Minggu, September 21, 2025
Beranda blog Halaman 6

Tidak Bersalah Empat Terdakwa di Kejari Tapin Dibebaskan

0

Mmcindonesia.id;Banjarmasin – Empat orang terdakwa dari Kejaksaan Negeri ( Kejari) Tapin bersyukur karena dapat menghirup udara segar tanpa terhalang jeruji besi Lapas ,manakala ketua majelis hakim , Anisa Nur Defanti SH selesai membaca putusan.

Sidang Terbuka untuk umum dengan nomor perkara 23/Pid .B/2023/PN Rta dan nomor 23/Pid .B/2023/PN Rta digelar di Pengadilan Negeri Rantau Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan,dengan agenda pembacaan putusan Kamis (11/5/2023)

Menghadir kan masing masing terdakwa terdakwa yakni Terdakwa Muhammad Aliansyah , Terdakwa Ahmad Gajali dan Terdakwa Muhammad Said , Terdakwa Muhammad Nor Ajimi yang didampingi Yadi Rahmadi SH MH dan rekan selaku Penasihat Hukum .

Dari Kejari Tapin yakni Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Arianto Wibowo SH dan Grhady Dwi Hartanti S.H.Sebagai Hakim Anggota Kuni Kartika Candra Kirana S.H dan Shelly Yulianti S.H.

Antara lain putusan majelis Hakim untuk perkara 23/Pid .B/2023/PN Rta dengan Terdakwa I Muhammad Said dan Terdakwa II Muhammad Nor Ajimi, Mengadili : Menyatakan terdakwa, Terdakwa I Muhammad Said dan Terdakwa II Muhammad Nor Ajimi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sampai dengan dakwaan kelima.Membebaskan para Terdaka oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan di ucapkan.Memulihkan hak hak para Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan ,harkat serta martabatnya.

Begitupun Putusan Majelis hakim terhadap perkara nomor 24/Pid .B/2023/PN Rta Terdakwa I Muhammad Aliansyah dan Terdakwa II Ahmad Gajali tidak jauh beda .

Tampak senyum bahagia menghiasi wajah Yadi Rahmadi ( PH para Terdakwa ) sebelum memberikan statement kepada Awak Media .Minggu (15 /05/23)

Menurut Yadi Rahmadi ,bahwa perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhada para Terdakwa yang merupakan kliennya adalah perkara yang berhubungan dengan perkara pembunuhan terhadap Andri yang pelakunya berjumlah tiga orang yang telah divonis oleh majelis Hakim dengan vonis 12(Dua belas) tahun penjara dan sekarang tengah menjalani hukuman .

Pada perkara tersebut empat orang terdakwa yang merupakan kliennya ini statusnya adalah sebagai saksi, namun kemudian dalam perkara lain terkait perkara pembunuhan atas Andri oleh penyidik dijadikan sebagai tersangka sehingga harus ditahan dengan beberapa kali perpanjangan masa tahanan yakni sejak tanggal 18 oktober 2022 hingga tanggal 11 Mei 2023 sekitar 7 ( tujiuh bulan ) .

Terhadap putusan ini, Yadi Rahmadi mewakili kliennya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Swt dan menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeria Rantau yang telah memberikan keadilan terhadap masyarakat sesuai fakta hukum,

“ Hakim benar benar menjalankan tugasnya,fungsinya sebagai hakim sebagai wakil tuhan didunia ini yang mengadili antara manusia dengan manusia dijalankan sangat baik untuk memberikan keadilan yang benar “katanya.

Sementara itu jika kemungkinan adanya upaya hukum luar biasa oleh JPU ,yadi Rahmadi menegaskan “ jika JPU tetap mengajukan memori Kasasi maka kami juga mengajukan kontra memori Kasasi’. (isn)

841 Calon Jemaah Haji Banjarnegara Mulai  di Berangkatkan Tanggal 15 Juni

0
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara akan memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2023 sebanyak 841 orang. Mereka akan di bagi menjadi 3 kloter dan akan mulai diberangkatkan pada tanggal 15 Juni mendatang..(foto/ahr)

MMCindonesia,id, Banjarnegara –  Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara akan memberangkatkan calon jemaah haji tahun 2023 sebanyak 841 orang. Mereka akan di bagi menjadi 3 kloter dan akan mulai diberangkatkan pada tanggal 15 Juni mendatang.

Kepala Kantor kementrian agama Banjarnegara Karsono menjelaskan, dari jumlah 841 calon Jemaah haji hingga saat ini ada 75 calon Jemaah belum terkonfirmasi keberangkatannya karena masih menunggu pelunasan biaya haji.

“Kita masih menunggu 75 calon jemaah haji yang belum mengkonfirmasi ualng keberangkatannya, kita  masih menunggu hingga tanggal 12 hari ini ,” kata Karsono  saat memberikan laporan terkait persiapan petugas kloter untuk pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1444 H di Rumah Dinas BUpati Jum’at (12/5/2023).

Rombongan calon Jemaah haji Banjarnegara akan tergabung dalam kloter 78, Kloter 79 dan kloter 80. Kloter 78 nantinya akan bergaung dengan rombongan dari Kabupaten Banyumas, Kloter 79 semuanya dari Jemaah Banjarnegara, sedangkan kloter 80 nantinya akan bergabung dengan rombongan haji Kabupaten Pati.

Karsono menambahkan, rombongan calon Jemaah haji Banjarnegara untuk tahun 2023 ini banyak di dominasi lansia, bahkan 31 jemaah diantaranya harus dibantu menggunakan kursi roda, sehingga nanti pihaknya akan  mencari relawan untuk membatu Jemaah lansia yang membutuhkan  bantuan, terutama yang menggunakan kursi roda.

“Kita tidak mungkin mengandalkan para petugas saja, jadi nanti kita akan mencari relawan untuk membantu para lansia yang membutuhkan bantuan dalam pelaksnaan ibadah haji,” lanjutnya

Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto pada kesempatan tersebut meminta kepada para petugas haji untuk memberikan perhatian lebih kepada para calon Jemaah haji, mengingat sebagin besar berupakan lansia yang membutuhkan bantuan saat menjalankan ibadah nanti.

“Saya minta nanti para petugas lebih sabar,  dan saya yakin para petugas juga sudah siap untuk menjalankan tugasnya nanti selama pelaksanaan ibadah haji,” Ujarnya.

Tri Harso juga mengingatkan kepada para petugas untuk melakukan koordinasi dengan petugas haji kabupaten lain yang tergabung dengan rombongan haji Banjarnegara.

Ia juga meminta jika ada permasalahan segera dikomunikasikan dengan petugas lain sebelaum pemberangkatan, sehingga sudah tidak ada permasalahan saat pelaksanaan ibadah haji.

“Terus berkomunikasi dengan panitia dan juga petugas lain, jangan sampai ada permasalahan, jaga kesehatan, terutama  para petugas yang menjadi pembimbing para Jemaah,” katanya.(ahr)

 

 

Tilang Elektonik Masih Beroperasi, Sat Lantas Polres Banjarnegara Tilang Ribuan Pelanggar

0
Tilang Elektonik Masih Beroperasi, Sat Lantas Polres Banjarnegara Tilang Ribuan Pelanggar.(foto/adz)

MMCindonesia,id, Banjarnegara – Berbagai upaya dilakukan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, salah satunya yaitu penegakkan hukum tilang.

Satlantas Polres Banjarnegara masih menerapkan tilang manual maupun tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di wilayah Banjarnegara untuk mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas.

Kapolres Banjarnegara AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH melalui Kasatlantas AKP R. Manggala Agung Sri Mahardjo, SIK, MH CPHR mengatakan, tilang elektronik hingga saat ini masih terus beroperasi, penegakan hukum ini menyasar pelanggaran yang kasat mata dan menimbulkan perhatian publik.

“Saat ini masih diterapkan ETLE statis, Etle drone, Mobile Sigap, maupun tilang manual, untuk menjangkau pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa tercakup ETLE,” katanya di Mapolres Banjarnegara, Kamis (11/5/2023).

Ia mengungkapkan, dari bulan Januari sampai dengan April 2023 sebanyak 1.810 pelanggar telah direkam dengan etle, pelanggar terbanyak didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm.

“Adapun ditilang manual yang tidak tercapture dengan etle sebanyak 2.569 pelanggar,” ucapnya.

Dengan penindakan melalui sistem ETLE ini, dia berharap, pengguna jalan dapat tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin serta tertib dalam berlalu lintas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mewujudkan Banjarnegara zero accident.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Banjarnegara untuk mentaati tata cara dan ketentuan berkendara di jalan raya atau tertib berlalu lintas, sehingga akan meminimalisir kecelakaan lalu lintas,”katanya.(Adz)

Gandeng KPK dan Inspektorat Jateng, Pemkab Banjarnegara Berikan Bimtek Desa Anti Korupsi di Desa Sijenggung

0
Gandeng KPK dan Inspektorat Jateng, Pemkab Banjarnegara Berikan Bimtek Desa Anti Korupsi di Desa Sijenggung.(foto/doc)

MMCIndonesia,id,Banjarnegara – Pemkab Banjarnegara menggandeng Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan KPK RI untuk menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indikator Desa Anti Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Aula Balai Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah  Pada Rabu  (10/5/2023).

Bintek dihadiri Kepala OPD Odi lingkungan Pemkab Banjarnegara diantaranya Inspektur Banjarnegara Drs. Agung Yusianto, M.Si. Kepala Dinas Kominfo Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH, Kabid Pemdes Dispermades Agung Hermawan, S.I.P, Camat Banjarmangu Sri Supijah Anggorowati, S.Sos, serta kepala desa di Kecamatan Banjarmangu.

Plt. Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Antonius Dwijo Putranto mengatakan, Bimtek Desa Antikorupsi ini bertujuan mewadahi kepala desa dan perangkatnya dalam mengimplementasikan desa antikorupsi, serta mengoptimalkan pencegahan korupsi di tingkat desa.

Antonius Gubernur mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya telah mencanangkan 29 Desa Antikorupsi di Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, pada 15 Desember 2022 lalu.

“Ini menjadi keseriusan pemerintah propinsi Jawa Tengah  dalam pencegahan korupsi pada pemerintah desa,” katanya.

Program Anti Korupsi lanjut Antonius telah direplikasi oleh pak Gubernur Jawa Tengah dan menjadi program Pemprov Jateng, dan tahun ini ada 29 desa di 29 kabupaten yang bisa di kik off sebagai desa percontohan anti korupsi yang nantinya bisa dilakukan oleh desa-desa yang lain.

“Kami berharap dengan kolaborasi bersama KPK RI  desa ini punya semangat anti korupsi,” lanjutnya

Antonius menambahkan Pencegahan korupsi harus juga dilakukan mulai dari desa, mengingat saat ini desa mengelola anggaran yang cukup banyak, baik Dana Desa Anggaran Dana Desa, Banprov dan dana lainnya,  sehingga harus diantisipasi bersama dengan pencegahan anti korupsi melalui program KPK RI yaitu Desa Anti Korupsi.

“Terima kasih pak  Pj Bupati, karena Banjarnegara memiliki program perluasan desa anti korupsi di 20 kecamatan di Kabupaten, dan ditambah lagi ada program desa anti korupsi, sehingga diharapkan bisa bersama-sama membangun desa anti korupsi yang dimulai dari desa,” tambahnya.

Koordinator Tim KPK RI, Firlana Ismayudin menambahkan, ada empat tahapan dalam pencanangan Desa Antikorupsi yakni observasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penilaian.

Tahap penilaian tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, dan konsultan independen.

”Jadi ada lima yang akan menilai, dan akan didampingi Inpektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten selaku ’lawyer-nya’. Setelah itu baru tahap berikutnya yaitu penganugerahan,” ujarnya

Dijelaskan pula, ada 5 indikator dalam penilaian percontohan program desa antikorupsi. Diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.

”Tahun ini KPK melakukan penilaian di 22 provinsi. Karena 1 provinsi sudah dinilai di tahun 2021, 10 provinsi di 2022 dan sisanya di 2023,” tambahnya.

Sementara Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto pada kesempatan tersebut berharap melalui bintek Indikator Desa Anti Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan keuangan di desa bisa lebih baik.

“Saya berharap dengan pendampingan dan sinergi  dari KPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Sijenggung dalam rangka mewujudkan Desa Antikorupsi desa menjadi semangat baru dan informasi baru untuk lebih pro aktif menanyakan persoalan yang ada,” kata Tri Harso

Lebih Jauh Tri Harso mengatakan, Pada tahun 2023 pemkab Banjarnegara  juga mengusulkan perluasan percontohan Desa Antikorupsi sebanyak 60 Desa yang terdiri dari 3 Desa pada 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

“saat ini kami ikutsertakan melalui media daring, Harapannya desa-dasa ini dapat menjadi pionir bagi terbentuknya Desa Antikorupsi di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya dengan memenuhi indikator-indikator area penilaian berupa Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.,” lanjutnya

Tri harso juga meminta kepada 60 desa perluasan percontohan Desa Antikorupsi agar dapat menunjukkan implementasi atas 5 indikator penilaian yang telah ditetapkan dan tidak terbatas hanya pemenuhan dokumen saja.

“Diperlukan komitmen Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa dan masyarakat untuk dapat mewujudkan Desa Antikorupsi di desa masing-masing,” katanya.(Ahr13)

Anggota MPR RI Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Martapura

0

Mmcindonesia.id,,Martapura – Anggota MPR RI Syaifullah Tamliha dengan tegas mengatakan bahwa sosialisasi Empat Pilar diharapkan mampu menjaga keutuhan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Penegasan tersebut di sampaikannya di hadapan masyarakat se Kabupaten Banjar saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di gedung pertemuan Agrowisata Pondok Lima,Kabupaten Banjar,Sabtu (29/4/2023).

Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu tanggung jawab Anggota MPR untuk menjaga dan merawat nilai nilai luhur bangsa Indonesia dan keutuhan Bangsa.

“Sosialisasi Empat Pilar ini diharapkan mampu menjaga keutuhan Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat dan memiliki karakter,” kata Tamliha.

Legislator asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan I,mengatakan saat ini di media sosial banyak sekali beredar paham paham yang dapat mempengaruhi dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

“Saat ini banyak sekali paham dan pandangan yang disebarluaskan melalui media sosial menjadi bahan bagi anak-anak untuk mempertentangkan dan mempertanyakan segala macam paham dan pandangan yang beredar”,imbuh Tamliha.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran masyarakat Kabupaten Banjar pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,sebagai salah satu wujud bersama menggelirakan kembali nilai luhur kebangsaan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini Tamliha juga berharap para peserta yang hadir dapat menjaga dan mengamalkan nilai nilai luhur kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,di tengah masyarakat bentuk sumbangsih dan keikut sertaan menjaga keutuhan Negara.”

Anggota MPR RI Ajak Masyarakat Dalam Menjaga Nilai Luhur Bangsa

Pemkab dan Baznas Banjarnegara Serahkan Bantuan Pemugaran RTLH untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

0
Pemkab dan Baznas Banjarnegara Serahkan Bantuan Pemugaran RTLH untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem.(foto/ahr)

MMCindonesia.id, Banjarnegara – Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjarnegara menyalurkan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah miskin ekstrem yakni Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Punggelan.

Secara simbolik Pj Bupati Banjarnegara  Tri Harso Widirahmanto didampingi Ketua Baznas Banjarnegarea Sutedjo Slamet Utomo meletakan batu pertama pemugaran RTLH dan penyerahan secara simbolis bantuan pemugaran di Desa Metawana dan Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran.

Pj  Bupati Tri Harso menyampaikan apresiasi kepada Baznas Banjarnegara yang telah memberikan program dan bantuan bagi masyarakat miskin  di Banjarnegara.

“Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Baznas Banjarnegara yang turut peduli dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui beberapa program seperti RTLH, Jamban, Penanganan balita stunting, bantuan beasiswa miskin, pelatihan ketrampilan dan bantuan modal serta program-program lainnya,” kata Tri Harso

Tri Harso menambahkan, Berdasarkan data P3KE, kebutuhan intervensi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di desa miskin ekstrim di Kabupaten Banjarnegara sejumlah 481 sasaran pada 12 kecamatan. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori Prioritas satu ( P1 ) sebanyak 37 sasaran yang butuh segera diintervensi.

Dari 37 sasaran Prioritas satu ( P1 ) tersebut telah disepakati akan diintervensi dari berbagai sumber pendanaan, diantaranya 14 sasaran oleh Baznas, 13 sasaran oleh APBD Propinsi dan sisanya 10 sasaran sudah layak huni/ telah diintervensi pada tahun 2022.

Adapun lokasi 7 Sasaran intervensi dari BAZNAS berada di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran, sisanya sasaran ada di Desa Petuguran dan Desa Mlaya Kecamatan Punggelan, Desa Karekan dan Metawana Kecamatan Pagentan.

Bapak ibu yang kami hormati, upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem tidak lepas dari upaya kolaborasi dari seluruh stakeholder, selain peran pemerintah dan BAZNAS, juga yang tidak kalah penting adalah peran dari masyarakat yang turut berswadaya membantu apabila di lingkungan sekitarnya masih ditemukan warga masyarakat yang tidak mampu dan masuk kategori miskin ekstrem.

Ia juga meminta  pemerintah desa selalu mengupdate data, jika warganya telah menerima bantuan maka harus segera dilakukan perbaikan data dengan penyampaian intervensi yang telah dilakukan terhadap warganya.

“Tidak hanya RTLH saja tetapi meliputi seluruh program pemerintah seperti jamban, sarana air bersih, keluarga beresiko stunting dan lain sebagainya. Saya mohon Camat juga ikut memantau intervensi dan update data yang dilakukan,” lanjutnya.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo menyampaikan  bantuan RTLH yang diterima kepada  masing-masing penerima sebesar 15  juta tersebut diterima secara utuh oleh penerima.

“Bantuan yang kami berikan mungkin belum cukup untuk merehab secara total, bantuan ini sebenarnya juga media untuk merangsang dan  menggugah kembali budaya gotong royong di lingkungan masyarakat desa,” kata Sutedjo

Sutedjo juga meminta penerima untuk mengelola  bantuannya dengan baik serta memanfaatkan toko bagunan yan ada disekitar rumah agar tidak terlalu memakan anggaran.

“Manfaatkan toko terdekat dan tidak usah membeli kebutuhan bangunan terlalu jauh, sehingga anggarannya tidak semakin bertambah,” tambahnya.

Lebih jauh Sutedjo mengatakan, dalam menyalurkan dan memberikan bantuan selalu berkomitmen untuk berkolaborasi, berkomunisasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Baznas harus benar benar mengelola dana zakat dengan sebaik-baikny sesuai dengan amanah masyarakat.(Adz)

 

Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru,di Duga Lakukan Mark Up pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2021

0

Mmcindonesia.id,Banjarmasin – Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (Babak),Provinsi Kalimantan Selatan,mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan dan melaporkan adanya dugaan KKN ( Kolusi,Korupsi dan Nepotesme), pada Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru dalam Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik,untuk pembangunan dan peningkatan kualitas bantuan stimulan Perumahan Swasaya tahun anggaran 2021.

Dalam pelaksanaannya di duga terjadi tindak pidana korupsi secara berjamaah sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara dan atau Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan tindakan mark up,jelas Ketua Babak kepada awak media usai menyerahkan laporan,Selasa (9/5/2023).

Bahrudin menjelaskan telah terjadi mark up pada Pembelian Bahan Bangunan untuk Bantuan Pembangunan Baru Rumah secara Swadaya Kepada 150 Buah Rumah di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut yang terseber di di tiga RT yaitu RT.04.RT.05 dan RT.06 bentuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 50.000.000,00 Per orang, yang digunakan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 43.000.000,00, per rumah untuk 150 Buah Rumah dengan total Rp 6.450.000.000,00, untuk pembelian bahan material rumah dilakukan oleh oknum Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material antara 10 % (Rp 645.000.000,00).

Upah tukang juga telah di lakukan pemotonga, sebesar Rp 7.000.000,00 per rumah untuk 150 Buah Rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.50.000.000,00, yang setiap rumah telah di lakukan pemotongan oleh oknum Perkimtan Kotabaru Rp 1.000.000,00 setiap rumahnya.150 buah rumah.

Bantuan Peningkatan kualitas Rumah secara swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh (DAK Peningkatan Kualitas) sebesar Rp 2.240.000.000,00. Bantuan diberikan kepada 112 warga yang tergulung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),yang tersebar ditiga Desa .bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000.000,00 per orang yang digunakan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 17.000.000,00, x 112 warga dengan jumlah Rp 1.904.000.000,00 untuk pembelian bahan material rumah dilakukan oleh oknum Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material antara 10 % ( Rp 190.400.000,00).

Upah tukang sebesar Rp 3.000.000,00 per rumah sebanyak 112 rumah = Rp 336.000.000,00 yang setiap rumah diputung oleh oknum Perkimtan Kotabaru Rp 1.000.000,00 x 112 buah rumah = Rp 112.000.000,00
Bantuan Rumah Tidak layak huni sebesar Rp 2.280.000.000,00 Sumber Dana APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021, diberikan Kepada 114 Warga yang tergulung MBR yang terseber di 10 Desa, Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000.000,00 per orang yang digunkan untuk pembelian bahan material rumah sebesar Rp 17.000.000,00, x 114 warga = Rp 1.938.000.000,00 untuk pembelian bahan material rumah dilakukan oleh oknum Perkimtan Kotabaru diduga terjadi Mark Up harga material antara 10 % =Rp 193.800.000,00 (Kerugian Negara)

Dan yang terakhir upah tukang sebesar Rp Rp 3.000.000,00 per rumah x 114 rumah = Rp 342.000.000,00,yang setiap rumahnya di potong sebesar Rp.1.000.000,00,pungkas Bahrudin dalam penjelasannya.

AKBP Era Johny Kurniawan Resmi Jabat Kapolres Banjarnegara

0
Tongkat komando Kepala Kepolisian Resor (Polres Banjarnegara) resmi berganti dari AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH kepada AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH..(foto/doc)

MMCindonesia.id, Banjarnegara – Tongkat komando Kepala Kepolisian Resor (Polres Banjarnegara) resmi berganti dari AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH kepada AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH.

Rangkaian pisah sambut Kapolres Banjarnegara digelar dengan upacara tradisi pedang pora, laporan kesatuan dan serta apel commander wish di Mapolres Banjarnegara, Kamis (4/5/2023).

Adapun upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Banjarnegara bersamaan dengan sertijab sejumlah Kapolres dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (10/1/2022) lalu.

AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH sebelumnya menjabat Kapolres Purbalingga.

Sementara, AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH selanjutnya menjabat sebagai Wakapolresta Banyumas.

AKBP Era Johny Kurniawan, SIK, MH mengatakan, terimakasih kepada AKBP Hendri yang telah melaksanakan tugas dengan baik di Polres Banjarnegara, ia menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kepemimpinannya di Polres Banjarnegara.

“Kami sudah lihat dengar prestasi yang telah diukir oleh Polres Banjarnegara dan itu sangat luar biasa, kami mohon bantuan dan kerjasama kepada rekan-rekan sekalian dalam bertugas, tetap semangat dan mari menuju sukses melalui kebersamaan,” katanya saat memberikan sambutan.

Sementara itu, AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH menyampaikan banyak terimakasih kepada Personel Polres Banjarnegara dan mohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.

“Selamat datang untuk Kapolres Banjarnegara yang baru semoga sukses dalam memimpin polres Banjarnegara, kami mohon pamit dan doa restunya untuk menjalankan tugas baru sebagai Wakapolresta Banyumas,”(Adz)

Letakan Batu Pertama Pembangunan Gedung B Tahap I RSUD Hj. Anna Lasmanah, Ini Harapan Pj Bupati Banjarnegara

0
PJ. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto bersama Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah dr. Erna Astuty meletakan batu pertama Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Hj Anna Lasmanah Erna pada Kamis (4/5/2023).(foto/ahr)

MMCindonesia.id,, Banjarnegara – PJ. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto  bersama Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah dr. Erna  Astuty meletakan batu pertama Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Hj Anna Lasmanah Erna  pada  Kamis (4/5/2023).

Kepada media Erna mengatakan, Pembangunan proyek ini merupakan tahap I tahun 2023 rencananya untuk rawat jalan di lantai 1 dan 2, jadi nanti rawat jalan yang ada di gedung A akan di pindah  ke gedung B. Gedung A sendiri nantinya bisa diberikan untuk pelayanan jiwa.

“Pembangunan Gedung B Tahap I RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang pada akhir 2023 ini direncanakan akan selesai dibangun dan siap dioperasionalkan gedung pelayanan instalasi rawat jalan yang terdiri dari 2 lantai.” kata Erna

Ia berharap dengan adanya pembangunan gedung B maka sarana pelayanan akan terpenuhi, dan masyarakat tidak lagi harus  berjejal untuk menjalani rawat jalan sehingga kenyamanan akan didapatkan pasien.

Lebih lanjut Erna juga meminta kepada seluruh stakeholder  agar kedepan dapat meneruskan proses pembangunan tahap kedua yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025  yang merupakan lanjutan gedung tahap I yang rencaanya digunakan untuk gedung pelayanan rawat inap lantai 3, 4 dan 5.

“Saya berharap  proses pembangunan dapat berjalan lancar dan tanpa kendala suatu apapun sampai dengan dimanfaatkannya gedung baru nanti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya

Pj. Bupati Tri Harso Widirahmanto saat memberikan sambutan mengatakan, Pembangunan RSUD Anna Lasmanah sebenarnya merupakan pengembangan yang tertunda  dan baru bisa terlaksana tahun ini.

“Saya berharap setelah selesai nanti  RSUD mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banjarnegara.” katanya

Ia menambahkan jika  pengambangan RSUD Hj. Anna Lasmanah perlu dukungan dari banyak pihak baik dengan Pemkab, RSUD sendiri, pelaksana dan yang utama masyarakat sekitar sehingga harapannya kegiatan bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu , tepat mutu dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat di Banjarnegara.

“Perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak bahwa dukungan dari seluruh unsur sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusifitas dari sisi teknis kegiatan pembangunan agar sesuai dengan target maupun pengaturan pelayanan RSUD dapat tetap berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Lebih jauh Tri Harso mengatakan, tahapan pembangunan Gedung B Tahap I RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sudah berproses dari akhir tahun kemarin mulai dari persiapan tender hingga penentuan pemenang pada bulan april kemarin telah dilalui sehingga saat ini kita memasuki tahapan pelaksanaan kontrak.

“Kegiatan pembangunan ini harus sesuai dengan tahapan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana upaya pengendalian dan pengawasan baik oleh Pengelola Kegiatan,,” tambahnya

Ia juga meminta agar tim Teknis maupun Konsultan Manajemen Konstruksi harus saling bersinergi, lakukan monitoring secara periodik dan ambil keputusan yang tepat dan cepat apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. (Adz)

 

Lantik Dua Kades Antar Waktu, Pj Bupati Banjarnegara Minta Kades Segera Bekerja

0
Lantik Dua Kades Antar Waktu, Pj Bupati Banjarnegara Minta Kades Segera Bekerja.(foto/ahr)

MMCindonesia,id,Banjarnegara – Dua kepala desa hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) yakni Kepala Desa Wanacipta  Kecamatan Sigaluh Mulyati dan Kepala Desa Rejasari  Kecamatan Banjarmangu Siti Nurfaizah resmi menjadi Kepala Desa definitif setelah dilantik oleh Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara , Tri Harso Widirahmanto, SH, di Pendapa Dipayudha Adigraha, Rabu (3/5/2023).

Kedua Kedes antar waktu tersebut akan menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang.

Proses Pemilihan Kepala hasil Desa PAW dilakukan karena Kades Wanacipta sebelumnya meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan. Sedangkan kekosongan kepala Desa Rejasari karena kepala desa sebelumnya Nur Aziz mengundurkan diri.

Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH, dalam sambutannya meminta agar kepala desa yang baru dilantik berkomitmen untuk jujur, adil dan bijaksana serta harus dapat memposisikan diri menjadi sosok yang siap menerima kritik dan saran dari masyarakat.

Tri Harso juga meminta agar amanah singkat yaitu kurang lebih hanya 3 tahun yang diberikan masyarakat ini segera dilaksanakan dan tidak adalagi waktu untuk bersantai – santai merayakan euforia yang berkepanjangan.

Ia juga meminta agar Kades yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan mulai bekerja, karena masih banyak PR pembangunan yang harus dituntaskan. Selain itu masih banyak juga masyarakat yang harus didongkrak kesejahteraannya, khususnya lagi masalah kemandirian desa yang masih sangat rendah.

“Saya berpesan kepada Kades Wanacipta,  bahwa mendasarkan hasil pendataan SDGs, update terakhir pada Bulan Mei 2021, Desa Wanacipta mempunyai jumlah penduduk sebesar 465 jiwa, dimana sejumlah 102 jiwa atau sekitar 21,94% belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan,” kata Tri Harso

Kondisi tersebut menurutnya menandakan  pendataan SDGs belum up to date, padahal data tersebut  harus digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun 2024 di desa, yang harus sudah dimulai pentahapannya nanti di bulan Juni.

“Ayo Bu kades setelah ini fokus untuk menyelesaikan pendataan SDGs, apalagi kalau posisi penduduk yang sampai saat ini masih banyak yang belum memiliki NIK, segera melapor ke Dindukcapil, nanti akan dibantu petugas dari Dindukcapil untuk jemput bola ke Desa Wanacipta,”tambahnya.

Sementara untuk Kades Rejasari lanjut Tri Harso, PR yang harus segera dituntaskan adalah tentang capaian ODF .

Ia mengatakan jika data SDGs mencatat hanya sebanyak 150 KK dari 705 KK yang sudah memiliki jamban sehat atau sebanyak 78,72% KK belum memiliki jamban dan sanitasi yang layak serta sehat.

Tidak hanya itu, ternyata di Desa Rejasari juga masih ditemukan cukup banyak balita yang berisiko stunting.

Tercatat dari aplikasi EPPBGM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, terdapat 18 balita dari 155 balita yang berisiko stunting atau sekitar 11,61%, padahal target kita di tahun 2024 angka stunting di Banjarnegara adalah 4%.

“Ayo semuanya saja, tidak hanya bu Kades berdua saja, karena ini menjadi PR kita bersama, bapak ibu dari anggota BPD, LKD maupun tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, ternyata masih ada yang harus segera dibenahi,” katanya.(**)

 

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...