Kendal, MMCImdonesia.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus memberikan dukungan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian. Salah satunya diwujudkan dengan selesainya pembangunan Pasar Pagi Kaliwungu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tahun 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyediaan pasar tradisional sangat penting demi melancarkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, ini juga bentuk hadirnya pemerintah bagi masyarakat. “Konsep pembangunan pasar disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah,”tuturnya.

Pasar Pagi Kaliwungu yang berlokasi dekat perbatasan Kota Semarang ini telah beroperasi secara penuh sejak selesai direvitalisasi tahun lalu. Pasar yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32,57 miliar memiliki luas lahan 16 ribu m2 dan luas bangunan 9,9 ribu m2 dengan 2 lantai (hanya kantor pengelola), serta dapat menampung sebanyak 997 unit kios dan los pedagang dengan berbagai komoditi yang dijualnya.

Pasar yang sebelumnya sempat terbakar ini dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan sebuah kubah mesjid sebagai ciri khasnya. Design landmark tersebut menandakan bahwa Kendal sebagai salah satu kota santri di Provinsi Jawa Tengah. Dengan konsep tersebut diharapkan para pedagang yang sempat relokasi di perempatan Sekopek Kaliwungu merasa lebih nyaman dan bangga memilikinya ketika kembali ke sana.

Fasilitas pada pasar rakyat ini sudah sangat lengkap dan modern di antaranya, CCTV, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Ruang Laktasi, Taman Bermain Anak, Mushola, Kamar Mandi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Genset serta Hydrant Box Indoor maupun Outdoor.

“Pekerjaan ini seluruhnya telah diselesaikan pada Juni 2020 dan diserahkelolakan pemanfaatannya kepada Pemerintah Kabupaten Kendal pada Juli 2020 dan saat ini sudah terisi lebih dari 1.000 pedagang. Ini merupakan wujud dukungan Kementerian PUPR untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah masa pandemi COVID-19.” demikian dituturkan Iwan Suprijanto, Direktur Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Dalam proses konstruksinya, pasar ini dikerjakan oleh PT. Kokoh Prima Perkasa – PT.Artadinata Azzahra Sejahtera (KSO) sebagai Kontraktor Pelaksana, PT. Riau Multi Cipta Dimensi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi serta CV. Ardi Permana Putra sebagai Konsultan Perencana.

Rehabilitasi pasar oleh Kementerian PUPR ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini Kementerian PUPR telah selesai melakukan rehabilitasi terhadap 7 (tujuh) pasar, dari target 14 pasar hingga tahun 2024. Termasuk Pasar Pagi Kaliwungu, tujuh pasar tersebut diantaranya, Pasar Klewer Timur Surakarta, Pasar Benteng Pancasila Mojokerto, Pasar PON Trenggalek, Pasar Legi Ponorogo, Pasar Renteng Lombok Tengah, dan Pasar Pariaman. (*)

PONTIANAK, MMCIndinesia.id – Pelaksanaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Kalimantan Barat akan didampingi oleh perguruan tinggi setempat. Salah satunya adalah Universitas Tanjungpura, yang akan menjadi partner Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pendampingan Hub JIPP Provinsi Kalimantan Barat.

Pemilihan perguruan pendamping ini didasarkan rekomendasi Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA). “Tahun ini Kementerian PANRB memilih alternatif pendampingan berupa kerja sama dengan perguruan tinggi setempat, dimana terdapat tenaga pengajar yang secara kepakaran bersesuaian dengan kegiatan pendampingan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring Persiapan Hub JIPP Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat secara virtual, Jumat (21/05).

Diah menambahkan, pemprov juga memiliki hubungan yang baik dan kuat dengan perguruan tinggi setempat. Pendampingan tersebut juga tidak terlepas dari pemantauan dan evaluasi, serta pendampingan dari Kementerian PANRB untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.

Tim dari unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB juga akan hadir untuk memantau proses pendampingan secara langsung. Sebagai informasi, saat ini rekomendasi nama-nama calon tenaga pendamping terkonfirmasi semua. Selanjutnya, nama-nama pendamping ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kementerian PANRB.

Selain bekerja sama dengan perguruan tinggi, untuk JIPP tahun ini, Kementerian PANRB menitikberatkan pendampingan pada replikasi inovasi pelayanan publik. Replikasi tidak semata-mata meniru, tetapi juga mengembangkan sesuai potensi dan persoalan yang dialami masing-masing instansi pemerintah. Pengembangan inovasi ini sebagai bentuk nyata dari pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

“Diibaratkan replikasi inovasi seperti mesin pesawat yang mana dalam penyebaran informasi dibutuhkan mesin yang kuat agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal,” ungkap Diah.

Penetapan empat provinsi baru sebagai percontohan JIPP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 359/2021 tentang Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Tahun 2021. Keempat provinsi tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bali, dan Provinsi Maluku.

Guru besar Universitas Sriwijaya ini juga berharap, seluruh provinsi maupun kementerian/lembaga di Indonesia memiliki JIPP-nya masing-masing. Ia juga berharap JIPP Nasional akan berisi inovasi pelayanan publik seluruh daerah di Indonesia. “Karena tentunya harapan kita semua sama, JIPP Nasional akan berisi inovasi pelayanan publik seluruh daerah di Indonesia, serta bisa diakses oleh siapapun, dimanapun berada,” tuturnya.

Untuk diketahui, JIPP merupakan upaya untuk mendorong replikasi inovasi pelayanan publik yang selama ini dianggap ‘tabu’ untuk dilakukan. Dalam kesempatan tersebut apresiasi juga disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji. Disampaikan bahwa, ia sangat mendukung terkait percepatan inovasi pelayanan publik.

“Karena kunci dari segala penyelenggara negara ini kalau pelayanan publiknya tidak baik pasti juga tidak akan bisa mencapai kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Sutarmidji juga berharap setiap intansi harus memiliki satu inovasi. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Leysandri, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin. (ik/)

Garut, MMCIndonesia.id – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyarankan Koperasi Petani Eptilu (Fresh From Farm) untuk mendirikan industri olahan (Factory Sharing) yang mampu mengolah produk pertanian yang tidak terserap pasar, menjadi produk yang tetap memiliki nilai. Misalnya, hasil panen cabai bisa diolah menjadi Pasta Cabai, Saos Sambal, dan sebagainya.

“Industri olahan tersebut dimiliki oleh seluruh anggota koperasi. KemenkopUKM juga akan terus mendampingi Koperasi Eptilu masuk rantai pasok, khususnya produk pertanian,” kata Arif, saat mengunjungi kawasan holtikultura dan Agrowisata Eptilu di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat sore (21/5).

Dalam kunjungan kali ini, Arif menyebutkan dalam rangka mengembangkan korporasi petani yang melibatkan banyak petani milenial di Kabupaten Garut. Arif pun mengapresiasi ide dan langkah Eptilu dalam mengembangkan bisnis serta bermitra dengan para petani. “Konsep ini sangat cocok diterapkan dengan kondisi Indonesia,” kata Arif.

Eptilu merupakan salah satu Agrowisata dan kebun edukasi yang ada di Garut. Dalam konsepnya, Eptilu menerapkan Closed Loop System, dimana semua pihak terlibat langsung mendampingi petani mulai dari proses produksi.

Selain itu, Arif juga berharap Koperasi Eptilu menjaga manajemen kualitas produk sesuai standar pasar internasional. Tak terkecuali, meningkatkan kualitas manajemen packaging. “Kita bisa bersinergi dengan memberikan pelatihan secara daring, sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi yang seluruhnya petani. Kita bisa fasilitasi para pakar yang ahli di bidangnya,” ucap Arif.

Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Eptilu Rizal Fahreza (29 tahun) bercerita bahwa awalnya bersama rekan-rekannya yang rata-rata berusia di bawah 35 tahun, mengusahakan budi daya jeruk siam Garut, tomat, dan kentang serta produk hortikultura lainnya sejak 2017.

Mereka memutuskan untuk membentuk lembaga koperasi pada 2019. Mulanya mereka mengelola lahan seluas lebih dari 5 hektar di Desa Mekasari, Cikajang, Kabupaten Garut untuk ditanam jeruk dan aneka produk holtikultura, seperti cabai, tomat, sawi dan sebagainya.

Produk itu dipasarkan di Jabodetabek hingga Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka panen hampir setiap bulan, namun produksinya baru mencukupi kebutuhan operasional koperasi yang beranggotakan 24 hingga 27 orang, serta karyawan koperasi sekitar 20 orang.

“Kami baru menata kelembagaan dulu dan serta melakukan digitalisasi untuk memasarkan produk. Misalnya, anggota A punya produk tomat kita pasarkan. Ke depan, fungsi koperasi jadi offtaker,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, selain sebagai offtaker bagi para petani holtikultura, koperasi juga menjadi penghubung dengan PT Pasar Komoditi Nasional atau Paskomnas dan Eden Farm. “Dan kami sedang melakukan persiapan kerjasama dengan Indofood,” imbuh Rizal.

Rizal mengatakan, dengan petani berkorporasi memiliki daya nilai tawar yang tinggi, setara dan petani itu mempunyai bagian posisi yang tinggi. “Mereka bisa lebih makmur, bila melakukan akselerasi, tidak perorangan dan berjamaah” tukas Rizal.

Percontohan Integrasi

Lebih dari itu, Eptilu sendiri merupakan percontohan integrasi dan sinergi perangkat daerah. Integrasi dan sinergi antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata. Pola tersebut juga diimplementasikan di lokasi pengembangan lainnya yaitu Kebun Jeruk Selekta di Cikandang, Bosaga di Samarang.

Masing-masing perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sesuai urusannya. Dinas Pertanian melakukan pembinaan budidaya jeruk, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus pembinaan kuliner, dan Dinas Pariwisata menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia Sadar Wisata.

Koperasi Eptilu yang bergerak di bidang pertanian sebagai bidang utama yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan dan potensi Eptilu kemudian melakukan ekspansi di bidang usaha lain yakni pendidikan dan ecotourism.

“Saya yakin dengan menggabungkan pertanian dengan agrowisata, ternyata sangat menarik dan indah. Optimis Eptilu dapat menjadi contoh dalam regenerasi petani milenial”, pungkas Rizal.(*)

GARUT, MMCIndonesia.id – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

“Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara percepatan implementasi UU Cipta Kerja (PP No.7 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM), di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/5).

PP diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. “Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, diharapkan mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh,” tandas Arif.

Setelah PP tersebut disahkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak. “Tujuan sosialisasi, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM,” papar Arif.

Bagi Arif, sosialisasi tersebut tak dapat berjalan secara optimal jika hanya dilaksanakan KemenkopUKM. “Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak agar sosialisasi PP tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal,” tukas Arif.

Arif menjelaskan, poin-poin yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja.

Terkait kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada PP ini telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12 tahun. “Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal dilaksanakan,” kata Arief.

Salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat. Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address.

Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nantinya diberikan kemudahan dalam proses perijinan dimana untuk UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perijinan tunggal yang terdiri dari perijinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.

“Pengaturan perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting, yaitu UMK tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar dan izin,” jelas Arif.

Sementara dalam hal pemberdayaan bagi UMKM, diatur mengenai penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi, dan pengembangan usaha UMKM, pada infrastruktur publik, pengelolaan terpadu UMK, fasilitasi HaKI, jaminan kredit program, pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk UMK.

Dengan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api, akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM. Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana.

“Mengenai poin ini, kami akan bekerjasama lintas kementerian/lembaga karena pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB),” ulas Arif.

Arif juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan on off akan ditinggalkan dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula.

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegas Arif.

Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah.

Dalam hal kerjasama, dengan usaha besar, dilakukan melalui kemitraan strategis agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya buat UKM di sektor manufaktur dan industri. Lalu, ada optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM sebagai pusat promosi dan inkubasi serta penyediaan pusat kuliner di lima kawasan destinasi super prioritas yang kalau di daerah bisa diimplementasikan di destinasi wisata lokal.

Kemudahan Berkoperasi

Sementara bagi koperasi, dalam PP ini banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi. “Jelas dituliskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet,” kata Arif.

Kemudian, Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah.

Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. “Dalam PP ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka yang membutuhkan banyak biaya,” ungkap Arif.

Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. “Tentunya akan memudahkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi sehingga segala bentuk penyalahgunaan koperasi dari oknum-oknum tertentu dapat segera dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” jelas Arif.

Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan pemasaran.

“Berbagai macam pelindungan dan juga pemberdayaan tersebut diharapkan akan menaikan level koperasi agar bisa bersaing dengan usaha lain baik didalam maupun di luar negeri nantinya,” kata Arif.

Yang pasti, dengan adanya UU Cipta kerja bagi koperasi dan UMKM, secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan bahwa program sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat pelaku koperasi dan UMKM bisa memahami PP 7/2021. “Saya berharap regulasi baru ini menjadi bagian yang fundamental dan perubahan besar bagi pelaku usaha, khususnya di Garut,” ucap Rudy.

Oleh karena itu, lanjut Rudy, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM wajib diketahui seluruh lapisan masyarakat. “Salah satunya adalah pentingnya sentuhan teknologi bagi pelaku UMKM untuk menyentuh dan memperluas pasar bagi produknya,” imbuh Rudy.

Rudy juga berharap PP ini bisa diimplementasikan secara kongkrit di lapangan agar ada peningkatan omset dan kapasitas usaha pelaku koperasi dan UMKM. “Tentunya, hal itu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut,” pungkas Rudy.(*)