Selasa, September 23, 2025
Beranda blog Halaman 81

Menkominfo Pimpin Upacara Apel Persada Pertiwi Pemakaman Menteri Penerangan Harmoko

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate memimpin Upacara Apel Persada Pertiwi dalam pemakaman Menteri Penerangan Republik Indonesia periode 1983-1997, H. Harmoko, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (05/07/2021). Menkominfo tiba di lokasi sekitar  pukul 10.45 WIB mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi abu-abu.

Mewakili Pemerintah, dalam kesempatan itu Menteri Johnny bertindak selaku inspektur upacara. Menkominfo mengiringi jenazah mantan Menteri Penerangan sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-10 dengan Masa Jabatan 1997-1999, bersama Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Akbar Tanjung dan keluarga inti almarhum. Sebelum Menteri Penerangan Harmoko dimakamkan, Menkominfo membacakan Apel Persada.

“Saya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum H. Harmoko, mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia era Kabinet Pembangunan, putra dari almarhum Bapak Samirun Prawiro,” ujarnya.

Menteri Johnny menilai, almarhum Harmoko merupakan salah satu putra terbaik bangsa dengan gelar penghargaan bintang mahaputra. Menkominfo mengungkapkan, saat ini masih banyak pelajaran yang diwariskan alamarhum kepada generasi penerus bangsa untuk dapat diteruskan serta dikembangkan, khususnya keluarga besar Kementerian Kominfo.

Menteri Johnny mengenang masa-masa pengabdian almarhum dan mengapresiasi peran, serta dedikasinya kepada masyarakat juga negara selama menjabat sebagai Menteri Penerangan.

“Kita tentu sebagai generasi penerus bangsa mengenang hal-hal baik dan gagasannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita meneruskan dan mencontoh pengabdian serta karya yang diberikan alharmum semasa hidup untuk Indonesia,” ajaknya.

Usai membacakan Apel Persada Pertiwi, Menteri Kominfo menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan kepada almarhum Bapak Harmoko. Sebelumnya, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan diiringi tembakan salvo.

“Keluarga besar Kominfo menyampaikan rasa duka yang mendalam, dan medoakan dengan harapan yang paling tinggi, kiranya jiwanya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Sang Pencipta di Surga. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka,” tuturnya kepada keluarga almarhum Menteri Penerangan Harmoko.

Menteri Johnny menyatakan, prosesi pemakaman dilakukan sesuai dengan aturan dari Garnisun dan Kementerian Kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Namun, upacaranya tetap dilaksanakan secara khidmat dengan penghormatan yang tinggi kepada almarhum.

Semasa hidup, Menteri Penerangan era Kabinet Pembangunan itu dikenal sebagai pencetus lahirnya Gerakan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan (Kelompencapir). Gerakan tersebut bertujuan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi dari Pemerintah yang kini dikenal dengan Government Publik Relation (GPR).

Selain menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode berturut-turut sejak tahun 1983 hingga 1997, almarhum juga menjabat sebagai Ketua DPR-RI (1997-1999), dan Ketua MPR-RI (1997-1999).

Menteri Penerangan Harmoko menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, sekitar pukul 20.22 WIB, Minggu (04/07/2021). Almarhum wafat di usia 82 tahun. (Red)

Sumbar Siapkan Instruksi Gubernur Tata Tambak Udang

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndinesia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Instruksi Gubernur sebagai pedoman untuk penataan tambak udang di daerah itu agar sesuai dengan aturan.

“Tambak udang sudah mulai dilirik di Sumbar. Kita tentu mendukung semua potensi yang ada sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian masyarakat, tetapi harus ditata sesuai aturan,” kata Gubernur Sumbar dalam Rapat Koordinasi terkait tambak udang di Aula Kantor Gubernur, Selasa (29/6/2021).

Gubernur menyebut saat ini berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar luas tambak udang telah mencapai 7.700 hektare dengan hasil mencapai 2000 ton pertahun.

Potensi itu masih bisa dikembangkan karena panjang garis pantai di Sumbar mencapai 1.973,24 kilometer. Artinya masih banyak kawasan yang masih bisa dikembangkan untuk tambak.

Meski demikian pada satu sisi di lapangan ditemukan ada beberapa hal yang perlu dilengkapi diantaranya terkait RTRW dan izin lingkungan.

Bercermin dari beberapa daerah lain seperti di Pantai Utara Jawa (Pantura) eksplorasi dan ekploitasi tambak yang berlebihan memiliki efek negatif seperti penurunan permukaan daratan di tepi pantai.

“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Sumbar karena itu harus dikelola dengan benar dan baik sejak sekarang,” katanya.

Ia mengatakan langkah-langkah strategis, karena kewenangannya berada dipemkab /ko untuk penataan itu perlu dibahas dengan Bupati dan Wali Kota yang memiliki wilayah pantai.

Menurutnya selain perlu menyiapkan revisi Perda RTRW, Bupati dan Wali Kota juga perlu menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepentingan informasi terkait investasi.

“Jika ada RTRW dan RDTR, bisa dihitung berapa potensi yang ada di sepanjang pantai sehingga bisa dikomunikasikan pada investor,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengatakan rapat koordinasi tersebut untuk memberikan gambaran kepada Bupati/Wali Kota terkait terkait penyelesaian persoalan tambak udang yang telah ada.

Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang telah terferivikasi terkait tambak diantaranya berada di sempadan pantai, belum terakomodasi dalam Perda RTRW, dan ada yang belum punya izin lingkungan dan usaha.

Kemudian sebagian besar tidak miliki IPAL, belum memiliki sertifikat CBIB dan ada tambak yang berada di hutan lindung.

Ada beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menindaklanjuti permasalahan itu diantaranya penghentikan sementara pembuatan tambak udang yang langgar RTRW, mewajibkan pengusaha membangun IPAL, yang sudah mengakomasi dalam RTRW dan IPAL diminta untuk membuat jalur hijau (green belt) di sempadan pantai.

Kemudian menetapkan batas sempadan pantai sesuai aturan melalui Perda kabupaten/kota. Sementara yang belum alokasikan dalam RTRW segera lakukan revisi.

Perlu dilakukan pendataan “by name by adress” pelaku tambak yang ada, sehingga bisa dipetakan masalah di masing-masing tambak.

“Kita berharap ke depan tambak udang sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Sumbar,” katanya. (Ril)

 

Gubernur Sumbar : Keluarga Sehat dan Sejahtera Itu Terhindar Dari Stunting dan Wabah Covid 19

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Padang, MMCIndonesia.id  — Sumatera Barat saat ini, menurut hasil Sensus Penduduk 2020, Jumlah Penduduk Sumbar 5,53 juta dan 68,65 persen dari total tersebut di usia produktif (15-64 tahun). Artinya saat ini Sumatera Barat di masa bonus demografi.
Oleh karena itu, kita harus dipersiapkan lebih awal tentang bagaimana usia produktif yang banyak memiliki kualitas yang unggul, sehingga terciptanya keluarga yang sehat, beriman dan bertaqwa serta sejahtera.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta Ketua TP PKK Provinsi Sumbar hadiri dan sekaligus membuka acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVIII tingkat Sumbar di Hotel Truntum Padang, Selasa (29/6/2021).

Gubernur Sumbar juga mengatakan, BKKBN salah satu Instansi Vertikal diberikan tugas untuk membantu mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. BKKBN tidak akan mungkin bekerja sendiri untuk mewujudkan keluarga.

Sesuai dengan Tema Harganas ke-XXVIII yaitu Keluarga Keren Cegah Stunting, untuk itu perlu diwujudkan keluarga keren secara bersama-sama. Keluarga Keren dalam hal ini bisa merencakanan masa depannya. Menjalankan delapan fungsi keluarga dan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas.

“Sebagaimana kita diketahui, saat ini kita sedang mengalami Pandemi Covid-19 dan masih berjuang untuk menekan pandemi Covid-19 dengan menjaga imun tubuh dan menetapkan protokol kesehatan dan setiap keluarga ikuti vaksin,” ajaknya.

Selanjutnya, Gubernur Sumbar menyampaikan permasalahan stunting juga menjadi perhatian serius di Sumbar. Saat ini di Sumbar kondisi stunting berada pada angka 27.19 persen. Global Nutrition Report 2016 memcatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada peringkat 108 dari 132 negara.

Menurut laporan sebelumnya, Indonesia mencatat salah satu negara dari 17 negara yang mengalami beban gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi di kawasan Asia Tenggara. Sementara prevalensi stunting di Indonesia merupakan tetinggi kedua setelah Komboja.

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak beusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan maksimal, menjadikan anak tidak rentan terhadap penyakit dan masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

“Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar penderitaan. Untuk itu saya mengajak mari kita jaga keluarga kita dengan memberikan makanan yang bergizi,” ajaknya.

Berdasarkan pidato Presiden RI pada Rakernasda BKKBN 28 Januari 2021 lalu menyebutkan, Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting.

“Masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani. Untuk itu, kami mengharapkan Bupati/Walikota merumuskan formulasi khusus sebagai upaya bersama stunting,” pintanya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 600 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam rangka intervensi percepatan percepatan sesuai perintah Presiden.

“Bersama BKKBN kami mengajak Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, sudah saatnya kita memperkuat program ‘delivery’ pemerintah kepada masyarakat. Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan,” tegasnya.

Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur Mahyeldi juga mengatakan, keluarga merupakan hal yang terpenting bagi bangsa, keluarga adalah fondasi utama sebuah bangsa. Untuk itu bangun keluarga menjadi keluarga yang berkerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera bahwa keluarga keluarga merupakan hal terpenting bagi bangsa. Keluarga adalah pondasi utama sebuah bangsa.

“Indonesia Kuat dan Maju jika keluarga di Indonesia Sehat dan Sejahtera. Itulah pentingnya peran kita semua agar dapat mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera tersebut,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Plh. Kepala BKKBN Sumbar Nova Dewita SE mengatakan, Harganas merupakan momentum untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera.

“Peringatan Harganas dengan tagline Keluarga Keren Cegah Stunting, mengajak kita untuk merefleksikan pentingnya institusi terkecil dalam suatu masyarakat, yaitu keluarga,” ujar Nova.

Suatu bangsa, suatu negara, atau masyarakat luas tidak akan memiliki populasi yang produktif jika para keluarganya tidak berkualitas.

Generasi penerus bangsa akan lahir dari keluarga-keluarga kecil di setiap daerah di Indonesia. Karena itulah, mereka harus tumbuh dalam keadaan sehat, cerdas, kreatif, dan produktif.

“Maka dari itu, tema Harganas ke-XXVIII tahun 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi stunting di Indonesia,” tuturnya.

Di masa pandemi Covid-19, keadaan kurang gizi ini kian rentan menimpa para balita karena penurunan pendapatan pada keluarganya.

“Untuk dapat membangun keluarga dan kependudukan Indonesia, dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak baik anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mari bergotong royong mengambil peran dan tanggung jawab, untuk mewujudkan keluarga Indonesia, keluarga yang sejahtera,” tutup Nova. (red)

 

Ketua Presidium FPII : Hentikan Tindakan Kekerasan Terhadap Wartawan

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Jakarta, MMCIndonesia.id – Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihhati,
FPII merupakan Organisasi Pers yang dikenal sering mengkritisi tindakan kriminalisasi terhadap Jurnalis (Wartawan) dalam melaksanakan kegiatan Jurnalistiknya juga angkat suara menyikapi kejadian yang dialami beberapa orang wartawan.

Sabar aman marpaung saat aksi unjuk rasa damai baru-baru ini. Di Kab Bogor dikeroyok dan dipukuli, FPII mengecam keras perlakuan oknum – oknum yang notabene bodyguard dari Bupati Bogor kepada wartawan, saat ini masalah tersebut sedang ditangani Polres Kab Bogor, semoga Polres  bertindak sesuai Hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.

Tindak kekerasan yang dilakukan berupa perampasan alat kerja wartawan, intimidasi dan caci maki dari oknum -oknum ormas, baru-baru ini di Majalengka terhadap Soleman wartawan Fokus berita Indonesia,yang hanya ingin konfirmasi ke kepala desa, diperlakukan seperti maling oleh oknum – oknum ormas yang tidak mengerti apa kapasitas mereka disitu.

Selain itu juga ada percobaan Pembunuhan wartawan di Binjai, yang saat ini para pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bukan cuma itu, Mara Salem Harahap wartawan media online dibunuh karena pemberitaan, yang pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kekerasan masih saja dilakukan,” ujar Kasihhati, dalam keterangan resminya, selasa (29 Juni 2021). Menurutnya, tindak kekerasan berupa perampasan alat kerja, pemukulan, kriminalisasi dan intimidasi menandakan banyak orang belum mengerti bahwa dalam bertugas wartawan dilindungi undang-undang pers 40 tahun 99 dan juga dilindungi undang-undang dasar 1945, sebagai warga negara.Kekerasan terhadap wartawan  harus dihentikan,” ujar Kasihhati.

Lanjutnya, Aparat harus bertanggung jawab penuh atas tindakan oknum – oknum yang dinilai sudah kelewatan di lapangan. “Kami kan bukan teroris, bukan musuh, bukan kriminal, kami hanya menjalankan tugas, jangan main dihantam dong, jangan represif kepada kami,” pinta Kasihhati.

Kasihhati pun meminta Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit agar  memerintahkan jajarannya dibawah untuk melindungi insan pers yang terluka dan tersakiti oleh oknum – oknum yang merasa kebal hukum.

Kapolri juga harus menindak tegas jika anak buahnya di lapangan yang telah berlaku keras dan arogan kepada wartawan, terang Kasihhati.

Kasihhati menegaskan, pihaknya sebagai salah satu organ yang menaungi Jurnalis dan Perusahaan Pers mendesak Polri untuk menyelesaikan persoalan kekerasan yang dilakukan oknum – oknum di lapangan.

Berikut adalah pernyataan sikap Presidium FPII:

1. Copot Kapolres atau kapolda yang tak mampu melindungi jurnalis saat bekerja di lapangan.

2. Pecat oknum aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap Jurnalis yang sedang bekerja.

3. Terapkan pasal 18 dalam UU Pers No. 40 thn 1999 terhadap siapapun yang menghalang-halangi tugas Jurnalis. Hal ini sebagai efek jera dikemudian hari.

4. Hentikan perampasan alat kerja jurnalis dan tindak kekerasan lainnya. Jurnalis dilindungi Undang Undang Pers 40 thn 1999 dalam menjalankan tugas, jadi tolong pahami itu. Mari kita saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

5, Hukum seberat berat nya Pelaku maupun Dalang ,dari Penganiaya dan Pembunuh wartawan.

Hukum adalah Panglima tertinggi tidak ada orang yang kebal hukum,  oleh sebab itu jangan bertindak semaunya dengan main hakim sendiri, Pungkas Kasihhati (ril)

Ledakan COVID-19, Kepala Sekolah UPT SMP N 1 Kelapa Dua Terpapar Covid-19

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Tangerang, MMCIndonesia.id – Ledakan COVID-19 mulai terjadi dan bisa lebih buruk, penambahan jumlah kasus secara nasional makin bertambah, menembus angka 8 ribu kasus perhari, bahkan nyaris 9 ribu.

Satgas COVID-19 mengungkap terjadinya peningkatan jumlah kasus yang sangat signifikan.
Ucapan juru bicara Satgas Covid 19 Prof Wiku Adisasmito menjadikan fakta nyata.

“Kenaikan ini tentunya menjadi peringatan keras untuk kita semua, mengevaluasi sekaligus bersiap diri dalam menghadapi kenaikan kasus yang lebih tinggi di hari-hari ke depan,” kata juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, Jumat (11/6/2021).

Lonjakan tersebut membawa dampak kepada salah satu Kepala UPT SMP Negeri 1 Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Nina Juni Fona, yang saat ini dalam karantina mandiri untuk kesembuhan dirinya, saat awak media konfirmasi kepada Imas Guru sekaligus panitia pendaftaran murid baru di SMP Negeri 1 Kelapa Dua.

“Kebetulan beliau lagi sakit, lagi di solasi mandiri, Alhamdulillah sudah Negatif dan sudah 2 Minggu, dan kena Covid-19 kena di luar,” ujar Imas guru SMP Negeri 1.

Dengan sampai terbitnya berita ini kepala sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang-Banten belum beraktifitas. (red)

Masjid Raya Sumbar Disiapkan Jadi Pusat Pembelajaran ABS SBK

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Masjid Raya Sumatera Barat diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah (SBK) untuk menunjang peningkatan tata kehidupan masyarakat.

“Ke depan Ninik Mamak serta Bundo Kandung bisa memberikan pemahaman ABS SBK pada masyarakat di Masjid Raya Sumbar,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemangku Adat tahun 2021 di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Senin malam (28/6/2021).

Wagub Audy mengatakan peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang sangat besar selain untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur Budaya Minangkabau juga untuk menjaga agar generasi muda tidak lepas dari nilai-nilai itu.

Hari ini banyak ancaman yang datang pada generasi muda diantaranya serbuan budaya asing dengan pergaulan bebas hingga narkoba.

Kurangnya pengawasan dari orang tua dan para pemangku adat akan membuat generasi muda kian mudah terjerembab dalam pengaruh negatif tersebut.

Disitulah salah satu peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang untuk mengantisipasi ancaman dekradasi moral dikerenakan rendahnya pemahaman adat agama.

Karena itu Audy menilai bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi ninik mamak tersebut merupakan salah satu upaya yang patut diapresiasi untuk menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau.

Lebih jauh ia mengatakan Budaya Minangkabau yang unik dalam konteks saat ini, harus bisa menggerakkan bidang lain terutama perekonomian melalui pariwisata.

Yogyakarta dan Bali telah melakukannya. Budaya menjadi salah satu daya tarik ke dua daerah itu sehingga wisatawan berdatangan untuk melihat secara langsung kearifan lokal yang berkembang di tengah masayarakat itu.

Budaya Minangkabau juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki suku lain di dunia sehingga potensinya untuk menggerakkan ekonomi menjadi sangat besar. Namun saat ini ia menilai hal itu masih belum terwujud sehingga perlu upaya untuk ke depannya.

Wagub Audy juga mengingatkan pentingnya sehat bagi Ninik Mamak Minangkabau dalam masa pandemi. Penyebaran COVID-19 saat ini kembali naik luar biasa. Karena itu masyarakat harus bisa menjaga agar imunnya tetap tinggi supaya tidak terinveksi. Salah satunya melalui vaksinasi.

Dalam kegiatan itu Wagub menfasilitasi vaksinasi bagi Ninik Mamak yang datang dalam bimtek untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Sumbar.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengatakan bimbingan teknis yang dilaksanakan sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumbar yaitu untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan ABS SBK.

“Misi itu kita implementasikan dalam bentuk kegiatan diantaranya pembinaan terhadap seniman,kebudayaan dan pemangku adat,” katanya.

Bimtek kali ini khusus untuk Ninik Mamak di Kota dan Kabupaten Solok dari 28-30 Juni 2021dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Angku Yus Dt Parpatiah, Daswir Pertra Dt Manjunjuang Alam, Buya Zuari Abdullah dan DR Dalmenda Dt Pamuncak Alam.

Kegiatan tersebut merupakan pokok pikiran dari Anggota DPRD Sumbar Daswir Petra Dt Manjunjuang Alam. (red)

PWI Banten Apresiasi Lapas Pemuda Tangerang Soal Pemberantasan Narkoba

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Tangerang, MMCIndonesia.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten mengapresiasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang atas komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Hal tersebut diungkapkan Ketua PWI Banten Rian Nopandra saat menyambangi Lapas Pemuda Tangerang sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kepada Kalapas Pemuda Tangerang Kadek Anton. Senin (28/06/2021).

“Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang peredaran ataupun pengendalian narkoba di dalam Lapas/Rutan, padahal kita ketahui bahwa pihak Kemenkumham, Ditjenpas, Lapas/Rutan terus berupaya memberantas narkoba dengan melakukan berbagai tindakan,” ujar Opan, sapaan akrab Ketua PWI Banten.

Lanjutnya, Opan menjelaskan bahwa sebagai organisasi Pers, pihaknya terus memonitoring pemberitaan-pemberitaan baik diluar Lapas/Rutan, ataupun didalam Lapas/Rutan.

“Kita selalu memantau, berita-berita apa yang berkembang, yang menjadi ramai, kita juga selalu bersinergi dengan Lapas/Rutan di Banten dalam hal publikasi pemberitaan, karna kita tau kerja keras para jajaran dan kepala Lapas/Rutan dalam memberantas narkoba dan menghilangkan menset buruk tentang Lapas dan Rutan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Pemuda Tangerang Kadek Anton mengucapkan Terimakasih kepada PWI Banten yang sejauh ini selalu membantu kita untuk mempublikasikan hal-hal positif.

“Ini menjadi kebanggan untuk kita semua, ketika kita didukung oleh organisasi Pers yang bisa dikatakan paling tua di Indonesia, ini juga menjadi motivasi dan penyemangat untuk kita, karna kita berkomitmen dalam memberantas narkoba, menjadikan Lapas yang bersih dari hal-hal terlarang,” tegas Kalapas Pemuda Tangerang.

Lanjutnya, Kalapas berharap sinergitas dan Kolaborasi dengan media dapat terus berjalan dengan baik, terlebih hadirnya PWI di Kemenkumham khususnya di Lapas dan Rutan. (ril)

Jaksa Agung Resmikan Groundbreaking Gedung Utama Kejaksaan Agung

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Jakarta, MMCIndonesia.id – Jaksa Agung Dr. Burhanuddin, SH. MH. didamping oleh Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi SH. M.Hum, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat dan Para Staf Ahli Jaksa Agung serta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, meresmikan dimulainya (Groundbreaking) Pekerjaan Proyek Terintegrasi Rancang Bangun Gedung Utama Kejaksaan Agung yang telah terbakar pada 22 Agustus 2020 yang lalu.

Sementara itu hadir dari Kontraktor Pelaksana, Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PT.PP) Noval Arsyad beserta jajaran Direksi dan Direktur Utama PT Virama Karya (Persero) Jusarwanto selaku Kontraktor Manajemen Konstruksi (MK).

Dalam sambutannya Jaksa Agung secara pribadi maupun atas nama pimpinan Kejaksaan RI, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan Kantor Utama Kejaksaan Agung.

“Dan untuk itu kita sepatutnya bersyukur, karena peletakan batu pertama merupakan langkah awal, yang akan menentukan kokoh tidaknya bangunan ini kelak,”ucap Burhanuddin, Senen (28/6/2021).

Jaksa Agung menjelaskan, masih jelas terlintas dalam ingatan kita peristiwa kelam yang amat memukul kita semua yaitu terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung pada sabtu tanggal 22 Agustus 2020 silam memang menjadi cobaan berat bagi kita semua.

“Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan daya juang kita semua dalam melaksanakan tugas,”tegasnya.

Terbukti pelayanan kantor kejaksaan tidak terhenti dengan terbakarnya gedung, operasional kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ditengah keterbatasan tersebut berbagai prestasi berhasil kita raih.

Berkenaan dengan hal tersebut pula, maka seremoni peletakan batu pertama pembangunan ini, di samping merupakan ungkapan syukur atas realisasi konkret niatan baik kita bersama untuk mendukung kinerja Kejaksaan, juga menjadi sebuah gambaran dari kerja sama yang baik antara pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan ini.

Selanjutnya Jaksa Agung berharap bentuk perhatian tersebut haruslah dijawab dengan kesungguhan dan keseriusan Kejaksaan dalam meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis di antara semua pihak yang terlibat, dalam rangka mewujudkan keberhasilan bersama.

Gedung yang akan dibangun ini akan dilaksanakan pada lahan gedung exs kebakaran diatas tanah seluas 10.571 M2 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) dan Luas Bangunan 43.669 M2 (empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi), dimana dalam arsitektur bangunannya memiliki nilai-nilai filosofis yaitu terdapat 3 sayap terintegrasi dalam satu kesatuan bangunan yang menggambarkan makna Tri Krama Adhyaksa, sayap barat akan terdiri dari 22 (dua puluh dua) lantai menggambarkan tanggal lahir Kejaksaan, sayap timur terdiri dari 7 (tujuh) lantai menggambarkan bulan kelahiran Kejaksaan dan di sayap utara terdiri dari 11 (sebelas) lantai merupakan pengejawantahan dari 11 (sebelas) pasang bulir untaian padi yang ada pada lambang Kejaksaan yang bermakna kesejahteraan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung ini haruslah menjadi landmark dari wajah penegakan hukum di Indonesia, karena kiprah Kejaksaan merupakan cerminan penegakan hukum di mata masyarakat Indonesia maupun dunia internasional, sehingga sudah barang tentu dengan penguatan sarana dan prasarana yang lebih representatif.

“Melalui pembangunan gedung kantor inidiharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peranan Kejaksaan dalam menjamin kualitas dan profesionalitas penegakan hukum yang berkeadilan,”harap Burhanuddin.

Seiring tegak dan kokohnya pembangunan gedung kantor ini, haruslah berbanding lurus dengan semakin tegak dan terjaganya supremasi hukum. Selain itu, dengan dibangunnya gedung kantor, hendaknya juga kita jadikan sebagai tonggak yang dapat memperbaharui semangat pengabdian, terlebih dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, guna memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

Mengakhiri sambutannya Jaksa Agung mengingatkan bahwa cepatnya reaksi pemerintah dalam menganggarkan pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung ditengah pandemi Covid-19, merupakan wujud kepercayaan dari Pemerintah kepada institusi kita dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, untuk itu mari kita jaga kepercayaan tersebut dengan membuktikan bahwa kita adalah ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

“Semoga kedepannya dapat menjadi bangunan yang kokoh dan memberikan suasana nyaman bagi kita semua bergerak dan berkarya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara lebih kontributif dan optimal,”pungkasnya.

Acara peresmian dimulainya proyek pembangunan (Groundbreaking) Gedung Utama Kejaksaan Agung, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) serta dengan pengecekan suhu badan dan swab rapid anti virus dengan metode Genose bagi seluruh undangan yang hadir.(red)

Setelah Simalungun dan Gorontalo, Kini Wartawan di Majalengka Dipukul oleh Oknum Ormas

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Majalengka, MMCIndonesia.id – Setelah kejadian di Simalungun Sumatera Utara, Wartawan di Tembak Mati, dan di Gorontalo Wartawan di Bacok OTK, kini intimidasi dan penganiayaan menimpa wartawan di Majalengka Jawa Barat, yang menurut Video yang beredar, Persekusi, Intimidasi dan penganiayaan menimpa (Sulaeman – Red) Wartawan dari Media Tabloid “Cetak dan Online” Fokus Berita Indonesia (FBI) dan Wartawan Warta Jabar.

Peristiwa tersebut terjadi di Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ketika Wartawan akan melakukan Klarifikasi terkait tentang pemberitaan, namun hal yang terjadi malah di intimidasi oleh beberapa Oknum Ormas, bahkan terlihat di video terjadi pemukulan kepada wartawan, hingga menyebabkan luka di bagian wajah, dan keluar kata kata Binatang yang di ucapkan oleh oknum Ormas kepada wartawan.

Menanggapi kejadian tersebut, N. Mujianto selaku Pimpinan Media Tabloid FBI ” cetak & online ” ketika dikonfirmasi awak media menyampaikan, kalau dirinya baru tahu kejadian tersebut setelah korban atas nama suleman anggota wartawan FBI via telephone menyampaikan kalau dirinya dapat persekusi , intimidasi , penganiayaan sampai pemukulan oleh orang tak dikenal, yang datang ke desa tersebut, saat dirinya ingin melakukan konfirmasi sambil silaturahmi ke desa tersebut, dan akibat kejadian tersebut korban langsung mendatangi Polres Majalengka melaporkan penganiayaan ke pihak penegak hukum .dan sudah dalam penanganan pihak Kepolisian Polres Majalengka, dan informasi dari korban pihaknya lagi menjalani visum, kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang – Undang Pers NO.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers.

“Informasinya sudah melakukan Visum dan pelaporan ke Polres Majalengka, Kami dari Redaksi menunggu langkah – langkah yang akan di lakukan oleh Polres Majalengka dalam menangani kejadian yang menimpa wartawan kami, dan kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang – Undang Pers NO.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers,” Jelas Mujianto, Senin (28/06/2021)

Dan dirinya meminta kepada Jajaran Polres Majalengka untuk sigap dan menindaklanjuti kejadian ini, menindak oknum ormas dan siapa aktor intelektual yang mengundang oknum ormas tersebut, dan tetap mengacu kepada undang – undang Pers No 40 Tahun 1999, yang menghalang – halangi tugas Wartawan dalam melaksanakan kejurnalistikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Pers. Tambah Mujianto

Video kejadian tersebut kini sedang Viral di berbagai Group WhatsApp Insan Pers di Nusantara, dan sangat mengecam atas tindakan oknum ormas tersebut, dan meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Majalengka agar segera menindaklanjuti kejadian tersebut, agar tidak terulang kembali dan menyakiti hati Insan Pers di Indonesia. (Red)

Pemerintah Sumbar Batalkan Perjalanan Dinas ke Jawa Antisipasi Covid -19

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan membatalkan semua perjalan dinas menuju Pulau Jawa untuk sementara dalam upaya pengendalian COVID-19 di daerah itu.

“Gubernur sudah setuju untuk pembalasan perjalanan dinas bagi ASN internal Pemprov Sumbar ke Jawa. Sementara semua kegiatan gunakan konferensi video atau telepon,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau vaksinasi jajaran OJK bekerjasama Dinas Kesehatan Padang di kampus BRI Padang, Senin (28/6/2021).
.

Wagub mengatakan gubernur juga akan mengimbau bupati dan wali kota mengambil kebijakan yang sama karena kondisi di Jawa sedang berbahaya dalam hal penyebaran COVID-19.

“Saat ini kasus COVID-19 di sana terutama DKI Jakarta trennya naik. Angka yang kena lebih banyak dibandingkan yang sembuh. BOR (Bed Occupancy Rate) sudah di atas maksimal. Karena itu lebih bijaksana untuk menghentikan perjalanan dinas ke sana untuk sementara, menunggu kondisi kembali kondusif,” ujarnya.

Meskipun kebijakan pembatalan perjalanan dinas ke Jawa bisa dilakukan, tetapi pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembatasan kunjungan dari luar ke Sumbar.

Terkait vaksinasi di Sumbar Audy mengatakan capaian sudah naik signifikan karena Gebyar Vaksinasi yang digelar TNI/Polri. Namun, angka pasti di sistem masih belum diperbarui.

“Hitung-hitungan dengan Kapolda Sumbar, capaiannya bisa naik antara 45-53 persen dari awalnya hanya 26 persen,” ujarnya.

Meski demikian secara peringkat secara nasional belum bisa ditentukan karena semua provinsi juga melakukan percepatan vaksinasi.

Ke depan dalam upaya percepatan vaksinasi di Sumbar Audy mengatakan vaksin bisa diberikan pada semua masyarakat yang berumur diatas 18 tahun.

“Jadi siapa saja yang mau divaksin, langsung berikan. Tidak perlu diberi syarat harus membawa dua lansia seperti yang dilakukan sebelumnya,” katanya.

Kemudian ia meminta semua warga yang telah divaksin, yang telah merasakan manfaatnya, yang sudah paham bahwa vaksin ternyata tidak berbahaya seperti hoaks yang banyak beredar, ajaklah orang tua masing-masing untuk vaksinasi.

“Mungkin pendekatan dari anak atau keluarga akan lebih efektif dibandingkan dari pihak lain,” katanya.

Audy juga mengapresiasi vaksinasi yang dilaksanakan oleh jajaran OJK dan berharap bisa mencapai 100 persen bahkan kalau bisa lebih.

Kepala OJK Sumbar Yusri mengatakan vaksinasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang itu ditargetkan untuk 1.300 orang.

“Ini upaya untuk mencapai imunitas yang baik supaya terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan capaian bisa lebih dari target,” katanya. (red)

1...808182...150Halaman 81 dari 150

Daerah

Otomotif

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

redaksi jateng -
0
MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...

Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi Di Indonesia

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

© Copyright 2020 - 2022 mmcindonesia.id. All Right Reserved