Anggota Komisi VIII DPR Sesalkan Beberapa Kelompok Jamaah Haji Tidak Mendapatkan Kesempatan ‘Arbain’ di Madinah

Mmcindonesia.id,Jakarta – Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha yang merupakan salah satu anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengatakan pihaknya terus memantau secara langsung pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.

“Kami melakukan peninjauan ke pemondokan jemaah di Kota Makkah. Dari peninjauan tersebut, menghasilkan beberapa catatan untuk membuat pelaksanaan ibadah haji semakin baik ke depannya,”kata Tamliha

“Pada dasarnya, layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan, baik itu hotel, kemudian kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, bisa menjangkau jemaah,” jelasnya.

“Kami melihat dan meninjau kamar-kamar di dalam hotel-hotel itu, Kalau pun di dalamnya itu ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jemaah, tapi itu sesuai dengan ukuran kamar,” imbuh Tamliha.

Ia menyebut bahwa untuk ukuran kamar yang kecil, hanya untuk empat tempat tidur dan yang besar hanya untuk enam tempat tidur. Tamliha pun tidak mempersoalkan perihal itu, karena hal tersebut merupakan sebuah ketercukupan ruangan.

Tamliha juga menyoroti dari  hasil tinjauan tersebuti mengenai pelaksanaan ibadah, perlu ada perbaikan.

“Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jemaah mendapatkan kesempatan ‘arbain’ di Madinah. Kali ini temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jamaah yang tidak dapat arbain karena di sana (Madinah) itu hanya waktu yang terpakai 8 hari,” ujarnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai, agar jemaah bisa beribadah dengan tenang dan puas, mereka harus bisa melakukan arbain.

“Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu salat berjamaah tidak dapat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah,” kata Tamliha.

Tamliha juga mengingatkan persoalan makanan. Ia menilai terdapat kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan.

“Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan,” ucapnya.

Tamliha juga mengatakan bahwa pemerintah harus menyiasati supaya para jemaah menghindari asupan yang kurang bagus untuk pencernaan.

“Masa-masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakatkan nanti bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa indomie atau apa namanya,” katanya.

Kalau makan pop mie, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan pop mie dan indomie, kita khawatir ya kesehatan jemaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jemaah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu,” pungkas Tamliha. (*)

(isn)