Usulan Pembentukan Ditjen Pesantren di Sambut Baik PPP

Mmcindonesia.id,Jakarta – Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) yang merekomendasikan Kemenag membentuk Direktorat Jenderal Pesantren,sangat di respon baik oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, langkah ini patut diapresiasi sebab sejalan dengan sikap politik PPP.

“Bagi PPP salah satu hasil Munas dan Konferensi Besar NU tahun 2023 yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren itu patut diapresiasi dan sangat sejalan dengan sikap politik PPP sejak awal,” kata Tamliha dalam keterangan tertulis..

PPP telah mengemukakan usulan tersebut di berbagai kesempatan dengan harapan agar Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Sikap resmi PPP juga telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024, pada Selasa (22/8) lalu.

“PPP sangat konsisten dalam mengajukan usulan untuk mengangkat derajat pesantren dengan membentuk direktorat jenderal pesantren di Kementerian Agama,” katanya.

Menurut Tamliha, dengan adanya Undang-Undang Pesantren No 18 tahun 2019, ini sebenarnya menjadi landasan dan peluang bagi pemerintah untuk lebih fokus dan terarah dalam memberikan perhatian kepada pengembangan dan kelangsungan pesantren di Indonesia.

“Oleh karena itu sangat beralasan jika Munas & Konbes NU 2024 juga merekomendasikan hal ini. PPP pun menilai perlunya langkah perluasan jangkauan pembinaan oleh struktur birokrasi yang lebih kuat dengan membentuk direktorat jenderal pesantren,” kata Legislator asal daerah Pemilihan Provinsi Kalanyan Selatan I.

PPP berharap pemerintah akan mempertimbangkan berbagai masukan yang diberikan tentang pentingnya mendirikan Direktorat Jenderal Pesantren.Diharapkan ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan pemerintah untuk meresponsnya segera dan mengambil langkah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentulah diperlukan kajian dan berbagai masukan serta langkah-langkah untuk mewujudkannya, namun dengan adanya usulan ini akan menjadi angin segar bagi perkembangan lebih lanjut dan pembinaan pesantren serta akan menjadi sebuah langkah penting yang akan menginspirasi negeri ini,” jelasnya.

Terakhir, Tamliha mengungkapkan bagi PPP selain pentingnya pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, maka hal penting lainnya juga adalah perlunya pemberian tunjangan bagi guru ngaji di Indonesia.

“Kami Fraksi PPP akan terus memperjuangkan kesejahteraan pesantren dan guru ngaji sebagai garda terdepan pendidikan umat Islam,”pungkas Tamliha.(*)