Sumbar, MMCIndonesia.id – Lembaga dan tokoh adat di desa atau nagari adalah benteng untuk melindungi nilai-nilai budaya serta generasi muda dari ancaman arus globalisasi.

“Sekarang arus informasi, nilai-nilai budaya asing tidak ada lagi sekatnya. Generasi muda dalam usia yang labil sangat mungkin terpengaruh dan meninggalkan kearifan budaya sendiri. Lembaga dan tokoh adat memiliki peran penting untuk menghindarkan generasi muda dari ancaman itu,” kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat membuka Orientasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Angkatan IX Tahun 2021 di Bukittinggi, Rabu (15/9/2021).

Agar bisa menjadi benteng yang kuat, yang kokoh, maka kapasitas lembaga adat penting untuk ditingkatkan salah satunya melalui kegiatan work shop atau pelatihan.

Dalam dinamikanya, Lembaga Adat juga diharapkan bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah di nagari sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Hal tersebut dimungkinkan karena negara mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan Indonesia.

Dalam kegiatan itu Gubernur juga meminta agar tokoh adat, ninik mamak serta bundo kanduang untuk memainkan peran dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan serta vaksinasi.

“Vaksin ini aman dan halal sehingga masyarakat tidak perlu cemas untuk divaksin,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Sumbar, Amasrul mengatakan kegiatan itu mengambil tema “Melalui Orientasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Kita Perkuat Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum dan Adat.” dan diikuti oleh KAN, Ninik mamak, Bundo Kanduang serta generasi muda.

Ia menyebut pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan ABS SBK di Sumbar, menyelaraskan fungsi lembaga adat dengan pemerintahan.

Kemudian meningkatkan fungsi peran serta lembaga adat sebagai mitra pemerintahan dalam seluruh aspek serta meningkatkan wawasan masyarakat hukum adat di tengah-tengah era globalisasi.

Unsur pemerintah daerah, DPRD dan pakar dihadirkan sebagai nara sumber untuk memberikan materi kepada peserta.

Ikut hadir dalam kegiatan itu anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Dt. Rajo Budiman, kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa, Ketua atau Pengurus KAN, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, generasi muda dan Parik Paga Nagari se-Kota Padang. (Falsanar/ril)

Sumbar, MMCIndonesia.id – Gubernur Sumbar Mahyeldi melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumbar periode 2021-2026 Dr. H. Buchari, S,Ag, Ma menggantikan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Chatib di auditorium Gubernuran, Selasa (14/9/2021) malam.

Dalam pelantikan itu Gubernur mengingatkan bahwa keberadaan Baznas disamping mengelola potensi zakat juga punya fungsi membina Baznas di kabupaten dan kota sehingga juga bisa melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

“Bicara zakat di Sumbar, potensinya luar biasa baik dari jajaran pemerintah, swasta dan potensi yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Karena itu diharapkan pengurus Baznas yang baru dapat mengkapitalisasi potensi yang besar ini dengan mengoptimalkan peluang yang ada sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggalangannya.

Ia menyebut jumlah pegawai di Sumbar ada sekitar 18 ribu orang. Juga ada potensi pegawai yang bukan pegawai provinsi tetapi ada di Sumbar. Karena idealnya zakat itu sebaiknya dan seutamanya dikeluarkan di daerah mereka tinggal atau bekerja sehingga bisa membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

“Ke depan diharapkan antara pemerintah daerah, Baznas, dan MUI di Sumbar harus terbangun komunikasi yang lebih baik, lebih harmonis karena perlu penguatan-penguatan terutama untuk mendorong masyarakat mengeluarkan zakat setiap bulan,” ujarnya.

Pada masa pademi yang imbasnya luar biasa diberbagai bidang serta berkurangnya pendapatan pemerintah daerah dan penurunan alokasi dana pusat untuk daerah maka zakat adalah satu jawaban disamping konsep lain yang ada dalam islam seperti waqaf, infak, sedekah.

“Pengalaman selama ini zakat sangat membantu pemerintah dalam persoalan keuangan yang ada. Contohnya pada awal COVID-19 bantuan sosial dibantu Baznas sehingga sangat meringankan beban keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu Sambutan ketua BAZNAS RI Prof. Dr. K.H. Noor Achmad, M.A yang hadir secara virtual berharap Gubernur Mahyeldi bisa memberikan penguatan pada lembaga Baznas sehingga cerita sukses yang ditorehkan saat menjadi Wali Kota Padang bisa juga dilakukan saat di tingkat provinsi.

Menurutnya Baznas adalah lembaga pemerintah non strukturan, bukan ormas, LSM atau NGO. Karena itu harus menempatkan diri sebagai kekuatan pemerintah.

Pada 2021 Baznas pusat telah mencanangkan empat penguatan yaitu di bidang kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, dan jaringan.

Di sisi kelembagaan, dipastikan Baznas dari pusat sampai daerah harus punya visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan.

Untuk menciptakan kekuatan lembaga, Mendagri sudah mengirim surat pada kepala daerah untuk membantu penguatan Baznas.

“Kami titip pada gubernur untuk hal ini karena pada hakekatnya kekuatan Baznas adalah kekuatan yang tidak terpisahkan dari kekuatan Pemprov Sumbar,” katanya.

Kekuatan itu harus disinergikan dengan konteks didirikan bazanas untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

Lembaga yang kuat harus didukung pula oleh SDM yang kuat integritasnya dan pengabdiannya terhadap Baznas. SDM ini harus benar-benar mengetahui tanggung jawabnya.

“Karena itu Baznas tidak bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Harus full time karena beratnya tanggung jawab,” ujarnya.

Sementara untuk menguatkan sarana dan prasarana dibutuhkan karena nantinya akan ada kegiatan yang akan dilakukan secara nasional

“Kami berharap Gubernur bisa menfasilitasi kantor Baznas yang representatif sehingga bisa bekerja secara optimal,” ujarnya.

Baznas juga harus membuka jaringan seluas-luasnya agar peranannya semakin dirasakan oleh masyarakat.(Falsanar)