MenkopUKM Apresiasi Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah Meningkat

Jakarta, MMCIndonesia.id  – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi indeks kepercayaan para pelaku UMKM kepada Pemerintah terus meningkat di tengah pandemi COVID-19 sehingga sejumlah program direspons positif dan mendatangkan dampak yang baik.

Hal itu disampaikan MenkopUKM Teten Masduki saat menjadi Keynote Speech Menteri Koperasi dan UKM Infobank: UMKM Millennial Summit 2021 Unlocking The Power Of SMEs “Membangun Ekosistem dan Akses Keuangan Bagi UMKM” secara daring di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

“Pelaku UMKM optimis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik,” kata Teten.

Hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-menunjukkan Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020.

“Kalau kita lihat survei BPS, Covid-19 berdampak
pada 84,2% UMK yang mengalami penurunan pendapatan, lebih dari 80% mengalami penurunan permintaan; 42% memberhentikan sebagian pekerja; dan 46,5-52,3% mengurangi biaya utilitas termasuk listrik, gas, air, komunikasi,” kata Teten Masduki.

Ia mengatakan penyelamatan sektor UMKM menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencegah bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2020, UMKM mendapat porsi cukup besar, yakni sekitar Rp123,46 T atau 20% dari total anggaran PEN. Di 2021, Anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan koorporasi dianggarkan sebesar Rp191,13 T atau 27% dari total pagu anggaran.

Program untuk UMKM tersebut, di antaranya subsidi bunga kredit, penempatan dana pada bank umum untuk pembiayaan UMKM, penjaminan modal kerja bagi UMKM, keringanan pajak, pembiayaan modal kerja bagi Koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro.

“Program pemerintah tersebut telah terbukti ampuh untuk menjaga UMKM bertahan menghadapi Covid-19,” kata Teten.

Hal itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari -2,19 Q4 2020 menjadi -0,74 Q1 2021. Hal ini ditopang dari belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik. Program seperti banpres produktif dan subsidi bunga KUR ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Banpres Produktif, kata Teten, juga mendapat respon positif dari penerima program tercatat dari hasil survei dari sampel yang didapatkan oleh KemenkopUKM dan TNP2K, menyatakan penggunaan dana Banpres produktif yaitu 88,5% digunakan untuk pembelian bahan baku dan 23,4% digunakan untuk pembelian alat produksi. Sebesar 53,50 % penerima program tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pelaku usaha mikro.

Tercatat angka penangguran terbuka mulai turun dari 7,07% di Agustus 2020 menjadi 6,26% di Februari 2021. Artinya dunia usaha kembali bergeliat dan mulai pulih.

Pemerintah, lanjut Teten, terus berupaya agar UMKM bisa naik kelas. Kebijakan afirmasi UMKM melalui UU No. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja diturunkan melalui PP No. 7/2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Aturan ini berupaya agar UMKM naik kelas melalui pendekatan terintegrasi (hulu-hilir). Mulai dari kemudahan perizinanan, bantuan hukum, sertifikasi halal gratis, pendampingan dan pelatihan usaha, skema kemitraan, akses pembiayaan, promosi produk, dan belanja pemerintah untuk UMKM.

Pada akses pembiayaan, Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30% di 2024. Plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar dan KUR tanpa agunan naik dari Ro50 juta menjadi Ro100 juta.

“Afirmasi ini menandai prioritas kita untuk segera melahirkan UMKM-UMKM unggul dan mendunia di seluruh pelosok negeri,” katanya.

Saat ini, Pemerintah juga sedang menyelesaikan Perpres Kewirausahaan agar ekosistem usaha ke depan semakin baik.

Teten menambahkan, pelaku UMKM harus bertranformasi ke digital agar UMKM semakin punya daya tahan dalam menghadapi krisis.

“Platform online sangat dibutuhkan meningkatkan penjualan, efisiensi biaya, dan bersaing dengan produk asing,” kata Teten.

World Bank (2021) menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi tantangan pandemi. Selain itu pandemi telah mempercepat akselerasi transformasi digital. Di tengah pandemi, ada tambahan 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau 19% total populasi UMKM.