Mahyeldi Harap Walinagari Kembangkan Potensi Pemuda, dan Jauhkan dari Tindak Penyalahgunaan Narkoba

-

2021-04-26

SOLOK, MMCIndonesia.id, – Adanya kegiatan panen raya padi ini, merupakan sebagai bentuk upaya membangkitkan Sumatera Barat menjadi lumbung beras nasional. Terutama Kabupaten Solok sebagai salah satu sentra produksi beras nasional dan ini sejalan dengan salah satu program unggulan pemerintah provinsi dalam bidang pertanian.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah didampingi kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumbar Safrizal melakukan panen raya padi di Koto Baru, Kabupaten Solok, Kamis (22/4/2021).

Selain itu juga dihadiri oleh Bupati Solok, Kapolsek Kubung, Camat Kubung, Koramil, dan Walinagari dan beberapa orang tokoh masyarakat koto baru.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan, untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan penguatan pertanian dari hulu hingga hilir.

“Untuk itu perlu disediakan berbagai fasilitas pendukung, antara lain perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, pembuatan embung, cetak sawah baru dan menyamakan pola tanam,” terang Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan saat ini kita ingin peningkatan produksi padi selain melakukan peningkatan mutu bibit, pola tanaman juga akan mengunakan teknologi pertanian dengan peralatan pertanian yang semakin maju.

“Di lokasi ini ada sekitar 150 ha lahan persawahan dan masih terlihat pola taman yang tidak sama. Tentunya ini akan memudah berkembangnya hama pada saat panen. Pola tanam serentak lebih mampu meningkatkan hasil produksi dan memudahkan pada saat panen karena sudah ada alat panen yang cepat dan memudahkan petani,” ujarnya.

Dengan hadirnya ini semua Gubernur mengharapakan dapat meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) dan akan berdampak pada peningkatan produksi padi di Sumbar.

Mahyeldi juga katakan program unggukan di sektor pertanian ini menjadi perhatian penuh karena lebih 50 persen kegiatan ekonomi masyarakat Sumbar bergerak pada sektor ini selain juga Sumbar memiliki daerah agraris yang subur.

“Kita berharap majunya sektor pertanian ditandai dengan jumlah produksi yang tinggi serta meningkatkan hasil pendapatan masyarakat petani dan UMKM dan mensejahterakan di Sumatera Barat, ” ujarnya.

“Beras Solok..!!,” seru Mahyeldi.

“Lamak Bana,” jawab serentak masyarakat yang hadir dalam acara panen raya tersebut. (Red)

Gubernur Sumbar : BPKP Mitra Konsultasi Terpercaya Pemerintah Daerah

Penulis

-

2021-04-26

Padang, MMCIndonesia.id, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kerjasama dan kinerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Saudara Buyung Wiromo Samudro, yang telah berperan penting dalam membantu kinerja pemprov Sumbar dan pemkab/ko terutama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, peningkatan PedapatanAsli Daerah (PAD), penataan asset daerah, penyusunan laporan serta penyajian laporan LKPJ dan LPPD.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Ir.Benny Warlis, MM pada acara serahterima Jabatan Kepala BPKP Provinsi Sumbar, Auditorium Gubernuran Jum’at (23/4/2021).

Lebih lanjut pj. Sekda Sumbar sampaikan BPKP telah menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi yang amat terpercaya.

“BPKP melalui perwakilan BPKP provinsi Sumbar telah hadir pada saat-saat yang dibutuhkan pemerintah daerah dan memberikan solusi solusi yang benar-benar bermanfaat dalam menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi pemprov Sumbar,” ujar Benny.

Benny juga menyampaika harapan, dibawah kepemipinan baru BPKP Sumatera Barat sebagai lembaga auditor dapat terus berperan sebagai ” strategic partner” terutama bagi pemerintah provinsi dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangab dan pembangunan daerah melalui pemantapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen Resiko (Risk Management).

“Sejauh inj Pemprov Sumbar telah berhasil meraih opini WPT 8 kali berturut-tutut dan berharap untuk dipertahankan pada tahun 2021 dan seterusnya. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran serta dukungan BPKP, maka pendampingan dan masukan tentu amat kami perlukan,” ujarnya.

Benny juga mengatakan, peran BPKP pendampingan kepada Inspektorat se Sumbar dalam peningkatan Kapabilitas APIP level 3 sangat dirasakan manfaat terutama peran inspektorat dalam memberikan masukan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

“Saat ini tercatat 8 APIP pemda di Sumbar telah mencapai level 3 kapasitas, sedangkan 16 dari 20 pemda mencapai level 3 maturitas SPIPnya. Kedepan kita meminta peran optimal BPKP dalam mendorong kinerja pemda dan juga memastikan akuntabilitas hasil (autcome) terhadap program dan kegiatan dari visi mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan,” harapannya.

Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Ak.MH.CFE.CrFE.CA, QIA, CGCAE juga menyampaikan, badan pengawas keuangan daerah dan pembangunan sesuai amanat PP nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan prespres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP memandang perlu untuk fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dalam mencapai tujuan dengan tetap mematuhi segala peraturan yang berlaku dikelola secara efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

“Selaku auditor presiden, BPKP mendapat direktif presiden baik melalui PP, peraturan presiden, instruksi presiden maupun arahan langsung untuk berperan aktif mengawal pembangunan negara baik pusat, dan daerah melalui pemberian consulting dan assurance untuk meningkatkan kualitas, transparansi, akuntabel pengelolaan keuangan dan pembangunan serta kinerja dalam mewujudkan good governance dan clean govermment,” katanya.

Agustina juga menyampaikan terima kasih kepada Buyung Wiromo Samudro yang telah memimpin Perwakilan BPKP Sumbar selama ini dan ucapkan selamat kepada Ichsan Fuady selalu kepala Perwakilan BPKP Sumbar yang baru, semoga amanah dalam menjalakan tugas. (Red)

Ditreskrimsus Polda Banten Proses 5 Tersangka Perusak Alam Penambang Liar

Penulis

-

2021-04-26

SERANG, MMCIndonesia.id, – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno mengatakan pihaknya melalui Subdit Tipiter telah melakukan penyelidikan dan investigasi terkait perusakan alam akibat akitivitas gurandil di Gunung Liman, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

“Sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan atas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Lebak ini. Apalagi terkait aktivitas PETI, sejak Januari kemarin kita aktif melaksanakan penindakan-penindakan,” ungkap Dirreskrimsus. Kamis (22/4/2021).

Dalam penanganan terhadap aktivitas PETI atau gurandil, Subdit Tipiter telah memproses dan telah menetapkan lima warga sebagai tersangka.

Kelima warga yang ditetapkan tersangka tersebut merupakan satu jaringan, mulai dari pelaku penambangan, pengolah hingga pemasok merkuri.

“Jadi sudah kita lakukan penindakan dengan lima warga menjadi tersangka. Kelima tersangka masih satu kaitan. Ada juga yang masih dalam proses penyidikan dan ada juga yang masih tahap penelitian kejaksaan,” terang Kombes Pol Joko Sumarno.

Selain penindakan, pihaknya juga melakukan langkah persuasif dengan menemui masyarakat sekitar Gunung Liman agar menghentikan aktivitas gurandil.

Serta bersama-sama menjaga kelestarian gunung yang disebut-sebut sebagai daerah sakral yang tidak boleh sembarangan orang mengunjungi.

“Dua minggu lalu kami kembali menemui dan mengingatkan para tokoh serta masyarakat di sekitaran Gunung Liman agar tidak lagi melakukan perusakan dan bersama-sama menjaga kelestarian gunung,” tandasnya.

Sebelumnya, Ki Pulung tetua adat suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, menangis saat melihat kondisi Gunung Liman,yang kini dirusak oleh para penambang emas ilegal alias gurandil.

Gunung Liman itu merupakan kawasan adat wewengkong Cibarani yang berbatasan langsung dengan wilayah adat Baduy Dalam.

Oleh masyarakat suku Baduy, gunung tersebut disebut-sebut sebagai daerah sakral yang tidak boleh sembarangan orang untuk mengunjungi kawasan gunung tersebut.

“Kami ini (Baduy,-red) dapat amanat dari para leluhur untuk menjaga Gunung Liman ini. Sekarang, gunung kalebur, Lebak di Rusak, duit karabah, ” kata Ki Pulung dalam video yang di terima Pos Kota dari Kepala Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Kamis (21/4/2021). (Red)

Sayembara Tugu Pamulang Untuk Kepuasan Masyarakat Tangsel

Penulis

-

2021-04-25

TANGSEL, MMCIndonesia.id – Gubernur Banten, H. Wahidin Halim membuka sayembara Pembangunan Tugu Pamulang. Ini jalan tengah yang kita ambil untuk memenuhi rasa kepuasan masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel), kata Gubernur.

Dikatakan oleh Gubernur Wahidin Halim bahwa Pembangunan Tugu atau Menara Pamulang dibangun tahun 2018, di atas lahan milik Pemerintah Propinsi Banten. Pembangunan Tugu Pamulang sudah dinyatakan selesai dan final, kata wahidin lagi, dikutip dari video yang diunggahnya.

Tugu itu dibangun dengan latar belakang dan pertimbangan karena lokasi itu kumuh, ada baliho yang rusak/miring, di bawahnya juga banyak sampah. Dalam rangka refitalisasi salah satu konsepnya dengan membangun Tugu Pamulang tersebut.

“Kami meyakini bahwa bangunan tersebut merupakan simbolisasi atau melatarbelakangi tentang satu kondisi,” jelas Wahidin Halim.

Yang pertama bagaimana mengelaborasi simbul-simbol yang ada di Puspitek, itu digambarkan dan dijelaskan oleh perencana.

Kedua, tiang-tiangnya juga menggambarkan tentang kecamatan yang ada, yaitu 6 kecamatan. Jadi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan Folosofis (perencana bertanggung jawab terhadap hasil dari pembangunan tersebut).

“Jadi saya jelaskan Pembangunan Tugu Pamulang sudah selesai. Kalaulah itu kemudian menimbulkan penilaian masyarakat, itu merupakan hak masyarakat. Kalaupum kemudian menimbulkan opini itu juga demokratis, hak masyarakat untuk berpendapat,” tegasnya.

Kalau lah itu memang perlu diadakan perubahan, tentunya kami akan pertimbangkan dengan kondisi keuangan Propinsi Banten.

Ya sudah kita sayembarakan sekalian, kita undang publik menurut publik mana yang bagus silahkan disain biar saya sayembarakan nanti, katanya.

“Melalu proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi jangan lupakan juga simbolisasi-simbolisasi Banten, Kesultanan dan sebagainya. Kita bangun menara atau tugu rang relative mewakili dari berbagai unsur,” tambahnya.

Saya kira itu jalan tengahnya. Untuk memberikan rasa kepuasan pada masyarakat Tangsel, pungkas Gubernur.

Penegakkan Hukum Lemah, Negara Dirugikan Tambang Illegal

Penulis

-

2021-04-25

FT SUKU BADUY 01 OKE 02 — Gambar Ilustrasi, foto: ist

Baru – baru ini, pertambangan illegal marak terjadi lagi di negeri ini. Ditemukan ratusan lubang galian tambang emas illegal bersamaan dengan alat-alat tambang lainnya di Tasikmalaya. Selain itu kejadian serupa juga terjadi di Hutan kawasan Gunung Liman, Baduy. Yang mana kawasan hutan tersebut disakralkan oleh warga Baduy menurut kepercayaan adat mereka.

Dalam rilis Kawali Indonesia yang diterima redaksi, dikatakan, lubang galian tambang illegal yang terjadi di Tasikmalaya, merupakan kejadian yang besar karena bukan hanya 1-2 lubang galian, melainkan ratusan lubang galian. Artinya hal ini merupakan kerusakan alam besar yang diakibatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab, dan ini juga merupakan kerugian negara.

Negara kecolongan dalam hal seperti ini? Bukan hanya rugi dalam faktor lingkungan saja, mineral emas yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini dikuasai oleh negara, artinya negara mengalami kerugian besar pada peristiwa kecolongan ini. Begitu juga halnya yang terjadi di kawasan Gunung Liman, yang sangat merugikan bagi negara khususnya bagi masyarakat Adat Baduy.

Kejadian di Gunung Liman pun sangat disayangkan, kejadian tersebut terjadi di hutan yang dianggap sakral oleh masyarakat Adat Baduy. Hutan yang dirawat dan dijaga oleh mereka tanpa harapan imbalan apapun, tetapi justru malah rusak akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab.

Negara harus menganggap kasus ini sebagai persoalan yang serius. Lagi – lagi, negara kecolongan oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti ini yang pada akhirnya timbul kerugian besar?

Artinya peristiwa ini dapat terjadi karena adanya faktor, salah satunya adalah faktor pengawasan yang tidak maksimal, sehingga menyebabkan kecolongan seperti ini. Negara Indonesia mempunyai aparatur keamanan yang dapat memfasilitasi pengawasan tersebut, agar tidak terjadi hal – hal seperti ini. Artinya, pengawasan merupakan salah satu bentuk tindakan dari penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya ketegasan pada saat terjadinya suatu pelanggaran, tetapi juga ketegasan sikap aparatur negara terkait untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Peristiwa ini menggambarkan bahwa penegakan hukum tambang illegal di Indoneia masih sangat lemah. Ini tidak boleh terjadi terus-menerus karena pastinya akan menimbulkan lebih banyak kerugian, dan kerusakan alam lainnya.

Jadi garis besar yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah bahwa kerusakan alam merupakan kerugian negara, dan terjadinya tambang illegal menggambarkan lemahnya penegakan hukum. Maka dengan ini pemerintah harus segera mencari solusi agar tidak terjadi hal demikian yang menimbulkan kerusakan alam lainnya.

92.598 Objek, dan Tiga Provinsi Jadi Target Pengamanan Mudik Lebaran

Penulis

-

2021-04-24

JAKARTA, MMCIndonesia.id, – Polri bersiap menggelar Operasi Ketupat yang akan berlangsung tanggal 6-14 Mei 2021. Operasi keselamatan ini melibatkan 171.457 personel gabungan. Sasarannya 92.598 objek atau tempat dan tiga provinsi tujuan mudik meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, untuk menidaklajuti larangan mudik Lebaran, Polri sudah menyaipkan upaya penyekatan di 333 lokasi mulai dari Lampung sampai Bali. Pos-pos tersebut bertujuan memeriksa administrasi yang harus dimiliki baik yang dari kantor dan protokol kesehatan (prokes) seperti surat dinas dan lain sebagainya.

“Upaya pencegahan mudik dilakukan dengan membuat pos-pos penyekatan secara ketat. Memeriksa administrasin yang dimiliki, termasuk petugas di titik sekat harus dilengkapi ambulan dan alat prokes. Ini berlaku baik di bandara, pelaburan ataupun terminal,” kata Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021, yang dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta beberapa Menteri dan Kapolda jajaran yang mengikuti secara virtual, Rabu (2/4/2021).

Menurut dia, operasi keselatan lebih memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena Covid-19 masih tinggi. Selain itu, kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris menjadi prioritas operasi tersebut. “Prinsipnya keselamatan rakyat sebagai hukum terringgi atau salus supreme lex xsto,” ungkapnya.

Sigit menjelaskan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat melakukan mudik Lebaran. Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19. (Red)

DPMPD Kab. Tangerang Bahas Penyelenggaraan Pilkades 2021

Penulis

-

2021-04-24

Tangerang, MMCIndonesia.id, – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) gelar rapat koordinasi panitia pemilihan jelang kesiapan Pemilihan Antar Waktu (PAW) di masa pandemi COVID-19, Rabu (21/4/21).

Kegiatan yang digelar di Ruang Wareng Gedung Bupati, Tigaraksa, tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Heryanto, Kepala DPMPD Dadan Gandana, Sekretaris Mas Yoyon Suryana, Kabid Pemdes Syahrizal, dan juga perangkat daerah terkait.

Kegiatan tersebut membahas mengenai penyelenggaraan pilkades di tahun 2021 yang sudah berjalan, dan sudah melalui beberapa tahap yaitu, mulai dari tahapan Medical Check Up (MCU) sampai pendaftaran.

“Proses MCU dilakukan sebelum pendaftaran. Hasil dari pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat para calon kepala desa untuk mendaftar,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Heryanto, Selasa (21/4/2021).

Dalam rakor tersebut disampaikan tentang dasar hukum pilkades serentak dan PAW tahun 2021 yaitu UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Merujuk pada Permendagri No 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Surat Edaran Mendagri Nomor : 141/6698/SJ tentang jumlah pemilih ditempat pemungutan suara pilkades serentak di era pandemi COVID-19, protokol kesehatan yang ketat tetap harus di patuhi,” ucapnya.

Ia berharap masyarakat, panitia dan juga peserta nantinya bisa mengikuti aturan dan terpenting patuh dengan protokol kesehatan, karena pemilihan di tengah pandemi harus benar-benar dipastikan protokol kesehatannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dadan Gandana menjelaskan, pada hari ini kami dari panitia pemilihan, melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi persiapan pelaksanaan pilkades serentak pada 77 desa dan 26 Kecamatan yang sudah sampai tahapan pendaftaran dan penutupan.

“Oleh karna itu kami sedang melakukan tahap evaluasi dari tahapan yang sudah dilakukan itu dan untuk persiapan juga tahap selanjutnya,”

Kemudian untuk desa yang akan melakukan pilkades juga sedang mempersiapkan potensi-potensi dan kiat-kiat tertentu yang bisa dilaksanakan oleh panitia maupun petugas-petugas yang nanti disiapkan dalam rangka menangani prokes di masing-masing wilayah tersebut.

Sampai dengan saat ini, dari 77 desa sudah ada 421 pendaftar (calon kepala desa) yang sudah di laporkan kepada kami, dan ada juga yg belum dilaporkan sementara masih kita rekapitulasi.

Harapannya agar pilkades tahun ini 2021 dapat dilaksanakan dengan aman, sehat dan berkualitas. Apalagi pilkades saat ini sudah ada pendewasaan demokrasi tidak lagi ada hal-hal yang menjadi konflik, baik itu antar masyarakat, antar pemilih di masing-masing desa. (Red)

GeoDipa Akan Tambah Produksi 130 MW

Penulis

-

2021-04-23

BANJARNEGARA, MMCIndonesia.id – PT Geo Dipa Energi (Persero) “GeoDipa” akan menambah pasokan produksi listriknya hingga 130 MW. Penambahan produksi akan diawali dengan First Blow Small Scale sebagai tahapan uji coba sebelum Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Small Scale 10 MW secara resmi beroperasi. kegiatan tersebut dilaksanakan di area PLTP Small Scale yang bertempat di Dusun Siterus, Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki Firmanda Ibrahim mengatakan, PLTP Small Scale Dieng merupakan pembangkit skala kecil pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi secara komersial di akhir tahun 2020.

Pembangunan smale scale ini bisa berjalan dengan lancar karena didukung dengan pendaaannya yang bagus dari PISP (Pengembangan Infrastuktur Panas bumi).

“Tambahan pasokan ini merupakan pemenuhan kewajiban GeoDipa untuk mengembangkan kontrak area Dieng hingga 400 MW,” kata Riki kepada media usai meninjau langsung Small Scale pada Kamis (22/04).

Riki menambahkan, Pembangunan PLTP Small Scale Dieng 10 MW tersebut juga merupakan salah satu upaya dan komitmen yang dilakukan GeoDipa untuk mendukung program pemerintah.

Unit 1 55 MW tambah 10 MW 65 MW, nanti akan kita bicarakan dengan PLN berkaitan dengan produksi dan penjualannya.
Pembuatannya 18 bulan

Sementara Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga GeoDipa, Dodi Herman, menjelaskan, proyek small scale dengan kapasitas sebesar 10 MW ini diharapkan mampu memberikan manfaat peningkatan ekonomi.

“Kapasitasnya memang 10 mMW namun bisa ditingkatkan menjadi12,5 MW, dan kita tergetkan minggu depan sudah bisa kita jual ke PLN kalau sudah stabil,”katanya.
Selain itu, pengembangan proyek yang dilakukan GeoDipa ini merupakan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung tercapainya target pembangunan energi, khususnya panas bumi yang ramah lingkungan.

“GeoDipa sebagai satu-satunya BUMN di sektor panas bumi akan berkomitmen untuk bisa memenuhi target pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi energi listrik melalui pemanfaatan potensi panas bumi,” lanjutnya

PLTP Small Scale Dieng sebesar 10 MW ini juga telah masuk dalam program strategis nasional RUPTL (2019-2018), Road Map Panas Bumi EBTKE 2017-2025, bahkan termasuk Kegiatan Prioritas Pemantauan Kantor Staf Presiden Jokowi yang selalu dimonitor guna peningkatan Kapasitas Terpasang PLTP di Indonesia.

Pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan dan keamanan energi, salah satunya sebagai pemasok energi listrik di Indonesia.

Proyek senilai US$ 21 juta ini juga bersinergi dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana pembiayaan proyek tersebut mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Turbine merupakan tahapan percobaan pengoperasian turbin akan tetapi belum ada pembebanan listrik, artinya kegiatan pemutaran turbin ini belum ada energi listrik yang dihasilkan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Panas Bumi Direktorat ENergi Baru Terbarukan daN Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Direktur Utama PT PLN Gas & Geothermal, Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal energy, Executive VP Devisi Energi bary dan Terbarukan PT PLN, Direktur Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Presiden Direktur PT Inti Karya Persada Teknik.(nuha)

Sertijab Walikota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahyo Plh. Walikota

Penulis

-

2021-04-21