Jakarta, MMCIndonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. TPA. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan sanitasi Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

TPA Sampah Pengengat dilakukan dengan mengembangkan sistem control landfill untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, sehingga akan lebih ramah lingkungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Permukiman dan Perasarana Wilayah NTB Ika Sri Rejeki mengatakan, metode pemrosesan sampah dengan control landfill ini meliputi: sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk dan dapat mencegah berkembangnya bibit penyakit. “Pembangunan area penimbunan sampah atau blok landfill ini merupakan bagian dari sistem sanitasi perkotaan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga dari masyarakat”, kata Ika.

TPA Sampah Pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berjarak 20 km dari Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid dan 16 km dari KSPN Mandalika. TPA ini dibangun pada 2014 dan awal beroperasi pada 2015 dengan pengelolaan di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. TPA ini berada pada area seluas 10 hektar dan telah terpakai 2 hektar untuk dimanfaatkan sebagai penampungan sampah domestik/timbunan sampah sebanyak 300 m3/hari (50, 83 ton/hari). Revitalisasi TPA Pengengat akan meningkatkan kapasitas tampung TPA menjadi 800 m3/hari dengan masa layanan 5 tahun.

Lingkup pekerjaan revitalisasi TPA Sampah Pengengat meliputi pembangunan instalasi pengolah lindi, pembangunan jalan operasi, jembatan timbang, kantor pengelola, pos jaga, tempat cuci truk, hanggar alat berat, rambu dan lansekap, pagar keliling kawasan, musholla dan sumur monitoring.

Revitalisasi TPA Sampah Pengengat dikerjakan sejak 18 Agustus 2020 dan ditargetkan selesai pada 13 Juni 2021 dengan biaya sebesar Rp 21,23 miliar oleh PT Ardi Tekindo Perkasa sebagai kontraktor pelaksana. Saat ini progres konstruksinya telah mencapai 98,5%.(*)

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyiapkan 5 program strategis untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk memacu transformasi ekonomi Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kominfo secara khusus menyiapkan 5 program untuk mendukung 3 prioritas pembangunan nasional.

“Dalam pelaksanaan RKP 2022, Kementerian Kominfo mengimplementasikan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi), ekonomi, serta pelayanan publik,” jelasnya dalam Rapat Kerja Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR-RI, di Ruang Rapat Komisi I, Jakarta, Senin (07/06/2021).

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2022, Menteri Johnny menegaskan, target yang akan dicapai Pemerintah termasuk Kementerian Kominfo adalah menyiapkan landasan transformasi ekonomi Indonesia.

“Tema tersebut dipilih dengan tujuan agar pembangunan di tahun 2022 dapat menjadi landasan transformasi ekonomi Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo memaparkan tema RKP 2022 itu diturunkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) dan 10 fokus. Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo mendukung 3 dari 7 PN tersebut, antara lain PN 3; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN 5; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 7; memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Raker itu, Menkominfo menyatakan akan mengimplementasikan major proyek yang berkaitan dengan transformasi digital di Indonesia

“Kementerian Kominfo sebagai leading sektor yang berhubungan dengan isu transformasi digital, juga ditugaskan untuk melaksanakan implementasi proyek atau major project transformasi digital untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di Indonesia,” paparnya.

*5 Program Strategis*

Menteri Johnny menyatakan fokus pelaksanaan akselerasi transformasi digital menjadi dasar perancangan program kerja Kementerian Kominfo TA 2022. Fokus pelaksanaan program itu merupakan kelanjutan dari program tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi digital.

“Di antaranya percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan komunikasi publik, termasuk melalui platform digital,” tuturnya.

Menurut Menkominfo, upaya itu dikemas dalam 5 program strategis yang dilaksanakan penuh pada tahun 2022.  Pertama, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai implementasi Prioritas Nasional (PN) ke-5.

Menteri Johnny menyatakan program tersebut meliputi upaya percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), integrasi Palapa Ring, penyediaan akses internet, penyediaan kapasitas satelit, penggelaran Internet 4G oleh operator, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi dan penyiaran, serta upaya digitalisasi penyiaran,

“Yang kedua adalah program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebagai implementasi Prioritas Nasional ke-5 yang mencakup, upaya farming dan refarming spektrum frekuensi radio, pengadaan sistem monitoring frekuensi radio, dan pengembangan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi,” jelasnya.

Selanjutnya, Menkominfo merinci program strategis ketiga yakni pemanfaatan TIK sebagai bentuk implementasi Prioritas Nasional ke-3 dan ke-5, yang ditujukan untuk menciptakan ekosistem serta ruang digital yang aman dan produktif.

“Pelaksanaan program ini berupa upaya percepatan pembangunan pusat data nasional, penyelenggaraan aplikasi cloud untuk electronic government, upaya pengembangan digital talent scholarship, pengembangan startup digital, pelaksanaan inisiatif adopsi teknologi digital di sektor strategis, pengembangan smart city, penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi, dan rebranding Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta,” paparnya.

Khusus untuk STMM Yogyakarta, Menteri Johnny menegaskan, rebranding dimaksud ditujukan untuk mewujudkan institut digital nasional, atau pengembangan STMM menjadi Institut digital nasional.

Program keempat adalah komunikasi publik yang merupakan implementasi Prioritas Nasional ke-7. Menkominfo merinci program itu encakup pelaksanaan program Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sejak tahun 2020 secara berkelanjutan.

Kemudian, dukungan sosialisasi kegiatan internasional, termasuk KTT G20 di mana Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

“Serta dukungan sosialisasi digitalisasi penyiaran atau Analog Switch Off, dan diseminasi informasi bidang polhukam, perekonomian dan maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan,” paparnya.

Mengenai program kelima, Menkominfo menjelaskan program dukungan manajemen yang meliputi upaya pemberian dukungan operasional dan manajerial kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, koordinasi pengembangan Kementerian Kominfo sebagai leading sektor transformasi digital.

“Selanjutnya, pengawasan intensif dan berkelanjutan melalui program prioritas continuous audit continuous monitoring oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP, pengawasan percepatan digitalisasi nasional, serta pelaksanaan digitasi layanan administrasi dan layanan publik,” imbuhnya.

Selain membahas RKP tahun 2022, Agenda Raker Menkominfo dan Komisi I juga membahas Program Kerja Prioritas Kementerian Kominfo TA 2022, Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo TA 2017 s.d. 2022 dan Prognosis TA 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, Pagu Indikatif Kementerian Kominfo TA 2022, dan Pagu Indikatif Kuasi Publik TA 2022.

Menteri Johnny didampingi seluruh jajaran pimpinan eselon I dan dihadiri pimpinan lembaga Kuasi Publik dari Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa program vaksinasi merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Vaksinasi menjadi lebih strategis bagi perekonomian nasional ketika diberikan kepada para pelaku UMKM khususnya sektor ritel,” kata Teten Masduki, pada acara pembukaan program Sentra Vaksinasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hasil kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemprov DKI Jakarta, di Gedung Smesco Jakarta, Senin (7/6).

Sentra Vaksinasi ini rencananya akan menyiapkan 150.000 vaksin dengan target penerima 3.000 orang perhari selama 45 hari ke depan. Untuk tahap awal, kegiatan ini dilangsungkan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Selanjutnya, vaksinasi pelaku UMKM sektor ritel akan diperluas ke daerah lain di Indonesia.

“Sentra Vaksinasi ini merupakan kedua terbesar di Indonesia setelah Sentra Vaksinasi di Gelora Bung Karno,” kata Teten.

Menurut Teten, vaksinasi ini bakal memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi di masa pandemi akan semakin terjamin meskipun tentu saja tetap dengan penerapan protokol kesehatan.

“Orang-orang menjadi tidak ragu lagi untuk berbelanja karena semua sudah merasa aman setelah mendapat vaksin,” imbuh Teten.

Untuk percepatan program vaksinasi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM, Teten berharap langkah kerja sama program vaksinasi seperti ini bisa dilakukan juga di daerah.

“Kita bisa memanfaatkan gedung-gedung PLUT KUKM yang ada di daerah. Bisa juga memanfaatkan Gedung Balai Latihan Perkoperasian,” ungkap Teten.

Meskipun demikian, Teten tetap mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Vaksinasi pelaku UMKM dan penerapan protokol kesehatan seharusnya efektif mencegah risiko kluster penularan di titik-titik kegiatan ekonomi.

“Kita harus optimistis perekonomian bisa meningkat lagi pascavaksinasi,” ujar MenkopUKM.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi kerja sama kegiatan vaksinasi seperti ini.

“Kami mendukung penuh kegiatan Sentra Vaksinasi ini. Diharapkan pekerja ritel, UMKM, dan masyarakat Jakarta dapat terbebas dari pandemi Covid-19,” kata Anies.

Sementara Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, kegiatan vaksinasi ini untuk menggerakkan kembali daya beli masyarakat dan meningkatkan ekonomi secara nyata.

“Program ini pada intinya selain menggerakkan roda ekonomi sektor ritel, juga agar seluruh insan ritel baik pemilik, penyewa, pemasok, sales assistant, dan stakeholders lainnya, dapat dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi,” kata Budihardjo.

Budihardjo menjelaskan, Hippindo beranggotakan berbagai format ritel, mulai dari departement store, fashion, food and beverages, convenient store, electronic, gerai kecantikan, bioskop, entertainment, dan sebagainya.

“Melalui program Sentra Vaksinasi ini, kami berkomitmen untuk turut menggalakkan program vaksinasi nasional, serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Budihardjo.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para Bupati/Walikota menjalankan program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021).

Pasangan Bupati/Wakil Bupati bersama Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak 2020 itu diminta untuk bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi Covid-19, yakni pengendalian angka positif, Bed Occupancy Rate (BOR), recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.

“Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengontrol pandemi Covid-19, untuk bisa mengendalikan, maka saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada 4 indikator (pengendalian),” katanya.

Empat indikator pengendalian Covid-19 diharapkan dijadikan pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan Covid-19 di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta presentase empat indikator pengendalian tersebut. Dengan begitu, diharapkan kepala daerah memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.

“Nah 4 angka ini hendaknya menjadi pegangan Bapak/Ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50%, itu artinya terkendali,” tandasnya.

Tak kalah penting, dalam kesempatan itu, pengendalian ekonomi juga menjadi penekanan Mendagri secara khusus. Dengan pengendalian ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat. Ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita, kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat survive, kalau ekonomi berjalan otomatis pendapatan PAD juga bisa meningkat dan kembali normal,” ujarnya.

Pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah disebutnya sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Belanja pemerintah adalah belanja yang utama, untuk itu upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk dilakukan exercise, eksekusi secara bertahap per tiga bulan,” pesan Mendagri.

Mendagri juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional. Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga disumbang oleh realisasi anggaran di daerah. Karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi Covid-19.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal,” pungkasnya.(*)

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan 5 prioritas pembangunan Tahun 2019-2024, kepada pasangan bupati maupun wali kota hasil Pilkada Serentak 2020. Prioritas itu meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, mereformasi birokrasi, serta mentransformasi ekonomi. Kelima prioritas itu merupakan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo.

“Bapak Presiden sudah menerjemahkan ke dalam RPJMN mengenai lima prioritas ini, dan ini menjadi pegangan bagi semua daerah ketika akan membuat perencanaan baik di tingkat menengah RPJMD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujar Mendagri saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Tahun 2021, yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri secara virtual, Senin (7/6/2021).

Mendagri menjelaskan, beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan mengacu pada 5 program prioritas tersebut. Misalnya di bidang pengembangan SDM, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebanyak 10 persen. Selain itu, penting pula membuat program terkait penanganan stunting.

“Melakukan pendataan ibu-ibu hamil, berikan makanan tambahan baik ibu-ibu hamil maupun anak-anak yang baru dua tahun masa awal (setelah) kelahiran karena mempengaruhi tubuhnya nanti,” ujar Mendagri.

Program priotas lainnya, misalnya di bidang infrastruktur. Pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat mensinergikan pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Bentuk sinergi itu dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung di sekitarnya. “Kalau dari pusat membangun bendungan misalnya, maka buat jalan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan bendungan itu, jalannya, irigasinya, dan lain-lain,” tutur Mendagri.

Di sisi lain, dalam melakukan pembangunan terutama menyediakan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan APBN maupun APBD. Langkah ini membutuhkan peran swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi. Sayangnya, upaya ini sering terhambat oleh regulasi yang membuat alur birokrasi panjang. Sehingga, ini kerap membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia termasuk daerah.

Presiden sendiri telah melakukan upaya penyederhanaan regulasi tersebut dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. Hal ini juga perlu didukung oleh pemerintah daerah dengan mendata regulasi yang turut menghambat investasi. “Daerah juga sama, kita harapkan mulai menyisir regulasi yang kira-kira akan menghambat membuat investor tidak jelas, tidak ada kepastian hukum,” terang Mendagri.

Dalam memangkas alur birokrasi terutama dalam pelayanan publik termasuk perizinan, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan melalui reformasi birokrasi.  Mendagri mengimbau, agar proses tersebut disikapi oleh kepala daerah dengan mulai menyusun penyederhanaan birokrasi di daerahnya masing-masing.

Terakhir terkait dengan transformasi ekonomi yang arahnya tak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga membangun sektor industri manufaktur, maupun jasa modern berbasis teknologi informasi. Mendagri menyebutkan, bila hanya mengandalkan sumber daya alam akan kesulitan untuk menjadi negara maju. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu menyikapi transformasi tersebut.(*)