JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan menindaklanjuti laporan tentang adanya 134 aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idulfitri lalu.

Sejumlah ASN tersebut dilaporkan oleh masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang dikenal dengan sebutan SP4N-LAPOR!. “Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segara diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Menteri Tjahjo dalam apel pagi dan halalbihalal secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Senin (17/05).

Selama pelarangan mudik, Kementerian PANRB telah menerima 160 laporan masyarakat. Dari jumlah laporan itu, ada 134 pengaduan masyarakat terkait ASN yang mudik. Sedangkan sisanya, laporan masyarakat terkait permohonan informasi dan aspirasi. Pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui Platform Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR! selama pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

Penjatuhan sanksi tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. Secara tegas Menteri PANRB melarang ASN untuk melakukan mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK atau penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.

Menteri Tjahjo menegaskan, 134 laporan ASN yang mudik agar segera dilakukan klarifikasi oleh instansi yang bersangkutan. Apabila memang benar ASN yang bersangkutan mudik selama waktu pelarangan mudik, ia meminta agar PPK tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman displin. Pemberian hukuman disiplin dilakukan berdasarkan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. “Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” tegas Menteri Tjahjo lagi. (don)

MMCIndonesia.id – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap aktivis demokrasi PDI Perjuangan, mengutuk keras pembunuhan empat petani di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, diduga dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Qatar.

Pembunuhan disertai perampokan oleh kelompok teroris tidak bisa dibiarkan. Apalagi pembunuhan sadis itu dilakukan di penghujung bulan suci Ramadhan. Jelas ini bukan dilakukan oleh orang-orang beriman.

Repdem mendesak agar Operasi Mandago Raya dilakukan lebih efektif. Pendekatan kepada masyarakat dan operasi intelijen untuk melacak keberadaan para teroris serta penyergapan dengan tindakan tegas sudah tentu menjadi tolok ukur keberhasilan dari operasi ini.

Repdem berharap, sinergitas TNI – Polri dan intelijen dapat segera membersihkan keberadaan teroris dari Bumi Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Jika solid, pengejaran dan pembersihan teroris akan lebih cepat. Terlebih jika dukungan masyarakat terus mengalir.

Tidak ada ampun, para teroris ini harus ditangkap hidup atau mati. Apalagi anggaran untuk Operasi Mandago Raya ini sangat mumpuni untuk membuktikan prestasi cemerlang TNI – Polri. Personel TNI – Polri yang diturunkanpun sangat terlatih untuk bergerilya dan anti gerilya dalam menghadapi teroris ini.

Selain itu Repdem juga mendesak agar segera dilakukan tindakan tegas terhadap para pendukung dan simpatisan teroris. Dukungan bisa berbentuk apapun, termasuk pembiayaan yang dilakukan secara diam-diam. Bahkan, bisa jadi oleh lembaga-lembaga tertentu. Jika ada penggalangan dan penyaluran dana seperti itu, maka seluruh komponen negara, baik intelijen, OJK dan aparat keamanan harus cepat menindak.

Tidak boleh terjadi dukungan sekecil apapun terhadap terorisme. Cek semua satu persatu, kemana afiliasinya. Jika masuk ke jaringan terorisme internasional segera tangkap dan bekukan semua rekening yang terlibat.

Aneh jika ada gerombolan yang sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris, bahkan di Timur Tengah, tapi masih bisa berkeliaran di Indonesia. Tentu ini sangat berbahaya. Istilah populernya, ancaman bagi negara.

Di sisi lain Repdem juga mengutuk keras tindakan Israel terhadap Bangsa Palestina di Yerusalem. Tindakan biadab terhadap warga Palestina, termasuk menyerbu Masjid Al Aqsa hingga pengeboman yang menewaskan puluhan warga sipil Palestina adalah kejahatan kemanusiaan.

Repdem turut berdoa agar Rakyat Palestina selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menghadapi teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel(*)

MMCIndonenesia.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan perayaan Hari Raya Idul Fitri dalam situasi Covid 19 di berbagai daerah dan beberapa duta besar LBBP RI terlaksana dengnan khusuk dan aman.

Hal ini tergambar dari berbagai laporan situasi pelaksanaan lebaran oleh kementerian/lembaga bidang Polhukam dan Duta Bersar LBBP RI dalam Halal Bihalal virtual Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga, Jumat (14/5).

Dalam kesempatan ini, selain meminta laporan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri kepada kementeria/lembaga bidang Polhukam, Mahfud MD juga libatkan petugas lapangan di wilayah Indonesia Timur yang diwakili Dandim 1710/Mimika dan petugas lapangan wilayah Indoensia Barat sekaligus wilayah perbatasan yang diwakili Kapolres Natuna.

Halal Bihalal yang berlangsung 1,5 jam ini berjalan hangat dan penuh keakraban. Mahfud MD yang didampingi istri menyatakan permohonan maaf lahir batin dan memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga serta petugas lapangan yang bekerja maksimal mengawal pelaksanaan lebaran dalam situasu Covid 19.

“Kalau misalnya saya punya salah saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Lebaran adalah budaya Islam Indonesia dan bukan ajaran Islam premier, tapi dalam Islam jika ada adat istiadat dan budaya yang baik dikembangkan maka berpahala. Karena apa? karena budaya ini dari dalil tentang silaturrahim dalil tentang saling memaafkan, dalam Islam silaturrahim harus dilakukan,” ujar Mahfud.

Hadir dalam Halal Bihalal ini, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BNPB, Kepala BSSN, Kepala BNN, Wakil Menteri Hukum dan Ham, Wakil Menteri Pertahanan, Wamen KUMHAM, Kasum TNI, Kepala BAKAMLA, Dubes LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Denmark, Kapolres Natuna dan Dandim 1710/Mimika.

Selain dihadiri pimpinan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Menko Polhukam, silaturahmi virtual ini juga dihadiri keluarga besar Kemenko Polhukam. Hadir Sesmenko Polhukam dan para deputi, para staf ahli, para staf khusus, dan para pejabat eselon satu dan dua lainnya. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id  – Perayaan Idulfitri 1442 Hijriah tahun ini masih dalam suasana pandemi sehingga membatasi pertemuan secara fisik dan tidak mudik adalah cara merayakan hari kemenangan ini agar Covid-19 segera pergi dari tanah air.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya, terutama para aparatur sipil negara (ASN). Mohon maaf lahir dan batin,” sambut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Kamis (13/05).

Pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021.

Menteri Tjahjo kembali mengingatkan agar ASN tetap menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya, terutama dalam mematuhi larangan mudik. Ia mengatakan sudah sewajarnya jika ASN juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik tersebut.

“Saya berterima kasih kepada seluruh ASN yang mematuhi larangan mudik,” ungkap Menteri Tjahjo. Kebijakan ini diambil Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 saat libur panjang.

Menteri Tjahjo mengatakan, menahan diri untuk tidak mudik merupakan upaya untuk melindungi diri, keluarga dan sanak saudara. “Mari kita lindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Tidak mudik adalah bentuk rasa cinta kita untuk melindungi dan bertanggung jawab pada keluarga,” ujarnya.

Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, masyarakat dapat melaporkan ASN yang terbukti nekat bepergian ke luar daerah/mudik saat libur Hari Raya Idulfitri 1442H, 6-17 Mei 2021.

Masyarakat dapat melaporkan kepada Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Laporan dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada), melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N-LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Tahun 2021 ini, Idulfitri bersamaan dengan peringatan Kenaikan Isa Almasih. Menteri Tjahjo mengatakan, hal ini bisa dirayakan dengan saling menerima keberagaman di Nusantara. “Mari kita rayakan keberagaman ini, antara lain dengan saling mendoakan agar pandemi Covid-19 segera berlalu, dan saling mengingatkan untuk selalu mematuhi 5M dan protokol kesehatan di manapun berada,” tutur Menteri Tjahjo.

Melalui keberagaman yang ada kita saling menjaga dan berjalan beriringan. “Kita dapat beribadah dengan aman dan nyaman sesuai agama, kepercayaan dan keyakinan kita di tengah keberagaman. Itulah salah satu esensi dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua,” tutup Menteri PANRB. (Don)