Ace Hasan Dukung “Kesetaraan” Anggaran Pendidikan di Bawah Kemenag dan Kemendikbud

Jakarta, MMCIndonesia.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera duduk bersama membahas anggaran pendidikan. Ace Hasan meminta agar anggaran pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud “disetarakan” dalam hal fungsi penyelenggaraan pendidikan. Hal itu ia tegaskan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Senin (31/5/2021) di Gedung DPR RI.

“Di DPR sedang siklus anggaran. Momen ini penting untuk dimanfaatkan terutama soal pendidikan. Alangkah lebih baiknya kita duduk bersama dengan Kemendikbud. Mungkin kita duduk bersama dengan Komisi X DPR untuk menyiasati karena saya masih melihat ada ketimpangan anggaran antara pendidikan di bawah Kemenag dengan pendidikan di bawah koordinasi Kemendikbud”, jelas Ace.

“Biar kemudian ini menjadi kesepakatan bersama kita duduk satu meja. Berapa jumlah lembaga pendidikan di bawah Kemenag, berapa di bawah Kemendikbud. Setarakan anggarannya. Termasuk juga soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk sektor pendidikan. Dan nanti kami di Komisi VIII ada Banggarnya, Komisi X ada Banggarnya. Nanti kita lihat, apakah betul ada kesetaraan pendidikan”, lanjut Ace.

Ace juga menyampaikan bahwa Madrasah baik swasta maupun negeri memiliki prestasi yang membanggakan. Jika mendapat dukungan anggaran yang memadai dan dikelola dengan baik, Madrasah akan mampu bersaing dan menjadi lembaga pendidikan yang unggul.

“Saya tadi pagi kirim pesan ke Pak Menteri. Madrasah itu juga punya keunggulan dan itu terbukti. MAN Insan Cendekia, menjadi MAN terbaik kedua se-Indonesia. Kalau Madrasah dikelola dengan baik, bisa berkompetisi. Prestasi-prestasi yang didapatkan dari kalangan Madrasah juga sangat luar biasa. Ini kan soal bagaimana negara mau berpihak atau tidak”, ujar legislator asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.

Terakhir, Ace berharap agar pemerintah dapat memberikan anggaran yang cukup bagi pendidikan keagamaan, seperti Madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

“Untuk itu Gus Menteri saya berpikir, lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag seperti Madrasah, Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta, itu mendapat anggaran yang cukup. Saya mengusulkan Pak Ketua, sebaiknya kita membahas secara khusus pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud agar keadilan anggaran juga berlaku untuk pendidikan di bawah Kemenag. Ini penting saya tekankan karena kita ingin kualitas (lembaga pendidikan) di Kemenag juga mendapatkan perlakuan yang setara”, pungkas Ace.(*)