Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun Rumah Susun (Rusun) untuk anggota TNI yang bertugas di KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA di Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid berharap pembangunan Rusun ini akan menambah semangat anggota TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara Indonesia.

“Sebanyak satu tower Rusun senilai Rp 19,5 miliar tersebut akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung yang baik agar para anggota TNI bisa nyaman tinggal di hunian vertikal tersebut. Pembangunannya telah dimulai ditandai dengan prosesi ground breaking Rusun TNI AD yang akan dibangun di Kabupaten Gorontalo pada awal bulan Mei 2021 lalu,” kata Khalawi.

Rusun TNI yang dibangun satu tower setinggi tiga lantai terdiri dari 44 unit hunian tipe 36 dengan fasilitas antara lain satu kamar tidur utama, satu kamar tidur anak, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan ruang cuci serta dilengkapi dengan meubeulair seperti meja kursi makan dan lemari pakaian.

Selain itu, terdapat fasilitas lainnya seperti green water tank berkapasitas 80 kubik, instalasi listrik yang mencapai 1.300 watt per unit hunian, hidran yang akan dipasang dibagian dalam di tiap lantainya maupun luar dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagaimana gedung yang berstatus bangunan gedung negara serta fasilitas berupa air conditioner (AC) yang akan menambah kenyamanan personel prajurit AD yang akan menghuninya nanti.

Komandan KOREM 133 NW/KODAM XIII MERDEKA, Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito, M.A menerangkan, pihaknya sangat bersyukur bisa mendapatkan program bantuan Rusun ini. “Perencanaan pembangunan rusun ini telah ada sejak tahun 2019 lalu dan akhirnya dapat terealisasi dengan baik di tahun ini,” ungkapnya. (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Pengumpulan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 segera ditutup besok, Selasa (11/05). Data per Senin (10/05) pukul 13.40 WIB, sebanyak 388 proposal telah terkumpul. Instansi pemerintah masih memiliki waktu hingga pukul 23.59 WIB untuk mengumpulkan proposal.

“Jumlah proposal terkumpul saat ini sebanyak 388. Namun, jumlah tersebut terus bertambah setiap jamnya,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Senin (10/05).

Jumlah proposal terkumpul pada tahun ini memang lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti jumlah inovasi yang diciptakan instansi pemerintah pusat dan daerah telah menurun. Hal ini disebabkan karena setiap instansi peserta agar melakukan seleksi awal di lingkup instansi masing-masing.

Diah menjelaskan, jumlah inovasi yang dapat diajukan secara keseluruhan, maksimal 10 inovasi untuk kelompok umum. Sedangkan kelompok replikasi, maksimal lima inovasi.

“Kelompok khusus tidak termasuk dalam ketentuan tersebut karena keikutsertaannya berdasarkan undangan khusus dari Menteri PANRB,” ungkap Diah.

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 366 proposal inovasi kelompok umum telah terkumpul. Sembilan proposal terkumpul untuk kelompok replikasi, serta 13 proposal pada kelompok khusus.

Inovasi pada kategori kesehatan sementara berada di peringkat terbanyak, yakni 106 proposal. Menyusul kategori tata kelola pemerintahan dengan 103 proposal. Sedangkan pada kategori pengentasan kemiskinan, sementara ini masih terkumpul 3 proposal.

Untuk diketahui, kompetisi ini memiliki tiga kelompok inovasi, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus.

Kelompok umum merupakan inovasi yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan penghargaan pada KIPP sebelumnya, serta belum menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.

Kelompok replikasi adalah inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2019.

Sedangkan kelompok khusus merupakan inovasi yang masuk dalam kategori Top Inovasi Terpuji 2014-2019 dan juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievements of Public Service Innovation 2020.

Berdasarkan jadwal yang ditentukan sebelumnya, pengumpulan proposal masih dibuka hingga 11 Mei 2021. “Kami mengajak instansi pemerintah dan BUMN untuk segera mengumpulkan proposal inovasi terbaiknya,” ajak Diah.

Diah menjelaskan, KIPP 2021 memiliki sepuluh kategori, dimana sembilan diantaranya adalah kategori yang sama dengan tahun sebelumnya dan satu kategori baru yaitu kategori penegakan hukum.

Adapun kategori yang dikompetisikan adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga ada kategori pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum.

Tahun ini, KIPP mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru. Tema tersebut diambil sesuai dengan situasi pandemi yang dihadapi Indonesia saat ini.

Diah berharap, KIPP tahun ini memacu instansi pemerintah untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.

“Semoga kualitas dan keberagaman inovasi pelayanan publik tahun ini semakin meningkat dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat,” pungkas Diah. (*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpesan agar puasa Ramadan tidak hanya memiliki dampak hubungan baik kepada Allah (Hablum Minallah), tetapi juga harus punya dampak hubungan baik kepada manusia lainnya (Hablum Minannas), utamanya sebagai insan PUPR.

“Dalam membina dan mengembangkan kehidupan kita, baik sebagai keluarga maupun karir di Kementerian PUPR, kita harus senantiasa mengikuti proses dengan berbagai macam ujian dan tantangan yang menyertainya,” kata Menteri Basuki dalam Kultum Dzuhur Ramadan di Masjid As-Salam Kementerian PUPR, Senin (10/5/2021).

Dikatakan Menteri Basuki, semua proses itu harus dapat diterima dengan sabar dan ridho, serta harus dimaknai sebagai karunia Allah SWT yang sedang menyiapkan kita untuk menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tugas-tugas yang lebih besar. “Tidak ada satupun semua yang terjadi dalam hidup karena suatu kebetulan, semua sudah didesain oleh Allah SWT,” ujarnya.

Selain sabar, ditambahkan Menteri Basuki, insan PUPR juga harus dapat melaksanakan tugas dimanapun ditempatkan dengan ikhlas yang dimotivasi dari dalam diri sendiri untuk dapat memberikan kebisaan kita secara maksimum. “Kita tidak perlu memikirkan hasilnya, karena hasil tersebut akan ditentukan oleh Allah SWT. Ikhlaskan serahkan setiap kita habis bekerja,” tuturnya.

Selanjutnya sebagai insan PUPR, Menteri Basuki menyatakan sudah seharusnya mempunyai sifat Qana’ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada, rela menerima kenyataan yang datang dari Allah SWT.

“Sebagai ASN, kalau dilihat dari ukuran harta pasti tidak kaya raya, namun juga tidak miskin. Kita harus dapat bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus bersyukur bahwa kita sudah bisa menjadi ASN PUPR, karena berapa ribu orang lagi yang belum berhasil menjadi insan PUPR,” pesan Menteri Basuki.

Terakhir, Menteri Basuki berpesan agar insan PUPR harus memiliki sifat istiqamah atau konsisten. Istiqamah patutnya bukan hanya untuk orang perorangan tetapi juga untuk suatu komunitas atau masyarakat. Sebab jika suatu komunitas tidak punya istiqamah sama dengan tidak punya visi dan misi, sehingga tidak jelas ke mana arah dan tujuannya.

“Istiqamah mengajarkan kita bekerja mulai dari kecil dan detail, namun dilakukan secara terus menerus atau konsisten. Istiqamah memberikan pesan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik atas dasar Standard Operation Procedure (SOP), bukan dilakukan secara acak dan sesuka hati, untuk mencapai tujuan/target yang sudah ditetapkan (sesuai visi dan misi),” tutur Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap semua sikap-sikap terpuji tersebut bisa dipertahankan di luar bulan suci Ramadan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja. (*)

#SigapMembangunNegeri