JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Tjahjo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” tegas Menteri Tjahjo, Sabtu (22/05).

Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurut informasi, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas _online_. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.

BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs _online_.

Perlu diakui, dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU). “Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” ujar Menteri Tjahjo.

RUU ini penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen. “Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” tegas Menteri Tjahjo.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Pada TA 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah dengan anggaran Rp 2,46 triliun untuk 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia

Di samping untuk memulihkan perekonomian masyarakat, program BSPS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Program BSPS salah satunya disalurkan di
Provinsi Riau, dimana pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.

Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta.

“Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp 28,1 M akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 M dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 M di Provinsi Riau,” jelas Khalawi.

Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS,  Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujar Khalawi.

Adapun sebaran Program BSPS berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit.

Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit.
Untuk program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen. (*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mainan mengeluhkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2021 terkait pengajuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi mainan impor. Untuk mengatasinya, Ketua DPD RI mendesak agar produk mainan nasional bersertifikat diperbanyak.

Yang membuat pelaku UKM keberatan, PP No 28 tahun 2021 mengharuskan contoh mainan impor diambil langsung tenaga kerja Indonesia ke negara produsen mainan. Pelaku UKM mainan di Indonesia sendiri memiliki banyak produk asal China.

Menurut LaNyalla, jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, sertifikat SNI tidak bisa dikeluarkan.

“Peraturan tersebut yang dianggap Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) terlalu mendadak. Akibatnya, pengusaha yang sudah terlanjur melakukan pemesanan barang tidak bisa melakukan impor. Karena, lembaga sertifikasi tidak bisa mengajukan permohonan SNI jika syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Ini jadi perhatian kami,” ungkap LaNyalla, Kamis (20/5/2021).

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, dalam pandemi Covid-19 para pengusaha dan pelaku UKM akan sulit mengambil contoh mainan dari negara asal.

“Banyak masalah yang harus mereka selesaikan, misalnya pemberian visa. Apalagi untuk mendapatkan visa, WNI harus sudah divaksin sebanyak dua kali. Belum lagi persoalan karantina yang harus dijalani,” terangnya.

Kondisi ini, dapat berdampak pada penghentian impor mainan hingga 3 bulan ke depan. Para pelaku UKM mainan pun terancam kehilangan 60% suplai stok toko yang biasa diisi mainan impor.

Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), memberikan solusi.

“Harus ada masa transisi agar mereka bisa mempersiapkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan terbaru. Karena jika dipaksakan, toko mainan di modern store atau shopping centre akan mengalami kekosongan barang dalam jangka panjang,” katanya.

Sebagai solusinya, LaNyalla menyarankan agar produksi dan kualitas mainan nasional bisa digenjot agar memenuhi kualitas SNI.

“Produksi mainan lokal yang memenuhi standar sertifikasi, akan berdampak positif. Banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa dihasilkan. Ketergantungan terhadap impor pun perlahan-lahan bisa dikurangi,” tuturnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap pengusaha mainan Tanah Air membaca besarnya potensi pasar mainan di Indonesia,

“Berdasarkan data UNICEF Indonesia, sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah ini setara dengan sekitar 85 juta anak-anak dan merupakan jumlah terbesar keempat di dunia. Angka tersebut merupakan pasar mainan yang sangat besar dan seharusnya dimanfaatkan produsen nasional,” tuturnya.

Dengan potensi itu, LaNyalla menilai usaha mainan anak bisa membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN).(***)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal di wilayah Sumatra Utara. Ketiga oknum PNS tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan.

“PNS tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal jika terbukti bersalah. Mereka saya usulkan dipecat,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Sabtu (22/05).

Berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, jika terbukti bersalah, PNS yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Sambil menunggu proses hukum selesai, PNS dimaksud dapat diberhentikan sementara sebagai PNS.

Menteri Tjahjo berharap agar penegakan hukum yang tegas bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dapat menimbulkan efek jera. “Kita harus tegas penegakan aturan ASN agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” tambahnya.

Menteri Tjahjo juga menyesalkan adanya oknum ASN yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi. “Vaksinasi Covid-19 adalah program nasional yang harus kita dukung. ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya” tuturnya.

Ia mengimbau untuk para ASN agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang merugikan masyarakat ini, Kementerian PANRB akan segera berkirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait, untuk dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selama proses hukum berlangsung yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS. (Rr)

MMCIndonesia.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memindahkan 2 (dua) ekor Orangutan Sumatera (Pongo abelli) dari Lampung ke Jambi, Minggu, (20/05/2021). Kedua satwa ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan satwa di Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Setelah dipindahkan ke Jambi, kedua Orangutan berkelamin jantan dan betina, serta masih berusia muda (diperkirakan berumur 1 s/d 1,4 tahun) ini akan direhabilitasi di Stasiun Adaptasi OOS Danau Alo Tanjung Jabung Barat, dan kemudian akan direintroduksi di Stasiun Reintroduksi Pengian Kabupaten Tebo, setelah sebelumnya di Lampung kedua satwa langka ini dirawat di Sumatran Wildlife Center (SWC) JAAN.

Prosesi penyerahan dilakukan di Kantor Balai KSDA Jambi oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu kepada Kepala BKSDA Jambi yang disaksikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Polres Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Balai Karantina Kelas I Bandar Lampung, Frankfurt Zooogical Society (FZS), dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN).

Sebelumnya pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Lampung bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dalam operasi di pelabuhan Bakauheni Lampung, berhasil menyelamatkan kedua orangutan ini yang diselundupkan dari Lubuk Pakam Sumatera Utara dengan cara diangkut menggunakan bus tujuan Tangerang. Saat ini kasusnya ditangani Penyidik Polres Lampung Selatan, dan kedua orangutan ini menjadi barang buktinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung. Hal ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya proses penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan tersebut.

Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan. Nama Siti sebagai penghargaan kepada Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya, sedangkan nama Sudin diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Ketua Komisi IV DPR Sudin yang datang langsung ke SWC JAAN pada Sabtu (1/5/2021) untuk memberikan dukungan, melihat upaya penyelamatan serta memantau proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Kepala Balai KSDA Bengkulu Lampung, Donal Hutasoit menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik kepada seluruh pihak/institusi, serta seluruh masyakarat yang telah berhasil menyelamatkan salah satu satwa flagship Indonesia ini.

Dirinya pun sangat mendukung rehabilitasi kedua orangutan ini dilakukan di kandang orangutan FZS Jambi dengan sarpras/fasilitas yang lebih memadai. “Karena 2 ekor orangutan ini masih belia, sehingga perlu dilatih secara intensif untuk beradaptasi dan bersosialisasi hingga dinyatakan layak secara medis dan perilaku untuk dilepasliarkan di habitat alamnya. Mereka harus mampu belajar mencari makan sendiri di hutan, termasuk mencari sarang rayap, hingga membuat sarang di pohon, serta belajar menemukan pohon berbuah, buah seperti apa yang dapat dimakan, dan terkadang bagaimana cara membuka buah dengan kulit yang keras,” ucapnya.

Kepala Balai KSDA Jambi, Rahmad Saleh menyambut baik proses translokasi kedua orangutan tersebut. Ia beserta jajarannya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemindahan dan rehabilitasi ini. Bersama-sama dengan FZS, Balai KSDA Jambi disebutnya siap untuk melakukan rehabilitasi dan reintroduksi ke habitat baru di Bentang Alam Bukit Tigapuluh.

“Rencananya, kedua satwa akan melalui tahapan karantina di fasilitas kandang orangutan FZS di Kota Jambi untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, yang selanjutnya dilaksanakan habituasi dan rehabilitasi di Stasiun Danau Alo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pada akhirnya akan direintroduksi di Stasiun Reintroduksi Pengian Kabupaten Tebo. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati kita khususnya orangutan sumatera.” ujarnya.

Orangutan sumatra (Pongo abelli) adalah spesies dilindungi, dan endemik di Sumatra. Badan konservasi dunia The International Union for Conservation of Nature (IUCN), memasukan orangutan dalam status kritis. Sedangkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) memasukan satwa ini ke dalam apendiks I.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras tindakan penganiayaan yang dilakukan seorang ayah berinisial WH (35) kepada anak kandungnya yang berusia 5 (lima) tahun di wilayah Tangerang Selatan.

Kemen PPPA langsung menerjunkan Tim Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kemen PPPA pada Kamis, 20 Mei 2021 pukul 22.00 WIB untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan demi memastikan proses penanganan kasus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta korban mendapatkan pendampingan dan layanan dalam proses pemulihannya.

“Kami mengecam keras tindakan penganiayaan yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya. Guna menindaklanjuti kasus tersebut, kami langsung menerjunkan tim untuk berkoordinasi dan bergabung dengan P2TP2A Kota Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangerang Selatan untuk memastikan proses hukum terhadap pelaku berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga memastikan agar korban mendapatkan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan dalam proses pemulihan dari kejadian tersebut,” tegas Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar.

Berdasarkan hasil pendampingan dan asesmen Tim SAPA 129 Kemen PPPA bersama Unit PPA Polres Tangerang Selatan dan P2TP2A Kota Tangerang Selatan, motif WH melakukan tindak2 kekerasan tersebut karena adanya masalah keluarga, khususnya antar kedua orangtua yang dilampiaskan kepada anak. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui fisik dan psikis korban saat ini berada dalam kondisi yang baik.

Atas tindakannya, pelaku terancam dijerat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara, ditambah sepertiga dari hukuman penjara tersebut karena pelaku merupakan orangtua korban sehingga akan terjadi pemberatan secara hukuman pidana.

Nahar menambahkan Tim SAPA 129 Kemen PPPA akan terus memantau proses asesmen dan kondisi korban.

“Tim SAPA 129 Kemen PPPA akan memantau proses asesmen yang akan dilakukan P2TP2A Kota Tangerang Selatan dan juga memonitor kondisi korban. Pihak Polres juga akan melakukan mitigasi dan pemulihan trauma kepada korban melalui P2TP2A Kota Tangerang Selatan, dibantu pihak pusat melalui Kemen PPPA. Saya berharap tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat masalah keluarga,” tutup Nahar.

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pada Jumat (21/5/2021) di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kita dari Kemendagri, Pemerintah Pusat turut berduka cita sedalam-dalamnya, semoga beliau istirahat dengan tenang,” kata Mendagri di Rumah Duka Sentosa.

Mendagri mengenang almarhum sebagai sosok putra terbaik Papua yang dikenalnya sejak tahun 2012 saat dirinya bertugas sebagai Kapolda Papua. “Beliau saat itu juga running dengan Bapak Lukas Enembe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” ujarnya.

Mendagri juga memastikan, pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan meski tengah berduka atas berpulangnya Wakil Gubernur. “Kita Kemendagri akan tetap mengawal agar pemerintahan tetap berjalan,” tegas Mendagri.

Seperti diketahui, Klemen Tinal merupakan putra asli Papua yang dilantik sebagai Wakil Gubernur bersama Gubernur Lukas Enembe oleh Presiden Joko Widodo pada 2018.