JAKARTA,MMCIndonesia.id– Presiden RI Joko Widodo hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 5.512 insan pers di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari pertama, Kamis 25 Februari 2021.

Dari jumlah penerima vaksin tersebut, 512 di antaranya adalah peserta yang mendaftar saat Hari Pers Nasional (HPN) 2021.Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa insan pers mendapat prioritas dalam vaksinasi Covid-19.

“Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat HPN bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pagi ini dimulai untuk 5.512 awak media yang prosesnya tadi saya lihat berjalan lancar dan baik,” keterangan bapak presiden.

Vaksinasi tersebut diharapkan oleh Jokowi bisa melindungi awak media di lapangan. “Wartawan sering berinteraksi dengan publik, dengan nara sumber,” kata demikian Jokowi memberi alasan.

Jokowi berharap proses vaksinasi massal bagi insan pers yang berlangung hingga 27 Februari 2021 di Jakarta ini bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, sehingga seluruh awak media, segera mendapat vaksin.

Presiden melihat insan pers sebagai salah satu yang melakukan pelayanan publik. Karena itu dimasukkan dalam program vaksinasi tahap kedua yang digulirkan pemerintah.
Dalam pelaksanaan hari pertama vaksinasi selain dihadiri presiden, tampak hadir mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Informasi dan Informatika RI Johnny G.Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 Atal S.Depari.

Mohammad Nuh kepada wartawan mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh.
Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas.(red)

JAKARTA,MMCIndonesia.id – Unit Layanan Terpadu (ULT) milik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan bisa bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Bergabungnya unit layanan Kemendikbud tersebut tentu bisa memperluas dan mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan pemerintah.

Harapan tersebut diutarakan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, dalam Rapat Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara virtual yang diadakan Ditjen Pendidikan Tinggi, Rabu (24/02). “Kemendikbud khususnya ULT bisa juga bergabung dalam MPP yang sudah ada dalam rangka memperluas pemberian pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Diah.

Diah menerangkan, MPP adalah perwujudan pelayanan terpadu, yang proses permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu atap. Saat ini, ada 35 MPP yang telah diresmikan oleh Menteri PANRB. Sebanyak 18 MPP berada di Pulau Jawa, 7 MPP berada di Pulau Sumatra, 3 MPP di Pulau Bali, 5 MPP di Pulau Sulawesi, dan 2 MPP di Pulau Kalimantan.

Sama halnya dengan MPP, ULT Dikti bisa menjadi layanan terpadu dan terintegrasi dalam memberi informasi yang valid, layanan konsultasi, serta saran dengan cepat dan mudah. Diah juga menyampaikan bahwa ia dan jajarannya pernah mengunjungi beberapa ULT Dikti, yakni ULT Lembaga Layanan (LL) Dikti Ujung Pandang, ULT Dikti Surabaya, dan (LL) Dikti Palembang.

Dari kunjungan tersebut, Diah dan tim unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “ULT menjadi salah satu upaya untuk menciptakan hubungan yang baik dan berkelanjutan antara Dikti dan masyarakat pengguna layanan,” ujar Diah.

Selama tahun 2020, ULT Dikti melayani sebanyak 23.395 permohonan data. Dari jumlah tersebut, ada 10 permohonan yang sering ditanyakan. Diantaranya adalah Layanan Penyetaraan Ijasah Luar Negeri yang mendapatkan 8.104 permohonan data. Disamping itu, ada juga permohonan informasi terkait Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Beasiswa Adik Papua dan 3T. Pada November 2020, Kebijakan Kampus Merdeka untuk topik Mengajar dari Sekolah juga sempat melambung, yakni sebanyak 677 permohonan informasi. Diikuti juga pada topik Perubahan Data Mahasiswa, dimana Ditjen Dikti telah membantu mahasiswa untuk proses perubahan data mereka yang mencapai 487 permohonan.

Diah menjelaskan, MPP menjadi pusat segala jenis pelayanan yang dilakukan pemerintah, baik oleh instansi pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika Kemendikbud juga ikut andil dalam pelayanan di MPP. “Pelayanan MPP mengutamakan keramahan agar pengguna layanan tidak sekadar puas, tapi juga melebihi ekspektasi,” tegas Diah.

Hadirnya MPP diharapkan memberi manfaat besar bagi banyak pihak. Dengan semakin masifnya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka MPP diharapkan menjadi pionir dalam penerapan dan penyajian teknologi dalam memberikan pelayanan, terlebih dengan adanya pandemi yang menyebabkan keterbatasan interaksi fisik. Sistem dalam pelayanan di MPP yang terintegrasi dan sarana prasarana yang memadai, diharapkan pula meningkatkan pertumbuhan investasi.(red)

Jakarta,MMCIndonesia.id – 25 Februari 2021 – Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Adapun 51 peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (PerPres).

Dalam Konferensi Pers Virtual Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Kemudahan Berusaha pada siang ini (24/2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa terdapat 4 peraturan pelaksana yang berkaitan langsung dengan perizinan, yaitu PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM; dan Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“PP No. 5 tahun 2021 adalah intisari dari UU CK. Karena PP ini yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sistem pengelolaan perizinan dalam Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis sistem Online Single Submission (OSS). Khusus untuk PP No. 5 ini, saya ingin sampaikan bahwa NSPK ini merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. Jadi tidak ada acuan lain dalam pengurusan perizinan berusaha,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam PP No. 5 tahun 2021 tersebut juga mengatur proses perizinan berusaha yang dilakukan dalam sistem OSS, wajib digunakan oleh K/L, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (BP KPBPB), serta pelaku usaha.

“Ini merupakan jawaban terhadap keluh kesah pengusaha selama ini, yang mengatakan bahwa pengurusan izin lama, susah bertemu pejabat, biaya mahal, dan lambat. Maka kita pangkas. Kita utamakan transparansi, kecepatan, kepastian, dan kemudahan. Syaratnya yang lengkap saja, sudah pasti jalan itu. Tidak perlu lagi ketemu si A, B, dan C,” jelas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sistem OSS berbasis risiko akan diimplementasikan pada bulan Juli 2021. Akan tetapi, untuk masa uji coba dan penyesuaian, BKPM akan memulai implementasi pada bulan April- Juni 2021 terlebih dahulu.

Proses perizinan berusaha berbasis risiko dibagi menjadi 4 jenis dengan masing-masing perizinan yang diperlukan, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi.

Bahlil menuturkan bahwa dalam sistem OSS tersebut telah mencakup 18 Kementerian/Lembaga dalam 16 sektor perizinan berusaha.

“Jadi, kalau pengusaha mau buat travel haji atau umroh, sampai dengan perguruan tinggi, bisa di urus di OSS di BKPM. Jadi tidak semua K/L memiliki kewenangan memberikan perizinan berusaha. Hanya 18 K/L saja. Jadi hanya itu yang masuk dalam sistem OSS,” jelas Bahlil menjawab pertanyaan rekan media.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan terkait Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, regulasi ini lebih berorientasi pada pengaturan investasi yang berdaya saing.

Bahlil mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat 20 daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, sedangkan dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 hanya terdapat 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi, yaitu Budi daya/industri narkoba; Segala bentuk perjudian; Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES; Pengambilan/ pemanfaatan koral dari alam; Industri senjata kimia; dan Industri bahan kimia perusak ozon. Sedangkan, dalam Lampiran II Perpres No. 10 Tahun 2021, terdapat 163 bidang usaha dalam 89 kelompok bidang usaha untuk dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM (K-UMKM), yang sebelumnya hanya mencakup 145 bidang usaha.

“Ini adalah jawaban konkret pemerintah. BKPM bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM akan mengawal agar kebijakan ini terus mendukung UMKM secara komprehensif,” ujar Bahlil.

Bahlil juga tidak lupa mengingatkan kepada para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai panglima terdepan yang melayani investor, baik investor besar maupun kecil. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja.

“Sudah saatnya kita ubah pola pikir. Tantangan dalam menarik investor asing dan dalam negeri semakin ketat. Turunkan ego kita sebagai orang yang dicari. Melalui UU ini, mari kita saling mencari. Bertemu di titik tengah. BKPM akan proaktif membangun kerja sama yang baik, serta bersinergi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Bahlil.

UU CK yang terdiri dari 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. UU CK merangkum 77 UU yang terbagi menjadi 11 klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (red)

Jakarta,MMCIndonesia.id – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan muktamar ke-20 dan peringatan ulang tahun ke-105 Mathla’ul Anwar yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prof. Oman Fathurahman ketika menerima audiensi Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Pada kesempatan itu Plt Dirjen PHU Kemenag didampingi oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Dr. H. Muhajirin Yanis.

Menurut Prof. Oman, bentuk dukungan Kemenag adalah dipersilahkannya Mathla’ul Anwar untuk melaksanakan muktamar dan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-105 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.

“Sesuai amanat Menteri Agama, Asrama Haji itu bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan haji, namun juga harus memiliki fungsi sosial dan edukasi,” kata profesor bidang filologi itu saat menerima audiensi jajaran PBMA yang dipimpin Ketua Umum KH Ahmad Sadeli Karim.

Menanggapi pernyataan Plt Dirjen PHU Kemenag, Ketua Umum PBMA menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Kemenag untuk mendukung pelaksanaan Muktamar XX dan HUT ke-105 Mathla’ul Anwar di Jakarta dalam waktu dekat itu.

Usai bertemu Plt Dirjen PHU Kemenag, KH Sadeli Karim kepada pers menjelaskan, Muktamar ke-20 Mathla’ul Anwar seharusnya dilaksanakan pada 2020, namun diundur ke tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19, dengan harapan pendemi sudah mereda.
Di tengah situasi pandemi yang belum kunjung mereda, PBMA kemudian berketetapan melaksanakan muktamar, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita akan mewajibkan semua peserta yang hadir membawa hasil swab antigen dengan keterangan negatif. Selain itu semua peserta wajib menerapkan prinsip 5M, yakni mengenakan masker standar selama acara, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas,” kata Ketua Umum PBMA.

Ia juga mengemukakan, dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, pihaknya hanya mengizinkan 10 persen peserta yang hadir secara secara fisik, yaitu sekitar 100 orang. Sedangkan sisanya mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing.

Menurut KH Sadeli Karim, PBMA juga terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyiapkan muktamar di Jakarta agar penyelenggaraannya berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Terkait calon Ketua Umum PBMA mendatang, ia mengatakan, pada prinsipnya Mathla’ul Anwar menginginkan tokoh yang mampu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan Pemerintah dan semua Ormas Islam.

Tetapi, sebagaimana diliput media massa, dalam pidato Muktamar Mathla’ul Anwar pada 2015 di Pandeglang, di hadapan Presiden Jokowi, KH Sadeli Karim mengatakan bahwa Mathla’ul Anwar akan selalu mendukung program Pemerintah, namun tak segan mengoreksi jika Pemerintah melakukan kekeliruan.

Sementara itu Ketua Steering Committee (SC) Mohammad Zen mengatakan, agenda Muktamar Mathla’ul Anwar 2021 adalah pemilihan Ketua Umum PBMA periode 2021-2026, selain juga penyempurnaan AD-ART, perumusan program kerja, dan penyampaian rekomendasi, baik internal maupun eksternal.

Zen juga mengemukakan, tema muktamar Mathla’ul Anwar kali ini adalah “Menata ummat, merekat bangsa”. Menurutnya, Ormas yang kini berusia 105 tahun dan mempunyai perwakilan di hampir semua provinsi dan di beberapa negara itu perlu terus menata ummat agar menjadi ummat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam suasana pandemi saat ini polarisasi ummat sangat terasa karena adanya perbedaan pandangan, baik dalam pandangn politik maupun dalam segi kehidupan lainnya.

“Tetapi kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu adalah fitrah”. Apa yang harus kita lakukan adalah menata perbedaan itu agar tidak menimbulkan benturan,” kata Zen.

Ketua SC Muktamar ke-20 Mathlaul Anwar itu juga menyatakan, kondisi bangsa saat ini perlu terus didekatkan dan direkatkan agar tidak bercerai berai dan menjadi lemah.

“Sesuai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, kita bangsa Indonesia harus bersatu. Dengan persatuan kita akan mampu menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, katanya.

Dalam upaya memeriahkan rangkaian muktamar, Zen juga mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan webinar yang menampilkan tokoh-tokoh nasional lintas Ormas Islam dalam upaya turut memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam menata umat dan merekatkan bangsa.(red)