Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Mal Pelayanan Publik

JAKARTA, MMCIndonesia.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh wilayah Indonesia. Berdirinya MPP di tingkat kabupaten dan kota merupakan langkah pembaruan sistem pelayanan. Lebih dari sekadar menyatukan layanan pemerintah, BUMN/D, dan swasta, MPP juga mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau _Ease of Doing Business_ (EoDB). EoDB merupakan indeks yang diciptakan Bank Dunia mengurutkan negara-negara global berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya.

Adanya MPP di daerah tingkat II itu juga salah satu upaya mewujudkan birokrasi 4.0 yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, MPP juga diharapkan mampu membentuk aparatur sipil negara (ASN) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Sistem pelayanan yang modern, berpadu dengan ASN yang berpegang pada prinsip pelayanan, dapat memberikan efek pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, serta tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian. Hilirnya, adalah kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Karena pentingnya keberadaan MPP, pada awal April 2021, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meresmikan tiga MPP di Jawa Timur secara berurutan. MPP Kabupaten Magetan diresmikan Menteri Tjahjo pada 5 April 2021. Kini MPP Kabupaten Magetan beroperasi dengan dengan 273 jenis layanan dan 29 instansi. Pemkab Magetan tengah mempersiapkan lantai 3 untuk penambahan jenis layanan. Nantinya, layanan Polres Magetan untuk perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK akan berada di gedung ini.

MPP yang berlokasi di Pasar Baru Magetan dipilih bertujuan untuk menyatukan pasar tradisional dengan pusat pelayanan modern. Dampaknya, terlihat dari lonjakan pengunjung sebelum dan sesudah adanya MPP. Beberapa penyesuaian dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Magetan ditunjukan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti tanda tangan digital, survei _online_, antrean _online_, dan berbagai hal lainnya. Keunggulan lain adalah, adanya counter khusus bagi penyandang disabilitas. Layanan khusus disabilitas terletak di lantai dasar, sehingga mereka tidak perlu ke lantai 2 atau 3.

Keesokan harinya, Selasa, 6 April 2021, Menteri Tjahjo bertolak ke Bojonegoro. MPP Kabupaten Bojonegoro diresmikan dengan 29 instansi dan 202 jenis layanan, dari pemerintah pusat, daerah, kepolisian, serta BUMN/D. Pada peresmian MPP Kabupaten Bojonegoro, Menteri Tjahjo menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.

Secara langsung, penerapan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam cara berkreasi, cara berkonsumsi, cara belajar, maupun cara bertransaksi digital. Sementara dari meja birokrasi, penerapan teknologi dimulai dari mengubah kebiasaan _service by document_ (penggunaan kertas dokumen) menjadi lebih paperless. Menteri Tjahjo menekankan bahwa ASN diharapkan dapat bekerja dengan profesional dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena ASN merupakan subbagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga ASN memiliki peran menjadi agen dan pionir perubahan masyarakat.

Peresmian dilanjutkan ke MPP Kabupaten Gresik, pada 7 April 2021. MPP ini merupakan MPP ke-40 di Indonesia. MPP Kabupaten Gresik siap melayani masyarakatnya denghan 133 jenis layanan dari 16 instansi. Lahirnya MPP Kabupaten Gresik, adalah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, yakni memangkas alur perizinan sehingga lebih singkat dan mudah.

Alur perizinan yang sederhana, diharapkan mampu mendorong investasi di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdirinya MPP ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Gresik dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.(*)