Sumbar, MMCIndonesia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan program Nagari Tageh. Program ini diharapkan bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di nagari-nagari atau desa adat di Sumbar.

Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, pengendalian Covid-19 berbasis nagari, atau desa merupakan komunitas lebih mudah sehingga pemerintah terbantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Yang mana menurunan terhadap jumlah warga Sumbar yang terpapar Covid-19 sudah terus melandai, Saya kira angka ini harus menjadi perhatian kita,” ucap Mahyeldi pada acara Rakor Penanganan Covid dan Pemantapan Program Nagari Tageh di Auditorium gubernuran, Senin (29/3/2021).

Gubernur Mahyeldi mengingatkan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se Sumbar, jangan ada permainan data dalam pelaksanaan testing Covid-19. Seperti testingnya sedikit presentasenya meningkat.

“Jangan – jangan bisa terjadi ledakan nantinya. Inilah yang harus kita waspadai bersama. Kalau testingnya meningkat presentasenya meningkat itu barangkali wajar,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur Sumbar kepada setiap Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Sumbar bisa membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian Covid-19 serta pelaksnaan Testing, Tracing maupun Treatment (3T). Harus diperkuat dengan pendirian Posko dimasing-masing Kelurahan, bahkan sampai ke daerah terkecil dengan menjadikan Nagari Tageh yang melibatkan peran masyarakat diperlukan.

“Program Nagari Tageh ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 berbasis nagari,” ujar Gubernur Sumbar.

Gubernur Sumbar mengatakan, agenda rapat yang paling utama ialah persoalan penyebab meningkatnya kasus positif dan bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti startegi 3T yaitu testing, tracing dan treatment yang harus dilakukan oleh satgas.

“Memang masih ada kekurangan namun bagaimana bisa segera kita diperbaiki. Saya harap, semua stakeholder terutama yang masuk di tim gugus tugas untuk terus memaksimalkan perannya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumbar,” pungkasnya. (Red)

Sumbar, MMCIndonesia.id – Kedatangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membawa harapan baru bagi Sumatera Barat (Sumbar) dengan melakukan kerjasama diberbagai perguruan tinggi di Sumbar diantaranya fakultas hukum Unand. Hal ini sebagai bentuk komitmen kemitraan MK dengan dengan dunia kampus.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan sangat bersyukur dengan hadirnya MK di Sumbar, apalagi di Nagari di Sumbar dengan adanya Nagari sadar konstitusi bisa lebih banyak lagi, sehingga masyarakat lebih kesadaran hukum.

Hal ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menyambut kedatangan Ketua MK di Auditorium Gubernuran, Padang, Jum’at (26/3/2021).

Meningkatkan kesadaran daripada masyarakat merupakan bentuk implementasi atau pengamalan amanat konstitusi dengan mencerdaskan kehidupan bangsa terhadap hukum.

“Karena masyarakat kita memang inginkan memacu dan memicu kesadaran hukum, sehingga yang akan melakukan tindakan – tindakan melanggar hukum bisa kita cegah sedini mungkin,” kata Mahyeldi.

Tentunya dengan kerjasama ini, Pemprov Sumbar menyambut baik yang dibangun MK dengan perguruan tinggi memegang peranan terpenting. Dalam setiap konsep atau sistem hukum apapun yang dianut, penegak hukum dituntut untuk lebih memahami cita hukum yang berlaku, serta dapat menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelesaian kasus hukum.

“Di tangan mereka itulah wajah hukum ditampilkan. Di tangan mereka pula, terletak kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam konsep dan sistem hukum secara lebih optimal,” ucapnya.

Mahyeldi berharap dengan hadirnya MK di Sumbar memberikan hal positif yang bisa mencerdaskan dan memahami sadar hukum. Penegakkan hukum tidak semata hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma hukum juga penting untuk diwujudkan. “Budaya kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan bagi tegaknya hukum dan konstitusi negara,” sebutnya.

Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi mengatakan, tahun lalu Sumbar telah melakukan pemilihan Kepala Daerah serentak. Masyarakat Sumbar telah menerima hasil keputusan MK merupakan wujud dalam mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

“Alhamdulillah, keputusan MK dapat diterima masyarakat dengan baik. Walaupun saat ini masih ada dua daerah yang belum menerima keputusan,” ujar Mahyeldi.

Selain itu, Sumbar telah membuktikan akan sadar hukum dengan tidak adanya gejolak dan menerima semua apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah konstitusi telah melakukan proses persidangan sengketa pilpres sesuai prosedur dan disaksikan oleh jutaan mata masyarakat indonesia.

Sementara itu, Ketua MK Republik Indonesia Anwar Usman mengucapkan selamat kepada Mahyeldi dan Audy Joinaldi yang telah dilantik sebagai Gubernur – Wakil Gubernur Sumbar periode 2021-2024. Semoga bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik.

“Saya yakin Bapak Gubernur dan Wagub Sumbar ini akan menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar dan menjalankan tugas bangsa dan negara Indonesia,” sebut Anwar.

Dengan tidak mengutamakan kepentingan partai politik yang mengusung menjadi Gubernur dan Wagub Sumbar.

“Saya minta tidak ada lagi loyalitas partai, akan berakhir manakala ketika bapak Gubernur dilantik harus memberikan pemikiran dan jiwa raga untuk kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Lanjut, ketua MK menjelaskan bahwa Sumbar telah membuktikan dalam adat budayanya dalam penyambutan tamu harus disambut dengan hati yang bersih. Karena memang dunia hukum cendrung digagas oleh orang Sumbar.

“Kami sangat bangga masyarakat Sumbar bisa menerima semua keputusan yang telah kami berikan. Bahkan masyarakat Sumbar tetap mengedepankan sikap santun dan damai, tanpa ada gejolak sedikitpun,” tuturnya.

Kembali Ketua MK Anwar Usman menjelaskan mengenai fungsi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan penegak ideologi negara. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bagian dari UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, maka menegakkan konstitusi sama halnya dengan menegakkan ideologi negara.

“Kuncinnya menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang seadil-adilnya dan dapat diterima masyarakat,” tukasnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan makan malam bersama dan sekaligus ramah ramah bersama pimpinan OPD Sumbar serta Civitas Akademika Universitas Andalas Padang. (Red)