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19.

Adapun masyarakat yang menerima bantuan paket sembako tersebut ialah masyarakat yang berada di Kp Lipatik Rt 07/03 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Saat dikonfirmasi, Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudy Heriyanto melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi membenarkan atas pemberian puluhan paket sembako tersebut.

“Menjelang Hari Bhayangkara ke 75 ini, kita dari Polda Banten melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian puluhan paket sembako kepada masyarakat yang berada di Kp Lipatik Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang,” kata Edy Sumardi. Jumat, (18/06/2021).

“Dan puluhan paket sembako ini diberikan kepada masyarakat yang saat ini terdampak akibat pandemi covid-19,” lanjut Edy Sumardi.

Edy Sumardi menambahkan bahwa kegiatan baksos tersebut akan rutin dilakukan hingga 1 Juli 2021.

“Kegiatan bakti sosial seperti ini akan rutin kita lakukan hingga Hari Bhayangkara ke 75 nanti pada tanggal 1 Juli 2021. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita dari Polda Banten akan mengisi Hari Bhayangkara dengan kegiatan-kegiatan sosial,” tambah Edy Sumardi.

Edy Sumardi berharap dengan kegiatan bakti sosial tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

“Saya sangat berharap semoga dengan bantuan yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Edy Sumardi.

Sementara itu, salah satu masyarakat Kp Lipatik Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang Ibu Fatimah mengucapkan terimakasih kepada Polda Banten.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Polisi yang telah memberikan bantuan berupa paket sembako kepada saya, bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga,” ucap Ibu Fatimah.

“Dan semoga kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(red)

Istri Panglima TNI Nany Hadi Tjahjanto Kunjungi Ranah Minang

0

Sumbar, MMCIndonesia.id  — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta Istrinya Harneli Bahar menyambut kedatangan Istri dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nanny Hadi Tjahjanto bersama rombongan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (17/6/2021).

Hadir dalam penyambutan tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, Danrem 032/Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Arief Gajah Mada, Danlantamal II Pertama TNI Hargianto, Danlanud Sutan Sjahrir Kolonel PNB M.R.Y. Fahlefie dan beberapa Kepala OPD Pemrov Sumbar dan unsur Forkopimda lainnya.

“Selamat datang Ibu Nanyi di Sumatera Barat, semoga ibu berkesan di ranah minang, bundo kanduang,” kata Gubernur Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi bersama forkopimda mendampingi rombongan duduk sejenak ruang Very Important Person (VIP) BIM sambil berbincang dan beramah-tamah.

Usai beramah-tamah, rombongan meninggalkan BIM sekira pukul 11:30 WIB dan langsung menuju Istana Gubernuran untuk makan siang bersama.

Selain bersilaturahmi dan makan siang, Nanny Hadi Tjahjanto berencana akan melakukan kegiatan membuka acara Lantamal II Membangun Negeri Sungai Pisang.(red)

Yayasan Yatim Piatu Yabapir Launching Taman Baca Masyarakat Bersama Rumah Kreasi Jelita

0

Tangerang, MMCIndonesia.id – Yayasan Balaraja Peduli Indonesia Raya ( Yabapir ) telah membuka Taman Bacaan untuk anak-anak Yatim Piatu. Taman Baca Masyarakat ( TBM ) ini di naungi oleh komunitas Rumah Kreasi Jelita yang nantinya akan bekerjasama membuat program Literasi di Yayasan tersebut., Minggu (13/6/2021).

Ketua Umum Yabapir, Warsono “mengungkapkan, alasan membangun Taman Bacaan di yayasannya adalah salah bentuk kepeduliannya terhadap Literasi anak, karena di era digital anak-anak sudah jarang membaca buku,” ucapnya.

“Taman bacaan adalah program Literasi kami untuk meningkatkan Hobi membaca  anak, karena untuk meningkatkan wawasan,  anak perlu membaca banyak buku dari kecil agar tak ketertinggalan ilmu,” Ujar Warsono

Selain itu, Warsono menambahkan dengan adanya Taman Baca di Yayasannya, membuat bertambahnya program Yabapir agar relawan dan anak binaan lebih bersemangat mengabdi dan belajar

“Sebelumnya program  santunan anak yatim setiap bulan, dan mengaji, do’a bersama setiap minggu, dengan adanya taman bacaan ini, relawan akan lebih semangat dalam mengabdi dan anak-anak binaan kami pun lebih semangat datang ke Yabapir untuk belajar,” ungkapnya.

Ari Novialdi salah satu anggota Rumah Kreasi Jelita yang datang menghadiri Launching  mengungkapkan rasa haru karena Yabapir peduli akan Literasi anak
“saya terharu sekali karena Teman-Teman Yabapir tidak hanya sebatas santunan saja tetapi peduli akan Pendidikan mereka, karena di masa pandemi ini anak-anak sangat perlu tambahan dan controling dalam belajar, dan Taman Baca Yabapir ini adalah wadahnya untuk anak-anak,”ucapnya.

“Ari pun Berterima kasih kepada Yabapir yang sudah bersedia berkolaborasi dengan Rumah Kreasi Jelita, dan berkomitmen untuk sama-sama membangun program Literasi di setiap daerah, dan akan terus berusaha untuk membangun Program-Program yang berkaitan dengan Literasi di Yayasan Yatim Piatu Yabapir dan Membangun Tamam Bacaan lainya di daerah Banten,” harapnya.(ari)

Kapolda Banten : Pejabat Baru Segera Menyesuaikan dan Kembangkan Inovasi

0

Serang, MMCIndonesia.id  – Kapolda Banten Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan PJU Polda Banten diantaranya Karorena, Kabidpropam, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba,dan Kapolres Lebak Polda Banten di Aula Serbaguna Mapolda Banten, dengan penerapan Protokol kesehatan yang ketat, pada hari Kamis (17/06/2021)

Karorena Polda Banten Kombes Pol Jumiran, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagrengarsus Rojemengar Srena Polri, digantikan oleh Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo, S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sulbar

Kabidpropam Polda Banten Kombes Pol Yohan Priyoto, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidpropam Polda Jabar digantikan oleh Kombes Pol Drs. H. Nursyah Putra yang sebelumnya menjabat Kasubbagdukminmat Bagdukminops Robinops Sops Polri

Dirresnarkoba Polda Banten
Kombes Pol Lutfi Martadian, S.I.K., S.H., M.H. diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirresnarkoba Polda Jateng digantikan Kombes Pol Martri Sonny, S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Banten

Dan Dirreskrimum Polda Banten dijabat oleh Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, S.I.K., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Sumbar

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Lemdiklat Polri digantikan oleh AKBP Dedi Supriyadi, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirreskrimum Polda Banten

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Ade Mulyana, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sbg Kabagpal Rolog Polda Metro Jaya digantikan oleh AKBP Teddy Rayendra, S.I.K., M.I.K yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pohuwato Polda Gorontalo

Kapolda Banten Irjen pol Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho S.H.,M.H.,M.B.A dalam amanatnya mengatakan bahwa Sertijab kali ini berbeda dari biasanya dikarenakan masih berada dimasa pandemi Covid-19. Sehingga Sertijab dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan yang ketat, Dilakukan Rapid Test Antigen, Wajib Gunakan Masker, Mencuci Tangan, Di Cek Suhu Tubuh nya, Menjaga Jarak dan Membatasi Peserta Upacara.

Rudy Heriyanto menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pejabat
Utama Polda Banten sebelumnya Karorena Kombes Pol Jumiran, S.I.K, Kabidpropam Kombes Pol Yohan Priyoto, S.I.K., Dirreskrimum Kombes Pol Martri Sonny, S.I.K., M.H., Dirreskrimsus Kombes Pol Joko Sumarno, S.I.K, Dirresnarkoba Kombes Pol Lutfi Martadian,S.Ik.,S.H.,M.H ,dan Kapolres Lebak Akbp Ade Mulyana,S.I.K.

“Saya ucapkan terimakasih banyak atas pelaksanaan tugas, dedikasi dan loyalitas saudara di Polda Banten. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru kami mendoakan semoga kesuksesan yang telah diraih dapat terus menghiasi lembaran karier pengabdian saudara,” ujar Rudy Heriyanto.

Selanjutnya kepada Pejabat Baru Polda Banten Karorena Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo, S.I.K., M.H., Kabidpropam Kombes Pol Drs. H. Nursyah Putra, Dirreskrimum Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, S.I.K., M.Si., Dirreskrimsus AKBP Dedi Supriyadi, S.I.K., Dirresnarkoba Kombes Pol Martri Sonny, S.I.K., M.H. ,dan Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra, S.I.K., M.I.K

“Dan saya ucapakan selamat kepada Pejabat Baru Polda Banten. Saya yakin dan percaya dengan bekal dan pengalaman yang saudara miliki akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai harapan polri serta tuntutan masyarakat Banten,” kata Rudy Heriyanto.

Rudy Heriyanto berharap “untuk pejabat lama dan pejabat baru Polda Banten agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan masing-masing. Lanjutkan dan kembangkan inovasi serta lakukan analisa dan evaluasi secara periodik untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan serta hambatan guna mencari solusi penyelesaian, dalam setiap permasalahan.” tutup Rudy Heriyanto. (red)

TIM Pembebasan Lahan Tol Datangi Semua Pemilik Lahan

0

Padang, MMCIndonesia.id  – Tim percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru akan secara aktif untuk mencari, mendatangi dan mengunjungi semua pemilik lahan yang telah terdata guna mempercepat proses pembebasan.

“Karena data pemilik lahan termasuk yang tanah ulayat sudah ada, kita akan kunjungi satu persatu. Individu per individu supaya proses pembebasannya bisa cepat,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Kamis (17/6/2021).

Audy juga mengatakan pemilik tanah ulayat itu sebagian sudah meninggal dan ahli warisnya cukup banyak dan tinggalnya tersebar tidak hanya di Sumbar. Tapi karena memang dibutuhkan tanda tangannya, tim akan mengunjungi semua.

“Dalam tim kita sekarang tergabung banyak pihak yang memiliki pengalaman dalam hal pembebasan lahan juga diback up dari penegak hukum karena itu proses bisa dipercepat,” katanya.

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto tegas meminta agar rapat di ruangan mulai dikurangi dan ke depan koordinasi sudah harus di lapangan.

“Artinya kita memang harus percepat karena pembangunan tol di Sumatera ini sudah ratusan kilometer, hanya di Sumbar saja yang baru 4,2 kilometer,” ujarnya.

Ia mengatakan tim juga akan melibatkan lembaga adat seperti LKAAM untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemilik tanah ulayat agar tidak ada lagi kendala.

“Kondisi saat ini berdasarkan data di lapangan, 14,3 kilometer sudah selesai dibebaskan dan dibayarkan, 7,6 kilometer sudah tinggal pembayaran, 8,4 kilometer sedang pengumpulan dokumen, 5,6 kilometer masih proses appraisal dan 0,5 masuk Tarok City yang sedang divalidasi,” katabya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan untuk mempercepat proses.

Kita juga punya unit jaksa pengacara negara yang bisa memberikan pendampingan untuk proyek strategis nasional ini,” katanya.

Menurutnya tanah ulayat adalah bentuk kearifan lokal Sumbar karena itu proses sosialisasi pada masyarakat tidak bisa dilakukan dengan bahasa teknis, tetapi bahasa yang komunikatif dengan bahasa adat. Prosesnyapun harus transparan.

Kepala Kantor BPN Sumbar Saiful mengatakan pihaknya dalam proses pembebasan berpedoman pada UU 22 tahun 2012.

Tahapan pertama adalah identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan pengukuran, pemetaan dan pendataan terhadap bidang tanah yang terdampak trase jalan tol.

Hasilnya ada 1486 bidang yang harus dibebaskan dan 212 fasilitas sosial atau umum yang tidak akan diberikan ganti kerugian.

“Tahap II sudah lakukan pengumunan terhadap peta bidang tanah dan daftar nominatif hasil pendataan subjek dan objek hak tersebut, sudah diumumkan 1471 bidang. Progress 99 persen. Artinya ada 1 persen (15 bidang) di Tarok City,” ujar Syaiful.

Sekarang pihaknya fokus pada bidang tanah (16 persen) untuk dicarikan dokumennya agar segera bisa divalidasi.

Selain itu 332 bidang (22 persen) yang belum dimusyawarahkan juga jadi sasaran dokumen yang dimintakan untuk percepatan pembebasan.(red)

Gubernur Sumbar Resmikan Ruang Layanan Konsultasi Pelayanan Hukum di DPMPTSP

0

Padang, MMCIndonesia.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meresmikan ruang layanan konsultasi pelayanan hukum gratis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan konsultasi bagi masyarakat dan ASN.

“Ruang layanan hukum ini akan memberikan kepastian hukum dan memudahkan serta mempercepat kerja jajaran pemerintah. Kalau ada yang ragu tentang persoalan hukum bisa segera konsultasi di sini sehingga pekerjaan tidak terhambat,” katanya di Padang, Kamis (17/6/2021).

Ia mengharapkan layanan gratis yang diberikan setiap hari Kamis itu akan membantu pula bagi pengusaha yang ingin mengurus perizinan terkait investasi di Sumbar.

“Bagi investor, kepastian hukum itu sangat penting. Dengan adanya layanan hukum di satu tempat dengan kantor yang mengurus perizinan diharapkan prosesnya akan makin cepat dan sesuai aturan,” katanya.

Mahyeldi menegaskan program dan kegiatan pemerintah yang sesuai aturan hukum menjadi dasar terbentuknya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini yang kita harapkan ke depan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Mohammad Hamid, SH, MH mengatakan ruang konsultasi hukum di DPMPTSP itu merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan pelayanan pengabdian Kejaksaan kepada masyarakat Sumbar.

“Ini tidak semata membangun zona integritas menuju wiayah birokrasi bersih dan melayani tetapi juga merupakan tugas Kejaksaan sesuai UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan juga bertugas mengamankan pembangunan. Kami berusaha berkiprah maksimal terutama sebagai jaksa pengacara negara,” katanya.

Ia mengatakan ruang layanan konsultasi hukum tersebut sebelumnya juga sudah dibentuk di Polda Sumbar. Namun Itu dikhususkan untuk melayani penyidik hingga pelayanan perkara di Sumbar tidak bertele-tele.

Kejaksaan juga membuat Gerai Pelayanan Hukum di mal untuk menampung keluh kesah masyarakat yang mungkin ada persoalan hukum.

“Kita berikan konsultasi dan solusi bagi mereka,” ujarnya.

Ia menilai ruang konsultasi hukum di DPMPTSP sangat tepat karena di masa pandemi Kejaksaan Agung menugaskan jajaran Kejaksaan di daerah membantu mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi pandemi sekaligus juga pemulihan ekonomi. Jadi ini sangat strategis sekali di sini,” katanya.

Menurutnya dalam masa pandemiAPBN dan APBD menjadi motor penggerak perekonomian. Percepatan serapan anggaran harus dilakukan, tidak boleh terkendala keragu-raguan masalah hukum.

“Jadi kalau ada ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang jadi PPK, ada keraguan hukum dalam langkah tugas membelanjakan dana APBN dan APBD silahkan berkoordinasi dengan jaksa yang ditugaskan di sini,” ujarnya.(red)

Gubernur Sumbar Resmikan Lahan Bekas Tambang Menjadi Taman Ekowisata Berbasis Air

0

Sumbar,  MMCIndonesia.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meresmikan lahan bekas pertambangan pasir menjadi taman ekowisata berbasis air terbaru di Sumbar. Bertempat di Nagari Balah Hilir, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (17/6/2021).

Peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Plt Dirjen PPKL (Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. dan beberapa kepala OPD Sumbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang telah memberi bantuan dan bimbingan, sehingga berhasil merubah lingkungan bekas tambang menjadi suatu kawasan yang produktif dan sehat kembali.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama kepada Bupati Padang Pariaman, segala upayanya telah berhasil merubah bekas tambang menjadi objek ekowisata,” kata Mahyeldi.

Gubernur Sumbar menjelaskan, bahwa salah satu permasalahan lingkungan hidup yang hadapi bagi pemerintah adalah penambangan tanpa izin (ilegal) yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat.

Pada satu sisi, aktivitas tambang ini dapat menunjang kebutuhan ekonomi untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Namun pada sisi lain, kita juga melihat bahwa peristiwa penambangan tanpa izin ini, pada akhirnya justru menyebabkan tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) adalah berupa kerusakan lahan. Lahan yang pada awalnya merupakan lahan produktif, seperti ladang, kebun dan sawah. Namun setelah aktivitas penambangan berakhir, lahan-lahan tersebut menjadi tidak produktif lagi, tidak bisa digarap dan diolah yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak lagi bisa mengandalkannya sebagai sumber ekonomi untuk kehidupan dan penghidupannya.

“Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan, juga dapat mengakibatkan tanah longsor seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Solok Selatan, bahkan dalam beberapa kejadian yang diikuti dengan korban jiwa,” ungkapnya.

Salah satu lahan bekas aktivitas penambangan adalah yang berada di Kecamatan Lubuk Alung. Hamparan kerusakan lahan bekas penambangan tanpa izin di tempat kita berkumpul saat ini diperkirakan seluas kurang lebih 16 hektar.

Sebahagian berada di Nagari Balah Hilia, sementara sebahagian lagi berada di Nagari Lubuk Alung. Sebelum adanya aktivitas penambangan, lahan ini terlebih dahulu merupakan kebun-kebun dan kolam-kolam ikan budidaya masyarakat yang merupakan tonggan penopang ekonomi.

“Kita patur bersyukur, hari ini kita bisa melihat Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (PKLAT) telah melakukan pemulihan kerusakan lahan tambang seluas 3,2 hektar di Nagari Balah Hilia ini,” ujarnya.

Saat ini masyarakat bisa menikmati hasil dari upaya pemulihan tersebut. Pada tahun anggaran 2021, upaya pemulihan ini rencananya akan dilanjutkan untuk lahan krang lebih dari 2,9 hektar yang lokasinya terletak di Nagari Lubuk Alung, yang juga merupakan satu kesatuan kesatuan dengan lokasi yang terletak di Nagari Balah Hilia.

“Besar harapan saya, sinergi kita bersama dapat memberikan dukungan bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat Lubuk Alung secara umum dan bagi Taman Ekowisata Nagari Balah Hilia secara khusus. Ke depannya, objek ekowisata bisa menggerakan kawasan ini dengan berbagai even wisata dan olahraga,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Dirjen PPKL Sigit Reliantoro menjelaskan kegiatan pemulihan lahan bekas tambang rakyat ini, bermula lihat permukaan lahan yang tidak beraturan dan meninggalkan lubang-lubang bekas tambang. Apabila dilihat dari kondisi lahan yang ditumbuhi rumput dan belukar, dengan lubang berair yang ditumbuhi enceng gondok, mengindikasikan lahan ini tidak produktif.

“Padahal sebelum tahun 2005, lahan ini berupa hamparan sawah yang sangat subur dengan saluran air yang tertata. Setelah tahun 2014, tinggal lubang-lubang yang berisi air berwarna coklat, tanah suburnya hilang dan tinggal berpasir. Yang pada akhirnya merusak sempadan sungai dan menurunkan kualitas air sungai,” terangnya.

Dari kondisi kerusakan lahan yang demikian tersebut, pada tahun 2018 bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung menyusun Studi Kelayakan (FS) dan Rancangan Teknik Terinci (DED) melalui proses membangun komunikasi dengan Nagari dan masyarakat. Hasil perancangan tersebut mengarah pemulihan lahan dengan konsep “ecoeduwisata”. Selanjutnya pada tahun 2020, dilaksanakan pemulihan lahan dan menjadi Taman.

“Untuk itulah kami hadir untuk pemulihan lahan ini dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar fungsinya dalam mendukung tata air menjadi lebih baik,” ujarnya.

Secara ekonomi memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat dan secara sosial budaya menjadi sarana untuk berbagai kegiatan kenagarian dan masyarakat. Konsep “Ekowisata Berbasis Air” ini diterapkan dengan menata lubang tambang agar berfungsi sebagai sarana meningkatkan kualitas air sebelum masuk ke sungai.

Selain sebagai wahana bermain, Sumatera Barat yang dikenal dengan berbagai “lubuk larangan”, maka salah satu lubang dapat ditebar ikan dan dijadikan sebagai lubuk larangan atau atraksi bermain dengan ikan yang berwarna-warni.

Selain itu, Sigit juga menjelaskan, bahwa tempat wisata ini juga sebagai tempat edukasi, wisata ini juga didukung dengan sarana “listrik tenaga surya”. Dengan sarana listrik ini, kegiatan penyiraman dan kebutuhan akan air dapat terpenuhi, sehingga tempat ini nantinya bisa hijau dan mendukung upaya peningkatan kualitas tutupan lahan yang menjadi target Gubernur maupun Bupati sebagaimana dimuat dalam RPJMD.

Lebih lanjut disampaikan oleh Sigit bahwa ke depannya objek ekowisata ini ditargetkan tidak hanya sekedar mendatangkan pengunjung penikmat wisata, namun juga bisa memancing beragam satwa yang berguna bagi keseimbangan dan restorasi lingkungan.

“Ke depannya objek ekowisata ini tidak hanya akan mendatangkan pengunjung, namun juga akan mendatangkan satwa-satwa yang melahirkan habitat baru yang lebih baik. Dengan begitu maka restorasi lingkungan kita akan tetap terjaga,” harapnya.(red)

Ketua BPD Desa Cipining Bentuk Panitia Pilkades

0

Lebak, MMCIndonesia.id –  Pembentukan Panitia Pilkades Desa Cipining bertempat di Aula kantor Desa Cipining, dihadiri para Tokoh Masarakat, pemuda, Agama, Rt/Rw dan  hadir juga dari pihak Kecamatan Curugbitung, Korwil Upt pendidikan Kecamatan Curugbitung, Babinsa dan Binamas Desa Cipining Kecamatan Curugbitung, lebak – Banten, Selasa (15/06/2021).

Badan Pengawas Desa (BPD) Cipining Muksin Spd, sebagai panitia pembentukan Pilkades dalam “sambutannya mengajak semua masyarakat yang hadir agar kita bisa memilih Ketua panitia Pilkades harus benar-benar yang independen karena didalam Pilkades ini rasa tanggung jawabnya berat sekali,mudah-mudahan dalam pemilihan ketua penitia pilkades pada hari ini bisa berjalan dengan lancar,” harapnya.

“Masih ditempat yang sama kasi Ekbang Kecamatan Curugbitung Jenal Ruhiyat, mewakili Camat Curugbitung Endang Subrata yang tidak bisa hadir karena ada tugas di desa lainnya, Jenal Ruhiyat menyampaikan pesan Camat bila sudah ada atau terpilih ketua penitia pilkades semoga bisa dan mampu menjaga netralitasnya, dan bukan itu saja ketua BPD beserta anggotanya bila ada penggiringan kesalah satu calon akan diberikan sangsi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Dengan mengucap sukur alhamdulillah semua masyarakat yang hadir dan ketua BPD serta para anggotanya pemilihan ketua panitia, telah terpilih dengan lancar dan semua yang hadir telah menyepakati, bahwa yang terpilih menjadi ketua penitia pilkades adalah Syaripudin Spd. Dan pada waktu itu juga langsung di ambil sumpah dan janji agar amanah yang diberikan agar dijalankan sesuai tupoksinya tugas pokok dan pungsinya (tupoksi) dalam pemilihan Pilkades sangat rawan benturan antara saudara dengan saudara , tetangga dengan tetangga tim sukses dengan tim sukses semua itu akan sirna dan hilang apabila para panitianya pilkades punya dedikasi yang tinggi, transparan dan netral inssyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Di tempat yang berbeda Jaro Kasta Wijaya yang sampai saat ini masih menjabat Kepala Desa Cipining, pada saat ditemui awak media Kabanonline di rumahnya kare tidak bisa hadir disebabkan lagi sakit, tapi walau dalam keadaan sakit dengan sudah terbentuk dan terpilihnya ketua penitia pilkades desa cipining yang dipercayakan kepada Syaripudin, semoga amanah yang diembanya jangan sampai disalah gunakan kepercayaan tersebut.

Setelah terpilihnya menjadi ketua Panitia Pilkades thn 2021 Syaripudin menyatakan apapun masyalahnya sanpai terbentuk tim 9 baik itu bendahara ,sektetaris dan para anggota apabila tidak netral akan diberikan sangsi, karena tangung jawab sebagai ketua sangatlah berat, tapi semoga saja Pemilihan Pilkades di Desa cipining bisa berjalan dengan lancar transparan dan tidak ada saling mencurigai kepada Panitia.

Binamas dan Babinsa Desa Cipining mengatakan Pemilihan Pilkades tinggal menghitung bulan tepatnya hari minggu tgl 26 september 2021 adapun pendaptaran calon mulai dibuka tgl 24 juli sampai tgl 4 Agustus 2021 ”
menghimbau kepada masyarakat jaga keamanan dan jangan sampai bermusuhan satu sama lainnya, bila nanti Calon Kepala Desa sudah ada yang terpilih harus kita akui siapaun yang menang itu adalah Kepala Desa kita,” harapnya.( opiks-mnas)

Gubernur DKI Jakarta Diharapkan Bertindak Tegas Terhadap Bangunan Tanpa IMB

0

Jakarta, MMCIndonesia.id – Bangunan Rumah Kost di Duga tidak mempunyai ijin IMB sama sekali yang tidak terpampang plang IMB di bangunan tersebut .
Dalam mendirikan rumah ada aturan yang harus dipatuhi oleh pendiri bangunan seperti  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Perda no 7 tahun 2010 serta Perda no 1/2006 perubahan atas Perda no 3/1999 Restribusi DKI Jakarta dan SK Gubernur DKI 1068 tentang sangsi melanggar aturan.
Undang – undang no 26 tahun 2007 tata ruang ini harus menjadi perhatian masyarakat.
Di jalan KH.Syahdan gang keluarga RT 006/RW 012 kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta barat, Jumat (4/6/2021).

Terlihat sebuah bangunan Rumah Kost dengan 5 lantai dan pengerjaannya sudah mencapai 80 persen namun di duga tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Ini terlihat jelas karena tidak ada plang IMB di lokasi bangunan tersebut, sementara untuk di mulainya mendirikan bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu baru bangunan didirikan.
Sewaktu tim awak media di lokasi bangunan menanyakan perihal IMB nya kepada berinisial BN pengurus IMB bangunan tersebut “mengatakan  IMB nya masih dalam pengurusan ,” ujar BN.
Disatu sisi masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan lebih miris lagi se akan – akan ada pembiaran oleh Petugas yang berwenang.
Jika semua orang Mendirikan Bangunan tanpa izin akan jadi apa Jakarta ini? apakah akan menjadi kolam banjir ??? dan bangunan berdiri semaunya tanpa ada aturan???
“Saat berita ini ditulis kami belum mendapatkan penjelasan dari petugas  Kecamatan Palmerah karena waktu kami mau klarifikasi, menurut salah seorang stafnya pimpinan yang berwenang memberikan klarifikasi lagi tugas kelapangan,” jelasnya.
DKI Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia yang menjadi contoh dan tauladan bagi daerah lain, namun jika masyarakat tidak mengindahkan aturan yang ada ditambah lagi dengan petugas yang seharusnya menegakkan aturan malah seperti membiarkan masyarakat melanggar aturan tersebut, mau jadi apa ibukota ini.
Kita harapkan Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Baswedan agar dapat menindak petugas yang berwenang dan memberikan sangsi berat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap petugas yang tidak menjalankan tugas yang di embannya, karena dapat menjadi imeg buruk terhadap kepemimpinan Gubernur.
Jangan hanya karena segelintir petugas yang lalai dengan tanggung jawabnya akan menjadi preseden buruk bagi yang benar benar menjalankan tugas dengan serius.(syafril)

Pemprov Sumbar Buat Komitmen Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

0

Padang, MMCIndonesia.id  –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen memberikan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dibuktikan dengan upaya mempercepat penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Mereka juga mampu memberikan benefit atau nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan. Kita selalu menghimbau instansi terkait terutama pihak perusahaan untuk menerima para penyandang disabilitas sebagai pekerja,” hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat kunjungan dari rombongan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Istana Gubernuran, Selasa (15/6/2021).

Kunjungan kemenaker dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Anwar Sanusi dan didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumbar Nasrizal.

Gubernur Sumbar jelaskan saat ini Sumbar memiliki Angkatan Kerja penyandang disabilitas sebanyak 197.134 orang dengan rincian laki laki 103.881 orang dan perempuan 93.253 orang, sedangkan penduduk disabilitas Sumbar yang bekerja sebanyak 191.323 orang dengan rincian laki laki 101.609 orang dan perempuan 89.508 orang, jumlah penganggur terbuka disabilitas sebanyak 5.811 orang,

“Tingginya tingkat pengangguran penyandang disabilitas di Sumbar, berbagai upaya terus kita lakukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang semakin membaik dan pemerintah harus lebih peduli terhadap para penyandang disabilitas sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga katakan, dunia kerja memang menuntut manusia untuk mampu menguasai dan melaksanakan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat semua orang berusaha lebih keras menunjukkan potensi yang dimiliki.

“Mengingat sebagian masyarakat kita merupakan penduduk penyandang disabilitas dengan kedifabelan yang berbeda-beda setiap orangnya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menyadari dengan potensi yang mereka miliki,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, bahwa Negera mengakui adanya penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh dan dapat dilaksanakan secara saksama bersama dengan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, masyarakat pada umumnya juga harus memahami hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas tersebut.

“Untuk itu saya sudah menegaskan kesetaraan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak factor. Ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak di sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan akomodasi.

“Untuk itu, kami disini menghimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” ingatnya.

Selanjutnya Anwar menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar atas komitmen untuk terus mengawal dan mengimplementasikan Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah.

Kemudian, Gubernur Sumbar bersama Sekjen Kemenaker melakukan penandatangan “Komitmen Bersama” dalam rangka melaksanakan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Adapun isi dari Komitmen Bersama tersebut adalah :

1. Segera membentuk dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya pemenuhan hak-hak Ketenagakerjaan para penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.
3. Berupaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa diskriminasi sesuai dengan tingkat atau derajat disabilitasnya.
4. Menyampaikan bidang laporan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.(red)

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...