Senin, September 22, 2025
Beranda blog Halaman 56

Pastikan Pilkades Lebak Aman, Sehat dan Kondusif, Kapolda Banten Kunjungi TPS dan Gerai Vaksin

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Lebak, MMCIndonesis.id –  Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lebak, Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto bersama Wakapolda Banten Brigjen Pol Ery Nursatari didampingi Irwasda Polda Banten KBP Ady Soeseno melakukan monitoring ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Lebak pada Minggu (24/10).

Ada 5 lokasi TPS dan 5 gerai vaksin yang dikunjungi oleh Kapolda Banten dan rombongan diantaranya di TPS 01 Kampung Batu Bolong Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung TPS 02 Kampung Batu Gunung Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung, TPS 11 dan TPS 09 Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung, dan di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar.

“Ya, hari ini kami meninjau langsung pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lebak dalam mewujudkan Pilkades yang sehat, aman dan kondusif,” ujar Rudy Heriyanto.

Saat ditemui di lokasi, Kapolda Banten menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya sesuai aturan undang-undang.

“Kegiatan proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan hak suaranya dalam pemilihan calon Kepala Desa,” kata Rudy Heriyanto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitomga mengatakan atas perintah Kapolda Banten agar jajaran memfasilitasi gerai vaksin di TPS-TPS saat pelaksanaan Pilkades untuk mencegah terjadinya cluster Covid-19 yang baru dalam Pilkades.

“Saya mengapresiasi kepada panitia penyelenggara Pilkades di TPS-TPS yang menyediakan gerai vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin dan juga terhadap personel pengamanan, sesuai dengan perkembangan hingga pukil 12.00 WIB pemungutan suara dapat berjalan dengan aman,” jelas Shinto Silitonga.

Lebih lanjut, Shinto Silitonga juga menyampaikan agar personel yang melakukan pengamanan dapat melaksanakan sesuai dengan SOP dan selalu memperhatikan Protokol Kesehatan.

“Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh personel yang bertugas dalam pengamanan Pilkades agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta selalu bersinergi dengan instansi terkait. Dan yang terpenting selalu menjaga netralitas dalam mewujudkan Pilkades yang aman, sehat dan kondusif,” kata Shinto Silitonga.

“Agar selalu waspada saat melaksanakan tugas, kawal logistik dari desa sampai TPS, serta laksanakan pengamanan di TPS sampai selesai dan kawal hasil pencoblosan sampai di Desa,” lanjutnya.

Terakhir, Shinto Silitonga mengatakan bahwa TNI/Polri dan Pemerintah berkomitmen akan terus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam mengamankan pesta demokrasi Pilkades di wilayah Hukum Polda Banten. (Ril)

Berantas Rabies, Pemprov. Sumbar Gandeng Organisasi Buru Babi

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan kasus rabies tertinggi di Indonesia dengan angka kematian dua sampai 14 orang per- tahun.

“Catatan dinas Peternakan dan kesehatan hewan Sumbar rata-rata setiap tahun terjadi 3000-4000 gigitan anjing yang menyebabkan rabies. Jumlah itu cukup tinggi karena itu harus ada upaya antisipasi yang dilakukan karena rabies tidak bisa disembuhkan secara total namun bisa dicegah,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang Pariaman, Minggu (24/10/2021).

Ia mengatakan itu saat menghadiri acara peringatan puncak Hari Rabies se-dunia (world rabies day) 2021 di Korong Mandailing Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasang Kabupaten Padang Pariaman.

Tingginya kasus rabies di Sumbar salah satunya disebabkan oleh kultur masyarakat dalam berburu hama babi menggunakan bantuan anjing sehingga jumlah hewan peburu itu cukup tinggi.

Antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan membawa hewan pemburu tersebut untuk mendapatkan vaksinasi rabies sehingga tidak menjadi penyebab menularnya penyakit.

Karena itu dalam program vaksinasi rabies yang dilakukan
Pemerintahan provinsi Sumatera Barat menggandeng Persatuan Olahraga Buru Babi(PORBI) yang merupakan wadah perhimpinan masyarakat pemilik anjing yang hobi berburu babi.

“Kita berharap PORBI juga ikut untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi rabies bagi anjing peliharaan sehingga seluruh anjing yang memiliki pemilik di Sumatera Barat bisa mendapatkan vaksin,” ujarnya.

Bersamaan dengan kegiatan vaksinasi rabies tersebut juga mengingatkan pemilik anjing untuk ikut melaksanakan vaksinasi COVID-19 karena capaian vaksinasi di daerah itu masih relatih rendah yaitu 31,10 persen untuk dosis I dan 15,25 persen untuk dosis II.

“Pemilik anjing jangan sampai kalah dengan peliharaannya untuk vaksinasi,” selorohnya.

Sementara itu Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang mengatakan rabies merupakan penyakit menular yang harus dicegah menggunakan vaksinasi.

Ia mendorong pemilik anjing untuk memberikan vaksinasi kepada peliharaannya untuk menjaga kesehatan masyarakat secara luas.

Terkait vaksinasi COVID-19 ia mengakui capaian daerah itu masih rendah baru sekitar 17 persen karena itu ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mendapatkan vaksinasi.(red)

Nagari Menjadi Basis Satu Data Indonesia (SDI) di Sumbar

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Nagari atau desa menjadi basis penyediaan data di Sumatera Barat untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

“Data ini harus bottom up. Dari bawah. Maka nagari atau desa akan menjadi basis data di Sumbar yang akan disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat membuka Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan launching Aplikasi Bidadari di Auditorium Gubernur, Jumat (22/10/2021).

Ia menyebut selama ini banyak kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah karena data yang berbeda-beda antar instansi. Bahkan dikhawatirkan banyak program yang digagas menjadi tidak tepat sasaran.

Apalagi program yang berkaitan dengan bantuan seperti jaring pengamanan sosial. Tanpa data yang valid, potensi salah sasaran akan tetap selalu ada.

“Di sinilah terlihat pentingnya Satu Data Indonesia (SDI) ini. Tercipta data yang mudah diakses yang menggunakan prinsip satu standar data, metadata, interperabilitas, kode referensi sehingga bisa menjadi acuan dalam tata kelola dan pelaksanaan evaluasi di setiap daerah,” katanya.

Dalam upaya perwujudkan SDI tingkat Nagari itu dibuat inovasi “Bidadari” (Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari) yang di launching dalam kegiatan yang sama.

Melalui aplikasi itu semua data terkait desa atau nagari, fasilitas, jumlah KK dan data lain bisa diakses oleh seluruh pengambil kebijakan.

Staf Ahli Bapenas Oktrialdy yang hadir secara virtual mengatakan dengan adanya SDI tidak lagi diperlukan MoU dalam melakukan perjanjian daerah. Karena itu menjadi tugas semua untuk menyamakan satu data Indonesia.

Ia menyebut sudah ada 2700 pusat data di pusat dan daerah. Ini akan menjadi cikal bakal pengelolaan dan big data pemerintah yang akan bermanfaat dalam pembentukan kebijakan pemerintah.

Ke depan dengan SDI, kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran langsung apda individu yang bersangkutan.

Kepala BPS RI Margo Yuwono menyebut berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo, dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta pada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Namun hingga saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi diantaranya data yang tidak standar, tidak lengkap dan tidak sesuai.

Hal tersebut menyulitkan pembaca data maupun pemerintah dalam mengambil keputusan. Inilah yang membuat SDI menjadi penting, yang diharapakan menjadi acuan dalam tata kelola dan pelaksanaan evaluasi di setiap daerah.

“Saya sangat mengapresiasi Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam penyelenggaraan SDI di Sumbar. Dari informasi yang saya dapat, kegiatan ini pertama di Sumbar yang diikuti secara lengkap oleh OPD Kabupaten/kota. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik untuk mewujudkan SDI di Sumbar,” katanya.

Ia mendorong dilakukan penyusunan atau regulasi mengenai SDI di tingkat kabupaten kota secepatnya agar penyelenggaraan SDI memiliki posisi yang jelas.

“Agar semua pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dan berkomitmen untuk mewujudkan SDI di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai hal itu didukung pula dengan tingginya kesadaran masyarakat sumbar terkait statistik yang terlihat dengan adanya nagari statistik dan merupakan cikal bakal desa cantik.

“Apresiasi kepada Gubernur, Bappeda, Diskomunfotik atas dukungan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Pemerintah Sumbar diantaranya
inovasi yang dibangun sebagai pendukung perwujudkan SDI tingkat Nagari “Bidadari” (Bingkai Informasi Desa dan Nagari di Ujung Jari).

Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan dari Kepala Badan statistik RI kepada Wagub Audy atas dukungan statistik sektoral di Sumbar. Juga Kepada BPS Daerah atas pengolalaan meta data statistik terbaik pertama serta kepada Kadis Kominfotik atas kolaborasi pengolahan metadata di Sumbar dan kolaborasi data dengan BPS Sumbar.

Ikut hadir dalam acara itu Bupati dan Walikota se Sumatera Barat, Kepala BPS se Sumatera Barat, Kepala OPD di lingkup Prov Sumbar dan Kepala Dukcapil Prov Sumbar. (Falsanar)

Dirpamobvit Polda Banten Bersama Kabid Sdm Dispar Provinsi Banten Kunjungi Tempat Wisata Lubana Sengkol

Penulis
EM GUSLIM
-
0

TANGGERANG, MMCIndonesia.id – Dalam rangka sosialisasi destinasi wisata Dirpamibvit Polda Banten bersama Kepala Bidang Sdm Dinas Pariwisata Prov. Banten Linda Rohani Fatimah melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata Lubana Sengkol Jl. Baru Hk Km 1,5 Kp, Jl. Raya Sengkol, Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (19/10/21).

Dalam Kunjungannya dirpamobvit Kombes Pol Edy Sumardi mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI).

“Saya sangat mengapresiasi atas inisiasi Dinas Pariwisata Prov. Banten dan Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI) Prov. Banten serta pengelola Lubana Sengkol untuk komitmen meningkatkan ekonomi dengan penerapan protokol kesehatan di Destinasi Wisata di level 2 yang sangat baik ini,” terangnya.

“Tadi saya sudah melihat cukup aplikatif apa yang teman-teman dari Dinas Pariwisata dan AELI lakukan dari sisi Program sistem Protokol kesehatan dan yang yang utama adalah kenyamanan pengunjung dan juga tersedia tempat berinteraksi untuk keluarga, fasilitas permainan, makanan dan wisata religi edukasi,” Lanjut Edy

“Ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik,” Kata Edy Sumardi.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Pariwisata Linda Rohani Fatimah mengatakan bahwa Wisata Lubana Sengkol ini alhamdulillah sudah menjadi tempat berkumpul nya sebagai tempat edukasi pelajaran manasik haji.

“Alhamdulillah saya sudah melihat seluruh kegiatan yang di lakukan wisata Lubana sengkol ini adalah tempat berinteraksi keluarga dan tempat rekreasi bagi pengunjung wisata, disini juga sudah tersedia bagi untuk pelajaran manasik haji dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat baik,” Tutupnya. (Red)

Gubernur Sumbar Dukung Penuh Chatib Sulaiman Jadi Pahlawan Nasional

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendukung penuh upaya memperjuangkan Chatib Sulaiman sebagai Pahlawan Nasional karena perannya dalam masa perjuangan sangat besar hingga tewas dalam peristiwa PDRI tahun 1949.

“Chatib Sulaiman adalah tokoh pejuang asal sumpur Tanah Datar Sumatera Barat yang lahir pada 1906 dan meninggal dalam peristiwa Situjuah untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia pada 15 Januari 1949. Beliau sangat pantas dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menerima audiensi IMA chapter Sumbar di Padang, Rabu (20/10/2021).

Chatib Sulaiman terlibat dalam perjuangan PDRI yang berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara.

Pada tanggal 14 Januari 1949, Chatib Sulaiman sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah memimpin suatu rapat di Lurah Kincia, Situjuh Batua, Kabupaten Lima puluh Kota. Rapat diikuti Bupati Militer dan beberapa pimpinan pejuang lainnya serta puluhan orang pasukan pengawal. Hasil rapat memutuskan Kota Payakumbuh yang sedang dikuasai Belanda harus diserang dari segala arah lalu mendudukinya untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih tetap ada. Hal ini dilakukan untuk melawan opini yang dibentuk Belanda bahwa Indonesia telah mereka kuasai sepenuhnya.

Keberadaan mereka akhirnya diketahui Belanda. Pada subuh hari tanggal 15 Januari 1949 saat para pejuang akan melaksanakan shalat subuh, mereka diberondong tembakan oleh Belanda. Chatib Sulaiman dan beberapa pimpinan perjuangan beserta puluhan orang lainnya tewas seketika.

“Sebagai penghargaan terhadap beliau sekarang namanya diabadikan sebagai nama jalan di Sumatera Barat. Kita juga berharap beliau bisa ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” kata Mahyeldi.

Dukungan juga datang dari Presiden Indonesia Marketing chapter Padang Dharmawi. Menurut Chatib Sulaiman sangat pantas untuk dianugrahi gelar pahlawan nasional.

“Saat ini banyak yang kenal dengan nama jalan Chatib Sulaiman tapi mungkin tidak banyak yang kenal dengan kisah perjuangannya yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Dengan ditetapkannya sebagai pahlawan nasional maka generasi muda akan kembali menggali sejarahnya,” katanya.

Kedatangan IMA chapter Sumbar mendampingi cucu Chatib Sulaiman yaitu Sudarman Chatib. (Ril)

 

Kunjungi PLTP Dieng , Menteri Bappenas Dukung Geo Dipa Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Energi Panas Bumi

Penulis
Zulkarnaien
-
0
Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim memberikan plakat kepada menteri PPN Suharso Monoarfa.(foto/doc)

Banjarnegara, MMCIndonesia.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini banyak negara di dunia yang sudah mencanangkan untuk menggunakan sumber energi baru terbarukan menjadi listrik, karena energi ini tidak hanya bersih tetapi membawa ketahanan dan kemandirian energi secara Nasional.

“Saat ini negara di Eropa sudah menetapkan Net Zero Emission (NZE) dan mulai menghentikan sebagian pembangkit listrik yang tidak menggunakan sumber energi baru terbarukan, dan Green Energy sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa kita hindari,” kata Suharso Monoarfa saat mengunjungi PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng bersama dengan rombongan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Minggu (17/10) kemarin.

Suharso juga  mengharapkan pengembangan yang sedang dilakukan oleh GeoDipa harus dapat terlaksana lebih banyak lagi.  Hal ini untuk  mendorong pemanfaatan sumber energi panas bumi yang tidak bisa di expor bersifat site specific dan lebih besar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia.

“Potensi panas bumi di Indonesia luar biasa besar, sehingga perlu penguasaan terhadap teknologi terkait industri rekayasa secara mendalam, agar penguasaan terhadap sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan secara utuh, efektip dan efisien,” lanjutnya

Rombongan Kementrianan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengunjungi PLTP Dieng 2 milik Geo Dipa Energi .(foto/doc)

Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, mengatakan  GeoDipa sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, serta satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus di sektor panas bumi, siap untuk menjalankan berbagai penugasan yang diberikan pemerintah untuk mendorong percepatan pemanfaatan panas bumi secara eksponential sebagai sumber energi listrik untuk ketahanan dan kemadirian energi secara nasional.

“Kami sangat mendukung visi Indonesia di tahun 2045, dimana saat itu Indonesia telah merdeka selama 100 tahun.  Kami selalu menyatakan bahwa pada tahun 2045, Indonesia harus menjadi Geothermal Center of Excellence, karena energi panas bumi ini sangat mungkin menggantikan penggunaan batubara menjadi listrik dan pada tahun 2060 Indonesia dapat memenuhi target Net Zero Emission,” Ujarnya

Ia juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Menteri PPN terhadap pengembangan pemanfaatan panas bumi di Indonesia, terutama di Geo Dipa.

 

Sementara Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin, Siap mendukung seluruh rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh GeoDipa apalagi Sludge sumur Dieng memberikan nilai Lithium yang tinggi dan dapat untuk penggunaan batterei.

Pembangunan yang dilakukan oleh GeoDipa akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

“Support kami tidak diragukan untuk GeoDipa, apa yang dihasilkan oleh GeoDipa itu merupakan bagian nafas bagi masyarakat Banjarnegara.  Tentu ketika melakukan pengembangan ke unit selanjutnya, semakin besar harapan kami untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.(Zul)

Sumbar Siapkan Tim Selesaikan Persoalan Aset Lahan Padang Industrial Park

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndonesia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan tim untuk memetakan persoalan aset lahan di Padang Industrial Park (PIP) seluas 108 hektare agar segera bisa dimanfaatkan untuk menggenjot investasi daerah.

“Aset seluas itu sangat sayang jika tidak termanfaatkan secara maksimal, karena itu kita siapkan tim untuk menelusuri persoalannya agar satu-satunya pusat industri di Sumbar itu bisa memberikan kontribusi pada daerah,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam rapat bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, di Istana Gubernur, Selasa (19/10/2021).

Menurutnya persoalan lahan PIP itu tidak boleh lagi berlarut-larut dan harus secepatnya diselesaikan. Jika persoalan aset lahan telah selesai, investor bisa masuk dan berinvestasi yang pada ujungnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Anwarudin Sulistyono yang bersedia mendukung Pemprov Sumbar dalam memperjelas kepemilikan aset lahan PIP tersebut dengan menempatkan dua orang anggotanya dalam tim.

“Kami sangat berharap tim ini bisa bekerja dengan cepat dan tepat sehingga aset lahan PIP itu segera bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Anwarudin Sulistyono menyebut tugas kejaksaan bukan hanya penuntutan tetapi juga pengamanan pembangunan. “Perintah dari pimpinan, kejaksaan juga harus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional dan menjaga aset pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai sangat disayangkan dalam masa sulit, Pemprov Sumbar memiliki aset lahan 108 hektare yang memiliki nilai tinggi tapi tidak ada kejelasan secara hukum.

“Karena itu berdasarkan surat dari gubernur, kami sudah tugaskan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dengan anggota koordinator Fahri dan Remon untuk masuk dalam tim yang dibentuk untuk membantu memberikan kejelasan aset secara yuridis sehingga bisa clean and clear,” katanya.

Ia mengatakan sekelumit sejarah tentang lahan PIP tersebut, awalnya Pemprov Sumbar bersama pihak lain mendirikan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP). Dalam pendirian perusahaan itu pemprov Sumbar menyetor aset lahan seluas 108 hektare dengan komposisi sahan 55 persen.

“Komposisi saham Pemprov Sumbar sebanyak 55 persen itu artinya secara hukum adalah Badan Usaha Milik Daerah. Secara hukum angka 55 persen saham milik Pemrov itu asetnya adalah keuangan negara sehinga aparat penegak hukum bisa masuk jika terjadi dugaan penyimpangan dengan dasar UU tentang Badan Usaha Milik Negara,” katanya.

Berdasarkan hal itu, maka PT. ARP dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang mengelola keuangan negara.

Namun dalam perjalanannya dilakukan joint venture dengan perusahaan dari Johor Malaysia yang melahirkan PT. Padang Industrial Park (PIP).

“Intinya kita akan bantu untuk menjelaskan duduk kepemilikan lahan ini secara yuridis formal,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Sumbar, Hansastri mengatakan sebelumnya pemberian modal kepada PT. ARP tertera dalam Peraturan Daerah Sumbar Nomor 5 tahun 1995 tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagai pendiri dalam pembentukan PT ARP.

Pemprov Sumbar berencana merevisi Perda itu namun belum bisa dilakukan karena ada penyidikan dugaan penyimpangan anggaran dari PT. ARP. Namun saat ini Kejaksaan Tinggi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Kalau nanti asetnya sudah jelas secara hukum, kita akan lanjutkan rencana revisi Perda Sumbar Nomor 5 tahun 1995,” katanya. (Ril/falsanar)

Kapolres Lebak Polda Banten Hadiri Deklarasi Damai Cakades Se- Kabupaten Lebak

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Lebak, MMCIndonesia.id – Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K. bersama Forkopimda Kabupaten Lebak hadiri Deklarasi Damai Calon Kepala Desa Periode 2021 – 2027 Se- Kabupaten Lebak bertempat di Hanggar (Gedung) Mulyadi Jayabaya Jln. Raya Rangkasbitung-Pandeglang KM. 7 Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Senin (18/10/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya,SE,MM, Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K, Dandim 0603 Lebak Letkol Inf Nurwahyudi,SE,M.I.Pol, Kejari Kab. Lebak Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.H. , Kepala Pengadilan Negeri Lebak Sdr. Dede Salim, SH, MH, Tokoh Masyarakat Kab. Lebak H. Mulyadi Jayabaya SE, Wakil DPRD Lebak Sdr. Ucuy Masyuri S.Pd.I, Sekda Lebak Sdr. Budi Santoso, Kadis DPMD Lebak Sdr. Drs. Babay Imroni M.Si, Asda 1 Sdr. Alkadri dan Ketua Gapensi Lebak Sdr. Nabil Jayabaya dan dihadiri Para Calon Kepala Desa Se- Kabupaten Lebak.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan bangga,
“Saya ucapkan terima kasih dan bangga karena di kabupaten Lebak masih banyak sekali yang mau menjadi pelayan masyarakat,” ujar Teddy.

“Dalam kompetisi tidak ada yang menang semua, tidak ada yang unggul semua, tolong gunakan cara-cara yang baik, untuk meraih simpati masyarakat,” lanjut Teddy.

“Saya mengimbau mari bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan, baik pribadi atau orang lain dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2021 di wilayah Kabupaten Lebak,” imbau Kapolres.

“Terkait Vaksinasi, Kita masih ada waktu sebelum hari H, saya minta tolong bantu kami, bantu para petugas kesehatan, bantu Polri dan bantu TNI untuk  mengajak warganya melaksanakan Vaksinasi, supaya dampak Pilkades serentak angka Covid-19 tidak naik,” tukasnya.

Sementara itu Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya,SE,MM dalam sambutannya berpesan kepada para peserta deklarasi damai,
“Saya mengajak seluruh Cakades (Calon Kepala Desa) agar mengajak tim suksesnya, jangan bergesek-gesekan karena kita saudara. Setelah selesai pemilihan agar semua dirangkul bersama untuk membangun Desa,” ungkap Hj. Iti.

“Hari ini kita melaksanakan Deklarasi damai siap menang dan siap kalah,” tuturnya.

Siswa SMK Sumbar Ikuti Kelas Industri PUPR Tingkatkan Kompetensi

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Sumbar, MMCIndinesia.id – Sejumlah siswa SMK dari jurusan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi di Sumatera Barat mengikuti Program Kelas Industri PUPR yang diselenggarakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah I dan Dinas Pendidikan setempat untuk meningkatkan kapasitas calon lulusan agar saat lulus bisa langsung di terima dunia kerja.

“Upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) calon pekerja sertor konstruksi harus dilakukan sejak dini di tingkat SMK agar memiliki kompetensi dan lulus sertifikasi sehingga nantinya bisa langsung di serap dunia kerja,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Senin.

Ia mengatakan itu saat membuka Sosialisasi dan Peluncuran Program Kelas Industri PUPR Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR dengan tema

“Transformasi Pendidikan Vokasi Mewujudkan SMK Bisa, SMK Hebat” di Padang (18/10/2021).

Wagub mengatakan, sektor jasa konstruksi adalah hal dinamis yang selalu berkembang, terlihat dari berbagai inovasi yang hadir. Karena itu dunia akademik terutama SMK harus bisa menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan tersebut.

Ia menyebut selama ini sebagian pihak lebih menyukai pembangunan yang bersifat fisik dan melupakan pembangunan dari segi SDM. Padahal itu merupakan aset yang mahal, karena tanpa SDM yang kuat pembangunan fisik akan terhambat.

Menurutnya faktor kesuksesan orang 85 persen adalah dari soft skill sehingga anak-anak SMK tidak hanya harus mampu secara hard skill tapi juga memiliki keahlian soft skill.

Hal itu sejalan pula dengan upaya untuk memperkecil angka pengangguran terutama di Sumbar yang mencapai 6,67 persen. Wagub Audy yakin peningkatan mutu pendidikan vokasi adalah salah satu kunci menurunkan angka penganggur itu.

“Perlu usaha bersama untuk meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi karena itu sektor industri harus aktif datang ke sekolah dalam rangka pengembangan mutu pendidikan vokasi,” ujarnya.

Selain itu uji dan sertifikasi kompetensi yang berkualitas harus senantiasa dijaga agar didapat lulusan berkualitas dan didukung pula dengan pemagangan untuk memberikan pengalaman kerja.

Sementara itu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR Indra Suhada mengatakan kegiatan tersebut adalah upaya meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi.

Ia menilai peningkatan kompetensi itu harus dilakukan di dunia pendidikan karena disinilah cikal bakal tenaga konstruksi yang akan digemleng oleh guru maupun dosen sehingga tercipta tamatan yang kompeten dan bisa langsung beradabtasi di dunia kerja.

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia mencapai 8 juta orang namun belum sampai 10 persen yang sudah bersertifikat dan dinyatakan berkompeten.

“Bukan berarti mereka yang belum memiliki sertifikat tidak memiliki skill. Namun, skill itu masih belum diakui secara legal. Padahal seiring persaingan global, sertifikat menjadi syarat wajib bagi tenaga kerja jasa konstruksi.

Saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konsruksi bahwa tenaga kerja konstruksi dilingkup kerjanya harus sudah bersertifikat. Karena itu adalah tugas bersama pemerintah, badan usaha, asosiasi, lembaga, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah vokasi dan perguruan tinggi serta masyarakat jasa konstruksi lainnya untuk membimbing calon lulusan di SMK.

Guna mendukung terciptanya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompeten itu Kementerian PUPR juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemagangan dan sesuai PP 14 tahun 2020 tentang pedoman jasa konstruksi bahwa setiap kegiatan di lingkungan PUPR di atas Rp50 miliar wajib menyediakan slot pemagangan bagi vokasional.

Sementara itu Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing. Kegiatan dibagi dua yaitu FGD dan Peluncuran Kelas PUPR diikuti 60 peserta dari stake holder jasa konstruksi termasuk siswa SMK dan Perguruan Tinggi. Kemudian Bimbingan Teknis Building Information Modeling (BIM) yang berasal dari masyarakat jasa konstruksi dan guru SMK se-Sumbar.

Ikut hadir dalam acara itu Kepala Dinas PUPR Prov. Sumbar, Kepala PSDABK Rifda Suriani, ST , guru-guru SMK se-Sumatera Barat, Kepala Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Prov. Sumatera Barat.(Falsanar)

BPOM Provinsi Banten dan Tim Gabungan Amankan Ribuan Jamu Ilegal di Pasar Ciputat

Penulis
EM GUSLIM
-
0

Tangerang Selatan, MMCIndonesia.id –  Balai Besar POM Provinsi Banten sidak salah satu toko atau distributor jamu ilegal, yang tidak terdftar di BPOM. Toko jamu tersebut berada di belakang pasar ciputat, Jalan haji usman 1A
, Rt 003/09, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,  (15/10/2021).

Sidak tersebut di pimpin langsung Kabid Farida Ayu W yang dihadiri Kepala Balai Besar POM Serang Dra. Trikoranti Mustika Wati, Apt. dan di dampingi Korwas PPNS Polda Metro Jaya, BNN Tangerang Selatan dan Dinkes Tangerang Selatan. Dalam pantauan awak media dari keterangan pedagang sekitar toko jamu tersebut merupakan toko terbesar dan selalu ramai pembeli dari berbagai daerah.

“Dia kaya distributor mas, yang beli dari mana – mana malah tutupnya aja suka sampai malam yang saya tau,” Ujar salah satu pedagang pasar yang tidak mau disebutkan namanya.

Kepala Balai Besar POM Serang Dra. Trikoranti Mustika Wati, Apt. mengatakan, Sarana Distribusi yang dilakukan penindakan berupa toko yang melakukan distribusi produk Jamu TIE.

Diketahui bahwa penanggung jawab sarana Distribusi berinisial AMS, modus yang dilakukan adalah mengedarkan produk – produk Jamu TIE Tanpa Ijin Edar.

“Barang bukti yang ditemukan adalah Jamu Tanpa Ijin Edar dengan beberapa merek antara lain Madu Klanceng, Wantong, Cobra X, Kopi Cleng, dll, sebanyak 85 item dengan total pcs produk jamu Tanpa Ijin Edar sebanyak 16169 pcs yang terdiri dari 6012 botol jamu TIE dan 10167 pcs Obat Tradisional,” Jelas Trikoranti

Adapun saat ini, seluruh barang bukti diamankan oleh PPNS BPOM  dan seluruh barang  bukti  disimpan di Gudang  BPOM di Serang.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 196 dan atau Pasal 197 Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 milyar rupiah.(red)

1...555657...150Halaman 56 dari 150

Daerah

Otomotif

Wagub Taj Yasin Lepas Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad Hari...

redaksi jateng -
0
MMCindonesia.id, Banjarnegara – Wakil Gubenrur JawaTengah Taj Yasin Maimoen melepas peserta  Jelajah Wisata Banjarnegara Adventur Offroad #4 Tahun 2023 di alun-alun kota Banjarnegara Sabtu...

Prospek Moda Transportasi Tenaga Listrik Rendah Emisi Di Indonesia

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

© Copyright 2020 - 2022 mmcindonesia.id. All Right Reserved