SIKKA, MMCIndonesia.id –  Untuk memperkuat perekonomian rakyat,  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong koperasi simpan pinjam (KSP) melakukan spin off untuk masuk ke sektor produksi.

“Kami sangat senang sekali menyaksikan gerakan koperasi yang terus berkembang. Koperasi simpan pinjam masuk ke sektor produksi. Kami sedang mendorong koperasi-koperasi masuk ke sektor produksi,” tegas MenkopUKM Teten Masduki, usai melakukan penanaman perdana cabai dan tomat Koperasi Pintu Air Pertanian, di Maumere, Sikka, NTT, Kamis (20/5/2021).

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, dan Ketua Kopdit Pintu Air Yacobus Jano.

Teten mengatakan, saat ini, koperasi simpan pinjam harus melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Untuk itu, spin off masuk ke sektor produksi menjadi pilihan. Menurutnya, koperasi produksi dapat memenuhi kebutuhan anggota dengan membeli produk sendiri serta dapat menciptakan lapangan kerja.

“Sekarang harus masuk ke sektor produksi karena selain memenuhi kebutuhan anggota, tidak harus membeli produk dari luar dan dapat menikmati hasilnya, juga dapat menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Ia mencontohkan, banyak koperasi-koperasi besar di Indonesia seperti Pintu Air, Obor Mas di Maumere NTT, dan Swasti Sari di Kupang telah memiliki tabungan yang sangat banyak dan over likuiditas. Bahkan, katanya, ada pembatasan simpanan. Untuk itu, KemenkopUKM mendorong koperasi itu untuk masuk ke sektor produksi.

“Kita masih banyak produksi pangan yang harus diimpor. Mulai dari garam, kedelai, jagung, beras. Jika bisa diperkuat koperasi masuk di sektor produksi, ini akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yg sangat kuat,” tegas MenkopUKM.

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka Romanus Woga menjelaskan, Kopdit Pintu Air mendukung pemerintah dengan melakukan spin off, dari sebelumnya hanya bergerak sebagai Koperasi Simpan Pinjam, kini telah melebarkan sayap ke Koperasi Sektor Produksi, yaitu dengan membentuk swalayan dan bergerak di Sektor Pertanian.

“Kita buktikan dengan spin off dari Koperasi Simpan Pinjam ke Sektor Produksi, Koperasi bisa tumbuh besar,” katanya.

Romanus Woga yang juga tokoh Koperasi di NTT ini menambahkan, Kopdit Pintu Air kini tengah mengembangkan swalayan dan pertanian dengan menanam cabai dan tomat. Menurutnya, pertanian yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan lahan kering dengan sentuhan teknologi yang dapat dikontrol melalui smartphone dan dikenal sebagai Smart Farming.

“Usaha seperti ini untuk kesejahteraan anggota. Memanfaatkan lahan yang sebelumnya tumbuh rumput menjadi lahan pertanian dengan sentuhan teknologi seperti yang dikembangkan di negara negara maju,” tambahnya(*)

MAGELANG, MMCIndonesia.id- Sebagai upaya untuk mengembangkan Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman yang serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site).

Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dukungan infrastruktur direncanakan secara terpadu mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan kawasan DPSP Borobudur dan wilayah Joglosemar ini memerlukan penanganan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana induk secara terpadu,

” untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” katanya pada Rapat Koordinasi pengembangan DPSP Borobudur di Magelang, Kamis (20/5/2021).

Pada Rakor tersebut hadir juga Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin, dan Wagub Yogyakarta Sri Paku Alam baik yang hadi secara langsung maupun virtual.

Menurut Menko Luhut, penataan kawasan sekitar Candi Borobudur harus mencermikan nuansa kebudayaan Jawa,” Ini harus disesuaikan dengan arsitektur Jawa,” ungkapnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 3 (tiga) hal untuk mendukung kawasan sekitar Candi Borobudur yaitu pertama, akses jalan tol maupun non tol, sehingga akan mempermudah wisatawan menuju kawasan pariwisata Borobudur,” ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan,” terangnya.

Kedua kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah memberikan bantuan dengan membangun sebanyak 785 pondok wisata (homestay),” bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha,”ujarnya.

Selanjutnya ketiga, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.

Untuk mendukung upaya pelestarian dengan memberikan penanda fisik pada titik strategis jalur masuk ke Kawasan Budaya Borobudur, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Cipta Karya membangun 4 gerbang yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo.

Selain itu dilakukan pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 Hektar ke Zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 Hektar. Pekerjaan pemindahan pedagang tercantum dalam Risalah Ratas Presiden No: R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur.

Kawasan Pasar Seni Borobudur di Kujon akan dilengkapi dengan pelataran, kios cindera mata/kuliner, miltipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, lansekap/hutan tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo.

Turut mendampingi Menteri Basuki,
Jafung Perekayasa Utama Bidang SDA Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja,
Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY Satrio Sugeng Prayitno. (*)

Batang, MMCIndonesia.id – Pagi ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri acara peletakan batu pertama pabrik baru Nestlé Bandaraya di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, serta peresmian perluasan di ketiga pabrik PT Nestlé Indonesia yang telah rampung pada 2020.

Perusahaan asal Swiss ini menambah investasi dengan nilai USD220 juta untuk pembangunan pabrik Bandaraya di Batang dan perluasan pabrik di Panjang (Lampung), Kejayan (Jawa Timur), dan Karawang (Jawa Barat). Pada kesempatan ini, Bahlil Lahadalia juga meresmikan rampungnya perluasan kapasitas yang dilakukan Nestlé Indonesia untuk ketiga pabriknya pada 2020 dengan nilai investasi sebesar USD100 juta. Dengan adanya perluasan ini, kapasitas pabrik meningkat 25% menjadi 775.000 ton/tahun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM mengapresiasi komitmen PT Nestlé Indonesia yang terus menambah investasinya di Indonesia. Pabrik baru di Bandaraya, yang akan memproduksi susu cair dan minuman siap konsumsi, juga akan  bermitra dengan peternak sapi perah di wilayah Jawa Tengah. Pabrik Bandaraya akan beroperasi komersial pada tahun 2023.

“Saya harus memberikan apresiasi kepada Nestlé karena walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, animo melakukan perluasan investasi bahkan membangun pabrik baru terus dilakukan,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dengan meningkatnya investasi dari Swiss pada kuartal I 2021 menandakan kepercayaan dari dunia internasional yang makin baik kepada Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sudah mereformasi kebijakan agar memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha.

“Izin-izin sudah tidak dipersulit lagi. Contohnya adalah investasi Nestlé ini. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar jangan menahan izin. Menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaan, menahan laju pertumbuhan ekonomi, dan menahan pendapatan daerah atau negara. Karena itu, hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, mari kita jadikan juga sebagai momen kebangkitan investasi,” kata mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Menteri investasi/Kepala BKPM juga mendukung upaya PT Nestlé Indonesia yang secara konsisten melakukan kerja sama dengan UMKM, khususnya para peternak sapi, sebagai wujud realisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami sangat senang mengetahui bahwa Nestlé Indonesia akan bekerja sama dengan Kabupaten Batang untuk mengembangkan peternakan sapi perah untuk mendapatkan susu segar untuk pabrik barunya, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peternak sapi perah dan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah. Pola kerja sama antara investor dengan pelaku usaha di daerah tempat berinvestasi inilah yang menjadi fokus Kementerian Investasi. Investasi Nestlé dapat menjadi contoh multiplier effects sebuah investasi, yang dapat menciptakan lapangan kerja di pusat maupun daerah,” kata pungkas Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir secara virtual menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung semua investasi yang masuk ke Indonesia. “Pemerintah berupaya keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terbuka untuk semua pihak, UUCK serta peraturan turunannya memberikan jaminan kemudahan tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan dan para pekerja,” tegas Luhut dalam sambutan virtualnya.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo yang hadir di lokasi mewakili gubernur, menyampaikan harapannya pada investasi Nestle ini dapat memberikan dampak yang luas di Jawa Tengah. “Dengan adanya PT Nestlé Indonesia di Batang, saya berharap dapat menyerap banyak tenaga kerja di Jawa Tengah, sehingga mendukung upaya penurunan angka pengangguran. Selain itu, hendaknya dapat bekerja sama dengan para peternak sapi perah, petani kopi dan mitra bisnis lokal lainnya dalam memenuhi pasokan bahan baku dan bahan pendukung produksi sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa Tengah,” ujar Yulianto yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah.

Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Philippe Strub menyampaikan apresiasi terbesar atas kerjasama diplomasi antara Indonesia dan Swiss selama 70 tahun.

“Kami sangat bangga atas pencapaian realisasi investasi Swiss di Indonesia sebagai top 5 investor, berharap terus bekerja sama dan membuka peluang bagi perusahaan Swiss yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara Nestle dan Indonesia selama lebih dari 50 tahun, kami berharap kerja sama diplomasi antara Indonesia dan Swiss semakin baik kedepannya. Well done Nestlé,” ungkap Philippe Strub dalam sambutannya.

Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar menyampaikan meskipun terjadi pandemi Covid-19, Nestlé tetap optimis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia.

“Keputusan kami melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik kami yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang kami untuk terus berinvestasi di Indonesia. Dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan  sebanyak mungkin bahan baku lokal, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Ganesan.

PT Nestlé Indonesia merupakan PMA asal Negara Swiss yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1971 dan sudah mempekerjakan sekitar 3.600 karyawan. PT Nestlé Indonesia saat ini telah menggunakan lebih dari 750.000 liter per hari bahan susu segar dari 26.000 peternak sapi perah yang tergabung di 42 koperasi susu. (***)

SEMARANG, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana secara bertahap dan terpadu melakukan penanganan banjir Kota Semarang, salah satunya telah diselesaikannya pembangunan Bendung Gerak Kanal Banjir Barat (KBB) sebagai pengendali banjir Kota Semarang, sebagai pasokan air baku juga sebagai sarana olahraga air seperti perahu naga atau dayung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan berfungsinya Bendung Gerak Kanal Banjir Barat ini akan mengurangi risiko banjir di Kota Semarang yang kerap terjadi saat curah hujan sangat tinggi.

“Katup yang bergerak membuka dan menutup pada bendung ini berfungsi menahan intrusi air laut, menjaga debit air serta penggelontoran (flushing) sedimen sungai untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Semarang”, terangnya.

“Karena menahan intrusi air laut dan sebagai penampungan air (long storage) maka bendung ini juga menambah pasokan air baku Kota Semarang. Disamping itu juga bendung ini akan menjadi kawasan wisata baru Kota Semarang,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana M. Adek Rizaldi mengatakan, pada saat musim hujan, bendung ini akan berfungsi menahan aliran air sungai yang masuk KBB dan pada saat elevasi 2,5 meter, kemudian akan dialirkan ke laut.

Sementara saat musim kemarau, bendung sepanjang 155,5 meter tersebut berfungsi sebagai penampungan air atau long storage berkapasitas 700.000 m3.

Menurut Adek, selesainya pembangunan Bendung Gerak KBB, selain untuk pengendalian banjir juga menambah pasokan air baku kota Semarang sebesar 1.050 liter/detik.

“Tinggi muka air Kanal Banjir Barat dapat dikontrol sehingga bisa dimanfaatkan untuk wisata air maupun arena perlombaan seperti perlombaan perahu naga atau dayung.

Ditambah lagi terintegrasi dengan pembangunan air mancur menari di Jembatan Sungai KKB (bridge fountain) yang dibangun Pemerintah Kota Semarang,” jelasnya.

Bendung Gerak KBB memiliki 4 span pintu (masing-masing span 37,75 meter) dikerjakan sejak 20 November 2017 oleh kontraktor PT. Adhi Karya dan PT. Minarta Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 154,8 miliar. Bangunan ini juga dilengkapi dengan rumah pompa dan rumah jaga 230 m2 untuk operasionalisasi bendung.

Ketua RW III di Selomas Tanah Mas, Heri Setiawan mengatakan, kini warga Tanah Mas Semarang Utara tidak lagi merasa cemas ketika musim penghujan tiba karena Bendung Gerak Kanal Banjir Barat sudah mulai beroperasi secara optimal.

“Semenjak pembangunan Bendung Kanal selesai dan sudah optimal beroperasi, Tanah Mas yang dulu dikenal daerah langganan banjir, sekarang sudah tidak lagi saat musim penghujan datang.

Hadir pada kesempatan tersebut,
Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja,
Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yowono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana M. Adek Rizaldi, Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara.(*)

SURAKARTA, MMCIndonesia.id – Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pemerintah untuk terus melakukan langkah akselerasi demi terciptanya birokrasi yang fleksibel, gesit, dan profesional melalui penyederhanaan birokrasi. Pemerintah Kota Surakarta menjadi salah satu instansi di tingkat daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan percepatan reformasi birokrasi melalui transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Pemkot Surakarta menyatakan kesiapannya untuk menjadi _pilot project_ (proyek percontohan) penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa dalam acara Asistensi Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, di Kota Surakarta, Selasa (04/05).

Teguh menyampaikan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional nantinya diharapkan setiap pegawai di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dapat semakin giat untuk meningkatkan kompetensi dan prestasinya, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi.

“Dengan reformasi birokrasi ini, perangkat daerah sudah tidak seperti kemarin-kemarin. Hal yang disoroti adalah kompetensi, bukan lagi karena kedekatan dengan pimpinan,” ujar Teguh.

Hal ini pun diamini oleh Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja. Penyederhanaan birokrasi nantinya akan memperlihatkan pegawai yang kompeten dan yang tidak. Aba mengingatkan, dalam pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, hal yang disoroti adalah pola kariernya.

Ini menjadi hal penting untuk menjamin kepastian dan pengembangan karier pasca penyederhanaan birokrasi. “Presiden menginginkan adanya proses yang baik. Pesan beliau juga jangan sampai penyetaraan jabatan merugikan yang bersangkutan,” imbuhnya.

Aba juga mengingatkan pentingnya perubahan _mindset_ (pola pikir) bahwa jabatan fungsional adalah jabatan alternatif. Dengan adanya penyetaraan jabatan justru akan menambah nilai sistem merit. Kedepannya, diharapkan tidak perlu ada _open bidding_ (seleksi terbuka), tetapi bisa menerapkan manajemen talenta. “Sehingga pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) bisa dilakukan dari talenta di internal,” ungkap Aba.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Muda SDM Aparatur Kementerian PANRB Mita Nezky lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk penyetaraan jabatan tidak didasarkan pada formasi jabatan ataupun menunggu rekomendasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Pegawai yang terdampak penyederhanaan birokrasi akan dialihkan ke jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang sebelumnya diduduki.

“Serta di jenjang yang setara dengan jabatan struktural yang sebelumnya diduduki,” pungkas Mita.

Asistensi Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemkot Surakarta ini dilaksanakan sebagai langkah tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama, yaitu audiensi dengan jajaran internal Pemkot Surakarta yang turut dihadiri oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani. Sesi kedua dihadiri oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkup Pemkot Surakarta. (*)