MMCIndonesia.id – Bantuan pertanian dari Presiden Jokowi berupa handtraktor 4 unit, combine harvester besar 1 unit, combine harvester sedang 1 unit, power tresher multiguna 1 unit dan packing beras 1 unit serta mesin pengering (vertical dryer) padi berkapasitas 10 ton sebanyak 1 unit sudah diterima petani Kabupaten Malang, Selasa (18/5/2021).

Bantuan ini langsung diserahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) didampingi Bupati Malang, M. Sanusi, sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Jokowi tanggal 29 April lalu di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

“Kami hadir di sini sesuai disampaikan dan dijanjikan Bapak Presiden Jokowi, setelah melihat dan cukup gembira melihat hasil panen di Kabupaten. Dan Kabupaten Malang ini kurang lebih memperlihatkan dinamika produktivitas ketahanan pangan di seluruh Indonesia sebayak 7,4 juta hektar, hal ini diapresiasi Bapak Presiden. Oleh karena itu, kami menyerahkan bantuan alsintan ada vertical dryer, truk kecil, traktor, combine dan lainnya,” demikian dikatakan Mentan SYL di lokasi penyerahan bantuan Desa Kanigoro.

Mentan SYL menegaskan bantuan yang digelontorkan tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Pengembangan alsintan diharapkan harus seimbang dengan tenaga kerja manusia sehingga pengembangan pertanian tetap memberdayakan petani dengan teknologi pertanian yang maju.

“Dengan demikian, adanya bantuan sesuai perintah Bapak Presiden ini menjadikan Kabupaten Malang sebagai penarik atau melokomotifasi daerah-daerah lainnya dalam meningkatkan produktivitas pangan,” ujarnya.

“Jika pengembangan pertanian modern ini kita berhasil lakukan, tentunya dilakukan variasi pengembangan pertanian, dimana tidak hanya produksi padi dan jagung, tapi juga kita kembangan produksi sayur-sayuran, buah-buaha, peternakan seperti itik dan bebek dan tanaman perkebunan yang meningkatkan kesejahteraan petani,” pinta SYL.

Lebih lanjut SYL mendorong pemerintah Kabupaten Malang dan petani lebih masif mengakses dana kredit usaha rakyat (KUR) untuk secara mandiri, maju dan modern mengembangkan usaha pertanian. Dengan demikian, Kabupaten menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dalam membangun pertanian berbasis teknologi moder melalui pembiayaan secara mandiri.

“Saya harap petani dapat mengkases dana KUR. Saya bantu agar perbankan memberikan kemudahan, berapa kesiapan Kabupaten Malang kami pasti bantu. Hingga Rp 20 triliun kami siap. Dengan KUR ini juga kita bisa bangun industri skala rumah tangga sehingga petani mendapatkan nilai tambah yang lebih besar,” ungkapnya.

“Misalnya, dengan dana KUR kita bangun industri pisang, peremajaan kelapa hingga industrinya. Ini harus kita wujudkan karena pertanian Kabupaten Malang ini adalah etase pertanian Indonesia,” sambung SYL.

Sementara itu, Bupati Malang, M. Sanusi mengaku sangat bangga dengan gaya kerja Mentan SYL yang melakukan kegiatan nyata di lapangan, ada hasilnya dan bahkan sesuai arahan Presiden Jokowi. Berbagai bantuan alsintan telah diterima petani Kabupaten Malang, sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

“Saya kepingin Menteri itu kayak gini yaitu melakukan kegiatan yang nyata, jadi programnya memang ada faktanya. Dan kerja nyatanya sesuai arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

“Dengan hadirnya bantuan ini masyarakat petani dapat menggunakan alsintan untuk meningkatkan produksi pangan. “Oleh karena itu, kami sangat berterimakasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah menghadirkan Bapak Presiden Jokowi ke Kabupaten Malang sehingga petani mendapat banyak bantuan, bahkan dari Istana Kepresidenan membantu mobil pick-up (truk kecil,- red) untuk milenial,” imbuh Sanusi.

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Jakarta, Selasa (18/5).

Ia juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemi covid 19.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid-19.

“Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran covid-19,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Menteri mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin, kesalahan dalam mengelola desa wisata akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.

“Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah covid-19 gara-gara salah kelola,” ujarnya.

Di sisi lain ia mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap, posisi BUMDes yang saat ini telah berbadan hukum akan mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.

“BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam kegiatan tersebut, Gus Menteri juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.

“Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi langkah marketplace Shopee yang membatasi masuknya penjual cross border untuk 13 kategori produk ke pasar Indonesia. Kebijakan ini termasuk peninjauan kembali atas kebijakan logistik bagi produk lintas batas.

“Langkah Shopee membatasi akses penjual untuk 13 jenis produk dari luar negeri sudah tepat, kami berharap agar ini bisa diikuti oleh marketplace lainnya,” kata MenkopUKM Teten Masduki dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).

Teten mengapresiasi langkah tersebut mengingat saat ini kualitas produk UMKM Indonesia sudah semakin baik dan tidak kalah dengan produk asing. Pembatasan akses tersebut kata Teten juga akan membuat permintaan terhadap produk lokal semakin bergairah.

Ia menegaskan pentingnya untuk melakukan proteksi dan perlindungan pasar UMKM di tengah persaingan yang sangat ketat terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada semakin melemahnya daya beli secara global. Oleh karena itu menggarap pasar lokal menjadi salah satu solusi yang diharapkan akan mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Shopee terhadap UMKM lokal. “Bersama pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, kami yakin kebijakan baru ini akan membuat UMKM lokal semakin berkembang. Tidak berhenti di situ, kami juga siap membawa UMKM Indonesia menembus pasar ekspor melalui program yang kami jalankan saat ini,” katanya.

Seperti diketahui Shopee telah menjalanan program yang membantu mewujudkan UMKM Go Ekspor. Bersama KemenkopUKM dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shopee menargetkan 500 ribu UMKM Go Ekspor. “Dengan kombinasi program ekspor dan perlindungan UMKM ini, Shopee yakin akan membawa dampak yang baik terhadap pertumbuhan UMKM di dalam negeri,” ujar Handhika.

Marketplace Shopee membatasi 13 kategori produk dari luar negeri meliputi hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, dan bawahan muslim pria. Kemudian outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan salat, batik, dan kebaya. Sebelumnya, ketiga belas kategori yang berasal dari penjual cross border tersebut memiliki keterbatasan logistik, sehingga akhirnya dibatasi.

Pemerintah dalam setahun terakhir juga sedang menggencarkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih dan berbelanja produk lokal. Sehingga permintaan terhadap produk lokal dan UMKM meningkat.

Hal itu seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya bagi seluruh masyarakat untuk membeli produk lokal dan UMKM. Dengan berbelanja produk lokal dan tidak tergantung pada asing maka upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat.

Teten mengatakan upaya ini harus didorong agar direplikasi oleh marketplace di tanah air sekaligus sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan nyata kepada UMKM sebagai pelaku usaha utama atau mencapai 99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia.

“Proses identifikasi sampai saat ini masih terus berjalan termasuk untuk produk-produk yang potensi dibatasi untuk bisa masuk ke Indonesia,” kata Teten Masduki.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan sorotan khusus melalui inisiatif dan inovasi yang dihadirkan sejak awal Shopee berdiri.

“Shopee menghadirkan rangkaian program edukasi dan pendampingan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan melalui Kampus Shopee, serta memasarkan produk UMKM melalui kanal khusus produk lokal Kreasi Nusantara,” katanya.

Marketplace itu juga akan mengidentifikasi dan mengkurasi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia agar tidak “membunuh” produk lokal.

“Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Shopee maka pihak kami menutup akses masuk 13 jenis produk dari luar negeri,” katanya.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap bisnis Shopee secara keseluruhan justru sebaliknya.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas sekaligus membuka Pelatihan 3000 Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi bagi Pengembang, di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (18/05/2021). Acara ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelatihan tenaga kerja manajemen konstruksi yang akan diikuti lebih kurang 3000 peserta di seluruh Indonesia ini baru sebagian dari banyaknya minat masyarakat yang ingin mengikutinya. “Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan rumah berkualitas disamping penggunaan teknologi informasi,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, program perumahan ini masih tetap menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Meskipun adanya refocusing anggaran saat pandemi COVID -19, subsidi perumahan tetap ditingkatkan demi mempercepat pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia”. ujarnya

Gerakan tersebut diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan oleh Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR. Bantuan tersebut meliputi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Menteri Basuki juga berharap gerakan ini dapat menggairahkan iklim usaha industri perumahan selain konstruksi itu sendiri. “Persespi rumah subsidi yang berkualitas rendah harus dihilangkan. Saat ini rumah subsidi harus menjadi rumah yang berkualitas dan layak huni. Bukan saja bangunannya tetapi juga lingkungannya.” ucapnya

Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPeTruk) juga turut mempermudah proses pembangunan rumah susbsidi. Dengan aplikasi ini baik pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan setiap proses konstruksi berjalan secara akuntabel dan transparan.

Direktur Utama (Dirut) PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan, gerakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemerintah untuk masyarakat terutama dalam bentuk rumah bersubsidi. Sedangkan pelatihan tenaga kerja ini akan dilaksanakan secara daring melalui 3 batch mengingat situasi pandemi sekarang. “Kami menggunakan pelatihan reguler dengan modul eksisting dari bina konstruksi dan ditambahkan modul aplikasi berbasis IT untuk pelatihannya,” ucapnya. Pelatihan tidak dipungut biaya dan meskipun pelatihan dilaksanakan secara daring, materi yang diterima peserta akan sama layaknya pelatihan reguler.

Pada acara ini dilakukan penandatanganan dan pembacaan komitmen bersama Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas oleh 21 ketua asosiasi pengembang perumahan dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan oleh Menteri PUPR. Asosiasi pengembang perumahan tersebut yaitu, REI (Real Estate Indonesia), APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat), APERNAS (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional), PI (Pengembang Indonesia), ASPRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional), PIN (Asosiasi Properti Indonesia), APERSI Bersatu, PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara), ASPERI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APERNAS Jaya, ASPRIN (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APPERINDO (Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia), PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia), PERPESMA (Asosiasi Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama), APPEPI (Asosiasi Penyiapan dan Penyediaan Papan Indonesia), DEPRINDO (Developer Properti Indonesia), AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia), Perkumpulan APERSI, dan (Perumnas) Perumahan Nasional.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heri Purwanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yowono dan 3000 tenaga kerja manajemen konstruksi sebagai peserta pelatihan yang mengikuti secara daring. (*)

#SigapMembangunNegeri

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah selaku ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) untuk memanfaatkan keberadaan forum tersebut. Harapannya agar terbangun kekompakan dan sinergisitas dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, termasuk saat penanganan pandemi Covid-19, saat memberi laporan pada Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual, Senin (17/5/2021).

Mendagri menekankankan, hal – hal yang berulang-ulang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda pada saat rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI/Polri, para gubernur terkait evaluasi dan update data situasi dan memberikan arahan bagi jajaran daerah, baik untuk mengevaluasi PPKM sebelumnya dan membahas apa substansi PPKM di tahap berikutnya.

Pertama, ada 4 indikator pengendali pandemi Covid-19 harus menjadi menu sarapan pagi bagi seluruh kepala daerah dan Forkopimda, yaitu: tren angka positif atau positive rate yang harus diupayakan turun kurvanya, angka kesembuhan atau recovery rate yang harus naik, angka kematian atau fatality rate yang harus terus menurun, dan angka ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Ratio BOR yang harus di bawah 50%. Oleh karenanya, penanganan Covid-19 memerlukan kebersamaan lintas stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat.

Kedua, kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda atau forum komunikasi pimpinan daerah agar benar-benar memanfaatkan forum ini, sehingga kompak dan sinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, penanganan krisis ini memerlukan kebersamaan banyak stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat atau social control.

Sampai saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dinilai mampu mengendalikan laju pandemi. Kendati demikian,

Mendagri menegaskan, semua pihak perlu tetap waspada karena kondisi begitu dinamis. Pasalnya, kondisi Indonesia dapat dipengaruhi oleh situasi negara lain. “Situasi negara lain dapat berpengaruh terhadap negara kita, dan situasi di suatu daerah dalam negara kita dapat berpengaruh terhadap daerah lain,” katanya.

Mendagri mengungkapkan, Kemendagri bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap minggu melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan memperbarui situasi terkini di daerah. Mendagri berpendapat, strategi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disempurnakan dengan PPKM skala mikro dinilai cukup efektif menekan laju pandemi.

Jakarta, MMCindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 pasca Idul Fitri 1442 H. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah beserta Forkopimda seluruh Indonesia, Senin (17/5/2021).

“Momentum Hari Raya adalah salah satu yang perlu diwaspadai dan disikapi dengan kekompakan pusat dan pemerintah daerah,” kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, belajar dari lonjakan kasus yang terjadi di India yang salah satunya disumbang oleh kegiatan keagamaan massal tanpa penerapan protokol kesehatan, maka perayaan Idul Fitri perlu mendapat atensi dengan antisipasi semua pihak.

Kewaspadaan tinggi perlu dilakukan mengingat dinamika lonjakan kasus yang kerap disumbang dari masa liburan. Apalagi, hingga saat ini, penyebaran Covid-19 tingkat global belum dapat dibendung, sehingga kebijakan pengendalian yang tepat amat dibutuhkan.

“Dinamika kondisi dan potensi kerawanan lonjakan Covid-19 pada masa liburan sekitar hari raya, kenaikan kasus beberapa negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia, serta adanya beberapa varian baru Covid-19, memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan langkah-langkah yang tepat oleh semua pengambil kebijakan,” jelas Mendagri Tito.

Mendagri pun berharap, seluruh kepala daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki kesamaan strategi dan sikap secara nasional dalam menghadapi dinamika persoalan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung upaya jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi baik pada program food estate maupun program-program lainya.

“Kami sangat mendukung,” ujar Listyo dalam pertemuan audiensi bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di ruang kerja Mabes Polri Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Listyo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan cita-cita bersama agar ke depan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara baik serta mampu memenuhu pasar luar negeri (ekspor) secara continue.

“Polri siap memback up berapa jumlah panen padi dari para petani. Dengan swasembada beras, kita bisa melakukan ekspor,” katanya.

Terkait hal ini, Menurut Listyo, Polri akan membantu Kementan dalam menangani dan menelusuri kemungkinan adanya mafia pangan yang bisa menyusutkan ketersediaan pangan nasional.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas perhatian jajaran Korps Bhayangkara yang selama ini banyak berkonstrubusi dalam menjaga kestabilah harga dan ketersediaan pangan.

“Semua sembako dapat terjaga karena Satgas Pangan Polri membantunya dengan sangat baik,” katanya.

Mentan menambahkan bahwa dukungan Polri selama ini berhasil menjaga sektor pertanian terutama 11 komoditi prioritas selalu tersedia dengan baik. Karena itu, sinergitas ini perlu ditingkatkan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Tahun ini, Indonesia Creative Cities Network (ICCN) kembali mendukung Hyundai Motor Group dalam menggelar ajang Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021. Ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sukses diselenggarakan pada 2020 lalu. Tahun lalu, gelaran ini menghasilkan 4 perusahaan sebagai pemenang.

“Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 adalah program akselerasi dan kompetisi yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan wirausahawan sosial muda yang memiliki ide inovatif dan solusi kreatif atas masalah-masalah pendidikan (education), pekerjaan (employment) dan lingkungan (environment),” papar Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari dalam rilisnya, kemarin.

Acara Road To Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 salah satunya diselenggarakan di Simpul Space ICCN yang berlokasi di Jl. Braga Bandung. “Juga dihadiri beberapa start-up dari berbagai bidang dan para pegiat ekonomi kreatif secara daring dan luring,” kata Fiki yang juga Ketua Umum ICCN.

Acara yang juga menghadirkan Ben Wirawan (Co-founder & CEO torch.id ) dan Galih Gumala ( Pictafish, Winner of Hyundai Start-Up Challenge 2020) ini membahas mulai dari lanskap industri kreatif dan UKM sampai ke peluang usaha yang semua bisa miliki untuk menumbuhkan usaha. “Bahkan, di masa pandemi saat ini. Selama acara berlangsung disaksikan hampir 1.750 orang secara daring,” ujar Fiki.

Tak hanya itu, Hyundai Motor Group juga menggandeng Impact Alliance, Crevisse, Instellar, dan Indonesia Creative City Network untuk menyelenggarakan Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021.

“Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 sendiri adalah bentuk komitmen Hyundai Motor Group bagi perkembangan usaha sosial di Indonesia,” ucap Fiki.

Mengusung slogan “The Better, The Bigger Impact”, Hyundai Motor Group mendorong peningkatan kemampuan dan pengetahuan wirausahawan sosial muda untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia melalui bisnis yang mereka jalankan.

Di ajang ini, Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 akan memilih 15 tim sebagai finalis, dimana masing-masing tim akan mendapatkan hibah sebesar $6.500 per tim untuk mengembangkan usaha selama program berlangsung.

“Semua tim juga akan mendapatkan kelas bisnis interaktif serta mentor profesional selama fase akselerasi,” ungkap Fiki.

Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 akan ditutup dengan Demoday dan Awarding Ceremony pada Bulan Oktober 2021. “3 tim akan dipilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan total hadiah sebesar $45.500, serta kesempatan untuk melakukan pitching bisnis di Korea Selatan,” jelas Fiki.

Pendaftaran Hyundai Start-up Challenge Indonesia 2021 akan ditutup pada 21 Mei 2021 dan informasi lengkap serta pendaftaran daring bisa diakses melalui laman resmi hscindonesia.id.(*)