Banjarnegara Mulai Terapkan Identitas Kependudukan Digital

MMCindonesia.id,Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai menerapkan identitas kependudukan digital. Hal ini ditandai dengan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Banjarnegara sekaligus pengaplikasian input data kependudukan Pj Bupati, Sekda dan seluruh Kepala OPD serta Camat se Kabupaten Banjarnegara di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (26/8).

Kepala Dindukcapil Banjarnegara, Tien Sumarwati menginformasikan identitas kependudukan digital ini adalah data pribadi yang tertera di KTP elektronik yang sudah terekam dalam big data sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan aplikasi di smartphone.

“Tujuannya, kita tidak perlu membawa KTP dalam bentuk fisik untuk mengurus sesuatu, cukup menggunakan aplikasi di handphone android yang kita miliki,” katanya

Dalam identitas kependudukan digital tidak hanya merekam data pribadi saja, lanjutnya, tapi juga data yang lain, seperti KK, NPWP, vaksin, kepelikian kendaraan dan bagi ASN sudah terintegrtasi dengan data BKN dan KPU.

“Untuk saat ini, sesuai intruksi dari Dirjen Kependudukan Kemndagri RI, sosialisai identitas kependudukan digital dilaksanakan untuk ASN terlebih dahulu, nantinya juga akan dilakukan ke masyarakat,” ungkapnya

Dikatakannya, untuk mendapatkan identitas kependudukan digital ini, pemilik data atau pengguna harus mempunyai smartphone serta koneksi jaringan internet. Namun bagi yang belum memiliki smartphone, Dindukcapil Banjarnegara menggunakan double track service, yang artinya masih ada layanan menggunakan KTP dalam bentuk fisik.

“Masih ada KTP yang berbentuk fisik untuk mefasilitasi pemilik data yang belum mempunyai smartphone,” ujarnya

Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto menilai adanya identitas kependudukan digital maka akan mempermudah dalam melakukan pelayanan publik. Dia meminta Dindukcapil Banjarnegara segera melakukan sosialisasi ke semua OPD di Pemkab Banjarnegara.

“Harapannya setelah semua menggunakan identitas kependudukan digital maka pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat dan mudah,” tuturnya.(mfa)