17 Ribu KK di Banjarnegara Dapat Bantuan Tunai

MMCINDONESIA,BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (10/7/2021) kemarin mulai menyalurkan bantuan tunai untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak adanya wabah covid-19 melalui program BLT JPS PPKM Darurat.

Launching dan penyaluran bantuan yang bekerja sama dengan dengan menggandeng PT. POS Indonesia, ditinjau langsung oleh Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di aula Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi.

Pemkab Banjarnegara menganggarkan BLT JPS PPKM Darurat ini menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebesar Rp. 5.163.980.000, dengan total penerima manfaat ditargetkan sebanyak 16.658 KPM.

Dari jumlah itu, sebanyak 17 ribu KK yang terdampak, masing-masing menerima bantuan tunai sebesar Rp. 300.000, dan akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara secara bertahap mulai tanggal 10-19 Juli 2021.

Pemberian bantuan bagi warga yang terdampak merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 2021, tentang pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali.

“Kami mendukung apa yang menjadi arahan Pemerintah Pusat. PPKM darurat ini ditetapkan berdasarkan kedisiplinan masyarakat yang mulai pudar dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru, di masa PPKM darurat ini kami minta masyarakat juga tetap  menerapkan  protokol kesehatan dalam setiap aktifitas,” kata Bupati Banjarnegara  Budhi Sarwono saat menghadiri  launching pemberian bantuan melalui program BLT JPS PPKM Darurat.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris daerah Banjarnegara Indarto mengatakan,  berdasarkan data para penerima manfaat, warga penerima BLT JPS PPKM Darurat didapatkan dari usulan pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah desa atau kelurahan sehingga tidak tumpang tindih dan penerima juga tidak bisa menerima dobel bantuan.

Indarto juga meminta kepada masyarakat untuk  ikut mengontrol penyaluran bansos  tersebut untuk memastikannya telah tepat sasaran.

“Diharapkan bantuan tunai untuk masyarakat lemah kali ini bisa lebih merata menyusul banyaknya program jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat atau kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun pemerintah desa,” katanya. (AHR13)