Bahlil Pastikan Kolaborasi Investasi dengan UMKM di NTT Melalui Satgas Investasi

Kupang, MMCIndonesia.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan investasi di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo serta amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa setiap investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM).

“Jadi kalau besok investor masuk ke NTT, dia harus kasih panggung orang NTT, bukan orang Jakarta yang di NTT. Harus orang NTT. Jangan SDM nya diambil, perusahaannya dari luar, kemudian anak-anak daerah tidak dilibatkan. Mereka harus menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi di daerah,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, NTT hari ini (22/5).

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden (KePres) No. 11 Tahun 2021. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah, yang juga merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pengawalan investasi dalam penyelesaian hambatan perizinan berusaha yang dihadapi investor.

Bahlil menjelaskan bahwa dengan adanya KePres No.11 Tahun 2021 tersebut, pemerintah akan mempercepat proses kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM di daerah.

“Ini kado yang saya berikan untuk masyarakat NTT. Jadi kami wajibkan kolaborasi sekarang. Ini KepPres lho, bukan kacang goreng. Ini bukan omong-omong saja,” tegas Bahlil yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi.

Investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, tidak ada negara atau daerah yang maju ekonominya tanpa investasi. Jika ada masyarakat yang menolak masuknya investasi, maka sudah menjadi tugas pemerintah dan pelaku usaha untuk meyakinkan masyarakat selama aturannya sudah terpenuhi.

“Kalau kita menolak investasi, bagaimana ekonomi kita, cipta lapangan kerja dan kesejahteraan terwujud. Kalau semua syarat dipenuhi, maka tidak ada alasan menolak masuknya investasi,” tambah Bahlil.

Pada kunjungan kerja ini, Bahlil juga memberikan kuliah umum di Universitas Citra Bangsa, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mendorong para mahasiswa untuk menjadi pengusaha, sebagai solusi terbaik menciptakan lapangan kerja. Saat ini pemerintah melalui UU CK memberikan kemudahan perizinan investasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menjadi pengusaha dan mengurus perizinannya.

Abraham Paul Liyanto selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilatah Bali, NTT, dan NTB menyampaikan bahwa perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dengan dunia usaha dalam rangka mengeksekusi kendala investasi yang terjadi di daerah, sehingga terwujud kemudahan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Paul menjelaskan bahwa jika nantinya ada permasalahan investasi yang tidak dapat diselesaikan di level Provinsi, maka dapat dibawa ke pemerintah pusat dan dilaporkan ke Presiden RI.

“Harapannya agar pemerintah pusat dapat mewujudkan percepatan perizinan investasi serta membantu mengeksekusi hambatan investasi yang ada di daerah,” ujar Abraham yang juga merupakan Ketua Umum KADIN Provinsi NTT tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di provinsi NTT pada periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 untuk PMDN tercatat sebesar Rp566,9 miliar, sedangkan PMA sebesar US$39,9 juta. (*)