MMCindonesia.id,Banjarnegara – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara, Tursiman bersama Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banjarnegara, Andri Mukti Sasongko menerima kunjungan studi tiru dari Kabupaten Brebes di Ruang Transit Kantor Bupati Banjarnegara, Jum’at (6/1/2023)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes, Ananto Heriwibowo menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan studi tiru terkait penyusunan laporan Penjabat (Pj) Bupati yang telah dilakukan di Kabupaten Banjarnegara.

Hal itu juga sebagai bentuk persiapan untuk mengetahui bagaimana model laporan dan pertanggungjawaban Pj Bupati yang disajikan ke Kemendagri.

Diinformasikannya, Kabupaten Brebes mulai dipimpin oleh Pj Bupati yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2022.

“Kami ingin ngangsu ilmu di Banjarnegara yang lebih dulu dipimpin oleh Pj Bupati dan sudah memiliki pengalaman dalam menyusun laporannya,” terangnya

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara, Tursiman menyambut baik kedatangan rombongan dari Kabupaten Brebes ini. Dia mengatakan, Pemkab Banjarnegara melalui Bagian Pemerintahan Setda akan berupaya memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap.

“Semoga kunjungan di Banjarnegara ini bisa bermanfaat serta dapat mempererat hubungan silaturahmi dan dapat berlanjut dengan kerja sama di bidang lain,” tuturnya

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Banjarnegara, Andri Mukti Sasongko menjelaskan, setiap tiga bulan, Bagian Pemerintahan, sebagai leading sector, menyusun laporan Pj Bupati yang diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi dan dinilai.

Laporan tersebut, lanjutnya, dihimpun dari data serta informasi yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada aspek dan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I tahun 2022 oleh Kemendagri, kita mendapatkan predikat baik dengan nilai 92,9 dan menempati peringkat pertama untuk kriteria Penjabat Bupati Kabupaten/Kota se Indonesia,” ungkapnya

Andri menambahkan, untuk menyusun laporan diperlukan kekompakan, komitmen serta kesepahaman data dan informasi dari para OPD. Selain itu, laporan jangan sampai dikirimkan melebihi deadline yang telah ditetapkan.

“Sebenarnya tidak ada upaya istimewa dalam menyusun laporan, hanya dibutuhkan kerja sama yang baik semua OPD sehingga laporan dapat tersaji dengan lengkap dan tidak telat kirim,” imbuhnya. (Adz)